Otonomi News

Home
0tda
Rileks
Berita Dunia
Sosok
Pendidikan
arsip
Bisnis Hari ini

Otda

mendagri.jpg
Mendagri Sedang Salaman dengan Ketua Umum MAN, Drs. Syarqawi Machudum

Mendagri Prihatin Budaya Syahwat, Konsumerisme dan Kekerasan 
Hingga Akhir Desember 2005,  224 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Akan Segera Diganti
 
Jakarta, Otonominews,- Ketika nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis habis, masyarakat kita menghadapi krisis akhlak dan moral yang sangat merisaukan dan bangsa ini menghadapi krisis eksistensi yang cukup menghawatirkan. Hal ini ditandai dengan merebaknya penyakit masyarakat seperti; judi, miras, pornografi dan penyalahgunaan narkoba, termasuk tindak korupsi. Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Makruf saat membuka acara Sarasehan "Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa" (14/12) yang lalu.
 
Menurutnya, reformasi nilai-nilai budaya bangsa perlu diintensifkan bukan hanya sekedar slogan tapi benar-benar menjadi roh atau energi positif untuk mengawal jalannya demokratisasi di negeri ini. "Dorongan ini sebagai acuan dalam pencerahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga dapat membedakan mana yang salah dan yang benar, terutama mampu menumbuhkan sikap etos kerja keras  demi kepentingan bangsa,"kata mantan Ketua Tim Sukses SBY-JK yang kini sedang dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ini seraya mengingatkan kita pentingnya kembali pada nilai-nilai budaya bangsa.
 
Dikatakannya, bahwa bangsa ini membutuhkan strategi budaya baru  untuk menunmbuhkan etos-etos tersebut seperti etos persatuan, kerja keras, kejujuran, keadilan, dll. "Saya sangat prihatin dengan adanya ekspansi yang sangat dahsyat tentang nilai-nilai yang mengunggulkan kemewahan, konsumerisme, mendorong syahwat, kekerasan dan egoisme yang disebarkan lewat media komunikasi saat ini,"tegas Makruf.
 
Antara bulan Juni - Desember 2005, 224 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan Segera Diganti
 
Sementara  hal lain yang saat ini sedang diagendakan Departemen Dalam Negeri , kata Makruf,  yaitu bahwa dalam  waktu Juni hingga Desember 2005 mendatang sebanyak 224 orang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan segera diganti,  karena habis masa jabatannya. Menurut data yang disampaikan Mendagri tersebut mereka yang akan segera diganti pada Juni 2005 adalah sebanyak 7 orang Gubernur, 145 orang Bupati dan 26 orang Walikota. Sedangkan yang berakhir masa jabatannya antara Juli sampai Desember 2005 yaitu sebanyak 4 orang Gubernur, 33 orang  Bupati dan 9 orang Walikota.  (harun).
 
   

bupati.gif
Bupati Kebumen, Dra. Hj. Rustriningsih, MSi

Ungkapan Mimpi Seorang Bupati Wanita

Andaikan Saya Jadi Pemimpin

 

Jakarta, Otonominews,- Agak jarang pengungkapan ini diakui secara jujur oleh seorang yang menjabat Bupati apalagi kebetulan seorang wanita. Rustriningsi Bupati wanita pertama yang menuliskan kisah pribadinya mengungkap tentang “Pemimpin” yang memimpikan sebuah perubahan. Bupati Kebumen Jawa Tengah yang kini masih menjabat Bupati sejak era Presiden Megawati tersebut menyatakan dengan terbuka bahwa tidak mudah mengilangkan korupsi di negeri ini, termasuk juga di daerah yang ia sekarang pimpin, daerah Kebumen.

 

Alasan Dra. Rustriningsih, MM mengapa sulit memberantas korupsi, karena dalam waktu singkat,  tidak mungkin mampu melaksanakan pemberantasan korupsi, artinya kita membutuhkan tahapan dan sumber daya yang benar-benar tangguh. Makanya, ungkapan Rustriningsih dituangkan dalam “Buku yang diberi judul: Pemimpi Perubahan, PR Untuk Presiden 2005-2009”.

 

Buku setebal 450 halaman ini sebenarnya rangkuman tulisan dari berbagai kalangan antaranya; Eep Saifullah Fatah, Indra J. Piliang, Rizal Sukma dll-nya sebanyak 22 penulis, termasuk Rustriningsih sendiri menulis dengan judul Surat Untuk Pak Ken Sudarta (hal. 387).

 

Dari tuslisan Rustriningsih ini bias kita ambil gambaran bagaimana seorang perempuan Bupati yang membandingkan dirinya dengan seorang Ratu. Ratu digambarkan sebagai seorang bijak di jamannya dan mampu mengelola wilayahnya dengan leluasa, sedangkan “Saya adalah kepala daerah yang diberi anugerah status otonomi, kalau Ratu Shima membuuat segala aturan berdasarkan hulubalang terdekat dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sedangkan saya hanyalah pelaksana master plan yang datang dari Jakarta,”ungkap Bupati jebolan S2 Magister Administrasi UGM yang sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Kebumen.    

 

Buku yang diluncurkan pada 21 Desember 2004 di Perpustakaan Nasional Jakarta tersebut juga disampaikan orasi ilmiah dari Dr. Karlina Supelli, Pengajar pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dengan topik:”Kita: Kisah Agenda Yang Sirna.”

 

Bagi Rustriningsih Bupati Kebumen yang akan habis masa jabatannya pada 2005 mendatang, berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung sesuai UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah  akan berjalan dengan lancar dan sukses. “Saya akan mencalonkan lagi menjadi Bupati Kebumen untuk periode mendatang,”tegas Bupati wanita yang berpenampilan sangat feminim dan berbusana muslim ini dengan mantap. (Harun).  

Kepala Dinas Perekonomian Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, Drs. Jhonri Roza MSi:
 
Pemberdayaan UKM Perlu Kemitraan dengan Industri Besar
 
Jakarta, Otonominews,- Rapat Koordinasi Nasional ( Rakornas ) Pemberdayaan Koperasi dan UKM dari tanggal 23 s/d 27 Agustus 2004 bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta diharapkan bisa menghasilkan konsep kemitraan yang berkualitas antara UKM/Koperasi dengan Pengusaha besar, terutama lewat progran Community Development (CD). Sementara Pemerintah perlu memberikan peluang lebih besar kepada mereka baik usaha, modal, pemasaran dan teknologi.  
 
Demikian apa yang dikeluhkan oleh Kepala Dinas Perekonomian Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, Drs. Jhonri Roza MSi disela-sela pembukaan Rakornas (23/8) kemarin. Ia memberi contoh kondisi yang dialami di Kab. Solok Selatan tentang kondisi UKM/Koperasinya yang masih belum begitu berkualitas karena berbagai faktor kendala.
 
"Meski kota Solok Selatan berbasis perkebunan sejak jaman Belanda dan kini sudah ada tak kurang dari 8 perusahaan besar, termasuk kelapa sawit, akan tetapi UKM/Koperasi secara kualitas belum memadai karena terbentur masalah modal, marketing dan teknologi,"ungkap Jhon Roza pada otonominews.   

 

Oleh karena itu, kata Jhon Roza, sudah sangat tepat dan saatnya bila kemitraan antara UKM dan industri besar yang selama ini sering berbenturan terus-menerus dijalin. Hal ini guna melakukan pemberdayaan, agar UKM/koperasi yang hanya sebatas kuantitaif menjadi lebih kualitatif. UKM yang selama ini memiliki keterbatasan di bidang permodalan, kemampuan marketing dan teknologi tersebut bisa lebih  berdaya.   

