|
GUBERNUR BANTEN DAN WAKILNYA TERPILIH DENGAN MULUS, GUBERNUR MALUKU UTARA MASIH BERMASALAH, GUBERNUR GORONTALO KONON JUGA
ADA MASALAH, GUBERNUR BANGKA BELITUNG BARU SAJA AKAN DIPILIH, SEMENTARA KEPULAUAN RIAU USULKAN DIRI JADI PROPINSI, TINGGAL
KITA TUNGGU DI ERA OTONOMI DAERAH (Redaksi)
PRO-KONTRA SEPUTAR PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU
Pro-kontra terhadap pembentukan Kepulauan Riau menjadi Propinsi
baru akhir akhir ini sedang mengemuka ke permukaan. Diantara kalangan yang kurang setuju dan khawatir atas terbentuknya propinsi
Kepri datang dari Rustam, warga Kepulauan Riau. Ia mengatakan peraturann daerah nomor 8 tahun 1988 yang mengharuskan masyarakat
jika masuk ke Batam mendapat harus membawa surat ijin dan jaminan dan sebagainya, supaya ditinjau ualang, bahkan harus dihapuskan.
Karena, tambah Rustam, masih banyak solusi lain yang harus dilakukan untuk mengurangi rumah liar yang ada di Batam, misalnya
dengan melibatkan LSM, OKP, serta Parpol 2 disana.
Ia mengharapkan supaya anggota DPRD di Batam juga membantu meninjau
kembali perda tersebut. Kenapa ia terkesan ngotot agar perda itu dicabut? Adakah kaitannya dengan ketidaksetujuannya atas
pembentukan propinsi kepulauan Riau? Rustam yang mengaku aktivis LSM tersebut dengan nada tinggi punya rasa kehawatiran atas
terbentuknya Kepulauan Riau itu. Buktinya, masalah perda ini justru mencuat sejak adanya lampu hijau terbentuknya propinsi
kepulauan Riau. Kalau Kepulauan Riau nanti jadi propinsi saya khawatir selanjutnya mereka minta merdeka,kilahnya saat diwawancarai
pers di hotel Indonesia pekan silam sembari menghawatirkana kondisi itu akan berdampak larinya para investor dari Batam.
Kenyatan itu memang perlu diuji di lapangan. Kendati pendapatnya dapat dukungan dari Prof.Dr. Nasir Harun yang mengatakan
bahwa setiap warga negara Indonesia bebas menjelajah keseluruh wilayah di republik ini, namun sepanjang tanpa mengganggu
orang orang lain. Menurutnya, perda tersebut nanti berlaku juga di tempat lain dengan alas an bahwa perda itu menyamakan
diri dengan perdadu di Batam. Bahkan saya berpendapat sangat ekstrim mengartikan pemberlakuan perda itu sebagai negara federal,
disana ada peraturan, disini juga ada peratuaran. Sekarang baru Batam, besok terjadi di daerah lain,tandas Ketua Umum Apindo
Batam itu dengan nada serius.
Pendapat lain yang justru mendukung terbentuknya propinsi kepulauan Riau adalah berasal
dari generasi Kepulauan Riau, M. Syuzaim, Msi. Menurutnya, pembentukan Kepulauan Riau haruslah kita lihat dari perspektif
yang lebih luas yaitu kepentingan nasional. Kalau ada pro-kontra itu sesuatu yang wajar karena kita berada di alam demokrasi
dan reformasi. Hanya saja, sambung, aktifis BP3R, sebuah Badan Pembentukan Kepulauan Riau, menyatakan berkali-kali agar
kita melihat rentang kendali di Kepri sangat berbeda dengan di jawa yang tidak mempunyai rentang kendali sangat tinggi, terutama
yang berkaiatan dengan masalah transportasi, sebab di Kepri masalah transportasi menjadi masalah yang sangat serius. Ia memberi
alasan, daerah Kepri terdiri dari pulau-pulau sehingga ada rentang kendali dan ada aspek politik yang tak mungkin bias
dihindarakan.
