Make your own free website on Tripod.com

Otonomi News

Home
0tda
Rileks
Berita Dunia
Sosok
Pendidikan
arsip
Bisnis Hari ini

Otda

Dr. Abdul  Radjak DSOG. Deklarasikan Cagub DKI Jakarta

 

Jakarta, RM,-

 

Satu lagi putera Betawi mendeklarasikan dirinya menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta.  Dr. Abdul  Radjak DSOG yang pada tahun 2001 mencalonkan diri namun kalah kini ia berani lagi tampil percaya diri dan tak tanggung-tanggung saat pendeklarasiannya kemarin (18/9) di Aula ARCICI  Sport Club Cempaka Putih Jakarta Pusat, ia menggandeng beberapa petinggi Partai Demokrat, diantaranya Agus Abu Bakar yang juga didampingi Mayjen (Purn) HM Sanif dan Solahuddin Wahid.

 

Acara yang sekaligus dialog interaktif tersebut digelar oleh Abdul Rodjak Center (ARC) menegaskan bahwa pencalonan Abdul Rodjak merupakan dinamika demokrasi yang berkembang sebab semua warga Negara memiliki hak yang sama mennjadi pemimpin apalagi di kampungnya sendiri.  “Seandainya saya terpilih jadi gubernur DKI ,  saya akan bebaskan biaya pendidikan  dari SD sampai SMA. kita akan kerja sama dengan daerah-penyangga Jakarta untuk mengatasi masalah Jakarta, karena tidak mungkin mengatasi Jakarta secara sendiri,”tegas Rodjak kepada sejumlah media seraya menginventarisisi .

 

an menginventitaris masalah yang ada. Masalah bus way saya akan izinkan bus-bus lain untuk msasuk jalur bus way. Kita akan jadikan DKI ini sebagai derah yang bertakwa pada tuhan yang maha esa. kita akan bertindak adil  dan utamakan untuk kepentingan rakyat banyak, kita akan buat daerah ini aman, masyarakat madani sehingga kita enak cari rezeki. untuk itu kita akan mulai dari diri kita sendiri. juga saya terapkan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan unruk rakyat.

 

Saya bukan orang partai, tapi yang hadir di sini banyak orang partai terutama orang partai Demokrat, walaupun mereka hadir atas nama pribadi. Saya tidak akan membeli jabatan ini, maka tema yang saya ambil adalah Kita ciptakan Pemerintahan yang bersih , nyaman dan aman. Tentang Pedagang Kaki LIma (PKL) kita akan melakukan pendekan pada mereka(hrn/zhr).    

 

Portrait of professor in commencement robe

Masukan AAI Untuk RUU Praktik Kedokteran
 
Jakarta, Otonominews,- Karena saking seringnya terjadi malprektek bagi para dokter di Indonesia, maka masyarakat, ahli hukum, terutama para dokter mendesak agar RUU Praktik Kedokteran segera terwujud menjadi UU. Hal ini sekarang sedang dibahas di DPR, diharapkan secepatnya pembahasan itu menghasilkan Undang-undang Praktik Kedokteran yang mumpuni sebagai payung hukum bagi para dokter yang sedang menjalankan tugas.  
 
Untuk mengantisipasi hal itu AAI (Asosiasi Advocat Indonesia) Cabang Jakarta mengadakan Seminar yang berjudul: "Hak dan Kewajiban Masyarakat, Dokter dan Rumah Sakit, ditinjau dari Segi Hukum."   Acara pada 7 Agustus 2004 itu selain dihadiri sekitar 500 peserta juga menampilkan Menkes RI, Dr. Ahmad Sujudi (Keynote Speaker), dan para pembicara antaranya; Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, MH, Dr. Faiq Bahfen, SH, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Sh, MA, Hotman Paris, SH, Dr. Herkutanto, SpF, SH,  serta H. Cicut Sutiarso, SH. 
 
Tujuan seminar ini, kata panitia, untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, agar kepastian hukum bisa melindungi mereka baik para dokter maupun masyarakat (pasien). Karena diketahui akhir-akhir ini terjadi gugatan dan laporan malpraktek baik perdata maupun pidana dari pasien terhadap dokter dan rumah sakit.
 
" Untuk itu AAI merasa perlu mangadakan kajian ilmiah untuk memahami secara komprehensif yang terkait dengan masalah kualitas pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat, dokter dan rumah sakit dalam prespektif hukum,"ungkapnya seraya mengharap dari hasil seminar ini dapat menjadi masukan bagi RUU Praktek Kedokteran yang kini sedang di bahas di DPR.  (har.) 
 
 

H. Mastra Liba, SH., MBA:

Perlu Ada Menko Hukum

 

Jakarta, Otonominews, Penyebab krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang dialami Indonesia dewasa ini karena lemahnya penegakan hukum. Perangkat hukum dan aparat hukum yang ada telah terkontaminasi dengan praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sementara Amanat reformasi yang didengung-dengungkan berjalan stagnasi akibat lemahnya penegakan hukum

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pembina Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance (Kompagg) Mastra Liba SH, MBA dalam wawancara dengan Otonominews usai mengikuti Debat Capres Amien-Siswono melawan Mega-Hasyim di Hotel Borobudur (30/6) kemarin.

 

Menurut Mastra Liba, salah satu solusinya ke depan pasca pemilihan presiden 2004, perlu dibentuk Menteri Koordinator (Menko) Hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Menko hukum tersebut membawahi tiga institusi, yakni Menteri Kehakiman, Kejaksaan yang juga merangkap menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tertinggi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).

Peran Menko Hukum nantinya, adalah sebagai koordinator pembenahan hukum secara menyeluruh di masa mendatang dari ketiga institusi tadi. Tugas Menko hukum yakni, menangani seluruh persoalan yang berbau hukum, mulai dari penyusun serta pengawal dalam pelaksanaan suatu undang-undang.

Mantan staf ahli Jaksa Agung Baharudin Lopa yang juga berasal dari Sulawesi Selatan tersebut juga mengatakan, supremasi hukum hingga saat ini belum berjalan maksimal. “Kontrol ketat bagi aparatur pelaksana hukum tidak berjalan serta saling tumpang tindih. Tidak adanya institusi pemerintahan yang mewadai seluruh lembaga hukum, seperti kepolisian, peradilan dan kejaksaan dan pengawas aparatur negara,” tegas Liba bersemangat.  

 “ Saya yang bekerja di kejaksaan selama 40 tahun mengetahui bahwa bobroknya kondisi penanganan hukum telah berlangsung lama sehingga banyak kasus pelanggaran hukum yang tidak selesai ditangani secara serius,” tegasnya seraya mengharapkan siapapun yang menjadi Presiden dalam Pilpres 2004 nanti  memperhatikan Menko Hukum sebagai solusi mengetasi persoalan hukum di negeri ini. (M. Harun).



ppp.jpg
gambar PPP

H. Nur Agus Haz, SH:
Saya Akan Perjuangkan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan UKM
 
Jakarta, Otonominews,- Bila sang Ketua Umum PPP, Dr. H. Hamzah Haz,  mengatakan dalam pidato kampanyenya bahwa PPP tidak akan mendirikan negara Islam sebab negara Pancasila sudah final yang disampaikan saat kampanye putaran terakhir di Gelora Bung Karno (27/3/2004).
 
Maka, lain lagi bagi H. Nur Agus Haz, SH Caleg DPR RI PPP yang juga putera Hamzah Haz kepada sejumlah wartawan menyatakan, bila terpilih menjadi anggota DPR, akan berjuang dan memfokuskan pada kenyataan riil apa yang dialami oleh kebanyakan masyarakat saat ini, misalya tentang kodisi pendidikan, kesehatan dan masalah lapangan kerja bagi rakyat.    
 
Menurutnya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia karena terkait dengan masalah pendidikan yang masih sangat memprihatinkan, misalkan saja besarnya angka anak-anak putus sekolah dan mahalnya biaya pendidikan. "Kalau prioritas program ini berhasil diperjuangkan di parlemen maka sedikit demi sedikit angka tersebut bisa kita tekan seminimal mungkin sehingga bisa mendongkrak kualitas SDM kita,"jelas Nur Agus Haz.
 
Begitu juga, dengan masalah kesehatan bagi masyarakat. "Mahalnya harga obat-obatan karena kebanyakan berasal dari obat-obatan impor padahal kalau kemampuan produksi di dalam negeri bisa kita optimalkan maka harga untuk rakyat bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga kesehatan bagi masyarakat Indonesia juga meningkat,"tegas Agus kepada Otonominews.
 
Menyinggung masalah lapangan pekerjaaan, Nur Agus Haz, mengharapkan munculnya lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat yang masih menganggur dengan menciptakan usaha baru yang tangguh lewat UKM (Usaha Kecil dan Menengah). "Program UKM ini yang juga akan kami perjuangkan sebagai bentuk bukti nyata bagi rakyat, sebab rakyat sekarang tidak lagi sekedar butuh janji tapi bukti nyata kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraannya,"sergah Agus seraya membantah banyaknya Caleg - caleg yang mengumbar janji buat rakyat saat kampanye.
 
Ditanya harapannya atas Pemilu 2004, Agus berharap agar Pemilu bisa mendapatkan dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang sejuk, santun dan didukung oleh rakyat. "Dengan kepemimpinan yang sejuk, santun, didukung oleh rakyat dan tentu saja yang jujur,  maka krisis akan cepat teratasi,  kesejahteraan dan keamanan masyarakat juga terpenuhi,"ujarnya mengakhiri perbincangan. (HRN).    
 
 
 

sukmawati.jpg
Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Sukarno Putri

PNI Marhaenisme Adakan Rakornas I di Jakarta

Jakarta Otonomi News, Bertempat di Gedung Juang 45  Jalan Menteng Raya 31 Jakarta yang sangat bersejarah PNI Marhaenisme melaksanakan Rakornas I pada 27-28 September 2003 yang dihadiri tak kurang dari 24 DPD (propinsi) dan DPC-DPC seluruh Indonesia yang sekarang ini sudah berjumlah ratusan.

Kepada pers Ketua Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarno Putri menyatakan, dalam waktu dekat ini partai akan mengadakan program internal yakni melakukan kaderisasi,  antar lain dengan kursus-kursus seperti;  pemahaman politik sosial dan budaya. "Kita punya program Internal terutama kaderisasi secara teori dan kursus pendidikan politik baik yang dilakukan oleh DPP maupun seluruh jajaran termasuk juga untuk kaum wanita,"kata Sukmawati.

Mengenai program utama yang menjadi agenda Rakornas I ini, Sukmawati mengatakan akan mengutamakan konsolidasi internal dalam rangka menghadapi pemilu 2004. "Terlebih dahulu kami akan menyelesaikan Verifikasi partai, untuk mengetahui apakah kita sudah bisa mengajukan diri sebagai peserta pemilu atau belum, itu yang jadi fokusnya," jelas adik kandung Presiden Megawati itu dengan penuh rasa percaya diri bahwa partainya optimis lolos verifikasi tahap akhir. 

Mengenai banyaknya PNI yang mengaku punya massa atau pengikut dari kalangan Marhaen dan terpecah-pecah, Sukmawati secara spontan menyerahkan itu kepada pilihan masing-masing tetapi secara institusi, hanya PNI Marhaenisme satu-satunya yang diakui. "Ini sudah final dan PNI Markaenisme sekarang  sudah sah sebagai partai politik yakni dengan dikeluarkannya keputusan Depkeh dan HAM,"kata Sukmawati seraya menyatakan bahwa PNI Marhaenisme saat ini masih  menyelesaikan tahapan di KPU.

Dalam kesempatan sama Sekjen PNI Marhaenisme Ahmad Marhaen SP, SH kepada wartawan mengatakan sampai dengan saat ini PNI Marhaenisme sudah terbentuk di 32 DPD (propinsi) serta 365 DPC (Kabupaten dan kota) dengan ribuan PAC diseluruh pelosok tanah air. (FDL).

 

 

sumadi.jpg
Ketua DPD PNI Marhaenisme Lampung, H. Soemadi Sidharto

Kita Berharap 2004 PNI Marhaenisme Ada di 5 Besar

Jakarta, Otonominews,- Meski PNI Marhaenisme masih menunggu hasil verifikasi di KPU namun harapan yang cita-citakan pengurus dan kadernya sudah tak bisa di tahan lagi, agar pada pemilu 2004 nanti PNI Marhaenisme berada di perangkat 5 besar bersama partai-partai lainnya.

Demikian halnya yang diharapkan oleh Ketua DPD propinsi Lampung H. Somadi Sidharto dan disampaikan pada Otonominews ditengah Rakernas I partainya di Jakarta (27/9) kemarin. Menurut Somadi, Rakernas diharapkan lebih mempertegas sejauhmana kesiapan partai menghadapi pemilu 2004 nanti.