 

Kabupaten Solok Selatan selain memiliki keunggulan di sektor kehutanan dan lahan pertanian dengan menghasilkan para pengrajin dan produk-produk furnitur seperi; kusen, jendela, pintu dll. juga banyak pengrajin dari rotan dan penghasil kopi yang menjadi unggulan.

 

"Dengan Rakornas ini kami berharap produk-produk UKM/Koperasi yang ada di Kab. Solok Selatan bisa lebih berkualitas dengan diberi peluang lebih besar dari Pemerintah serta hubungan kemitraan dengan industri besar,"kata Jhon Roza.  (lap. harun).

 

Ketua Presedium Forum Generasi Muda Minahasa Utara, Elvis Jerri Kusoy :

Masyarakat Minahasa Utara Siap Dukung Terbentuknya Kabupaten Sendiri

Jakarta, Otonomi News, Sejauh ini belum ada masyarakat Minahasa yang complain terhadap rencana pemekaran Kabupaten Minahasa Utara, terlepas dari Kabupaten induknya. Selama ini tahap sosialisasi terus menerus selalu dilakukan. Salah satunya apa yang dilakuakan oleh panitia persiapan pembentukan kabupaten Minahasa Utara.

Demikian diungkapkan Ketua Presedium Forum Generasi Muda Minahasa Utara, Elvis Jerri Kusoy kepada Otonominews di Jakarta (20/9/2003) kemarin. Menurutnya, langkah pembentukan itu sudah meminta rekomendasi dari Bupati dan DPRD Minahasa serta juga pemerintah propinsi Sulawesi Utara. Elvis Jerri yang juga sebagai Ketua Badan Pembentukan Kab. Minahasa Utara menegaskan, berdasarkan permintaan itu kini sudah diajukan ke DPR di Jakarta. "Kami mengharap dengan sangat agar segera tim DPOD Depdagri turun ke Minahasa dan menetapkan keputusannya,"kata Elvis dengan penug semangat.

Ketika ditanyakan kapan batas waktu penetapan status Minahasa Utara menjadi kabupaten, Elvis mengatakan bahwa masyarakat, pemuda dan tokoh di Minahasa Utara akan lebih senang bila ditetapkan dalam waktu secepatnya yakni sebelum Oktober 2003. "Hal ini agar kami diberi peluang untuk menata segala sesuatu yang dibutuhkan, karena kalau tidak kami khawatir akan terjadi kegelisahan dikalangan masyakat sehingga masyarakat menganggap pejabat pusat hanya mengumbar janji-janji saja,"tegasnya mengakhiri perbincangan. (FDL).

Saatnya IBI Turba Untuk Tingkatkan Profesionalisme dan SDM

Jakarta, Otonominews,- Mempertajam visi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) kedepan sudah mendesak dilakukan dalam tataran yang lebih konkrit. Sebab permasalahan kebidanan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Apa pasal? Karena angka kematian anak dan ibu sangat tinggi yakni sekitar 334/100.000 kelahiran yang dijamin hidup. Bahkan, hampir 20 ribu lokasi di tanah air ini ditinggalkan oleh Bidan kita. Ini disebabkan banyak factor antaranya perbikan nasib, kesejahteraan dan keamanan.

"Makanya advokasi bagi mereka termasuk kepada seluruh masyarakat kita harus diperhatikan dengan serius,"ujar Hj. Mustika Sofyan ketika diwawancarai Otonominews di sela-sela acara Kongres XIII  IBI di Hotel Sahid  (7/9/2003).

Menurut Bidan yang lama bertugas di lingkungan tentara tersebut, tantangan Bidan di era informasi dan otonomi daerah saat ini memerlukan kualitas yang lebih baik sesuai dengan kompetensi masing-masing. "Saya harapkan di Kongres ini bisa ditelorkan sebuah lembaga konsultan untuk membentuk kompetensi Bidan agar lebih bagus dan manusiawi,"ungkap purnawirawan letnan kolonel udara ini seraya mempertajam visinya tentang IBI ke depan.

Visi yang harus kita perjuangkan ke depan tentang IBI, menurut Mustika bahwa IBI merupakan satu-satunya wadah profesi Bidan , dan selain itu juga agar Bidan yang berhimpun di IBI senantiasa meningkatkan kemampuan dan pendidikannya. "Tapi yang tak kalah pentingnya visi IBI harus senantiasa turun ke bawah (TURBA), terutama ke daerah-daerah,"sambung Bidan yang sudah lebih 30 tahun bertugas dan kini memiliki Klinik Al-Ikhlas

"Visi IBI kedepan yang harus dipertajam yakni bagaimana peningkatan profesionalisme, Sumber Daya Manusia dan Turun ke Bawah,"ungkap Mustika Sofyan yang kini masih menjadi Sekretaris Jenderal IBI.

Sementara itu menurut humas IBI, Kongres ke-13 yang berlangsung mulai 7-11 September 2003 tersebut diikuti oleh peserta Bidan anggota IBI yang terdiri dari 30 propinsi,  342 kabupaten/kota dan 1128 kecamatan. Anggota IBI hingga sekarang sudah berjumlah tak kurang dari 76 ribu Bidan se-Indonesia. Selamat berkongres-Semoga Sukses. ( harun).

 

        

Hasil Musyawarah Partai-Partai Politik se-Kepulauan Riau  
 
Tentang Pembentukan Kepri Pemerintah Harus Laksanakan Agenda reformasi 
 
Jakarta, Otonominews,-Berlarut-larutnya pembentukan dan pengesahan propinsi Kepri dikhawatirkan akan berdampak tidak baik bagi masyarakat Kepri karena merasa diperlakukan tidak adil dan tidak bijaksana oleh Pemerintah Pusat. Karena itu Komite Pembentukan prop.Kepri bersama partai-partai politik se-Kepulauan Riau mendesak Pemerintah Pusat untuk melaksanakan agenda reformasi tanpa diskriminasi khususnya dalam kerangka desentralisasi sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999.
 
Demikian dikatakan H. Sayed Nong Ali kepada Otonominews usai acara Musyawarah Nasional Partai-partai politik se-Kepulauan Riau (5/9/2003) malam. Menurutnya, hasil dari Musyawarah tersebut diantaranya mendesak  pemerintah RI sebagai wujud pelaksanaan agenda reformasi supaya  mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan kepulauan Riau dan agar secepatnya  Komite Pemilihan Umum (KPU) membentuk KPU Daerah di Prop. Kepri.
 
"Desakan yang datang dari partai-partai politik se-kepulauan Riau merupakan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat Kepri seperti tertuang dalam UU No. 25 tahun 2002 tentang pembentukan Kepulauan Riau,"tegas H. Sayed yang pada saat Musyawarah menjadi Ketua Sidang.
 
Ia juga mengatakan, pelaksanaan dari UU itu masih menunggu ketetapan PP sebagai petunjuk teknis serta pejabat sementara (Caretaker), sehingga jangan sampai menjelang pemilu 2004 nanti belum terbentuk. "Kalau sampai belum terbentuk maka masyarakat Kepri merasa dirugikan karena tidak mendapat keadilan,"ungkap Ketua  DPC Partai Bulan Bintang Kab. Natuna ini dengan lantang.
 