Pembentukan Kepri jangan kita lihat dari kaca mata pemisahan akan tetapi harus kita lihat dalam konteks
pemekaran,tutur Syuzaim berargumentasi bahwa antara Riau Kepulauan dan Riau Daratan memiliki kesamaan social budaya, serta
kultur politik yang sama pula. Ia mungkin berpisah secara administrative tapi tetap bersatu padu dalam konteks budaya
Lantas bagaimana dalam konteks ekonomi, termasuk bagaimana pembagaian hasil sumber daya yang dimilikinya ? Syuzaim tak
mengelak terhadap kehkawatiaran itu, tapi ia yakin dan optimis Kepri mampu membiayai pembangunan, karena selama ini Kepri
telah memberikan kontribusi cukup besar terutama dari hasil tambang timah dan boksit. Kendati kontribusinya cukup besar
tapi tetap saja kenyataan masyarakat disana masih terbelakang, ungkap anggota BP3R tersebut serius. (M.Harun).
TAWARICH , Bsc : SAYA OPTIMIS TAHUN INI KEPRI JADI PROPINSI
Optimis bagi seorang politisi memang
bagian dari kehidupannya. Termasuk juga dalam merespon pro-kontra terbentuknya propinsi Kepulauan Riau. Rupanya daerah yang
memiliki potensi minyak, sumberdaya gas, dan keindahan tempat pariwisata ini tidak mau ketinggalan dengan propinsi baru yang
lebih dahulu terbentuk seperti Maluku Utara, Gorontalo, Banten, dan Bangka Belitung. Tekad untuk membentuk propinsi Kepri
tidak bisa ditahan lagi, karena mayoritas tokoh Kepri, legislatif, dan masyarakat pada umumnya banyak mendukung.
Dukungan
dengan nada optimis datang dari Tawarich,Bsc, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau. Menurutnya, banyak potensi Kepri
yang bisa dijadikan alasan rasional terbentuknya propinsi Kepri, diantaranya sumberdaya alam migas yang terbesar di dunia
serta potensi pariwisata yang cukup prospektif. Bahkan pendapat kami kalau dibandingkan dengan Maluku Utara, Gorontalo, Banten,
dan Bangka Belitung, mungkin Kepri adalah berada diatasnya,jelas Tawarich dengan penuh optimisme kepada pers usai menghadap
DPR pada 24 Januari 2002.
Tentang Sumber Daya Manusia(SDM), ia mengatakan masyarakat Kepri yang sudah menempuh
jenjang pendidikan S1,S2,S3 yang kini bertebaran di kota kota besar seperti Jogjakarta, Bandung dan Jakarta jumlahnya cukup
banyak. Dari potensi inilah, sambung ia lagi, Kepri tidak dikhawatirkan untuk menjadi sebuah propinsi sendiri, lepas dari
propinsi Riau dengan ibu kota Pekan Baru. Karena mereka akan kembali ke Kepri, dan dipastikan rencana membangun perguruan
tinggi negeri, yang dalam hal ini Kepri sangat dekat dengan malaysia dan Singapore.
Kalangan yang tidak setuju
dengan terbentuknya Kepri kebanyakan beralasan dengan berbagai faktor, antaranya Kepri banyak dari masyarakat pendatang,
rentan terhadap perpecahan, SDM belum siap dll. Akan tetapi, Tawarich justru berpendapat sebaliknya, yaitu masyarakat Kepri
yang banyak para pendatangnya adalah berada di pulau Batam sementara di luar itu justru penduduk aslinya lebih banyak sampai
60%.
Meski hingga kini Gubernur Riau belum menyetujui terbentuknya propinsi Kepri, proses terbentuknya sudah berjalan,
bahkan dari DPRD dan DPR sudah ada lampu hijau,tegasnya. Kesiapan ini diakui sendiri oleh Tawarich, karena kekhawatiran akan
terjadinya perpecahan jika propinsi Kepri terbentuk disangkal olehnya. Ketua DPC PDIP Kepri ini mengatakan alasan itu tak
cukup kuat, karena di Tanjung Pinang sendiri masyarakatnya sudah plural selama bertahun tahun dengan bahasa yang tidak saja
melayu, tapi juga ada minang dan lainnya. Saya optimis propinsi kepulauan Riau setahun lagi sudah terealisasi,tandasnya serius.