"Jika partai sudah siap tentu kami akan melakukan penyusunan kader-kader PNI Marhaenisme yang akan diposisikan di legislatif dan eksekutif,"tuturnya seraya mengatakan bahwa PNI Marhaenisme di Lampung sudah mememnuhi persyaratan 2/3 dari prosedur yang ditentukan oleh KPU yakni dari 10 kabupaten 7 diantaranya sudah siap.

Ia juga mengatakan di Lampung sekarang PNI Marhaenisme telah memiliki 7 Cabang kabupaten, dan 133 PAC dari 162 kecamatan, serta PNI Marhaenisme telah ada di 265 desa dari sebanyak 369 desa se-Lampung. "PNI Marhaenisme Propinsi Lampung 80% siap mengikuti pemilu 2004 dan meraih peringkat 5 besar,"tegas Somadi Sidharto dengan penuh optimis seraya berharap supaya kita berstu kembali dalam wadah Marhaenisme. (H).    

ardy.jpg
Ketua Bidang Organisasi DPP PNI Marhaenisme Ardy Muhammad, MBA.

Ketua Bidang Organisasi DPP PNI Marhaenisme, Ardy Muhammad MBA :

PNI Marhaenisme Kawasan Timur Indonesia Siap Ikuti Pemilu 2004

Jakarta Otonomi News, "Saya melihat wilayah Indonesia bagian Timur yang sudah siap 100 % adalah Papua. Padahal daerahnya paling sulit dijangkau, dengan biaya besar dan mereka punya antusiasme sangat tinggi, fanatik, serta militan, mereka juga siap menghadapi Pemilu 2004,"demikian diungkapkan Ketua Bidang Organisasi DPP PNI Marhaenisme, Ardy Muhammad MBA kepada wartawan disela-sela Rakornas I PNI Marhaenisme di Jakarta Sabtu (27/9).

Bisa dibayangkan untuk keperluan partai mereka berjalan selama 8 hari 8 malam untuk mengikuti persiapan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) misalkan saja pengurus DPC yang sebagian besar ketuanya perempuan sampai berjalan kaki begitu jauhnya dan hanya makan umbi-umbian,ungkap Ardy seraya bercerita tentang suka duka mereka membangun PNI Marhaenisme di daerah-daerah terutama daerah terpencil .

Dalam mempersiapkan keberadaan partainya, Ardy memberi waktu kepada pengurus di daerah-daerah selama 40 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang kemudian seminggu setelah itu mereka baru dilantik.

Misalkan lagi tentang pembentukan DPC di Papua Ardy Muhammad menjelaskan bahwa dirinya telah melantik 28 DPC. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik simpati mereka yaitu dengan menjembatani kerukunan diantara kelompok-kelompok masyarakat disana terutama pasca kerusuhan yang terjadi baru-baru ini akibat  adanya kebijakan pemekaran wilayah.  "Kami belum masuk dalam koridor politik menyangkut kasus pemekaran wilayah baik terhadap kelompok yang mendukung maupun yang menolak pemekaran dalam kaitannya dengan kebijakan partai," ungkapnya.

Sementara itu menyangkut sosialisasi partai dengan tokoh masyarakat dan kepala suku di Papua, Ardy yang dulu pernah aktif di ICMI itu mengatakan semua kepala suku disana sangat mendukung PNI Marhaenisme, karena mereka menganggap ini partainya Bung Karno, dan mereka beranggapan juga bahwa Bung Karno tidak pernah mengajar yang salah tetapi jadilah Marhaen yang sejati, baik nelayan, buruh maupun petani.

"PNI Marhaenisme ingin memberi konstribusi menyangkut perubahan tatanan pemerintahan yang ada sekarang ini untuk itu diharapkan semua kader partai harus masuk kedalam sistem, hanya dengan cara inilah suara kita akan didengar,"tegas tokoh muda asal Sulawesi Selatan yang sempat aktif di Golkar  dan kini menjadi Korwil PNI Marhaenisme Indonesia Timur tersebut seraya mengatakan organisasi pendukung partai yang sudah di bentuk sementara ini baru departemen kepemudaan yang kemudian akan disusul oleh bidang lainnya termasuk kewanitaan. (FDL).

 

 

 

masoeni.jpg
Ketua DPC PNI Marhaenisme Tanjung Jabung Timur, Jambi, M.Hasan Masoeni

Utusan Rakernas I PNI Marhaenisme Tanjung Jabung Timur,  Jambi, H.M. Masoeni:

Jiwa Marhaen Tumbuh Dari Bawah, Asal Dikunjungi Sudah Senang

Jakarta, Otonominews,- Acara Rakernas I PNI Marhaenisme pimpinan Sukmawati Sukarno Puteri pada 27-28 September 2003 diharapkan bisa menghasilkan program-program yang seseuai dengan jiwa Marhaenisme karena jiwa tersebut tumbuh dari bawah, maka kader-kader DPP, DPD dan seterusnya perlu mensosialisasikan turun kebawah dan menemui rakyat sebagai pendukung Marhaen,  sebab rakyat hanya dikunjungi saja sudah sangat senang.

Demikian diungkapkan delegasi PNI Marhaenisme dari Tanjung Jabung Timur , Jambi  H. M. Masoeni kepada Otonominews saat mengikutui acara Rakernas di Gedung Juang 45 Menteng Jakarta (27/9/2003). Menurut H. M. Masoeni saat ini jiwa marhaen hampir saja tidak ada pada diri pemimpin bangsa ini bahkan kita yang seringkali menyebut pendukung partai berhaluan Marhaen, ternyata jiwa marhaen juga semakin menipis.  Apa pasalnya?

Masoeni sebagai tokoh PNI Marhaenisme di Tanjung Jabung memang sempat resah karena adanya tekanan dari aparat di era orde baru di masa lampau, sehingga pengalaman masa lalu itu cukup menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita para Marhaenis-marhaenis di seluruh tanah air, untuk selalu memupuk jiwa Marhaen yang sebenarnya.

"Karenanya, PNI Marhaenisme jika ingin besar dan kuat perlu menghilangkan sikap traumatik masa lalu dan jangan takut kena tekanan dari aparat tertentu yang memaksa untuk mengikuti partai tertentu,"tegas Masoeni sambil mengenang adanya tekanan masa lalu dari aparat di daerahnya kepada rakyat. Makanya,  Masoeni selalu mengingatkan kaum Marhaen agar senang berkunjung kebawah guna memparaktekkan jiwa Marhaenisme itu. (H). 

 

 

 

  

 

 

Ketua DPK PKP Indonesia Musi Banyuasin Amriadi, S.iP:

PKP Indonesia Siap Mengikuti Pemilu 2004

Jakarta Otonomi News, Rapat koordinasi teknis yang dihadiri seluruh pengurus Dewan Pimpinan Propinsi PKP se-Indonesia bertujuan memantapkan persiapan menghadapi Pemilu yang akan berlangsung tahun depan. Diharapkan seluruh fungsionaris dan pengurus partai, pada saatnya nanti semakin solid sampai ketingkat kader-kader terutama di daerah dalam menyongsong persiapan mengikuti pesta demokrasi pada Pemilu 2004 mendatang, demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Amriadi S.iP kepada Otonomi News disela-sela Rakornis partai tersebut di Jakarta, Jumat (19/9).

Lebih lanjut Amriadi mengatakan bahwa Partai pimpinan Jend.(Purn) Eddy Sudrajad ini siap menghadapi Pemilu 2004 khususnya di Sumatra Selatan dan saat ini dengan segala kemampuan yang maksimal dalam menyongsong pesta demokrasi tersebut, DPK Musi Bayuasin juga sudah siap. "Dalam hal ini kami telah menempuh langkah-langkah sosialisasi antara lain dengan membentuk kepengurusan sampai ke desa-desa, sehingga masyarakat akan lebih mengenal PKP Indonesia,"sambung Amriadi optimis.

Ditambahkannya pula, kedepan diharapkan masyarakat sudah mulai terbuka matanya, dan mengetahui mana yang benar dan yang salah. "Kami menawarkan kepada mereka silahkan memutuskan pilihan pada saatnya nanti apakah akan memilih PKP Indonesian atau tidak, terserah karena ini demokrasi,"imbuhnya seraya menyatakan bahwa dirinya akan terus berupaya mensosialisasikan kepada segenap lapisan masyarakat di Sumatra Selatan. (FDL).

Asal Muasal Dilaksanakannya Mubeslub Bamus Betawi

Jakarta, Otonomi News, Perbedaan pandangan antara kelompok atas pelaksanaan Mubeslub ternyata berakhir dengan digelarnya Mubeslub Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus) di Jakarta Sabtu (6/9). Padahal rencana diadakannya Mubeslub ini sebenarnya telah bergulir sejak bulan Juli 2003,  dimana 23 Ormas Betawi baik dalam koordinasi Bamus maupun yang lainnya telah melaksanakan beberapa pertemuan secara simultan dan mendesak agar HA Syukur mengundurkan diri dari kepemimpinan di Bamus.

Demikian dikatakan Taufik Hidayat,  Tokoh muda Betawi yang juga Sekjen Persatuan Orang Betawi (POB) kepada sejumlah wartawan termasuk Otonominews saat berlangsung pemilihan Ketua Umum Bamus Betawi.

Menurut Taufik, Mubeslub ini dilaksanakan dikarenakan kepengurusan Bamus pada periode tersebut dalam menjalankan organisasi kurang berhasil, disamping itu pula ada krisis kepercayaan dari masyarakat secara keseluruhan. Apa parameter kegagalan itu? Taufik mengatakan, bahwa hal tersebut ditandai dengan kegagalan ketika proses pemilihan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu. "Semua ini meninggalkan dampak yang tidak baik, dan terpilihnya Sutiyoso menjadi Gubernur ternyata kurang berkenan di hati  HA. Syukur sendiri,"tegasnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan, terlepas dari itu semua,  beberapa organisasi Betawi mencoba melakukan pertemuan pada tanggal 19 Juli 2003 dan bersepakat  agar Ketua Bamus mengundurkan diri. Kemudian Bamus melakukan penjajakan-penjajakan selama 2 minggu, sembari menunggu adanya pleno ke dua itu, ternyata kesepakatan itupun tidak ditindak-lanjuti, sehingga 23 ormas Betawi mengadakan debat kandidat yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan,  maka lahirlah keputusan yang antaranya segera diadakan Mubeslub  pada tanggal 18 Agustus dengan dikoordinasi oleh Permata.

Setelah dicapai kesepakatan, kata Taufik,  agar kongres cepat dilaksanakan maka Mubeslub harus cepat dilaksanakan,  begitu juga dengan terbentuknya Tim Sembilan. Kemudian Tim ini agar segera dilaporkan kepada ketua Bamus. Pada tanggal 26 Agustus 2003 antara Panitia yang dibentuk Bamus dan Tim Sembilan menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan Mubeslub adalah pada tanggal 6 September 2003.

Mengenai Ketua Bamus pengganti Syukur, menurut Taufik  ada dua pilihan yaitu; kelompok yang mewakili kalangan awam dan kelompok yang mewakili Birokrat. "Tentang criteria calon ketua Bamus antaranya;  harus punya visi kedepan, intelektual,  mempunyai kemampuan financial, serta dapat dukungan dari masyarakat,"tambah Taufik mengakhiri perbincangan. (Fdl).

 

 

 

Ketua Umum Permata:

Adanya DPRD Di Tingkat Kotamadya Harus Ada Payung Hukum

 

Ketua Umum Permata (Persatuan Masyarakat Jakarta) Drs.H. Syarif Mustafa, mengatakan peranan masyarakat Betawi perlu ditingkatkan. Selain itu juga, kata Syarif perlunya ada  perubahan untuk perbaikan demi persatuan dan kesatuan, dan diharapkan ke depan masyarakat Betawi serta warga Jakarta umumnya dapat dirasakan manfaatnya buat orang banyak. Sementara bagi generasi yang akan datang kita harapkan betul-betul mempunyai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk lebih berkiprah dalam rangka ikut membangun Jakarta sebagai Ibukota Negara.

 

Motivasi dan semangat memajukan kota Jakarta ini dikatakan Drs. H. Syarif Mustafa kepada wartawan, termasuk Otonominews ketika di sela-sela menghadiri Mubeslub Bamus Betawi di Hotel Inna Wisata Jakarta Sabtu (3/9).

 

Ketika ditanyakan mengenai jumlah anggota DPDR DKI dari Masyarakat Betawi yang tidak signifikan  bila dikaitkan dengan jumlah penduduk Jakarta,  Syarif menyatakan,  khusus untuk DKI  sebenarnya pelaksanaan Otonomi daerah berada di tingkat Propinsi dan ini sangat berbeda dengan daerah lainnya, karena  status Kotamadya di DKI Jakarta adalah administrative maka tidak mempunyai DPRD. Hal ini disebabkan kekhususan dari Jakarta sebagai Ibukota negara sesuai dengan Undang-undang No. 34 tahun 1999 yang menetapkan otonomi tetap ada di Propinsi.