Sebagaimana kita ketahu memang peresmian terbentuknya Kepulauan Riau ini cukup problematis bahkan dilematis. Apa pasalnya? Karena hingga saat ini belum ada kepastian kapan Kepri ini akan menjadi Propinsi dan adanya seorang Gubernur, padahal beberapa bulan lagi Pemilu 2004 akan berlangsung sementara itu KPU daerah Kepri belum terbentuk. (Harun).         

petatarakan.gif
logo kota Tarakan

Wali Kota Tarakan, dr. H. Yusuf SK:

Investor Datang Menguntungkan Kita

 

Jakarta, Otonominews,-Kedatangan Investor ke kantong-kantong kota se-Indonesia sesungguhnya sangat menguntungkan kita, karena multi player efek yang berlangsung sangat cepat dalam perputaran ekonomi kita.

 

Demikian dikatakan Wali Kota Tarakan, dr. H. Yusuf  SK kepada Otonomi News beberapa waktu lalu menjelang akan dilaksanakannya Ekspo City dan Rakornas Wali Kota se-Indonesia pada 27-30 Agustus 2003 di Batam.

 

Menurutnya, masuknya investor asing ke Indonesia atau utamanya di kota-kota se-Indonesia, sangatlah menguntungkan kita. Apa pasal? Karena perputaran ekonomi kita akan terus berjalan, dengan adanya perputaran ekonomi  tersebut maka lapangan kerja akan tercipta. "Dengan terciptanya lapangan kerja maka pengangguran dan kemiskinan akan mulai berkurang. Kalau kemiskinan berkurang tentu kriminalitas juga akan makin berkurang,"ujar dr. H. Yusuf  menaggapi kemungkinan derasnya investor asing menyerbu tanah air setelah adanya ekspo-ekspo yang gencar dilakukan oleh masyarakat kita.

 

Sementara itu, kata  H. Yusuf,  Rakornas Apeksi di Batam bertujuan antaranya selain melakukan  konsolidasi organisasi yang tergabung dalam Apeksi  juga akan mengoptimalkan potensi-potensi kota yang ada di Indonesia yang memiliki persoalannya masing-masing.

 

Setiap kota anggota Apeksi tentu berbeda potensinya, juga keunggulan kompetisi dan kulturnya  sehingga yang perlu adalah bagaimana menjualnya. "Maka dari itu yang perlu kita atasi adalah adanya kelemahan dasar yang ada di kota-kota itu antaranya masalah manajemen, marketing dan akunting,"tutur Wali Kota Tarakan yang sekaligus Ketua (Apeksi) Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia tersebut.

 

Barangkali di Rakornas ini nantinya kelemahan-kelemahan dasar di setiap kota itu bisa dicarikan solusinya. Peserta Rakornas yang terdiri dari Wali Kota seluruh Indonesia itu direncanakan akan diikuti oleh tak kurang dari 92 orang lebih. Dan sebagai Ketua Penyelenggara Rakornas adalah Wali Kota Jakarta Barat, Sarimun P.

 

Dan dipilihnya kota Batam menjadi tempat acara Rakornas karena Batam secara geografis lebih dekat dengan Singapore sebagai transit perdagangan seluruh dunia, sehingga lokasinya sangat strategis untuk masuknya para investor ke Indonesia.

 

"Begitu juga kalau kita lihat Sijori (Singapore-Johor dan Republik Indonesia) ternyata banyak sekali para investor termasuk di kota Batam sendiri sebagai daerah otorita dan banyak memiliki pemerintahan lokal. Potensi dan posisi strategis inilah yang kami harapkan kondusif bagi para investor menanamkan investasinya di kota-kota anggota Apeksi,"sambung H. Yusuf dengan optimis. 

aljier.jpg
Saat Alzier Menyalami Megawati

Alzier Gubernur Lampung Terpilih Namun Terganjal

Jakarta, Otonominews,- Kisah sukses karena terpilih menjadi gubernur Lampung atas pilihan rakyat pada 30 Desember 2002 ternyata terganjal, oleh penolakan Menteri Dalam Negeri. Sesuai jadual,  sebenarnya Alzier harus dilantik pada 25 Januari 2003, sembari menunggu pelantikan itu, namun yang datang justru Keputusan Presiden(Kepres) pada 27 Januari 2003 yang jelas-jelas sebuah keputusan tentang penolakan atas diri Alzier menjadi orang nomor satu di Lampung,  padahal ia memperoleh suara tertinggi yaitu 39 suara.

Belum usai rasa gembira pasangan Alzier-Ansyori, mereka kini dalam pengamanan cukup ketat dari aparat. Kenapa kemenangan Alzier terganjal? Berbagai rumor dan opinipun terus menyudutkan Alzier, seorang putera daerah, aktifis dan pentolan PDIP di propinsi Lampung. Penolakan terhadapnya dari sang Ketua Umum PDIP yang kebetulan sang Presiden sesungguhnya merupakan fenomena politik yang cukup unik, ganjil sekaligus menyakitkan.

Dari kisah penolakan tersebut barangkali lalu muncul sebuah buku Alzier Fenomena Politik di Era Reformasi. Buku setebal 263 halaman yang dikemas cukup manis juga ditonjolkan gambar depan(cover) seorang Alzier dengan nama panjangnya Muhammad Alzier Dianis Thabrani Daud sedang berjabatan tangan dengan Megawati Sukarno Puteri. Kejadian politik menarik ini memang sangat fenomenal di era reformasi saat ini. Apa pasalnya?

Saat peluncuran buku awal Juni 2003, sempat memberikan ulasan yaitu pengamat politik Dr Fachri Ali dan pakar hukum tata negara, Prof. Jimly As-Shidiqi, sementara moderatornya putera lampung juga Dr. Nasir Tamara. Buku yang berisi tentang kisah bagaimana Alzier berjuang menjadi sosok yang diperhitungkan melalui prosedur pemilihan gubernur Lampung semuanya ia patuhi bahkan pada saat ia meraih suara terbanyak menyingkirkan lawan-lawannya.

Cerita pahit memang tak hanya soal penolakan ia menjadi gubernur Lampung, tapi lebih memprihatinkan lagi Alzier dijemput paksa oleh polisi dan diterbangkan ke Jakarta. Muhammad Thabrani Daud ayah kandung Alzier tak kuasa menahan rasa emosinya menghadapi kejadian itu. "Anak saya bukan garong, bukan pencuri, kalau ingin menegakkan hukum kenapa tidak dilakukan secara manusiawi,"tanya Thabrani dengan nada sangat kesal. (lihat hal. 11-12).

Kalau disimak perjalanan karier Alzier sebenarnya tergolong tokoh yang cukup sukses menempuh dari bawah. Menurut shohibul hikayat, nenek moyang Alzier dan Megawati mempunyai hubungan sekampung. Meski demikian Alzier tak mampu meluluhkan hati sang Ketua Umum sendiri. Alzier yang lahir di Jogjakarta pada 8 Nopember 1957   dari pasangan Muhammad Thabrani Daud Nur Almah sudah terjegal jadi Gubernur Lampung, menururt buku yang diberi kata pengantar oleh Ketua Kadin, Abu Rizal Bakri tersebut, kini terkena sakit pula.

Alzier yang memiliki enam saudara sebenarnya menempuh pendidikan yang cukup ketat terutama pendidikan agama dari sang ayah. Ketika Alzier menginjak remaja dan sebagai anak seorang Wali Kota waktu itu namun sifat dan sikap Alzier tetap gaul tanpa memilih-milih kawan. (lihat hal. 90). Meski orang lampung yang lahir di Jogjakarta, Alzier sekolah di SMPN 3 Jakarta pada 1975. SMA-nya ditempuh di Jogjakarta. Sedang kuliahnya ditempuh di Unpad Bandung

Karier bisnisnya dimulai sejak tahun 1980-an di lampung mengambil bidang kontraktor dan pengadaan di deptrans. Jatuh bangun bisnis yang ia geluti sehingga pada tahun 2000 memegang distributor pupuk PT Pusri lewat CV Wisata. (hal. 93). Ternyata, dari perusahaan inilah alasan yang dipakai untuk mengungkit ungkit langkah Alzier ke kursi Gubernur.