Jadi, tunggu apa lagi, propinsi Kepri sudah secepatnya harus terbentuk. Nampaknya masyarakat Kepri sudah tak tahan. (HR).
WAGUB BANTEN, HJ.RATU ATUT CHOSIYAH JADI PESERTA LOKAKARYA
Memakai busana setelan hitam dan berjilbab
warna pink, dengan tanda lencana resmi sebagai wagub, ia di dampingi seorang wanita muda bernama Hermawati, ia adalah ajudan
ibu Atut. Di lantai 8 ruang reog madura room Hotel Indonesia pada 24 Januari 2002, Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan
lokakarya nasional yang bertajuk: Desentralisasi, Tantantangan, Peluang Bagi Peningkatan Kedudukan Perempuan.
Di acara
itulah Wagub Perempuan dari propinsi Banten itu berbaur bersama para peserta yang berjumlah tak kurang dari seratusan orang.
Sepintas, jika kita belum mengenal wajah sang Wagub kelihatan seperti para peserta biasa, karena memang penampilan
Atut sebagai Wagub tak terkesan protokoler, mungkin karena ia sebagai peserta pada lokakarya itu. Meski begitu, kuli disket
yang juga meliput saat pembukaan acara itu tak bisa sedikitpun menyembunyikan pemandangannya, apalagi saat melihat Ny.Hj.Ratu
Atut Chosiyah yang baru sebulan terpilih menjadi wakil Gubernur Banten berbaur dan duduk bersama para peserta.
Saat
pembukaan sudah berakhir dan rehat kopi dimulai, kuli disket yang waktu itu telah mewawancarai Menteri Urusan Wanita, Ny Sri
Rijeki, kini sebagian ada yang sibuk melaporkan hasil reportasenya lewat telpon genggamnya, ada juga yang langsung ngloyor
pergi dari tempat lokakarya. Akan tetapi satu dua orang ada yang masih sempat menoleh pada seorang ibu yang berkulit kuning
langsat dan berkerudung dengan sedikit rambut terurai keluar dengan posisi duduk di kursi sebelah belakang. Tiba-tiba langsung
saja ada wartawan perempuan(wartawati) sedang mewawancarai lalu wartawan menghampirinya, termasuk penulis.
Awalnya
penulis mengucapkan selamat, kemudian tanpa panjang kalam, penulispun melancarkan beberapa pertanyaan seputar terpilihnya
ia sebagai Wagub Banten. Mohon Penjelasan apa sebenarnya Job atau tugas sebagai Wagub ?. Sambil memperbaiki posisi duduknya,
Ratu Atut menjawab,Kita mendukung kebijakan Bapak Gubernur dalam mengawasi semua jalannya roda Pemerintahan dan roda Pembangunan.
Untuk acara Lokakarya dengan topik Perempuan tersebut, Ny Atut ternyata berkomentar pendek, Saya sangat senang kalau
seminar ini menghasilkan kemajuan buat para perempuan, betulan saya kan perempuan,sergahnya sembari bercanda. Dalam hal kemajuan
perempuan ini, Atut juga memprioritaskan programnya sebagai Wagub supaya masalah pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia(SDM)
diutamakan, terutama dalam hal ini perempuan. Karena menurutnya, kaum perempuan di Banten sebenarnya kualitasnya sudah baik
namun perlu ada peningkatan, yang menurut pengakuannya, perempuan di Banten sebagian masih terikat dengan kultur yang sulit
membikin mereka maju.
Perhatian terhadap kaumnya, yakni kaum hawa, Ratu Atut memiliki kepedulian yang sangat besar.
Bahkan untuk masa masa yang akan datang kaum perempuan perlu banyak yang tampil. Karena ia buktikan sendiri setelah itu langsung
duduk bersama para peserta lokakarya di deretan kursi depan. Ia tekun mendengarkan para penceramah.