 

Bila ada wacana penambahan anggota DPRD di tingkat Kotamadya, kata Syarif  harus dilandasi oleh payung hukum, yaitu berupa Undang-undang. "Apabila itu memang diperlukan tidak ada salahnya, tetapi kalau jumlahnya banyak namun tidak berkwalitas tidak banyak artinya, "ujarnya Syarif  berargumentasi.

 

Sehubungan dengan Mubeslub yang sedang berlangsung H. Syarif menegaskan, Mubeslub merupakan ajang melakukan silaturahmi karena silaturrahmi sangat tinggi maknanya bagi kita yang ada di Jakarta, apalagi bagi masyarakat Betawi yang dikenal religius.

 

Menyangkut Ketua Bamus yang baru yang akan dipilih H. Syarif pun hanya mengatakan,  pertimbangan dalam memilik pemimpin adalah orang yang mempunyai visi jelas tentang DKI dan Indonesia, dari kalangan manapun asalkan telah lama tinggal di Jakarta, serta  sudah teruji kemampuannya  dalam menggerakan organisasi.

 

"Di era globalisasi saat ini memang diperlukan seorang pemimpin yang berkwalitas dan mempunyai integritas serta bisa membuat skala prioritas dalam mengambil keputusan,"imbuhnya mengakhiri pembicaraan seraya menunggu Ketua Bamus baru yang akan terpilih. (Moh. Fadli)

 

 

 

 

 

Bamus Betawi Harus Tuntaskan Persoalan Tanah Di Jakarta 

 

Jakarta, Otonominews,-Banyaknya kasus yang berhubungan dengan status kepemilikan tanah di Jakarta dan sering kali juga melibatkan oknum pejabat Pemda yang banyak menyalahi aturan. Apa pasal? Mereka adalah oknum spekulan yang bergentayangan dan sangat membahayakan  pembangunan khususnya di DKI, ini menjadi persoalan penting yang harus segera dituntaskan dan segera dicari jalan keluarnya.

 

Demikian dikatakan Sekjen Forkabi, Drs. H. Nukman Muhasyim kepada Otonomines di sela-sela acara Mubeslub Bamus Betawi di Jakarta Sabtu (6/9). Menurutnya, Pemda yang seharusnya menjadi fasilitator bagi masyarakat dan warganya ternyata tidak becus menangani persoalan tanah, misalnya saja ketika ada jual beli tanah, tanahnya belum dibayar sudah di kuasai orang lain.

 

"Bahkan banyak lagi permainan perijinan yang dilakukan oknum Pemda bekerjasama dengan Pengusaha, diantaranya tanah yang belum dibayar dimasukan ke Fasos( Fasilitas social) dan Fasum (Fasilitas Umum), hal ini karena adanya kolusi antara oknum Pemda dan pengembang  sedangkan rakyat kecil tidak dipedulikan,"keluh Nukman dengan prihatin.

 

Selaku Forkabi, Nukman selalu kritis dan mengoreksi masalah ketimpangan ini bersama masyarakat yang peduli terhadap rakyat kecil untuk bersama-sama mengoreksi tindakan  oknum pejabat Pemda yang tidak bertanggung jawab tersebut.

 

Lebih lanjut H. Nukman menjelaskan karena banyaknya kasus tanah di Jakarta belum diselesaikan dengan benar oleh Pemda DKI,  maka itu wajar muncul kepedulian dari seluruh organisasi masyarakat Betawi terutama yang tergabung dalam Bamus Betawi mengharapkan agar masalah tanah di DKI tersebut segera di tuntaskan.

 

Hal lainnya yang sangat mendesak untuk dituntaskan adalah pembuatan Sertifikat tanah,  yang hal ini melibatkan aparat terkait dengan merekayasa pembuatannya, seperti tanah yang sah menjadi hak milik masyarakat tapi dianggap tanah garapan. Kasus ini banyak terjadi antara lain di sekitar Cengkareng, dalam kasus ini ada oknum yang bernama Tinggul dalam menjalankan aksinya ia berkolusi dengan orang tertentu, asal ada orang yang mau membeli tanahnya maka  orangnya juga disikat

 

"Saya juga mengharapkan kepada anggota DPRD DKI yang berasal dari Etnis Betawi yang sekarang ini jumlahnya hanya 11 orang agar lebih berperan, meski kenyataannya mereka tidak bisa berbuat banyak,"tegas Nukman seraya mendesak agar Gubernur dan DPRD di era otonomi daerah seperti sekarang ini dimungkinkan DPRD juga ada di tingkat Kotamadya. (Moh. Fadli)

 

 

 

 

 

 

jamal.jpg
Drs. H. Djamal Doa

UU FTZ  Jamin Kepastian Hukum Bagi Investor

 

Jakarta,Otonominews,-Selain masih menggantung  rencana undang-undang Free Trade Zona bagi Batam ternyata juga berdampak merugikan bagi pendapatan pajak karena Ppn ditunda, dengan begitu maka mudah sekali bagi orang untuk memanipulasi pajak. Bahkan kalau UU FTZ cepat rampung justru investor mendapatkan kepastian hukum.

 

Demikian dikatakan anggota komisi V DPR RI, Drs. H. Djamal Doa kepada Otonominews saat diwawancarai diruang kerjanya lantai 14 gedung DPR di Senayan (1/9/2003). Menurutnya, jika Pemerintah sekarang menggantung diundangkannya RUU FTZ maka yang rugi pemerintah sendiri, tapi kalau cepat dijadikan undang-undang tentu pajak yang ada di sana bisa diatur dengan baik.   

 

"Selan masalah pembebasan pajak serta pengaturannya  para pemodal akan kondusif menanamkan investasinya di Batam karena ada kepastian hukum sehingga Indonesia (Batam) bisa bersaing dengan negara lainnya,"tutur anggota dewan dari PPP ini.  (Harun).

evita.jpg
Hj. Evita Asmalda, SH (Foto: dok mpr)

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Evita Asmalda. SH:

Pemerintah Kurang Tanggap Terhadap UU FTZ  

Jakarta, Otonominews,- Berlarut larutnya pengesahan UU Free Trade Zone bagi kota Batam sebenarnya melemahkan daya saing kita di dunia Internasional. Seharusnya Pemerintah cepat tanggap mengadakan pertemuan dengan DPR membahas UU FTZ ini, sebab bagimanapun juga Batam sebagai daerah sentral industri yang pertumbuhannya begitu cepat perlu diberi kekuatan hukum. Kalau tidak, kita tak sanggup lagi berkompetisi dengan dunia Internasional di era global sekarang ini.

Demikian dikatakan anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Evita Asmalda SH saat diwawancarai Otonominews via telpon (16/8/2003) malam. Menurutnya, pengikat secara hukum untuk menjalankan roda perdagangan di Batam memang sangat diperlukan, bahkan sudah mendesak. Hal ini, tambah Evita merupakan perangkat  untuk menghindari adanya tumpang tindih.

Sehingga jangan sampai nanti muncul Perda(Peraturan-peraturan daerah) yang dibuat oleh Pemerintah daerah kemudian tidak sinkron dengan UU FTZ yang akan diberlakukan. "Karena itu sangat diperlukan adanya penyelarasan, harmonisasi dan sinergi antara UU FTZ tersebut dengan perda-perda yang ada di daerah Batam,"tegas anggota Dewan asal pemilihan Jawa Barat yang cukup vokal tersebut.

Sebenarnya, sambung Evita, DPR  saat Sidang tahunan MPR kemarin telah memasukkan masalah UU FTZ ke dalam salah satu point penting dalam keputusan sidang, namun kenapa Pemerintah kurang responsif membahas masalah FTZ ini dengan DPR. Ketika ditanya apa sebenarnya kendalanya, Evita tidak mengelak adanya factor sumber daya manusia(SDM) yang masih rendah, juga factor kompetisi global  yang kian menerpa bangsa kita sehingga bagaimanapun juga bangsa kita harus sadar akan pentingnya kualitas dan daya saing.  

"Padahal konsep Batam sejak berdirinya dan dipegang oleh Habibi sebenarnya sudah bagus semisal perkembangan di pulau Bintan, tapi kenapa sekarang Batam malah lebih buruk bahkan pemain-pemain disana tanpa aturan,  ibarat hukum rimba,"keluh Evita seraya mengajak seluruh anak bangsa, khususnya Pemerintahan sekarang untuk bersama-sama membenahi bangsa besar dan potensial ini agar cepat pulih dari keterpurukan dan kembali normal. (harun).      

persatuan.jpg

Pimpinan Beserta Seluruh Staf Redaksi "Majalah OtonomiNews" Mengucapkan SELAMAT  ATAS TERPILIHNYA
 
Bapak  Drs. KH. Achmad Suaidy,  MBA (Ketua)
Bapak  Drs. H. Husni Djailani (Sekretaris)
 
DPW PPP DKI Jakarta Periode 2003-2006
 
Semoga Allah SWT  Senantiasa Meridhoi Perjuangan Kita Semua Menuju Izzul Islam
Walmuslimin
 
Jakarta, 16 Agustus 2003
 
 ttd.
 
MUHAMMAD HARUN
Pemimpin Redaksi
 

ketuaumumpbr.jpg
Ketua Umum PBR, KH. Zainuddin MZ, (Foto: Tokoh Indonesia)

Tasyakuran Kemerdekaan PBR Kebun Jeruk

"Zainudin Lagi Asyik Ceramah Hujan Turun"

Jakarta, Otonominews,- Meski belum waktunya kampanye ada saja celah bagi partai baru menggunakan kesempatan sosialisasi partainya. Tak pelak lagi bagi Partai Bintang Reformasi (PBR) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kebun Jeruk  Jakarta Barat yang mengemas acara "Tasyakuran Kemerdekaan dalam rangka HUT RI ke-58" dengan ceramah Tabligh Akbar dari KH Zainuddin MZ selaku daI sejuta umat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi.

Menurut Ketua PAC PBR Kebun Jeruk, Adi Basharudin Nawawi, Sag,  acara Tabligh Akbar ini dalam rangka memperingati Agustusan sekaligus sosialisasi program partai khususnya bagi warga lingkungan Kebun Jeruk dan sekitarnya. "Dengan menampilkan figure Zainuddin ternyata saya optimis PBR di Kebun Jeruk bisa meraih peringkat lima besar,"harap Adi kepada Otonominews saat dikonfirmasi tentang kemungkinan PBR menghadapi pemilu 2004.

Perlu diketahui, kata Adi bahwa PAC Kebun Jeruk sampai saat ini sedang intensif merekrut kader-kader  partai untuk memenangkan PBR. "Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan temu kader yang terdiri dari lima kelurahan, sebab sebagian besar konstituen PBR di Kebun Jeruk adalah kaum muda,"jelasnya. Sedangkan selebihnya pendukung PBR terdiri dari para Ulama dan tokoh masyarakat.

Sementara itu KH. Zainuddin MZ dalam salah satu uraian Tabligh Akbar yang dihadiri tak kurang dari dua ribuan massa itu mengatakan pentingnya soal kepemimpinan, sehingga rakyat Indonesia harus berhati-hati memilih pemimpin. "Seorang pemimpin termasuk pemimpin negara tak ubahnya seperti imam Shalat,  maka dari itu syarat jadi pemimpin harus benar-benar diperhatikan dan terlebih-lebih pada Pemilu 2004 yang akan memilih Presiden secara langsung jangan memilih pemimpin yang tak memahami ajaran agama,"ingat daI kondang yang kini menjadi top leader di partai islam PBR.

Rupanya Tabligh Akbar yang sempat menyedot pengunjung malam itu terpaksa harus berhenti karena hujan turun. Belum selesai nasihat-nasihat Zainuddin atau boleh dikatakan lagi asyiknya memukau mereka dengan humornya yang khas daI popular ini, pengunjung sudah pada berhamburan bubar. Tapi, kekhidmatan dan marak dari Tabligh Akbar tasyakuran Kemerdekaan 17-Agustus 2003 tersebut tak menyurutkan nyali bagi warga PBR Kebun Jeruk untuk bertekad menang di Pemilu 2004 mendatang. (h).       

Fuad Bawazier: TNI/Polisi Jangan Merasa Superior

Jakarta, Otonominews, Masalah keamanan dan pertahanan bangsa ini dinilai masih amburadul. Tapi, harapan terhadap peranan polisi dalam menjaga keamanan masyarakat dan bangsa ini masih cukup tinggi meski terkadang polisi  dan tentara tetap memiliki perbedaan fungsi dan tugas secara jelas sejak terjadinya pemisahan.