Apa sebenarnya alasan truf lawan-lawan Alzier lewat perusahaan tersebut? Dalam buku ini dibeberkan tuntas bahwa Alzier dituduh melakukan pemalsuan DO (Delivery Order). Kendati setelah pemeriksaan tuduhan tersebut tidak cukup bukti untuk menjadikan Alzier tersangka. Menurut buku yang tertulis di halaman 95-101 ternyata Alzier selain pebisnis  juga pentolan orang Kadinda  di propinsi Lampung sampai tahun 2005. Ia juga ketua Puskud (Pusat Koperasi Unit Desa) dan pengurus DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia).

Ada kelebihan Alzier yang sampai sekarang menjadi tabiaatnya, ia tidak pernah membeda-bedakan orang apa ia sopir, kawan, ataupun stafnya. "Kalau ia menginap di hotel berbintang, dari sopir hingga stafnya juga ditempatkan di tempat yang sama dengan jenis kamar yang sama pula,"tutur Agus yang sudah ikut Alzier selama 22 tahun.

Dengan terganjalnya Alzier sebagai Gubernur Lampung terpilih, karena dituduh pemalsuan, tamatkah kariernya di dunia politik? Jawabannya memang tidak mudah. Tapi yang jelas Alzier dan sepak terjangnya baik di bisnis, partai politik PDIP maupun di masyarakat tetap menjadi fenomena yang dicatat oleh sejarah. Demikian kata Jimly As-Shidiqi pada saat peluncuran buku dan membedahnya di Jakarta Juni 2003 lalu.

Dalam akhir tulisan buku Alzier ini tercantum banyak dokumen-dokumen dari kasus-kasus hukum Alzier serta lampiran-lampiran fakta. Bahkan di paling akhir buku itu juga dilengkapi dengan foto-foto Alzier sejak ia kecil bersama keluarga sampai bersama kawan dekat, stafnya serta para pengacara yang mendampingi Alzier. Lantas bagaimana kelanjutan cerita fenomenal  seorang Alzier saat ini?  Apa pengaruhnya bagi perolehan suara PDIP pada Pemilu 2004 yang akan datang? Jawabnya: "Baca Buku ini dulu,  lalu analisa masing-masing, maka jawabannya masing-masing pula." (Har-Zohiri).

 

Forum Komunikasi Persatuan Nusantara Soroti Masalah Kebakaran

Jakarta, Otonominews,- Forum ini bergerak di bidang social terutama untuk mengangkat masyarakat kecil terutama dimasa krisis saat ini. Namun kali ini kami juga punya kepedulian terhadap masalah kebakaran.

Pada acara dialog interaktif (12/5/2003) ini kami mengangkat masalah bencana pra dan pasca kkebakan di daerah DKI dan sekitarnya. Sebagai tindak lanjutnya maka forum ini akan mengadakan kegiatan yang lebih terfokus dan lebih konkrit untuk masyarakat. "Saya berharap dinas kebakaran DKI untuk meningkatkan kualitas SDM-nya,"jelas Hj. Shella AR selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Persatuan Nusantara dengan mengingatkan kita semua supaya lebih tertarik dan berminat menjadi petugas pada dinas kebakaran.

Memang animo dari masyarakat tentang tugas mereka sangatlah kecil atau bahkan bisa dikatakan tak ada yang berminat dari kalangan generasi muda untuk menjadi petugas kebakaran. Padahal ancaman bencana kebakan di DKI khususnya di tempat kumuh dan di gang-gang kecil sangat tinggi. Kita membutuhkan tenaga dan dinas kebakaran yang lebih professional, termasuk bagaimana sarana dan prasarana dpat mendukung menyelesaikan masalhak kebakaran di DKI.

"Selain dinas kebakaran, saya juga berharap kerjasamanya dengan PDAM, Perusahaan daerah Air Minum. Sehingga ketika ada kebakaran, maka sambungan pipa dari PDAM untuk mengatasi kebakaran secara mendadak sudah siap,"ungkap Sheilla. Namun begitu ia harapkan agar DPRD DKI bisa mendengar, Gubernur DKI juga,  karena bagaimanapun juga ketiga instansi terkait itu sangatlah penting dalam menangani adanya kebakaran di Jakarta.

Masalah SDM petugas kebakaran tersebut, tambah Sheilla memang menjadi sorotan, karena  menurut data dari dinas kebakaran DKI, petugas disana rata-rata umurnya diatas 50 tahunan sehingga secara fisik sebenarnya sudah tak lagi produktif. "Saya berharap agar generasi muda siap dan beriminat menjadi petugas kebakaran yang professional,"tegasnya. (MH). 

Ketua DPRD Kota Pontianak, Ali Hanafiah 
Hari Sabtu Sebagai Hari Kerja Plus Bank Buka
 
Jakarta,-Otonominesw,- Hari libur sabtu memang ada pihak yang tak setuju, karena di era krisis ini masyarakat kita harus tetap bekerja keras, sedang waktu lima hari kerja dirasa kurang, lain lagi bila budaya kerja kita termasuk sebagian para pejabat yang terlalu santai dalam melaksanakan-tugas  pekerjaan. Sedangkan hari sabtu kerja saja, kalau tak dibarengi dengan bukanya perbankan maka percuma saja.
 
Ini dikeluhkan oleh Ketua DPRD Kota Pontianak, Ali Hanafiah,SH yang disampaikan kepada otonominews di gedung Lemhannas akhir Maret 2003. Menurutnya, sebaiknya hari sabtu dijadikan hari kerja, jangan libur seperti sekarang ini. " Saya berpikir dengan riil di daerah bahwa hari sabtu itu tidak efektif untuk libur, dan Pemda Kota Pontianak sudah melaksanakan hari kerja sampai hari Sabtu.
 
Kendati begitu waktu kerja dirasa masih kurang, saya maunya Sabtu sebagai hari kerja. Walaupun begitu  kita juga berharap agar dibarengi dengan bukanya Bank di daerah itu. Kenapa saya tekankan pada perbankan, ?  Dalam hal ini terutama BI (Bank Indonesia) harus lebih dulu buka,  karena roda ekonomi itu percuma saja meski hari Sabtu kita bekerja tanpa didukung oleh adanya perbankan. "Jika bank buka hari Sabtu maka roda ekonomi kita bergerak dengan bagus,"tegas aktifis Pemuda Pancasila di Pontianak ini.
 
"Saya meminta kepada Presiden Megawati Sukarno Puteri, dan juga pada Gubernur BI cobalah hari Sabtu dijadikan hari kerja atau paling tidak hingga jam 12 saja,"pinta Hanafiah. Sebab, tambah Hanafiah bank-bank di daerah tidak akan buka kalau BI tidak buka. 
 
Padahal kalau dilihat dari mobilitas kegiatan ekonomi di Pontianak sesungguhnya cukup tinggi, barangkali juga di daerah -daerah lain. "Inilah sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pusat,"tegas Ali seraya mengingatkan jika kita ingin memulihkan perekonomian dari keterpurukan. (Harun).