Waktu sudah menunjukkan
makan siang, puteri tokoh Banten Prof.K.Tubagus Hasan Sochib tersebut dengan muka yang berseri namun agak sedikit lelah sambil
menenteng tas hitam di tangannya dan didampingi ajudan perempuan langsung menuju lift, entah kemana ia pergi. Yang jelas waktu
itu memang menunjukkan istirahat dan shlat dhuhur.
Hingga berita ini ditulis Ny Atut barangkali masih break. Maklum,
ia sebagai orang nomor dua Kota Banten. Semoga anda sehat sehat saja, dan rakyatnya sejahtera. (HR)
H Dr
Djoko Munandar, MSc MEng
(Gubernur Banten Terpilih)
Mantan Wakil Walikota Cilegon ini kini telah
terpilih menjadi orang nomor satu di propinsi Banten. Ia sebelumnya menjadi orang nomor dua di Kota Cilegon. Pengalamannya,
sebagai pejabat yaitu jabatan bergengsi sebagai Wakil Walikota Cilegon sudah ia genggam. Namun jabatan yang ditinggalkannya
itu tidak membuat dirinya pusing. Karena dukungan baginya megalir deras seperti air, terutama dari DPP PPP yang kebetulan
ia adalah fungsionaris PPP Wilayah banten. Jadi, kalau DPP-nya merestui Djoko untuk bertarung di dalam perebutan kursi orang
nomor satu di Banten merupakan hal yang wajar.
Fraksi PPP di DPRD Banten yang memiliki 11 kursi tetap optimis
mencalonkan Djoko yang saat itu berpasangan dengan Srikandi Banten Hj. Rt. Atut Chosiyah. Bahkan, dukungan terhadap Wakil
Ketua Dewan Pakar DPW PPP Jabar ini dijalankan dengan menggunakan baiat terhadap anggota fraksi PP Banten agar tetap memilih
pasangan Djoko-Atut Chosiyah.
Dr H Djoko Munandar MEng, MSc, adalah politisi kelahiran Solo, 19 Maret 1947
. Ia aktivis PPP. Dosen Universitas Muhammadiyah Bekasi, alumni Anna University India dan American World University-Iowa.
Ia meramalkan Banten berpeluang besar akan menjadi daerah maju. Ramalan pensiunan Dept. PU Bandung itu didasarkan pada empat
pijakan pemikiran. Pertama, Banten terletak pada posisi geografis lintas wilayah ekonomi perdagangan dengan aksesibilitas
domestik yang strategis. Kedua, konsentrasi lintas ekonomi perdagangan dan posisi keterbukaan hubungan wilayah (linkage) terhadap
lintas pelayaran/transportasi laut dometik dan internasional (potensial economics region). Dan ketiga, sebagai wilayah strategis
yang bernilai ekonomis dan profitable, Banten akan menarik investasi. Keempat, keberagaman potensi sumber daya alam (SDA)
Banten, membangun keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif.
Kelima, sistem
desentralisasi pemerintahan sebagai konsep otonomi yang nyata, bertanggungjawab dan sehat, akan menimbulkan peluang pembangunan
wilayah yang mandiri.
Menurut lelaki berkumis itu, ketersediaan sumberdaya ekonomi dan kepemilikan aset
industri yang melimpah, tidak menggaransi tercapainya kesejahteraan. Sebab ketersediaan itu perlu diiringi rencana dan program
strategis untuk meningkatkan SDM yang produktif dan berkualitas. Sehingga mampu meningkatkan nilai tambah (value added) atas
pengelolaan SDA maupun aset industri pengolahan yang ada.
Ia bertekad menjadikan provinsi paling bungsu
sebagai pusat aktivitas komersial (Banten centre of commercial and bussiness reigon). Namun idealisme tersebut tetap menjaga
keseimbangan sosial budaya lokal yang religius islami. Mudah mudahan ramalannya tak meleset. (M.Harun)
Hj.
Rt. Atut Chosiyah AMd
(Wakil Gubernur Banten Terpilih)
SRIKANDI Banten ini satu-satunya calon Wakil
Gubernur Banten dari kalangan kaum wanita. Ia bernama Hj. Rt. Atut Chosiyah AMd, putri , tokoh pendekar di Banten Prof. Dr
H Chassan Shochib. Lolosnya pasangan Djoko/Atut ini merupakan kemenangan koalisi antara PPP dan Golkar.