Fuad Bawazier selaku mantan pejabat di era orde baru buka suara tentang keberadaan TNI masa lampau dan saran terhadap polisi yang kini sedang bertugas menjaga keamanan masyarakat kita. Berikut ini paparan Fuad kepada Otonominews usai menjadi pembicara tentang TNI/Polri di Hotel Kartika Candra awal Juli 2003 lalu.   

Masalah ancaman terhadap bangsa dan negara  saat ini masih menjadi hantu bagi sebagian masyarakat, komentar anda?

Yang jelas, TNI sekarang dalam posisi sulit, dan rapuh yang ini karena justru akibat masa lampau. Misalkan saja prilaku sebagian TNI masa lalu yang terjadi dari dalam tubuh TNI sendiri seperti adanya titipan-titipan dari luar tapi dilakukan oleh orang dalam negeri yang menyebabkan TNI kita tidak kuat, tidak berwibawa, tidak solid sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi utamanya sebagai  alat untuk mempertahankan Indonesia. Dengan demikian wibawa pemerintah dan negara jadi turun.

Tentunya hal ini harus diakhiri, karena orang yang sehat dan waras tentu menginginkan negara itu mempunyai polisi atau tentara yang kuat. Artinya, melaksanakan fungsi utamanya dengan baik. Disini sering  dicoba dikeruhkan oleh sebagian masyarakat yang mengartikan bahwa kalau polisi atau tentara kuat nanti dictator, maka kalau gitu dilemahkan saja. Ini kan gila, jadi dikisruhkan. Padahal bukan itu maksudnya.

Dengan adanya kesan sebagian masyarakat tentang wibawa polisi yang kian pudar atau mungkin juga sebagian tentara kita,  apa dan bagaimana solusinya?

Kalau semuanya memegang aturan main yang benar dan berpegang pada undang-undang dan sebagainya saya kira semuanya nanti akan bisa tertata dengan baik. Yang penting, jangan kita kembali jadi masa lampau yakni dari situasi yang ekstrim ke situasi ekstrim lainnya. Dulu TNI menjadi super kelas satu, sekarang jangan dijatuhkan menjadi kelas kambing. Itu nanti bolak-balik seperti itu saja.

Sebab TNI itu punya kelebihan, yaiitu mampu menghadirkan rasa aman, rasa harga diri sebagai bangsa kita di masa lampau. Dan ini harus kita akui sebagai hal yang sangat  positif dan ini ternyata banyak dirindukan oleh sebagian masyarakat kita yaitu masa seperti masa lampau. Tapi kita janganlah mau mengambil masalah-masalah yang tidak baik yang juga terjadi di masa lalu, misalnya seolah-olah kalau sudah jadi tentara itu harus menguasai seluruh jabatan penting di republik ini. Hal ini orang sipil jadi sakit hati. Jadi janganlah jadi ekstrim salah menjadi ekstrim salah yang lain.

Dalam hal seperti ini kita harus tata keseimbangan baru, yaitu hubungan antara TNI, Polisi dan sipil. Ketiga masalah ini harus di tata kembali supaya ada kestabilan sebagaimana yang kita inginkan. Khusus kepada polisi memang saya sarankan harus berhati-hati sebab, kalau polisi itu menjadi over acting, dan salah menempatkan diri, ia bisa menjadi tentara di masa lampau., nanti jatuhnya sangat terpuruk, bahkan lebih terpuruk dari TNI. Kalau TNI jatuh terpuruk masih ada masa-masa lampau yang masih bisa dijual yaitu: rasa aman, dan  harga diri bangsa. Tapi kalau polisi yang jatuh terpuruk maka saya bisa melihat apa sesungguhnya yang bisa dijual, yaitu rasa terpuruknya yang sangat sakit.

Sekarang, apa yang kita harapkan dari TNI/Polri?

Yang penting, sekarang mari kita beri peluang yang sama kepada mereka, tidak harus dijadikan superior, sipil maupun militer sama saja,  asalkan kita ikuti sesuai peraturan.  Mungkin juga masyarakat kita sekarang karena ada rasa rindu walaupun benci terhadap TNI kita. Sehingga hanya TNI/Polisi saja yang siap menjadi pemimpin bangsa ini. Padahal mereka akan berwibawa kalau benar-benar menjaga keamanan dan pertahanan bangsa. Karena itu perlu penataan lagi serta memberikan persamaan yang fair yaitu tak ada lagi kelompok yang superior ataupun yang inferior. (M. Harun).                          

andi.jpg
H. Andi Muhammad, Ketua Umum DPP AMII

AMII Nyatakan Diri Independent Dan Moderat

Jakarta, Otonominews,- Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII) yang selama era orde baru berafiliasi ke Golkar, kini menyatakan dirinya sebagai ormas yang independent, tidak terikat dengan organisasi politik manapun serta bersikap sebagai ormas Islam moderat.

Karena itu dalam kurun waktu sejak dinyatakan sikap ini sampai tahun  2007, bahkan menjelang pemilu 2004 ini AMII masih cooling down. Baru kemudian pada saat itu juga AMII akan dideklarasikan menjadi sebuah partai yang bernafaskan Nasionalis dan Islam Moderat.

Demikian dikatakan Ketua Umum DPP AMII,  H. Andi Muhammad AB kepada wartawan saat jumpa pers di Hotel Indonesia (1/8/2003). Menurutnya, AMII sebagai bagian dari ormas kepemudaan memiliki wawasan kebangsaan, jiwa kepeloporan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Karena itu bulan Desember 2003 AMII akan menggelar Munas yang ke-2 dengan tujuan reposisi dan reaktualisasi AMII sebagai ormas yang tak tergantung pada  organisasi lain,"jelas Andi yang saat ini terpilih menjadi Bupati Morowali.

"Di era otonomi daerah ini, menurut Andi gerak langkah dan konsolidasi AMII akan dititik beratkan pada pemantapan di daerah. Ini sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah atau kabupaten di tanah air,"tambahnya.

AMII berpendapat, bahwa setelah melihat perkembangan situasi politik berbangsa dan bernegara, AMII mendukung sikap tegas Pemerintah terhadap kelompok separatis, karena bagi AMII NKRI sudah final. Dalam bidang ekonomi, AMII mendukung kebijakan pemerintah yang lepas dari IMF.

Sedangkan menyikapi diundangkannya UU Pilpres, AMII memandang hal itu sebagai pembelajaran politik dan demokrasi sehingga AMII berharap munculnya sosok pemimpin yang pantas diteladani oleh seluruh rakyat Indonesia dari manapun ia berasal. (Laporan Harun).     

pgib.jpg
lambang PGIB

Dari Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Bersatu:

Prioritaskan pada Reformasi, Transformasi Dan Rekonsiliasi

 

Jakarta, otonominews,- Meski tak begitu marak namun deklarasi PGIB (Partai Gerakan Indonesia Bersatu) cukup surprise karena Ketua Umumnya adalah Perempuan, mirip Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Puteri yang juga seorang perempuan. Maklum masih baru, kemampuan politiknya belum diketahui secara jelas, apalagi ikut pemilu 2004 saja masih harus menunggu seleksi apa lolos verifikasi KPU atau tidak.

 

Tapi partai yang diluncurkan pada 27 Juli 2003 di Hotel Indonesia ini sudah memiliki 29 pengurus daerah di setiap propinsi dan dua pertiga DPC se-Indonesia. Demikian dituturkan Ketua Umum PGBI, Dra. Hj. Sri Astuti Bukhary, M. Si kepada otonominews usai deklarasi.

 

Dalam program partainya Sri Astuti saat diwawancarai akan terus mengkritisi Pemerintahan pada kabinet gotong royong saat ini. Menurutnya, pemerintahan sekarang kurang efektif dalam memanej kabinet sehingga antara menteri yang satu dengan lainnya terkadang tak jelas job/tugasnya. "Seharusnya job dari anggota kabinet itu disesuaikan dengan spesialisasi yang telah digariskan jangan sampai ada tugasnya yang tumpang tindih,"kata Sri Astuti sembari mengkritisi kabinet gotong royong pimpinan Megawati Sukarno Puteri.

 

Bahkan dalam kata sambutannya, Sri Astuti memprioritaskan program partainya pada tiga hal utama, yaitu: Reformasi, transformasi dan Rekonsiliasi.  Salah satu substansi dari program tersebut adalah pemberantasan KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penegakan hukum. "Pemberantasan KKN dan penegakan hukum menurut PGIB harus dilakukan dimulai dari atas baru ke bawah,"tegasnya tanpa memperjelas bagaimana formulasi yang harus dilaksanakan dalam pemberantasan KKN dan penegakan hukum tersebut secara kongkrit dan jelas. 

 

Bagi Sri Astuti program utama lainnya adalah transformasi, terutama di bidang ekonomi dengan kepemihakannya pada kaum ekonomi lemah. Sedang di bidang pendidikan, bagaimana membikin pendidikan di Indonesia berkualitas sehingga lulusannya mampu terserap dilapangan pekerjaan.

 

"Selain itu soal rekonsiliasi juga menjadi program utama PGIB yaitu dengan tidak lagi memberikan julukan-julukan bagi orde-orde tertentu atau bagi anak cucu korban sejarah yang selama ini diperlakukan tidak adil sebab mereka tidak menanggung dosa turunan,"tegas Sri Astuti pada kertas sambutannya.

 

Acara deklarasi yang dihadiri peserta dari seluruh cabang dan daerah propinsi seluruh Indonesia tersebut juga akan dilanjutkan dengan Kongres I PGIB yang berlangsung hingga 28 Juli 2003. (lap. Reporter otonominews).          

haris.jpg
Wakil Ketua DPD PGIB Prop. Banten, H. Harris Darmoko

presjenwir.jpg
Capres 2004, Wiranto, Foto: Time Asia

Visi Wiranto Tentang Indonesia Kedepan    

Jakarta, Otonominews,-Berikut ini rekaman Visi Wiranto. Kita perlu flash back (menengok kembali) pada sejarah negeri ini. Pada akhir 1998 terjadilah hempasan moneter yang sangat dahsyat. Dan pada saat yang sama waktu itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, mengendalikan politik balas dendam, yang keinginnya hanya berkuasa, sedang pihak luar negeri juga ingin punya kepentingan sendiri terhadap Indonesia. Sehingga waktu itu berakhirlah riwayat orde baru pimpinan Suharto.

Setelah itu,  dilakukanlah perubahan dengan semangat baru yang diberi nama reformasi. Saya melihat Golkar pada saat itu sangat legowo dan mengalah termasuk juga TNI untuk  tidak merebut kekuasaan.. Kenapa? Dengan tujuan dan alas an agar rakyat tidak jadi berontak karena kita tahu bahwa sekitar 70 juta anggota golkar waktu itu mendukung mati-matian pemerintahan orde baru yang didukung juga oleh kekuatan ABRI (sekarang TNI).

Keadaan sudah tak bisa ditahan lagi sehingga terjadilah pemerintahan baru yang saya harapkan agar keadaan berubah lebih baik dari orde baru tersebut. Tapi apa kenyataannya, setelah tiga kali presiden ( Habibi, Gus Dur dan Megawati) ternyata tak seperti apa yang diharapkan semula, yang terjadi malahan saling hujat menghujat, disharmoni dan disorientasi yang bertubi-tubi di dalam negeri kita yang bernama Indonesia ini.

Kawan saya yang bermukim selama 15 tahun di luar negeri bercerita pada saya,  bahwa masyarakat Indonesia kini tak jelas lagi keadaannya, karena yang sedang terjadi itu apa dan mau dibawa kemana Indonesia itu.  Bahkan ia mengatakan  nyaris tanpa harapan, sedang reformasi tidak jelas arah dan harapannya sehingga sulit terkontrol. Padahal tujuan kita mendirikan negara ini sesuai dengan UUD 1945,  antaranya melindungi segenap ,tumpah darah bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan social.

Untuk itulah maka kita lihat beberapa aspek mengapa saya mau dicalonkan menjadi Presiden lewat corong partai golkar, yaitu:

(1) Aspek Kesejahteraan.  Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS),  bahwa angka kemiskinan pada tahun 1993-2003 bukan mengecil malah membesar. Misalnya, Angka pengangguran pada 2000-2003 yaitu 11 % dari usia produktif  yakni sekitar 14 % (15-20 juta pengangguran) artinya kesejahteraan kita belum maju karena selama sekitar dua tahun pengangguran bertambah tak kurang dari 3%.

(2) Aspek  penegakan hokum saat ini sangat menyedihkan.  Karena hokum saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Tapi justru sekarang menjadi komoditas serta instrumen politik. Akibatnya, di negeri ini tak ada lagi kepastian hokum, karena tak ada lagi kepastian hokum maka investor tidak ada yang mau datang ke Indonesia.

(3) Keamanan Nasional kita ternyata tak sepenuhnya kondusif, contohnya di Aceh yang saat ini masih berkecamuk, entah kapan akan berakhir.