Open Field With Clouds
salah satu bentuk kekayaan tanah kita

KPK Sarasehan Tentang Tanah
 
Jakarta, otonominews,- Komite Penaggulangan Kemiskinan yang dipimpin langsung Presiden Megawati Sukarno Puteri menyelenggarakan sebuah sarasehan yang dikemas lewat diskusi terfokus dengan tema;" Upaya Konversi Tanah Dari Asset Menjadi Modal Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Usaha Mikro Dan Penggerak Ekonomi Rakyat" berlangsung di gedung BI Jakarta (1/5/2003). Acara ini kerjasama bareng antara Komite Penaggulangan Kemiskinan dengan Bank Indonesia(BI), Penanaman Modal Madani(PNM) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
 
Sarasehan terfokus dibagi dalam bentuk kelompok diskusi yang terdiri dari tiga(3) subtema yang semuanya tentang pertanahan dalam konteks penguatan ekonomi rakyat. Permasalahan pertanahan ini telah diuji coba oleh Penanaman Modal Madani (PNM) di daerah lampung dan Blora, Jawa Tengah. Demikian dikatakan panitia pelaksana, Didin Wahyudin kepada otonominews usai pembukaan.
     
Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat mengatakan bahwa sarasehan terfokus dengan tema tanah sebagai asset tersebut memang sebagai bentuk kepedulian terhadap usaha eknomi mikro dan UKM yang saat ini justru jumlahnya paling banyak di Indonesia.
 
"Namun begitu, ini bukan satu-satunya dalam menanggulangi kemiskinan, sebab penanggulangan kemiskinan itu tidak hanya melalui pertanahan, sebab ini salah satu aspek saja bahwa tanah bisa sebagai asset yang bisa diharapkan menjadi modal yang pada akhirnya bisa menjadi jaminan usaha bagi penduduk miskin,"jelasnya di depan media saat jumpa pers .
 
Disamping itu, tambah Gunawan sebetulnya ada juga unsur-unsur lain di luar bidang ekonomi yang terkait dengan budaya , pendidikan, dan hubungan sosial lainnya. " Jadi tanah adalah hanya salah satu aspek dalam menanggulangi kemiskinan. Tapi,  tanah merupakan komponen terbesar pada masyarakat yang masih tertinggal terutama di daerah luar jawa,"papar Sekretaris Jenderal Komite Penanggulangan Kemiskinan saat memimpin jumpa pers yang didampingi  Didin Wahyudin, Ketua pelaksana sarasehan, Aries Mufti dari PNM, Awang Faruk Bupati Kutim, Maulana Ibrahim dari BI, serta Ir. Heruyuwono dari BPN Pusat.  (harun).

30 Persen Kabupaten/kota Belum Punya Perda Bangunan Gedung

 

Jakarta, Otonominews,- Dirjen Cipta Karya  pada 1995 pernah survey dan diperoleh data bahwa dari 320 kabupaten/kota 30 persen belum memiliki peraturan daerah  tentang bangunan gedung. Sedangkan 70 persennya  sudah memiliki namun masih bermuatan pada pengaturan retribusi IMB dan sempadan bangunan sementara ketentuan tentang persyaratan teknis bangunan gedung tersebut hampir tak memadai, bahkan bisa dibilang tidak ada.

 

Lain lagi dengan persoalan data-data tentang bangunan yang terkena bencana kebakaran, gempa, banjir,  longsor dan lain-lainnya. Maka peraturan teknis tentangnya memang sudah sangat mendesak, padahal kita telah memiliki payung nasional berupa undang-undang  RI no. 28 tahun 2002 tentang  Bangunan  gedung . Dari data Cipta Karya tersebut  ada kemungkinan  sekarang di setiap daerah telah ada perda yang mereka buat. Tapi persoalannya, sosialisasi nasional tentang UUBG masih menjadi titik tekan bagi pemerintah dan pemerintah daerah sekaligus.

 

Acara seperti neobuildtech dan conference 2003  yang digelar pada 23-27 April 2003 itu  sekilas tampak sangat exclusif karena diadakan di balai sidang convention center dan sedikit perwakilan-perwakilan dari pemerintah daerah yang diikutsertakan. Padahal untuk mensosialisasikan UUBG ke seluruh daerah di Indonesia  memebutuhkan moment yang efektif, salah satunya dengan event pameran dan seminar  UUBG.

 

Debindo sebagai organizer sebenarnya  telah tepat mengambil tema pameran dan seminar ini, apalagi sambutan dari kalangan pemerintah sangat positif, misalnya  Depatemen kimpraswil, deperindag dan lainnya ikut terlibat menjadi pendukung. Yang  jelas, titik tekan di era otonomi daerah saat ini bagaimana  daerah bisa dan mampu mensosialisasikan UUBG secara baik dan transparan.

 

Gayung bersambut dari UUBG ini sudah dilakukan baik oleh pemerintah (Menkimpraswil)   dan komisi 1V DPR RI bahkan tanggapan dari mendagri sendiri juga tak kalah pentingnya. "Karena 80 persen aktifitas kita ada didalam gedung, maka visi dari UUBG itu selain bisa fungsional, efisien, andal, dan berjatidiri tapi juga memiliki kepastian hukum,"tutur Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Soenarno di saat memberi sambutan pembukaan.

 

Sementara itu Ketua komisi !V, Drs. H. Sumaryoto dan Meteri Dalam Nnegeri, yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Seman Widjoyo lebih menekankan bagaimana sosialisasi UUBG di daerah bisa segera dilaksanakan. Sumaryoto sebagai pembicara kunci pada seminar itu mengatakan bahwa Kepala daerah perlu memiliki komitmen politik dalam melaksanakan UUBG, begitu juga peran masyarakat sendiri. "Meski demikian Pemerintah daerah  punya peranan dominan,"kata Sumaryoto seraya meminta agar perda(peraturan daerah) yang dibuat bersama DPRD haruslah melindungi kepentingan masyarakat.

 

Senada dengan Sumaryoto, Seman Widjoyo juga mengatakan regulasi baru itu meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat serta pembinaan. "Ini sesuai dengan UUBG yang bertujuan agar bangunan gedung selaras dengan lingkungannya, tertib sesuai dengan keandalan teknis, keselamatan, kesehatan serta  punya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung,"ujar Seman.

 

Ia juga menambahkan, dengan terbitnya UUBG tersebut, sedikitnya ada 30 peraturan pemerintah yang harus segera ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari UUBG. Tugas pemerintah sangat berat,ulang Seman di depan peserta seminar. "Apalagi di era otonomi daerah seperti  sekarang ini, yang masih menyisakan warna kekurang-serasian antar daerah, antar stakeholders, bahkan antar kebijakan. Agar tak terjadi warna yang begitu solusinya adalah good governance,"jelas Seman sembari mengingatkan akan agar semua pihak dapat menjaga kebersamaan, terutama  persiapan dalam membuat peraturan daerah (perda). (Laporan: Hrn).   

Kapal Tengah Berlabuh
Port of Tacoma, WA
Di sebuah Pelabuhan

Walikota Balikpapan, H. Imdaad  Hamid:

PP. 69/70  tahun 2001  Rugikan Daerah

Jakarta, Otonominews,- Kontroversi peraturan pemerintah(PP) no. 69 th. 2001 tentang kepelabuhan  dan PP no. 70  tahun 2001 tentang kebandarudaraan  sangat merugikan daerah. Apalagi sangat jelas adanya pertentangan antara PP itu dengan  UU. No. 22 1999   tentang otonomi daerah.  Dari sini maka muncul gagasan "Forum Deklarasi Balikpapan".

Demikian dikatakan Walikota Balikpapan H. Imdaad Hamid kepada otonominews,  kemarin (15/1/2003) usai rapat tertutup dengan beberapa walikota dan bupati anggota Forum Deklarasi Balikpapan lainnya dengan menyoal kontroversi peraturan pemerintah tersebut.