Ibu
empat putra hasil pernikahannya dengan Drs. H. Hikmat T mengaku, sebelum masuk sebagai salah satu calon wakil gubernur, ia
memulai komitmennya dalam berpartisipasi membangun Banten selama ini terus bergelora.
Menurut Atut, keberhasilannya
mmenjadi wakil Gubernur Banten itu tidak terlepas dari anugerah yang telah diberikan Allah SWT dan merupakan kepercayaan masyarakat
Banten untuk dipimpin oleh seorang wanita.
"Saya tak henti-hentinya meminta doa restu bersama-sama dengan
seluruh komponen masyarakat untuk membangun Banten," ujarnya.
Atut menagatakan, program yang akan dilakukan
bersama Gubernur Banten nanti, meliputi program jangka pendek dengan penekanan pada crash programe dengan fokus penyiapan
infrastruktur, penataan tata ruang wilayah, pusat informasi daerah, program pemeliharaan dan peningakatan sarana dan prasarana
umum, program persiapan pelaksanaan otonomi daerah serta program penggalangan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Untuk jangka menengah dengan pemulihan berjangka waktu lima tahun, dengan fokus pada, reformasi sistem politik,
terwujudnya masyarakat madani, peningkatan kualitas pendidikan dan Iptek dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan.
Sedangkan program jangka panjang dengan penekanan pada program pengembangan dan pemantapan yang berjangka waktu 10 tahun,
dengan fokus pada, pengembangan agrobisnis dan agroindustri, pengembangan industri jasa sebagai pengelola pembangunan daerah,
pembangunan potensi kelautan, pengembangan pariwisata dan pengembangan manufaktur.
Anak sulung dari seorang
tokoh masyarakat, Prof. DR (HC). H. Tb. Chasan Sochib dengan Hj. Wasi'ah mengakui, kesuksesan dirinya sebagai wanita karier
bukan karena orang tuanya seorang pengusaha. Akan tetapi berkat didikan kedua orang tuanya yang tegas itu, ia menjadi seorang
wanita yang memiliki keyakinan teguh serta pendirian kuat.
Dan kini, jabatan sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten tersebut sudah berada ditangannya. Tinggal babak baru pengujian publik terhadap kedua pasangan itu. Kalau
sudah, tinggal menunggu dilantinya saja. Pemilihan Gubernur Banten berlangsung lancar pada 3 Desember 2001 (Harun)
4 KRITERIA GUBERNUR BANTEN VERSI KIYAI TB. HASAN SOCHIB
Ditemui
saat peluncururan buku 'ketika kejahatan berdaulat' karya prof. TB Rony Baskara beberapa bulan lalu di hotel le-meridien,
tokoh pendekar Banten, KH TB. Hasan Sochib memberikan kriteria bagi siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten.
Menurutnya, paling tidak ada 6 kriteria penting yanitu : 1) Harus memiliki akhlakul karimah atau bermoral tinggi, 2) Selalu
menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa, 3) Meningkatkan pembangunan kesejahteraan bangsa, 4) Menjaga taman budaya sebagai sejarah
monumental rakyat Banten, 5) Menjaga keseimbangan pendidikan umum dan agama, 6) Tidak melupakan pembentukan kader keprajuritan
sebagai kesiapan bela diri untuk bangsa dan negara.
"Kita tinggal menunggu siapa saja orangnya yang
akan memnuhi prasyarat tersebut diatas, maka itulah yang kami pilih, tentu saja lewat mekanisme DPRD, sebab penentuan akhir
adalah ada pada rakyat yang diwakili oleh DPR,"jelas Tubagus Sochib enteng. Ia sendiri tak bersedia saat dikonfirmasi
apakah ia besedia dicalonkan atau mencalonkan diri. Namun, yang pasti puterinya, Ny Atut Chomsiyah akan maju menjadi wakil
Gubernur dalam pencalonan tersebut, meski hingga awal Nopember 2001 pemilihan Gubernur banten belum juga diulaksanakan. Menurut
khabar, konon pihak Pemeritah Pusat dalam hal ini mendagri masih belum meurunkan surat keputusan. Tinggal kita tunggu saja.