(4) Aspek Pemberantasan KKN.  Kalau bicara KKN memang belum ada kemajuan, katanya orang dulu ada korupsi namun ada pembangunan. Sekarang, juga korupsi tambah banyak, tapi pembangunan yang sudah ada malahan dijualin.

(5) Aspek Kepemimpinan Nasional., Saya sering menyebut pengalaman saya saat mengikuti pertemuan bilateral dan multilateral bersama sahabat negara lain. Dalam mengadakan kompetisi global, kita saling memberi secara positif dengan negara lain tersebut. Kita melihat bahwa negara negara yang pernah saya kunjungi, ternyata mereka berhasil menampilkan pemimpinnya, karena yang menemntukan baik-buruknya negara itu adalah pemimpinnya, di Indonesia kenapa belum?

Sebenarnya dalam rekruitmen kader pemimpin nasional pada masa orba itu sudah terjadi proses dan dipersiapkan. Tapi tiba-tiba orde baru ambruk maka nyaris tak ada lagi rekrutmen tersebut. Sementara itu parpol-parpol yang baru berdiri itu belum punya kemampuan untuk menentukan baik-buruknya negeri ini. Sehingga yang terjadi apa? Kadangkala tempatnya sudah benar tapi orangnya yang akan menempati itu salah. Maka saya ingatkan kepada parpol baru, bahwa yang terjadi saat ini mengapa kader yang berkualitas ada di luar birokrasi sedang yang tidak malah di dalam, inilah kesalahan kita.

Makanya saya masih memilih partai Golkar, apa pasalnya? Karena ada syarat reformasi yang harus digulirkan antaranya:  Kegolkaran, Golkar tak berdasarkan pada politik aliran, atau primordiallisme, sehingga partai golkar lebih pragmatis, tak bermuatan ideology dan aliran tertentu, sehingga partai golkar menjadi partai terbuka dan dinamis. Partai golkar dengan paradigmanya yang baru berhasil menghilangkan adanya dewan pembina di dalam tubuh struktur  dan jalur ABG (Abri, Birokrasi Golongan),  juga adanya budaya baru yang buttom up, setia pada Pancasila serta karya dan kekaryaan. 

Peluang bagi Partai Golkar

Ternyata setelah 3 pemerintahan (Habibi, Gus Dur dan Megawati), rakyat masih menjerit. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya merupakan peluang bagi partai Golkar,  Kenapa?

Ada beberapa alasan sehingga kondisi tersebut dikatakan sebagai  peluang bagi partai Golkar yaitu: (a) P Golkar memilki SDM yang tersebar dimana-mana selama 32 tahun berkuasa (b) Infrastruktur yang sudah lengkap dari pusat sampai ke daerah=daerah (c) Partai berlambang beringin ini juga punya platform terbuka dan non diskriminatif serta merupakan problem solver bagi permasalah bangsa (d)  solidaritas dan multi etnis, agama dan berbagai ragam profesi namun cukup kompak luar biasa.

Peluang lain yang muncul bagi partai golkar antaranya: Krisis multidimensional yang belum selesai, kekecewaan rakyat terhadap partai politik yang ada, partai golkar memiliki banyak figure yang akan dimunculkan menjadi pemimpin sehingga perlu adanya konvensi sementara di partai lain hanya tergantung pada satu figure, artinya dipartai golkar kelebihan figure.

Peluang di era otonomi daerah sekarang ini banyak sekali kader dan pengurus partai golkat mendududuki posisi wali kota, bupati, ketua DPRD bahkan ada yang menjadi Gubernur dan sebagainya. Dan partai golkar sebagai bagian dari komponen yang ikut menyelamatkan rakyat dan bangsa ini selalu berorientasi dan menjaga benteng Pancasila.

Meski ada peluang seperti yang saya sebutkan diatas, saya juga mengingatkan tentang adanya hal-hal yang harus diwaspadai terhadap ancaman-ancaman yang ada seperti diantaranya: tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang masih dedam (politik balas dendam). Sekalipun pada saat yang sama orde baru sebenarnya telah menunjukkan keberhasilan-keberhasilan yaitu: Swasembada pangan dan membengun keamanan. Bahkan Indonesia pernah dijuluki macan Asia karena maju dengan pertumbuhan yang 7 persen itu.

Namun sayang setelah orba jatuh, sekarang belum ada media yang berpihak kepada partai Golkar. Dan saya yakin nanti kebenaran akan mendapat tempatnya kembali. Kendati juga euphoria dan jargon-jargon reformasi masih ada sekarang akan tetapi orang yang mengatakan bahwa partai golkar adalah bahaya laten kini sudah tak ada lagi.

Kelemahan-kelemahan Yang Perlu Diperhatikan 

Akan tetapi dari sejumlah keunggulan, peluang dan ancaman bagi P.Golkar dari partai-partai lainnya, ada beberapa kelemahan yang saat ini perlu diperhatikan secara serius yaitu: Konsolidasi yang sangat sedikit.  Masih adanya stigma orba yang terus menerus menerpanya. Namun begitu kita jangan munafik karena kita ini sebenarnya masih bagian dari orde baru. Ada juga kelemahan lain bagi partai golkar seperti juga yang dialami oleh partai=partai politik lainnya misalnya,  masih adanya system top down serta keterbatasan dana.

Harapan Terhadap Konvensi

Kegagalan pada tahun 1998 sebenarnya awal dari kesuksesan bagi partai golkar, karena apa saja permasalahan yang terjadi di internal partai sudah relatif selesai. Karena itu saya harapkan pada konvensi ini nantinya agar benar-benaar memilih tokoh yang tepat. Sebab, konvensi tersebut juga diharapkan menjadi konvensi yang transparan, jujur, fair serta tidak dimanipulasi.

Posisi saya sebagai mantan dewan pertimbangan dan pembina partai golkar mencermati  terhadap performance dari tiga Presiden Indonesia yang pernah memimpin bangsa ini, karena saya pengalaman di Birokrasi sehingga saya bisa sedikit berkomentar, sebenarnya ketiga-tiganya memilki prinsip kepemimpinan yang berbeda, gayanyapun berbeda. Namun tujuan dari memimpin harus sama. Jadi kalau mau jadi Presiden di Indonesia janganlah coba-coba, karena kalau nanti jadi beneran tidak mesti menjadi Presiden yang sukses. (Harun).   

 

 

 

 

 

     

 

 

     

prabowo.jpg
Capres Golkar 2004, Prabowo Subianto, Foto: Tempo Interaktif

Prabowo Subianto: Pemimpin Harus Memperbaiki Nasib Wong Cilik

Jakarta, Otonominews,-Setelah saya tak lagi dinas aktif di tentara, saya memutuskan untuk berwiraswasta (berbisnis). Saya putuskan untuk masuk di bidang ekonomi, karena saya melihat sejak lama bahwa kehidupan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan atau kemajuan poliiitik suatu bangsa, Sebaliknya, kemunduran politik suatu bangsa dipengaruhi oleh keadaan ekonominya. Apa pasal? Karena ekonomi menyangkut kesejahteraan suatu bangsa. Dan tujuan disetiap bangsa di dunia ini adalah bagaimana mensejahterakan rakyatnya.

Bahkan kemerdekaan yang sejati sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan kesejahteraan suatu bangsa. Misalnya kalau suatu bangsa ada istana, ada hegara dan ada para pemimpinnya tapi rakyatnya miskin, sulit makan, saya kira itu kemerdekaan semu, tidak nyata seperti yang ada di UUD 1945, yang mengatakan bahwa tujuan dari para pendiri bangsa antara lain supaya ada kemerdekaan ekonomi, sebab kemiskinan adalah hilangnya kehormatan.

Kenapa saya memilih jalur bisnis? Dorongan saya ke dunia bisnis adalah lebih dikarenakan Merah-Putih. Kami berjuang di bidang ekonomi itulah landasan saya  sebagai pejuang.

Ketika badai krismon tiba, kita sebenarnya dirusak lewat bidang ekonomi. Dan setelah lima tahun saya mencermati dari jauh keadaan yang menerpa memang keadaannya sangat memprihatinkan. Saat itu meski banyak orang menawarkan sya masuk partai politik, tapi saya tetap memilih jalur ekonomi. Aneh bin ajaib, ketika saya ditawarkan oleh DPD Partai Golkar DKI, saat itu juga saya berpikir dan kemudian saya terima dan mau. Kenapa? Karena untuk kemanfaat bangsa dan negara.     

Apabila nanti kok ada respon terhadap saya, bagi saya tak ada masalah, karena kita sudah ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka saya memutuskan memilih partai Golkar. Hal ini saya dasarkan kepada rasio yang antaranya sebagai berikut:  1) Wawasan Kebangsan di dalam tubuh partai Golkar, 2) Memiliki komitmen dan setia terhadap proklamasi 17 agustus 1945, 3) Memiliki komitmen kepada Pancasaila sebagai pemersatu bangsa, 4) Partai golkar sangat dekat dengan TNI seperti yang dicatat dalam  sejarahnya,  apalagi saya sendiri selama aktif di Korp TNI-AD banyak sekali menerima aspirasi kenegaraan yang diperjuangkan oleh partai Golkar, 5) Golkar memilki trac record keberhasilan yang harus diingat, bahkan mungkin diakui oleh belahan dunia.

Indikator Keberhasilan partai Golkar seperti kita lihat pada data PDB (Produk Domestik Bruto) kita yang menunjukkan keberhasilan selama 17 tahun, yakni pada saat adanya program pelita demi pelita.  Itupun dipegang oleh partai Golkar. Kalau kita bandingkan,  Amerika baru berhasil selama 47 tahun, Jepang 33 tahun, dan yang terendah adalah RRC selama 10 tahun.

Indikator lainnya yaitu: keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang diakui seluruh dunia. Karena tiap tahun 2,34 persen  atau 5 juta mulut baru (bayi) yang lahir setiap tahunnya. Artinya, suatu kumpulan manusia sebesar Singapore per tahun adalah lahir mulut baru di Indonesia. Makanya, kalau pemerintah tidak punya program KB yang efektif, maka kita akan menciptakan kemiskinan baru.

Swasembada pangan juga merupakan ukuran-ukuran keberhasilan dari Golkar. Meski setelah itu kita impor beras ke luar negeri. Bahkan atas keberhasilan itu kita pernah mendapat penghargaan dari PBB terutama menyangkut ketahanan pangan. Jangan dilupakan bahwa pada waktu itu kita bisa menciptakan pertumbuhan 7 persen pertahun. Sehingga wajar kalau saat itu juga Indonesia dikatakan sebagai Harimau Asia.

Hal tersebut juga ditambah dengan keberhasilan dan tercapainya stabilitas keamanan dan politik, sebab tidak mungkin tercapai perbaikan kesejahteraan kalau keadaan ekonomi tidak stabil. Tak mungkin ekonomi stabil dan baik kalau tak ada stabilitas kemanan dan politik. Para investor dan turis juga tak mungkin dating kalau stabilitas politik dan keamanan terganggu. Bahkan rakyatpun tak akan bekerja kalau tidak ada rasa aman.Acuan diatas menunjukkan bahwa Golkar pernah berhasil, dan jika ada kelemahan itu sesuatu yang wajar.

Karena itu kondisi kita sekarang ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah dimana saat itu Indonesia dipengaruhi oleh krisis di Asia Tenggara pada tahun 97/98. Ketika itu kita mengadakan transisi dan proses demokratisasi. Dan ini sesungguhnya membawa kebaikan-kebaikan, kekuasaan lebih banyak diturunkan kepada rakyat. Namun juga ini menimbulkan kerawanan-kerawanan. Kalau dulu Pemerintah berlaku otoriter, sentralistik serta penuh dengan KKN, maka di era reformasi saat ini diharapkan praktek-praktek seperti itu bisa berkurang. Realitasnya? Tapi, apa KKN lebih baik sekarang atau pada pemerintahan orde baru ? Silakan kita jawab sendiri.

Menanggapi pemberlakuan otda(otonomi daerah) sekarang ini, ternyata dana-dana pada era otda yang ada di kabupaten-kabupaten konon banyak tidak sampai kesasaran rakyat. Memang otda yang berjalan begitu cepat tanpa kendali sebenarnya merugikan kepentingan rakyat itu sendiri.

Kalau kita bandingkan kembali keberhasilan masa lalu, dulu adanya koordinasi KB dan Posyandu sekarang adanya desentralisasi. Dulu dana dari pusat KB sampai di sasaran yaitu balita dan Posyandu. Sekarang, banyak dana-dana yang diparkir yang  tak sampai. Karena mungkin para pejabat itu menggunakannya untuk kepentingan yang lain atau pribadi, begitu seterusnya.