Menurut H. Imdaad, forum yang ia bentuk pada September 2002 tersebut adalah hasil konsultasi nasional para bupati dan walikota , ketua DPRD kota/kab.  yang memiliki pelabuhan udara maupun pelabuhan laut. Dari sini kemudian tercetus satu gagasan untuk tidak melaksanakan PP yang dianggap bertentangan  dengan Undang-Undang. Sehingga perlu ada pengkajian kembali.

Satu  pasal dalam UU No. 22  1999, kata Imdad  tidak menyebutkan bahwa  seluruh  badan otoritas sudah hapus di Indonesia, tapi faktanya sekarang Bandar udara dan pelabuhan kita masih mempunyai hak regulasi ( membuat kebijakan).

Imdaad mencontohkan,  kenapa ada yang pasang iklan bayarnya ke PAP bukan ke  pemerintah kota  padahal ijin reklme itu adanya di pemerintah kota. Contoh lainnya, jika anda bikin toko di dalam badara ijinnya jelas pada kepala PAP padahal surat ijin dari tempat usaha itu berasal dari pemerintah kota.

 "Hal itu artinya bahwa  BUMN diberikan hak regulasi,  padahal BUMN itu adalah operator. Dia itu memberikan jasa dan dari jasa itu ia menagih. Tapi malahan sekarang dikasih hak regulator sesui dengan PP tersebut diatas,"kata Imdaad sembari memberikan contoh juga kasus yang terjadi di pelabuhan. .

Di pelabuhan misalnya,  kapal anda sekarang yang berlabuh di luar daerah pelabuhan,  ini tidak  ada kaitan sama sekali bahwa anda harus bayar ke pelindo. "Apakah ada jaminan misalnya dari pelindo tentang keamanan padahal  Pelindo merupakan sebuah perusahaan pelayaran Indonesia yang menjual jasa, tapi ia sekarang diberi hak regulasi padahal ia operator,"tegasnya..

Imdaad juga menghendaki adanya pebaikan-perbaikan peraturan. Sebab, sambungnya,  selama ini tidak jelas lagi mana yang jadi regulator dan mana pula yang jadi operator. "Yang justru terjadi sekarang ini  yang fungsinya regulasi juga melaksanakan di lapangan  alias wasit jadi pemain sekaligus,"tuturnya dengan mengingatkan.

 Sebenarnya yang salah kita semua. Sekarang mari kita benahi dan kebeltulan di daerah sekarang melaksanakan pembenahan-pembenahan itu. "Tapi bukanlah kami mbalelo kepada pusat,"tegas Imdaad serius.

Menurutnya lagi,  semua daerah/wilayah merasa dirugikan dengan adanya PP tersebut. Kita bisa bayangkan, bahwa dalam UU disebutkan sejauh 4 mil laut itu kewenangan para bupati/walikota, 4-12 mil adalah wewenang propinsi,  sedangkan 12 mil keatas adalah kewenangan nasional. Sekarang ini yang seharusnya kewenangan 4 mil juga diambil oleh dephub melalui pelindo.

"Dan kita tahu bahwa masalah perhubungan   adalah salah satu diatara 11 kewenangan wajib yang harus dilaksaakaan. Jadi kami melaksanakan pesan-pesan undang-undang  makanya dalam hal ini perlu dilakukan judicial review   atas pertentangan antara UU 22 1999 dengan PP 69 dan 70 itu,"kata Imdaad Hamid.

Walikota Balikpapan itu menambahkan, sebenarnya kita tidak merebut kewenangan Pelindo, jangan salah presepsi. "Silakan sebagai BUMN  jalankan fungsinya sebagai operator, di daerah tempat ia beroperasi, tapi jangan sepanjang pantai yang ada pelabuhannya,"tegas Imdaad dengan membeberkan salah satu kasus, misalnya, pelabuhan khusus pertamina di Balik papan yang ternyata bayarnya ke pelindo padahal ijin pelabuhan khusus keluar dari pemerintah kota. Kapal asing juga bayarnya ke pelindo.

"Jadi sesama sebangsa mari kita sama-sama berusaha memperbaiki demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia,"pintanya.   

Perlu diketahui bahwa Forum tersebut saat ini sedang  mengadakan Pengkajian secara intensif terhadap kontroversi itu. Dan Forum itu juga menyepakati dengan membentuk tim advokasi. Kemudian tim ini akan menyusun materi yang sudah ada yang akan diajukan ke MA (Mahkamah Agung). Sementara itu daerah-daerah diperbolehkan membuat Perda dan melaksanakan perda itu. Sekedar diketahui bahwa  daerah yang sudah sukses melaksanakan perda yang dimaksud antara lain adalah kota Cilegon.

Forum Deklarasi Balikpapan tersebut beranggotakan  daerah-daerah yang memiliki pelabuhan laut dan udara. Hingga saat ini telah berjumlah 68 kota/kabupaten,  Anggota Adeksi, Apeksi dan Apkasi dll. (H).

 

      

Drought

 

DPR Sahkan Balangan Jadi Kabupaten Baru, Pasca Pemilu 2004  Sudah Punya Bupati Pilihan Rakyat  

Jakarta, otonominews,- Sejalan dengan napas reformasi dan otonomi daerah saat ini pemekaran di suatu wilayah di tanah air kian marak dan mudah. Barangkali merupakan suatu tuntutan dan sekaligus kebutuhan dari masyarakat yang kian berkembang. Begitu halnya dengan pemekaran yang terjadi di Kalimantan  Selatan,  yang saat ini bertambah satu lagi menjadi kabupaten Balangan.

Kabupaten yang telah resmi disayahkan oleh DPR pada 27 Januari 2003 tersebut ditanggapi antusias dan kegembiraan dari  tokoh-tokohnya dan tak pelak lagi dari Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) sendiri , Drs. H. Fachruddin  yang hadir saat peresmian di gedung DPR (27/1) kemarin, yang  dilanjutkan dengan acara syukuran bersama tokoh-tokoh Balangan.

Kepada otonominews ia menuturkan bahwa pemekaran kab.  Hulu Sungai Utara menjadi dua, dengan kab. Balangan merupakan  aspirasi dan keinginan dari masyarakat sendiri sejak lama, yakni sejak sekitar tahun 1963  yang lalu. Dan pada era orde baru hal itu mengacu  dengan UU No. 5 tahun 1974 tentang  pemekaran daerah  dan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.   Pemekaran ini adalah merupakan aspirasi dari masyarakat itu sendiri, jadi dukungan masyarakat cukup kuat. Inilah merupakan wujud dari aspirasi dan keinginan masyarakat kepada pemerintah,jelas Fachruddin.

Selain pertimbangan-pertimbangan sumberdaya yang ada, tambahnya lagi, bahwa kab. Balangan ini terbentuk sesungguhnya selain secara historis sudah lama,  ternyata muncul era otonomi daerah,  maka dengan  adanya langkah-langkan otonomi daerah dan reformasi saat ini diharapkan pelayanan lebih mudah kepada masyarakat sehingga pembangunan lebih dipacu untuk lebih cepat.

Balangan memang sudah layak jadi kabupaten karena potensi di daerah itu sangat banyak,   baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusianya,jelas Bupati dengan mantap . Kedua sumbedradaya inilah,  sambungnya,  yang nanti kita akan kembangkan secara optimal. Ia memberi contoh bahwa SDA yang ada di balangan seperti tambang batubara, tambang emas.  Dan kami di daerah  HSU yang dimekarkan ini mempunyai areal lahan rawa  sekitar 60 ribu hektar  dan ini sudah dilakukan penelitian oleh PBB yang akan dikembangkan ke depan,katanya.