(M.Harun).
KH.Choirul Chaidir : Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dijiwai Keagamaan
Pelaksanaan
Otoda bukan saja monopoli pemerintah pusat atau daerah akan tetapi juga menjadi perhatian para ulama. Peranan ulama dalam
pelaksanaan otoda diseminarkan oleh Forum Silaturrahmi Ulama Nusantara (Forsun) pada 8 Nopember 2001 di jakarta. Hadir sebagai
pembicara anataranya, Mayjen(purn) Bambang Murdianto, Dirjen Potensi Pertahanan-Dephan, Masdar Mas'udi (depag), Hajriyanto
Thoahari(Muhammadiyah), Alyasa Abu Bakar (Aceh), dan Bambang Paranowo(Dephan).
Salah seorang ketua Forsun,
KH Chorul Chaidir mengatakan, bahwa tujuan dari seminar adalah kami akan melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam
hubungannya dengan penerapan syari'at islam di daerah, namun dalam konteks negara kesatuan republik indonesia (NKRI).
Ketika ditanya soal Aceh, Choirul, menyebutkan perlunya pendekatan dengan kompromi dengan ulama ulama yang ada di Aceh,
terutama bagaimana mendekati mereka secara mudah lewat sosial, budaya dll.
Kendati persoalan Aceh itu
sebenarnya bukan persoalan yang terkait dengan agama, tapi dengan dibentuknya Nanggoro Aceh Darussalam(NAD) sesuai kesepakatan
DPR, kata choirul, Aceh sudah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk menerapkan otonomi khusus. "Untuk kasus Aceh
ini, Pemerintah pusat seharusnya menggunakan pendekatan silaturrahmi dan mempunyai perhatian secara kongkrit bukan lagi retorika,"tegasnya.
Yang justru lebih berat sebenarnya kasus Ambon dan Maluku, karena kasus disana, tambah, Choirul, adalah persoalan
sara yang sudah mendekati masalah perang agama, kendati kami tak menyebut perang agama, tapi perang sara yang kemudian terkait
dengan agama. Kasusnya sendiri sampai sat ini juga belum jelas karena persoalannya sangat rumit dan ini sudah di tangani oleh
pemerintah pusat. "Kami dari ulama sudah memberikan solusi agar tokoh tokoh maluku dari berbagai agama duduk bersama
dan mencari jalan terbaik untuk keselamatan NKRI,"papar KH Choirul Chaidir serius.
Apa tugas serta
peranan Forsun ke depan? "Forsun mendorong masyarakat sehingga otoda dapat berjalan dengan baik dengan jiwa dan semanagat
keagamaan", jelasnya mengahkiri perbincangan. InsyaAllah.
INVESTASI SEKTOR PARIWISATA DAN PENDIDIKAN
PONOROGO TETAP CERAH
Kabupaten Ponorogo sebagai bagian dari wilayah Jawa Timur meski tak begitu menonjol
potensinya dari sector yang dianggap basah namun masih prospek pada sector lainnya. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo 1470 km2
memang banyak dikelilingi oleh daerah pegunungan, dan areal perkebunan dan pertanian sehingga sector yang tetap bertahan di
situ adalah pertanian dan perkebunan."Sektor pertanian secara luas seperti tebu dan padi masih menjadi andalan kami,"jelas
Wakil Bupati Ponorogo, Muryanto,SH disela sela acara Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) III di Manggala Wana Bakti Jakarta,
25 Oktober 2001.
Menurutnya, produk beras dari Ponorogo masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa
Timur sehingga walaupun belum masuk pasaran ekspor tapi stok untuk kebutuhan dalam negeri sendiri masih mengalami kekurangan,
termasuk produksi tebu sebagai bahan baku gula untuk kebutuhan sehari hari masyarakat.
Ponorogo di acara
Otonomi Ekspo Indonesia 2001 ikut berpartisipasi. Ketika ditanya peluang apa selain pertanian dan perkebunan yang akan dijadikan
andalan dan unggulan di era otonomi daerah, sambung Wakil Bupati kelahiran 31 Juli 1963 tersebut. "Khusus bidang pariwisata
kami harapkan bisa dikembangkan, sehingga Ponorogo bisa menjadi kota Pariwisata, apalagi Reog Ponorogo sudah go Internasional,"ucapnya
bangga.