Sebagai pemain ekonomi, saya mengamati bahwa kondisi saat ini tak kondusif untuk tumbuhnya ekonomi yang baik. Kita perlu waspada terhadap peranan IMF karena yang dilakukan oleh mereka sejak tahun 1997/1998 adalah merupakan opini politik untuk menjatuhkan Suharto (Sesuai Buku Margaret Teacher, mantan Perdana  Menteri Inggris). Dalam buku iitu disebutkan bahwa setelah 5 tahun Suharto jatuh, mereka para professor di sana ada yang protes atas permainan IMF terhadap Indonesia. Saya katakana elit-elit kita banyak yang belum sadar atas hal ini.

Terutama sekali terhadap pemahaman atas geopoliti, geostrategi/geografi dan geoekonomi kita. Kita bisa menyaksikan betapa alur laut kita yang sangat strategis dan menentukan sekali terhadap perdagangan dunia. Rute-rute perdagangan laut kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Kkenapa elit-elit kita kurang waspada terhadap masalah ini atau karena tidak mau tahu, atau memang tak mampu untuk tahu. Jadi, kalau kita tidak waspada terhadap ancaman-ancaman bagi bangsa kita maka kita menjadio bulan-bulanan bangsa lain di dunia. Contohnya, kasus manuver pesawat AS F-18 di atas Pulau Bawean Jawa Timur baru-baru ini.

Kita ini sebenarnya kurang memahami masalah strategi. Di Negara Singapore misalnya, Sekolah sejak tingkat SMP sudah dipelajari masalah strategi. Bisa juga dalam bentuk buku bacaan seperti komik. Yang menarik ada buku yang dipelajari dan menjadi bahan bacaan mereka yang diberi judul: 36 Strategi Perang. Buku tersebut terdiri dari 34 jilid, buku iu dibaca oleh siswa-siswa SMP dan SMA disana. Kenapa kita perlu mempelajari strategi? Karena dalam skala suatu bangsa contohnya, kalau ada kekacauan mesti ada yang ikut campur tangan. Ini yang perlu kita mengerti  dan perlu kita pelajari sejak dini.

Bahkan di Indonesia tak satupun di fakultas perguruan tinggi kita  diajarkan kajian strategi perang. Sebab, perang sebenarnya tidak hanya dengan peluru atau tank dan senjata. Akan tetapi kita bisa dikacaukan oleh adanya perang melalui berbagai segi kehidupan, bisa melalui propaganda, bisa lewat internet, bisa juga lewat rumor-rumor dan lain sebagainya. Malahan yang paling berbahaya perang diantara kita karena adu domba, antar ras, etnis, agama dll. Lain dengan orang luar negeri, walaupun ia seorang professor politik, ekonom, atau ahli filsafat mereka juga belajar strategi.

Dari pemaparan saya diatas, ternyata elit-elit politik kita mengecewakan. Elit kita membiarkan rakyatnya stagnasi, mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri bukan kepentingan bangsa. Kita punya rasa rendah diri, kurang rasa nasionalisme, kita melihat seolah-olah orang barat itu benar dan baik padahal belum tentu. Itu sifat jelek kita (inlander), korupsi terlalu banyak, praktek-praktek mark-up (penipu). Bagaimana gampangnya kita menipu, pajak bisa dibohongi, bak juga dibohongi dan sebagainya. (lap. Harun)

Pemerintahan dan Kepemimpinan 

Abaraham Lincoln pernah mengatakan bahwa suatu bangsa/rakyat mau menerima kepada suatu pemerintahan yang memang pantas  bagi mereka. Kalau rakyat mau dipimpin oleh orang yang korup tentu mereka mau memilih orang yang korup tersebut jadi pemimpinnya. Maka gagasan kanvensi ini sangatlah cemerlang dan memberi pemecahan masalah di saat bangsa mengalami kesulitan.

Banyaknya kader-kader di luar partai golkar untuk menyeleksi calon-calon pemimpin dan bahkan kemudian dipilih.  Itu sesuai dengan ayat Quran yang menyatakan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Konvensi ini adalah suatu cara mengubah keadaan bangsa ini.  Konvensi dapat dikatakan berhasil kalau dapat memilih pemimpin yang baik dan membuang pemimpin yang korup. Dan ini implimentasi dari ayat tadi menurut pemahaman saya.

Saya prihatin bahwa perkembangan ekonomi sangat rendah di Indonesia, sekarang pertumbuhan ekonomi kita baru 2,5-3 persen, itupun kita didorong oleh konsumsi, baik itu pabrik kecil maupun industri-industri besar, bahkan berakibat timbulnya pengangguran dan penjualan asset-asset strategis bangsa. Bahkan, kita tak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita tengok hutang kita pada 1997 sebesar 136 miliar USD dan bandingkan dengan sekarang yang sudah mencapai sebesar 141 miliar USD. Ini artinya, kita menambah hutang tapi tidak ada pertumbuhan.

Kita saat ini memiliki ketergantungan terhadap beras dan jagung impor, sekarang saja sudah 2 juta ton beras,  2,8 juta ton jagung,  I juta ton garam, serta  4 juta ton gandum, semuanya  impor  bahkan kita juga dipaksa impor paha ayam.

Di bidang social budaya kita sangat meyedihkan , misalnya 3 juta dari anak-anak kita kecanduan narkoba. Inilah yang terjadi satu generasi yang tak bermanfaat. Diperparah lagi 82 juta orang berada dibawah garis kemiskinan atau sekitar 174.792 KK.

Lebih memprihatinkan lagi, 8,7 persen dari jumlah anak anak yang hidup dengan gizi sangat buruk sehingga jutaan dari mereka tak mampu lulus SD. Sementara itu 2,1 juta orang anak balita juga kekurangan gizi dan rentan terhadap kematian. .Agenda ini yang akan kami usung yang intinya memperbaiki kebaijakan pangan, perluasan lapangan kerja serta kesempatan pendidikan bagi semua anak bangsa dan pelayanan kesehatan. 

Karena itu diperlukan pemimpin yang mampu memperbaiki nasib mereka, bukan pemimpin yang korup. Sebab sejarah telah mencatat,  bahwa bangsa yang korup mesti gagal sebagai bangsa. Apa kita akan mampu keluar dari kemelut ini?  Meski negara lain sebenarnya punya pengalaman pahit seperti Indonesia. Seperti di negara Athena yang mampu memberantas korupsi, menghentikan perang saudara dan menegakkan hukum secara adil  sesuai undang-undang yang ada. 

Pasca 1998 di Muangtai atau di Thailand pemerintahannya sudah berjalan secara baik dan rapi lewat program komputerisasi di seluruh departemen, terutama  di sektor  bea cukai dan pajak,  semuanya berjalan dengan online.  Bagaimana Indonesia?

Menurut saya  praktek-praktek politik kita belum/tidak menguntungkan bagi rakyat, makanaya perlu ada tiga point untuk agar akita keluar dari krisis yaitu: 1) Rakyat  aharus memberi mandat yang tegas pada sutau kekuatan politik, yakni satu oranag memiliki satu suara, 2) Adanya lapisan pemipin yang tidak korup (pemerintahan yang efektif), 3) Mobilisasi seluruh potensi kekayaan alam kita serta konsisten melaksanakannya.

Lewat konvensi inilah  partai golkar harus dapat menginventarisir lapisan-lapisan pemimpin  yang terbaik. Carilah tim kepemimpinan yang solid. Kenapa saya ikut konvensi? Karena saya mempunyai keterpanggilan hati nurani ketika kondisi ibu pertiwi sedang susah, juga karena rasa tanggung jawab terhadap bangsa. (Lap. Harun).   

                                 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partai PDKB Mengajak Membangun Bangsa Secara Damai Dan Bermoral
 
Jakarta, Otonominews,- Rakernas I Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa berlangsung pada 9-11 Juli 2003 di Hotel Golden  Jakarta. Menurut panitia yang juga sekaligus Ketua Partai PDKB, Pdt. Ir. Suyapto Tandyawasesa, MA Rapat Kerja Nasional I ini dihadiri tak kurang dari 30 DPD se-Indonesia dan 250 DPC serta 890 PAC. "Saya harapkan Rakernas bisa berjalan dengan baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan DPD-DPD se-Indonesia, memang tujuan dari acara ini agar warga partai bisa kompak menghadapi Pemilu 2004 yang akan datang,"tuturnya pada sejumlah media usai pembukaan.
 
Sementara G. Seto Harianto selaku Ketua Umum dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui rakernas,  Partai PDKB megharapkan terwujudnya Tujuan Nasional Indonesia Baru yang damai, demokratis, tanpa diskriminatif , adil dan sejahtera. " Partai PDKB dituntut untuk menjadi pewarta damai bagi rakyat, bangsa dan negara,"jelas Seto di depan peserta dengan penuh antusias.
 
Senada dengan Seto Harianto, Suyaptopun mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk membangun bangsa yang kini masih dilanda krisis multidimensional tersebut dengan memegang teguh moral. " Mari kita bermoral dalam memegang kekuasaan bangsa saat ini karena bangsa kita sudah sangat korup,"kata Suyapto sembari mengingatkan agar warga Partai PDKB dalam Pemilu 2004 nanti dapat menyauarakan kebenaran dan moralitas.  (m.harun).
 
   
 
     

calpres.jpg
Capres Pertama Golkar, Jend.( Purn.) Wiranto, Foto: abc-net

Semua Kader  Golkar Miliki  Peluang Sama Jadi Presiden

 

Jakarta, Otonominews,- Memakai busana putih dengan jaket warna kuning, Jenderal(Purn.) Wiranto ditepuki tangan agak lama oleh peserta Rakornis DPD Partai Golkar DKI usai menyampakan pokok-pokok pikiran, visi serta misinya sebagai calon RI 1. Dengan penampilannya yang kalem dan sedikit sunyum,  putera Yogjakarta ini menampakkan rona dan roman wajah disiplin,  maklum ia terbiasa dari lingkungan tentara, namun terasa akrab dengan siapapun yang sempat berjumpa dengannya.

 

Jenderal purnawirawan bintang empat tersebut meski berlatar belakang militer memiliki gaya bicara yang halus, maklum sebagai orang Jawa, namun juga tetap tegas dalam penekanan dengan intonasi pada setiap kata dan kalimat yang menurutnya penting dan relevan sesuai kebutuhan. Ia juga tak terlalu pelit bila diajak bincang-bincang dengan wartawan. Buktinya, selesai ia memaparkan  visi-misinya, Wiranto ternyata sangat lancar menjawab pertanyaan pihak media tentang berbagai hal, semisal pendapat Wiranto soal orde baru, reformasi  dan konvensi partai Golkar.

 

"Saya katakan tentang orde baru bukan hanya dari segi kesuksesannya saja, tapi sekedar perbandingan dengan kondisi saat ini. Dan saya menyampaikan ini dalam rangka internal partai golkar yaitu pada saat akan berlangsungnya konvensi,"ungkap mantan Panglima TNI tersebut kepada sejumlah media elektronik, cetak dan lainnya.

 

Untuk itu Wiranto dengan penuh optimis meyakinkan akan kekuatan partai Golkar saat ini. "Suatu fakta dan data agar ada suatu keyakinan bahwa partai Golkar memang punya kekuatan yang masih dibutuhkan oleh negeri ini,"tegasnya seraya ia mengajak komponen lainnya membangun negeri ini untuk memenuhi harapan-harapan rakyat yang dulu pernah digulirkan pada saat reformasi dimulai.

 

Ia yang pernah ada didalam elit kepemimpinan masa orde baru dan sekaligus orde reformasi, setelah dibandingkan antara saat dimana  semangat reformasi bergulir dengan berbagai harapan-harapan yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat dengan kondisi actual saat ini.        

 

Ternyata apa realitasnya? Dengan kondisi ini, maka ternyata harapan-harapan semasa kita bersama-sama membangun reformasi itu belum terwujud. "Dengan demikian saya mengajak partai golkar untuk bersama memecahkan masalah tersebut,"tutur Wiranto dengan mantap.

 

Tentang pencalonan dirinya Wiranto tergolong calon yang relatif lebih tenang dibandingkan calon-calon lainnya seperti Prabowo Subianto, Agum Gumelar, Sri Sultan, Abu Rizal Bakri, juga Cak Nur (Nurcholis Madjid), yang akan maju pada konvensi bulan Oktober mendatang. Saya kira kita semua punya kans yang sama untuk mencalonkan diri dan menjadi Capres,kata Wiranto saat menanggapi pendapat yang beredar bahwa calon Presiden paling kuat dari partai Golkar adalah Cak Nur.

 

Bahkan Wiranto berkeyakinan, bahwa ia justru lebih percaya diri karena kesempatan menjadi Calon Presiden terbuka lebar bagi siapapun yang memiliki kualifikasi sebagai kader pemimpin bangsa. Sembari bergurau ia mengatakan,  kita ini semua belum masuk pada Konvensi. "Bahkan mendaftar saja kita belum, bagaimana kita mengatakan bahwa yang kuat ini dan itu,"kilah Suami Ny. Ruqoyyah ini dengan diplomatis.