Kab. Balangan memiliki enam kecamatan, sedangkan kab. HSU ada tujuh kecamatan. Selain pertimbangan-pertimbangan sumberdaya yang ada, kab. Balangan ini terbentuk sesungguhnya secara historinya sudah lama kemudian dengan adanya langkah-langkan otonomi daerah dan reformasi saat ini diharapkan pelayanan lebih mudah kepada masyarakat sehingga pembanguna lebih dipacu untuk lebih cepat maju.

Prediksi target PAD setelah pemekaran?  Bupati Fachruddin mengharapkan,   tidak akan mengurangi PAD yang ada sekarang,  karena dengan dua kabupaten,  secara otomatis volume pelayanan akan meningkat sehingga volume peningkatan  pendapatan juga bertambah.  Ia juga memproyeksikan,  bahwa untuk peningkatan PAD, kab. Balangan  akan  mengandalkan sektor jasa, sedang sektor home industri di daerah tersebut sudah memasuki pasaran ekspor ke Manca Negara

Kapan bupati atau kepala daerah dipilih? Bupati yang akan duduk nantinya,  harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Setelah disyahkan  sekitar  satu sampai dua bulan nantinya, maka akan ditunjuk pejabat sementara bupati atau kepala daerah dengan seijin mendagri, paling lama ia menjabat selama setahun,  kemudian setelah itu  dapat diangkat kembali atau diganti, katanya sembari mengingatkan bahwa  pasca pemilu 2004  ,  masyarakat Balangan  sudah dapat memilih wakil-wakilnya sendiri di DPRD,  kemudian baru  akan memilih Bupati. Setelah itu,  pemerintahan yang baru sudah bisa menyusun anggaran belanja daerah (APBD)nya  sendiri. Sementara ini karena masih pejabat sementara dana untuk pembangunan kab. Balangan masih mengikuti kabupaten HSU.

Siapa figur Bupati yang  harus dipilih? Minimal bupati yang akan terpilih nantinya memenuhi pernsyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu antaranya seorang birokrat yang pengalaman cukup sebagai PNS serta di bidang pemerintahan,tegasnya kepada otonominews.    

Jumlah penduduk saat ini sekitar 125 ribu untuk daerah kabupaten Balangan dan 175 ribu untuk kabupaten HSU sebagai kabupaten induknya.  Dana pemekaran sudah ada untuk program-program pembangunan.(Hr).

 

 

  

Televisi Kini
Television Circa 1950
Sarana Kemajuan

 

Bupati Kerinci,  Col. CZI. H.  Fauzisi in:

Kerinci Andalkan Pariwisata Berbasiskan Agribisnis

 

Jakarta, otonominews,- Era otonomi saat ini menuntut keunggulan dan keandalan setiap daerah menampilkan  kelebihannya. Kerinci, salah satu kabupaten di propinsi Jambi mengandalkan potensi dan investasinya di sektor pariwisata berbasiskan agribisnis. Demikian diungkapkan Bupati Kerinci, Fauzisi in kepada otonominews usai  pertemuan  antara Propinsi Jambi dengan pengusaha dari Jerman di Hotel Meridien pertengahan Ramadhan lalu.

 

Menurutnya, potensi andalan investasi di kabupaten Kerinci sesuai dengan visinya:  "Harus mandiri  dalam pariwisata berbasiskan agribisnis."  Kondisi alam Kerinci  sangat tepat dan menunjang  dengan memiliki lahan sekitar 500 meter hingga  1600 meter persegi diatas permukaan laut.

 

Gambaran  kondisi Kerinci  kita bisa lihat  adanya kawah  ditengah Kerinci  yang dikelilingi  oleh hutan dan gunung.  Keadaan yang tertutup itu juga bertengger lokasi wisata yang sangat indah: "Taman Nasional Kerinci Sebelas" yang populer menjadi paru-paru dunia.  Taman Nasional  itu menempati lahan seluas 215. ribu hektar (51, 19%), sedangkan  48, 81%-nya  atau seluas 205. ribu hektar untuk lahan budidaya pertanian dan perkebunan selebihnya menjadi lahan permukiman.

 

Dengan 300  ribu lebih jumlah  penduduk  masyarakat Kerinci hidup dari hasil pertanian. Sementara budidaya  pertanian dan pemeliharaan atas taman nasional  seolah menjadi keharusan bagi masyarakat Kerinci. Hal tersebut diakui sendiri oleh Bupatinya, yang  menegaskan ,  bahwa  tidak lain visi  daerah Kerinci memang ke arah pariwisata. "Rakyat Kerinci  sebagian hidup dari hasil pertanian  dan sebagian lagi dari pariwisata,"ungkap Fauzisi in dengan menyebut tak kurang dari 52 jenis  objek wisata, hamparan perkebunan teh terluas di dunia,  bermutu tinggi, serta diekspor terus hingga kini.     

 

Gunung  tertinggi di Sumatera dan Bukit Kayangan yang indah  

 

Gunung  dengan nama gunung Kerinci  keadaannya  tertinggi di daerah Sumatera dengan ketinggian sekitar 3800 meter diatas permukaan laut. Dan gunung  ini merupakan gunung berapi yang paling aktif di tanah air. 

 

"Suasana itu  diperindah lagi dengan  adanya danau gunung tujuh yang terletak  2500 meter  diatas permukaan laut, dan dikelilingi oleh tujuh buah puncak gunung,"tutur Fauzisi in seraya menunjuk danau lain seluas 5000 hektar dengan beberapa jumlah air terjun yang cukup menarik. Di danau itu memang ada air terjun dari yang dingin sampai yang panas.

 

"Saat ini sudah ada sekitar sembilan buah air terjun dengan tingkatannya masing-masing,  ada yang tingkat  sembilan dan ada pula yang hanya tingkat tiga dan jangan lupa disitu ada sebuah bukit yang bisa memandang seluruh daerah Kerinci yang dinamakan Bukit Kayangan,"jelas Bupati yang pada pertemuan itu hadir ikut bersama rombongan Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin.

 

Meski Kerinci terus mempercantik diri dengan andalan pariwisatanya, namun bukan tanpa hambatan dan kendala, karena menurut  Fauzisi in,  hambatan yang sedang dialami saat ini adalah  masalah Transportasi. Oleh karenanya, tambah Fauzisi in, Kerinci kini telah memulai membangun dan memperlebar jalan-jalan  disekitar kota Kerinci. "Tahun ini juga kita  akan membangun  lapangan terbang Dipati Purwa sebagai sarana angkutan yang lebih baik,"jelasnya.

 

Dengan adanya pertemuan  pengusaha-pengusaha dari Jerman dengan propinsi Jambi,  tentu membuka peluang cukup bagus bagi daerah lintas Barat Indonesia pasca kejadian Bom di Bali tersebut, khususnya  Jambi. Karena investor bisa lebih aman menanamkan investasinya daerah yang relatif kecil resikonya ketimbang  daerah di lintas timur.  Bagi Fauzisi in hal itu menjadi peluang mempromosikan Kerinci dengan gencar  kepada investor.

 

"Bahkan dengan promosi pariwisata yang gencar,  mudah-mudahan  pendapatan asli daerah (PAD) Kerinci  bisa meningkat, "katanya seraya mengatakan bahwa saat ini PAD Kerinci tak kurang dari 6 Miliar seperti yang tercatat dari laporan Bappeda kabupaten Kerinci. Bola promosi telah digelindingkan oleh Zulkifli Nurdin selaku Gubernur propinsi Jambi kepada  calon investor, tinggal  bagaimana mereka dapat menangkap bola itu  dengan  penuh kepercayaan. (h).     