Sementara itu, Wakil Sekretais Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Ir Nyoto Wiyono MS yang mengaku
baru enam bulan bertugas di Ponorogo mengatakan, fungsi koordinasi di jajaran Pemda Ponorogo berjalan sangat baik, karena
fungsi koordinasi ini sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang lebih efisien."Di saat otonomi dilakukan, maka
kendalanya adalah kualitas SDM(Sumber Daya Manusia), termasuk di Ponorogo,"jelasnya.
Kabupaten
Ponorogo berpenduduk 900 ribu jiwa, terdiri dari 20 kecamatan, 333 desa dan kelurahan saat ini memiliki pendapatan asli daerah(PAD)
sebesar 14,7 miliar. Di daerah reog ini ternyata dunia pendidikan sangat berkembang pesat, khususnya di bidang pendidikan
keagamaan, karena di situ berdiri tempat pendidikan yang cukup megah dan popular yaitu Pondok Modern Gontor.Karena itu, ke
depan Pemerintah berusaha supaya pendidikan Umum juga bisa diandalkan dengan memajukan fasilitas fasilitas pendidikan untuk
pembangunan SDM,tegas Maryanto bersemangat. Dan dana APBD Ponorogo yang tak kurang dari 300-an milyar, sambung dia lagi, 64%-nya
akan dialokasikan untuk sector pendidikan.
Kedua sector Pariwisata dan Pendidikan inilah sangat memungkinkan
daerah Ponorogo bisa tegak sejajar dengan daerah daerah lain serta menampilkan daya saingnya menghadapi era globalisasi dan
otonomi. Perkebunan dan pertanian bisa diekspor, hasil pariwisata dan pendidikanpun juga bisa diekspor, tergantung sejauh
mana mampu memanfaatkan peluang. Dengan adanya ekspo otonomi seperti sekarang ini, tambah Maryanto, paling tidak Ponorogo
bisa ikut serta memamerkan potensi yang dimilki. (M.Harun)
TEMBAKAU JADI DAYA TARIK INVESTOR
DI JEMBER
Potensi daerah pada era reformasi ini sebenarnya banyak peluang untuk dikembangakan. Kendati
masing masing daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda, namun tetap saja para investor memburunya, dan ternyata
itu adalah peluang bagi daerah tersebut. Tak pelak lagi, ini terjadi di daerah ujung Jawa Timur, yaitu kabupaten Jember. Daerah
ini terdiri dari masyarakat yang penuh dengan budaya gotong royong meski ditinjau dari segi geografis terkesan tradisional,
tapi mereka menghargai tata krama serta hukum yang berlaku.
Peluang terus terbuka bagi daerah ini, karena
potensi tembakaunya yang memiliki daya saing internasional hingga saat ini, terutama di ekspor ke Jerman dan Belanda. Demikian
dikatakan Bupati Jember Drs.H. Syamsul Hadi kepada pers selesai acara pembukaan Otonomi Ekspo 2001 di Silang Monas Jakarta.
Selanjutnya, kata Syamsul, Jember punya potensi perkebunan yang cukup bagus selain tembakau, misalnya karet,
kopi dan sebagainya. Di era otonomi daerah nanti, tambah dia lagi, Pemerintah sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di
Jember untuk memanfaatkan teknologi tepat guna pengering gabah, dengan adanya teknologi itu sebenarnya otda sendiri menurut
saya adalah memancing kreativitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang jelas, Jember masih punya daya
tarik tembakau untuk para investor dan pasaran luar negeri sebagai daya saing ekspor, sementara untuk pertambangan masih belum
kita gali atau belum kita eksplorasi karena terbentur soal lingkungan. Selain menampilkan stand di acara Otonomi Ekspo 2001,
Jember juga sangat konsisten dalam membangun Sumber daya manusia lewat pendidikan. (M.Harun)
200 STAND
PAMERAN RAMAIKAN OTONOMI EKSPO 2001
Halaman silang Monas tak seperti biasanya. Selama ada acara Otonomi
Ekspo, Monas berubah nuansa, lebih ramai dan sangat dinamis di tengah jantung kota Metropolitan. Acara yang dibuka secara
resmi oleh wakil Presiden RI, Dr Hamzah Haz dan didampingi oleh Menteri dalam negeri, Dr.Hari Sabarno, dan Gubernur DKI, Sutiyoso
tersebut menampilkan lebih dari 200 stand pameran yang berasal dari daerah kabupaten seluruh Indonesia.