 

Ia menyadari bahwa semua calon juga punya visi-misi yang disampaikan, begitu juga punya kekuatan dan kelemahan sekaligus. "Karena itu di Konvensi nantilah yang akan menentukan siapa yang paling tepat, paling cocok dan yang paling didukung oleh segenap komponen partai golkar, itulah sebagai pilihan terbaik dalam rangka maju selanjutnya menjadi pimpinan nasional (pemilihan presiden secara langsung),"kata Wiranto mengakhiri wawancaranya dengan media. (M. harun).    

 

Profil Singkat Jend.(Purn.) Wiranto

Nama  : Wiranto
Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947

Pendidikan

  • Lulus AMN : 1968
  • Seskoad : 1980-an
  • Sesko ABRI : 1990-an
  • Lemhanas : 1995

 

Lintasan Karier

  • Danton 1/C Yonif 713 : 1969
  • Wadankima Yonif 713 : 1971
  • Kasi 1 Yonif 713 : 1972
  • Dankima Yonif 713 : 1973
  • Kasi 4 Yonif 713 : 1975
  • Pasi 2 Brigif Linud 18 Kostrad : 1976
  • Pasi 2 RTP 18 : 1978
  • Dan Yonif 713 : 1980
  • Dan Yonif 712 : 1982
  • Karo Tiknik Ditbang : 1983
  • Kadep Milnik Pusif : 1984
  • Kas Brigif 9/Kostrad : 1987
  • Waasops Kas Kostrad : 1987
  • Asops Kas Divif 2 Kostrad : 1988
  • Ajudan Presiden : 1989
  • Kasdam Jaya : 1993
  • Pangdam Jaya : 1994
  • Pangkostrad : 1996
  • KSAD : 1997
  • Menhankam/Pangab : 1998   .Menkopolkam; 2001 

 

 

 

Partai Marhaen Indonesia Siap Ikut Pemilu 2OO4

Jakarta, Otonominews,-  Partai Marhaen Indonesia pada tanggal 24 Mei 2003 nanti akan mendeklarasikan diri sebagai partai peserta pemilu 2004 .Menurut Ketua Umumnya B.H Sitohang, sekarang ini banyak partai  yang mengklaim diri sebagai  partai berideologi Marhaeime, akan tetapi mereka tidak menjalankan apa itu ajaran Marhaen.

Menurut Sitohang, hanya partainyalah yang bisa disebut sebaga Partai Marhaenis sedangkan lainnya tidak..Partai Marhaen Indonesia konsisten dengan ajaran Marhaen,tegas Sitohang. Satu hal yang harus dicatat, tambah Sitohang  bahwa partai Marhaen Indonesia adalah partai yang tidak ingin merebut kekuasaan atau jabatan. "Kami akan memilih  pemimpin yang tepat untuk memimpin negeri ini,"jelasnya kepada Otonominews.

Sementara itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni  2003 Partai Marhaen Indonesia akan mengadakan Temu Kader di Jogjakarta. Moment tersebut kata Sitohang, akan digunakan kegiatan keliling kota Jogja hingga ke Gunung Kidul. Di daerah tersebut tepatnya di Resort Pantai Selatan, PMI  akan mengadakan temu kader serta dilanjutkan dengan Pelantikan 24 pimpinan daerah seluruh Indonesia ditambah juga DPC-DPC tingkat kabupaten. Selamat PMI ikut Pemilu 2004. (Laporan: Zohiri).     

 

Wakil Ketua KPPG, Dra. Juniwati T. Masjchun Sofwan:

KPPG Mesti Diikutsertakan Dalam Setiap Pengambilan Keputusan Politis

 

Jakarta, Otonominews,- KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) meminta kepada partai Golkar agar keterwakilan perempuan ditingkat pengambilan keputusan diikutsertakan, terutama dalam hal penentuan calon-calon legislative dan penjaringan dalam pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

 

Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPPG, Dra. Hj. Juniwati T. Masjchun Sofwan di sela-sela acara Rapimnas dan Diklat KPPG di Jakarta (29/5/2003). Menurutnya,  sebagai organisasi yang  baru satu tahun usianya KPPG pada rapimnas saat ini sudah membahas rencana aksi pemenangan Pemilu 2004 partai Golkar karena memang KPPG berada di bawah payung partai Golkar. Peserta KPPG dari daerah sangat antusias dan optimis partai Golkar bisa menang,kata Juniwati.

 

Akan tetapi yang paling penting, tambah Juniwati, bahwa Rapimnas KPPG telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan pada partai Golkar, terutama  masalah keikutsertaan KPPG  dalam setiap pengambilan keputusan partai golkar di setiap jenjang tingkatan mulai pusat hingga ke daerah.

 

"KPPG mesti diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan politis sehingga rekomendasi tentang keterwakilan 30 persen perempuan yang ada dalam UU Pemilu benar-benar bisa diimplimentasikan,"pinta Ketua Aliansi Masyarakat Anti Pornografi Dan Pornoaksi ini dengan menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen kader selain betul-betul dicalonkan tapi juga betul-betul diposisikan di nomor yang bisa terpilih dalam pemilu nantinya.

 

Juga rekomendasi KPPG tentang penjaringan capres dan cawapres lewat konvensi, Juniwati menyatakan bahwa KPPG juga harus diikutsertakan."Kami dari kesatuan perempuan juga dilibatkan dalam proses pemilihan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yakni mulai dari penjaringan sampai pada tingkat pengambilan keputusan,"tegasnya dengan alasan bisa jadi KPPG nanti punya calonnya sendiri, misalnya.

 

Apa KPPG sendiri akan punya calon berbeda dengan partai Golkar?, Saya rasa istilahnya bukan berbeda tapi bisa memberikan  nuansa yang lain yang tentu saja dibicarakan lebih dulu, dan yang keluar calon nantinya tetap satu yaitu dari partai Golkar. "Karena KPPG bagian yang tidak bisa dilepaskan dari partai Golkar,"kata wanita berjilbab ini. 

 

Ditekankan pula oleh Juniwati di era demokratisasi seperti saat ini  rekruitmen caleg-calegnya harus disesuaikan dengan peraturan seperti yang ada dalam UU No.31 tahun 2002 tentang parpol. "Dalam pasal itu menyebutkan bahwa dalam rekruitmen kader untuk pengisian jabatan-jabatan politis haruslah mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender, dan saya meminta kepada partai Golkar agar sungguh-sungguh memperhatikan peraturan ini,"tegasnya kepada otonominews.

 

Sementara itu Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Diklat KPPG, Rey Sita Supit mengatakan, peserta yang hadir dari seluruh Indonesia berjumlah 294 orang mulai dari NAD hingga Papua. "Tujuan Rapimnas I ini adalah untuk menyamakan presepsi dan memberikan pengarahan  terutama menyongsong pemilu 2004 sesuai tema pokok Rapimnas,"tutur Sita Supit dengan gayanya yang khas.

(Laporan: Wartawan Otonominews)

 

 

   

sadrak.jpg
Faisal Bersama Hamzah Di Acara Parmusi

 

Suara Terbanyak Tidak Otomatis Jadi Ketua Umum

     Jakarta, Otonominews,-Demokrasi di tubuh PPP dalam memilih Ketua Umumnya ternyata melalui mekanisme pemilihan FORMATUR. Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi anggota Formatur memiliki peluang yang sama untuk menduduki kursi orang nomor satu di partai berlambang Kabah ini.  Sekalipun mengantongi suara terbanyak tidak otomatis menjadi Ketua Umum, sebab sifatnya formatur bukan pemilihan orang-perorang. Berikut ini perbincangan Otonominews dengan H. Faisal Baasir, S.H.

Rupanya cuaca demokrasi di tubuh PPP dalam Muktamar V kali ini semakin seru, terutama udara kompetisi untuk merebut Ketua Umum PPP?

     Fenomerna yang berkembang di Muktamar saat ini memang ada wacana pemunculan nama calon-calon untuk menjadi Ketua Umum PPP selain nama Hamzah Haz.

Sebagai politisi Senior di PPP bagaimana pendapat anda tentang persaingan tersebut?

     Ini suatu perkembangan yang sehat dan menunjukkan bahwa dinamika dan demokratisasi  dalam partai betul-betul nampak. Begitu juga tidak ada lagi orang partai mengkultuskan seseorang atau menjadikan seseorang segan untuk memunculkan dirinya  menjadi pemimpin. Ini suatu fenomena atau perkembangan yang sehat.

     Selain itu perlu diketahui bahwa partai ini awalnya memang dibangun dengan fusi dari berbagai organisasi politik. Adanya fusi ini orang banyak salah paham tentang apa sebenarnya yang dikatakan fusi itu. Sebab fusi bukanlah peleburan tapi setiap ormas atau orpol yang ada di dalamnya tetap independent yaitu: mempunyai jati diri, karakter serta kultur sendiri-sendiri.  Sehingga dengan demikian perbenturan kultur di dalam partai ini selalu akan ada,  tidak mungkin tidak.

Bagaimana mengatasi perbenturan kultur di dalam partai?

      Untuk mengatasinya maka diperlukan kemampuan daripada seorang pemimpin yang bisa memanej konflik dan perbenturan kulktur itu yang kita namakan pemimpin yang bijaksana serta betul-betul mampu menunjukkan bahwa perberdaan itu suatu hal yang baik dan mendorong pada suatu kemajuan. Jadi tidak statis dan tidak menganggap bahwa perbedaan adalah pertentangan dan permusuhan.

     Wacana perbedaan ini muncul bukan baru sekarang atau di Muktamar V kali ini saja, tapi sudah berlangsung saat Muktamar kedua, dimana waktu itu wacana yang berkembang adalah tentang pencalonan Ketua Umum PPP. Kelompok  dari NU (Nahdhatul Ulama) yang memempin adalah Imam Sofwan(Alm.) dan dari eks Parmusi waktu itu dipimpin oleh Ismail Hassan Metarium.

     Pada saat itu masing-masing punya jago (calon). NU mencalonkan Karmani, SH sedangkan eks. Parmusi punya jago Hartono Mardjono, SH. Meski saat itu terjadi persaingan tapi dalam kerangka bingkai persatuan . Jadi, tidak ada masalah. Mungkin bagi orang yang baru memasuki PPP atau dari jenjang kepengurusan partai yang masih baru atau bahkan dari pihak luar partai, maka hal seperti itu  sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Tapi bagi saya, yang telah kenyang makan asam garamnya di partai. Maka persaingan antar kader partai ini merupakan kedewasaan dalam berpolitik dan berorganisasi di partai. 

Jadi persaingan ini bukanlah persaingan antar unsur yang  punya karakter dan kultur berbeda tadi?

     Tidak, tidak benar bahwa persaingan unsur itu ketat sekali, akan tetapi justru partai ini hadir atas kesepakatan para pendiri partai dan sesuai dengan undang-undang, maka terbentuklah PPP seperti yang kita saksikan sekarang. Memang diluar dugaan kita bahwa bersatunya mereka dari berbagai unsur Islam ternyata menjadikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga terjadilah keharmonisan diantara eks partai-partai politik Islam waktu itu. Karena itu dengan ditempa berbagai pengalaman, maka PPP saya yakin akan semakin kuat dan berjaya di masa depan.

Apakah dengan adanya kompetisi Hamzah-Bachtiar akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh PPP?

     Tidak jadi masalah. Sebab kita sudah berpengalaman menangani perbenturan kultur yang berbeda sehingga disinilah saya yakin kearifan dari pengurus partai bukan hanya saat Muktamar ini saja, tapi selama kita bergerak di PPP.

Jika kedua kandidat Ketua Umum yang sekarang lagi meramaikan media massa itu terus mengerucut, mungkinkah ada calon lain sebagai alternatif diluar keduanya?      

     Tidak mustahil. Karena di Muktamar ini sifatnya pemilihan tidak langsung. Sehingga persoalan dukung-mendukung sepertinya tak ada artinya. Karena nantinya yang akan dipilih adalah FORMATUR. Dari anggota yang masuk dalam Formatur itulah yang akan memilih siapa yang pantas jadi Ketua Umum PPP. Jadi pemilihan formatur bukan orang-perorang.

Jadi,  suara terbanyakpun dari hasil pemilihan itu  tidak otomatis jadi Ketua Umum?

Tidak. Pengalaman di Muktamar PPP keempat yang lalu demikian pula. Suara terbanyak saat itu adalah sdr. Muchsin Bafadhal,  kemudian ia tidak menjadi Ketua Umum, tapi yang jadi Ketua Umum  adalah Hamzah Haz.   (M. Harun).