 

           

  

 

 

 

 

 

 

   

Gubernur Vs DPRD
Nature
Siapa Yang Benar ?

Pencopotan Gubernur Kalimantan Selatan Terkait Proyek Dan KKN
 
Jakarta, Otonominews-Rumor penyebab dicopotnya gubernur kalimantan selatan hingga kini masih misterius. Tapi ada suara lain yang memperjelas teka-teki itu, salah satunya dari Haji Rasyidi, tokoh dan pengusaha asal Banjarmasin yang sekarang ada di Jakarta. Menurutnya,   pencopotan sdr. H.M. Sachriel Darham  dari jabatan gubernur oleh DPRD, karena faktor kecemburuan sosial soal proyek antara DPRD dengan gubernur.
 
Salah satu proyek yang saat ini diduga menjadi faktor penyebab pertentangan itu, kata Haji Rasyidi adalah proyek pengerukan ambang Barito. " Dana sudah mengucur tapi proyek tak selesai-selesai,"jelasnya pada otonominews di sela-sela pagelaran seni budaya propinsi Kalimantan Selatan, di Jakarta (14/9).
 
Di Kalimantan memang ada sungai yang menjorok  ke pelabuhan, sungai Barito, dan di sepanjang sungai itu harus di keruk supaya kapal dengan tonase besar bisa melintas. Berapa kira-kira dana yang masuk ke kantong gubernur? Haji Rasyidi tak memberikan nilai secara jelas, tapi ditaksir triliunan rupiah.
 
Selain faktor penyimpangan proyek, yang menjadi faktor pemicu pencopotan bagi Darham, tambah Rasyidi adalah adanya dugaan kolusi dan nepotisme dalam jabatan-jabatan di pemerintahan.  Misalnya, pengangkatan bupati atau wali kota, Darham selaku gubernur banyak menggunakan  standar dari daerah asalnya sehingga pejabat  diangkat karena kedekatan dan kesamaan daerahnya. "Dari sinilah muncul kecemburuan sosial yang berakibat pelengseran bagi Darham sendiri,"tutur pengusaha suskes berusia 61 tahun tersebut.
 
Haji Rasyidi sebagai putera asli Banjar, saat itu hadir bersama pejabat-pejabat asal Banjarmasin, antaranya; Menteri Informasi dan Komunikasi, Syamsul Mu'arif, Wali kota Banjar, Sofyan Arfan dan tokoh-tokoh Banjar masyarakat lainnya serta  warga Banjarmasin se-Jabotabek.   
 
Ada satu usulan Haji Rasyidi yang saat ini belum terwujud yaitu; Stasiun Radio Nasional milik Masyarakat Banjarmasin, khususnya memberitakan Kalimantan Selatan. "Saya  berharap radio tersebut nantinya bisa mengcover  budaya dan tukar menukar informasi antar masyarakat Banjar yang ada di Jakarta   dan wilayah seluruh tanah air,"tegas Direktur Utama P.T. Madya Tunggal Prakarsa. (FH).
       

HR.Syaukani Saat Mendampingi
untitled-1.jpg
Mendagri, Hari Sabarno

H. Tanring Tola
pic1.jpg
Wakil Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel

Sanusi Iskandar Alam
image-156.jpg
Ketua Fraksi PPP DPRD Sorong

 Sanusi Iskandar Alam, Ketua Fraksi PPP DPRD  Kabupaten Sorong :

Pemerintah Pusat Harus Memperjelas Otonomi Khusus  Bagi  Kabupaten Sorong

Pemerintah Pusat harus memperjelas kembali posisi  Papua, dulu Irian Jaya sebagai daerah khusus , khususnya menyangkut  hak dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Sorong. Demikian dikatakan Sanusi Iskandar Alam, selaku Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sorong kepada OtonomiNews 2 Juli 2002 di Jakarta.

Menurutnya, Sorong yang sebentar lagi, sekitar bulan Oktober 2002 akan dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yakni kabupaten Sorong,  kabupaten Sorong Selatan dan  kabupaten Raja Empat. Rencana pemekaran ini, kata Sanusi, karena sudah sesuai dengan syarat dan standar sebagai daerah baru. Makanya, kami harapkan sekali agar pemerintah pusat juga memperhatikan Sorong  terutama hak dan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya alam,jelasnya dengan berargumentasi bahwa Sorong yang punya potensi sumber daya alam sangat melimpah sampai kini belum sepenuhnya dikelola dan nikmati oleh rakyat Sorong sendiri.

 Masalah yang menjadi kendala memang salah satunya adalah keterbelakangan rakyat dan kultur sebagian orang Papua sendiri yang sulit dirubah. Hal tersebut diakui sendiri oleh Sanusi sebagai sesuatu factor penghambat daerah Sorong bisa berkembang. Masalah lainnya yang menjadi penghambat bagi Sorong adalah Pembangunan  sarana dan prasarana yang masih minim serta infrastruktur yang belum memadai. Meski belum memadai, secara bertahap kami akan upayakan sejalan dengan pemberdayaan di bidang Sumber daya manusia (SDM),tutur pria kelahiran  11 April 1950 itu.     

Potensi SDA Tinggi, SDM  Rendah

Kenyataan bahwa potensi Sumber daya Alam  Papua  atau khususnya kabupaten Sorong cukup tinggi. Ini  bisa kita lihat dari sumber daya tambang, minyak dan gas bumi, serta perikanan dan kehutanan yang cukup melimpah. Tapi, karena factor SDM tadi maka rakyat papua  mayoritas masih terkebelakang. Bahakan menurut data, 60% penduduk Papua belum terjangkau oleh pendidikan

Dengan kondisi demikian, tambah Sanusi, pemerintah atau pemerintah pusat seharusnya memperjelas posisi pembagian anggaran yang selama ini  Papua sudah berstatus sebagai daerah dengan otonomi Khusus. Kita bisa melihat sendiri Sorong memiliki tak kurang dari 350 ribu hektar hutan. Dengan  sector hutan itu saja,  Sorong  sudah bisa menunjang jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup,tegas ketua fraksi PPP DPRD kabupaten Sorong tersebut.

 Hingga saat ini status Sorong, Papua sebagai daerah Otonomi Khusus dengan mengacua pada UU No. 21 tahun 2002 keberadaannya lebih tinggi dari sekedar UU no. 22 tahun 1999 tentang Otponomi Daerah. Sebagai anggota dewan kami telah mengadakan koordinasi baik dengan pusat maupun Bupati John Piet Wanani, SH, Msc, untuk memperjelas hak dan kewenangan Sorong sebagai bagian dari Papua dan otomatis NKRI yang kedudukannya menjadi daerah Otonomi Khusus, jelas aktivis PPP yang merangkap  Ketua Komisi D DPRD Kab. Sorong.

 Dalam menanggapi laporan Pemerintah, yaitu APBD untuk tahun 2002-2003, kabupaten Sorong,  maka DPRD  Sorong  sedang membahas tak kurang dari 74 Raperda antara lain; tentang Kehutanan, Perikanan, Pertambangan dan gas bumi  serta Pariwisata . Kedepan, sambung Sanusi  Iskandar Alam, Sorong selaku pintu gerbang Irian (Papua) sangat kondusif  untuk  sentral perdagangan, komunikasi. Setelah kami berupaya, kini tinggal respon Pemerintah Pusat untuk memperhatikan kami,tutur ayah  empat anak tersebut dengan serius. (M. Harun).  

 

  


Media Aspirasi Dan Manajemen Sumberdaya Daerah