Nuansa kabupaten mewarnai jantung kota Jakarta. Ini bisa kita katakan sebagai konsekuensi logis adanya otonomi daerah
yang dimulai pelaksanaannya sejak 1 Januari 2001. Konsistensi Pemerintah dalam menjalankan undang undang no 22/1999 tentang
otonomi daerah dan undang undang no 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, terbukti bukanlah semata retorika,
akan tetapi sebuah fakta dan kenyataan yang sudah selayaknya dilakukan. Masalahnya, kini tinggal bagaimana daerah daerah tersebut
mampu menangkap sinyal perubahan tersebut secara lebih kreatif dan cerdas.
Acara Otonomi Ekspo 2001
berlangsung sejak tanggal 20-28 Oktober 2001 mulai pukul 10.00 Wib hingga 22.00 Wib. Selain ada pameran, acara tersebut diramaikan
oleh berbagai kegiatan hiburan segar bagi masyarakat ibu kota yang sempat hadir sembari berkeliling dari stand yang satu ke
stand lainnya. Yang terpenting, apa hikmah yang ada dari pameran itu yang kita harus ambil. (M.Harun)
6
NEGARA JAJAKI INVESTASI DI ROKAN HULU RIAU
Meski usia pembentukan kabupaten Rokan Hulu ini baru dua
tahun, namun ibarat perawan yang cantik sudah banyak investor asing yang meliriknya. Paling tidak, kini sudah ada 6 negara
yang sudah dipastikan menjajaki berinvestasi di daerah yang memiliki luas wilayah 7449,85 km2.
Demikian
dikatakan Bupati Rokan Hulu, H Ramlan Syaz,SH usai mengikuti pembukaan Otonomi Ekspo 2001 bersama Wakil Presiden Hamzah Haz,
Medagri Hari Sabarno dan Gubernur DKI Sutiyoso di Silang Monas Jakarta 20 Oktober 2001.
6 negara yang
dimaksud yaitu: Malaysia, Korea, Australia, Eropah dan Timur tengah (Arab Saudi). "Dijadwalkan sekitar bulan Nopember
2001, delegasi Arab Saudi akan mengadakan pertemuan dengan pengusaha di Rokan Hulu,"papar Bupati yang berpenduduk 221
jiwa.
Potensi yang akan ditawarkan dan sangat menjajikan, tambah Ramlan adalah sektor pertambangan Batu
Bara selain kelapa sawit tentunya. Tapi, dalam hal ini, Batu bara yang akan menjadi andalan , karena kami juga melihat kesuksesan
Caltex yang sudah lama menuai keberuntungan cukup besar bagi bangsa ini. "Batu Bara sebagai potensi daya saing daerah
insyaAllah akan bisa menyamai Kalimantan Timur atau bahkan bisa lebih besar,"ujarnya optimis.
Ketika
ditanya, soal stabilitas keamanan di daerah tersebut, ia cukup optimis bahwa stabilitas keamanan cukup baik di Rokan Hulu.
"Kami sangat terbuka dan Well Come bagi para investor yang berniat menanamkan investasinya di Rokan Hulu, dan kami menjamin
stabilitas keamanannya,"jelas Bupati yang berkacamata dan berpenampilan rapi mengakhiri perbincangannya dengan wartawan.
Kabupaten Rokan Hulu Riau pada Event Pameran Otonomi Daerah yang berlangsung dari 20-28 Oktober 2001
tersebut ikut berpartisipasi dengan membuka stand produk produk andalan dan unggulan.(M.Harun)
|