 

Wakil Ketua DPP PPP,  Yudo Paripurno, S.H. :

Perlu ada Fit And Proper Test Calon Ketua Umum PPP

Jakarta, Otonominews,-Tentang adanya desakan agar komposisi kepengurusan di DPP PPP pasca Muktamar V menjadi 70 persen wajah muda dan 30 persen wajah tua, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPP PPP, H. Yudo Paripurno, SH. Tapi ia berpandangan sangat visioner, yakni perlu mengedepankan kualitas bukan ukuran usia. Usia boleh muda tapi kulitas juga harus memenuhi syarat. Apa saja kualitas yang harus dipenuhi bagi kepengurusan PPP, termasuk juga bagi seorang calon Ketua Umum PPP?  Bahkan, ia menggagas adanya Fit And Proper Test Untuk menjadi pemimpin di partai.

Berikut ini perbincangan Otonominews dengan H. Yudo Paripurno, SH di sela-sela acara Muktamar V PPP di Hotel Sahid Jakarta:

Apa pendapat anda tentang adanya desakan agar komposisi kepengurusan DPP PPP menjadi 30 persen wajah tua, dan 70 persen wajah muda ?

Tentang perubahan komposisi kepengurusan 70 persen dari kaum muda dan 30 persen oarng tua, itu adalah suatu harapan yang ideal. Tapi tidak perlu dipaksakan. Artinya, kalau tidak ada kader-kader  yang mumpuni atau mampu menjadi pengurus di DPP ya jangan diapaksakan. Sebab, persoalan tua atau muda itu sebenarnya tidak tergantung pada umur tapi itu tergantung dari kualitas pribadi, integritas, dll. Jadi tidak secara ketat bahwa usianya harus muda, memang idealnya usia muda dan berkualitas. Artinya,  kekuatan secara fisik masih bagus, braind (pemikiran)-nya juga bagus.

Menurut anda sudah adakah dari kalangan muda PPP saat ini yang memenuhi  syarat, baik integritas maupun intlektualitas dan sebagainya?

Saya kira sudah ada, namun dalam prinsip demokrasi atau aspirasi dari konstituen(pendukung) itu harus dipertimbangkan. Bahkan, yang menentukan itu sesungguhnya ya konstituen itu,  dalam arti pada saat Muktamar, utusan-utusan dari daerah dan cabang itu adalah konstituen kita.

Selama ini sepengetahuan anda bagaimana animo cabang-cabang dan daerah-daerah terhadap perubahan komposisi kepengurusan DPP PPP?

Saya kira semuanya mengharapkan perubahan itu, yaitu kearah yang lebih baik.

Perlukah ada pergantian kepemimpinan selain dari Hamzah Haz?

Itu terserah Muktamirin. Asalkan disini janganlah dikotomikan antara tua dan muda,  sebab itu sangat relatif, yang muda ada yang berkualitas, yang tua juga ada yang berkualitas. Yang penting,  disamping pertimbangan kualitas dan pribadi atau kapabilitas juga harus ada kriteria aksebilitas (dukungan).

Sebenarnya untuk mengarah pada syarat-syarat diatas seharusnya siapa yang layak menjadi  ketua umum PPP,  pendapat anda ?

Saya tak bisa menyebutkan nama. Tapi,  yang perlu diperhatikan disini, sebenarnya kita tidak mempunyai tradisi fit and proper test calon pemimpin di PPP. Sebab kalau ini dilakukan saya kira juga cukup bagus itu. Sehingga sampai sekarang ini saya belum bisa melihat siapa yang berkualitas. Karena belum ada F&PT.

Sejauh mana pentingnya Fit and Proper Test bagi calon Ketua Umum?

Walaupun tidak persis sama seperti yang kita saksikan yang terjadi di DPR, namun saya kira itu sangat perlu. Bentuknya seperti apa, sama saja dengan membuat kriteri-kriteria tadi. Integritas, intlektualitas, kapabilitas dan aksebilitas dll.

Dalam tata tertib pemilihan, apa ada ketentuan menyebut kriteria ?

Belum ada. Kriteria personal seperti diatas tidak ada dalam tata tertib. Tata tertib itu hanya mekanisme saja.

Penyampaian Visi-Misi juga perlu disampaikan oleh para calon Ketua Umum ?

Ya tapi itu visi-misi organisasi, bukan visi-misi sang calon pemimpin atau Ketua Umum.

Kenapa dalam perebutan Ketua Umum PPP hanya ada di dua kubu saja yakni Hamzah Haz dan Bachtiar, padahal kader-kader PPP sangat banyak, pendapat anda?

Semestinya ada kader lain yang muncul selain kedua tokoh tersebut untuk meramaikan demokrasi di PPP, dan saya akan pilih yang terbaik. Kalau saya maju saya perlu menghitung diri sajalah. Apa saya layak?      (Laporan: M. Harun).

 

ida.jpg
Ketua Umum PPKB, Hj. Ida Fauziyah

 

Untuk Menjawab Isu-Isu Perempuan  PPKB Siap Kuota 30%

SDM Siap Tapi Terbentur Masalah Dana

Jakarta, Otonominews,-Yang istimewa  dari pemilu 2004 ini  bahwa perempuan memiliki peluang  kuota sebesar 30 persen seperti yang ada pada pasal 65 ayat 1 undang-undang pemilu. Namun, peluang mencapai posisi setara dengan laki-laki ini bagi PPKB diharapkan  bisa berperan untuk menjawab isu-isu keperempuanan.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB), Hj. Ida Fauziyah kepada pers usai pembukaan Lokakarya Nasional tentang  Penguatan Peran Perempuan PKB Dalam Pemenangan Pemilu 2004, berlangsung di pada 6-7 Mei 2003 di Jakarta.

Menurut Ida Fauziyah, kalau dihitung-hitung kebutuhan kuota perempuan di legislatif dari jumlah anggota parlemen se-Indonesia kira-kira sebagai berikut; kalau misalkan anggota DPR berjumlah 550 maka PPKB perlu mempersiapkan  165 kader perempuan,  bila di DPRD I  berjumlah 1500 orang, maka PPKB perlu mempersiapkan 450 perempuan, dan jika di DPRD II/ Kota berjumlah 12 ribu orang maka PPKB perlu mempersiapkan 3600 perempuan.

"Selebihnya,  perempuan tidak hanya berjuang bagaimana menjadi caleg tapi benar-benar jadi anggota legislatif pada pemilu (2004) mendang,"papar anggota DPR dari fraksi kebangkitan bangsa tersebut memberi  semangat. 

Namun demikian, tambah Ida, bila dipetakan(Maping), dimana kekuatan dan kelemahan perempuan kader ppkb tersebut?  Menurut Ida  meski kesiapan SDM mereka sudah ada, tapi rata-rata ada keluhan sekaligus menjadi kendala yaitu dana. Padahal untuk lolos rekruitmen politik menjadi anggota legislatif itu  haruslah mengikuti persyaratan,  salah satunya sumber dana untuk kampanye ditanggung oleh calon itu sendiri. "Ini kan persoalan yang perlu dicarikan solusinya,"tuturnya.   

"Bagi mereka yang selama ini sudah mencari nafkah sendiri  tidak masalah tapi bagi mereka yang  kebetulan bukan pencari nafkah utama dan kepingin jadi anggota legislatif  maka kita carikan  jalan keluarnya, apa kita minta kepada partai supaya ada kelonggaran bagi permpuan yang kebetulan tidak punya cukup dana, kita coba rumuskan dalam forum lokakarya ini,"tambahnya lagi.

Yang jelas masalah dana merupakan kendala bagi perempuan. Kalau masalah kekurangan kapasitas SDM itu bisa kita tutupi dengan pelatihan-pelatihan,tegas Ida sambil mengakui bahwa perempuan ppkb diharapkan bisa mengisi 30 persen kuota tadi karena struktur ppkb sama dengan pkb yang ada dari mulai pusat hingga ke kabupaten.

Sementara itu isu-sisu yang mengemuka saat ini, sambung Ida  sebenarnya sangat banyak tapi karena tidak ada yang mengangkat di parlemen, misalnya RUU perlindungan anak maka prosesnya lama sekali di legislatif sampai goal menjadi UU, begitu juga isu tentang bagaimana perlindungan terhadap TKW kita di luar negeri, bagaimana masih tingginya angka ibu yang melahirkan dan juga kematian bayi serta bayi lahir yang kekurangan gizi.

"Isu-isunya sebenarnya sangat banyak, kemudian siapa yang mengangkat isyu itu,  saya kira yang paling tepat mengangkat isu itu adalah perempuan sendiri,"tegas Ida dengan harapan agar duduknya perempuan di legislatif  bukanlah sebagai tujuan, tapi kepentingan perempuan mengangkat isu-isu tentang perempuan  untuk dapat  diselesaikan oleh perempuan itu sendiri.

Acara Lokakarya Nasional tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Syuro PKB, KH Irfan Zidny dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP PKB, Dr. Alwi Shihab. Sedangkan peserta hadir dari seluruh propinsi se-Indonesia mulai dari NAD sampai Papua.(Laporan: MHR)

 

faisal.jpg
Ketua Pelaksana Muktamar V PPP, H. Faisal Baasir, SH

 
 

Muktamar V PPP Bahas Berbagai Hal  Mendasar

PPP Lebih Dekat Dengan Partai Islam Dan Basis Muslim

 

Jakarta, otonominews,-  Menjelang muktamar ke-5 PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang akan berlangsung pada 20-24 Mei 2003 di Hotel Sahid Jakarta, suasana kantor di  Jalan Diponegoro tampak  sibuk, kegiatannya lebih padat dari hari biasanya. Mungkin karena siap-siap dengan agenda muktamar yang menjanjikan perubahan fundamental dalam tubuh partainya. Paling tidak, menghadapi tahun 2004, PPP selain akan memilih pemimpin partai  juga akan membahas berbagai hal  yang mendasar.

 

Demikian dikatakan Ketua Pelaksana (OC), H. Faisal Baasir, SH saat jumpa pers di Markas PPP di Jakarta (24/4) kemarin. Menurutnya, persoalan lima tahun ke depan PPP secara intensif  akan membahas dan membenahi berbagai persoalan disegala bidang yaitu;  ekonomi, demokrasi, hukum dan kesejahteraan. "Pokoknya muktamar kali ini selain akan memilih pemimpin partai yang pas menghadapi 2004, juga dengan serius meletakkan dasar perubahan yang benar di segala bidang,"ungkap tokoh politisi kawakan PPP ini mantap.

 

Ia juga menambahkan bahwa peserta muktamar mencapai 1000-an lebih dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 24 orang pengurus pusat (DPP), 30 arang Majelis Pertimbangan Pusat, 38 Majelis Pakar, 83 orang dari departemen/lembaga. Sementara itu, tambah Faisal  untuk 30  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-indonesia  sebanyak 90 orang  masing-masing ketua, sekretaris dan salah satu pengurus DPW yang dipilih. Begitu juga untuk 400 DPC yang masing-masing 2 orang (Ketua dan Sekretaris), yang berarti sebanyak 800 orang.

 

Jumlah peninjau dari daerah diperkirakan 490 orang, sedangkan peninjau dari pusat sebanyak 515 orang, termasuk didalamnya dari wanitra persatuan, ulama kabah, angkatan muda kabah (AMK), gerakan pemuda kabah (GPK)   dan generasi muda pembangunan Indonesia (GMPI). Menurut Faisal Baasir, undangan dari    luar partai diperkirakan mencapai 120 orang.

 

"Dalam pembahasan azas partai,  PPP tetap menyatakan dirinya sebagai partai berasaskan islam, karena bagi kami berpartai adalah ibadah dengan mendahulukan akhlakul karimah, misinya amar makruf nahi mungkar di dalam wilayah negara kesatuan RI yang agamis serta negara kebangsaan,"tegas Faisal menaggapi pertanyaan pers seputar azas partai dalam muktamar nanti.

 

Senada dengan Faisal, ketua SC (panitia pengarah) muktamar, Zarkasih Nur juga mengatakan bahwa pemahaman tentang azas PPP tetap sebagai  penguatan terhadap prinsip rahmatan lil alamin yang memperkokoh wawasan kebangsaan. "Kedepan PPP akan menjadi partai yang bersifat agamis dan berwawasan kebangsaan,"tutur mantan menteri koperasi era Presiden Gus Dur tersebut.

 

Ditanya mengenai pemilu 2004 dan RUU pemilihan Presiden, Faisal dengan tenang mengatakan bahwa PPP siap sedia berkoalisi dengan partai manapun, utamanya dengan partai islam. PPP  bersedia berkoalisi dengan siapa saja, tapi dengan partai partai islam kami lebih dekat dan juga mungkin  dengan partai lain. "Kalau umpama partai golkar dan PDIP itu memenuhi syarat mencapai sesuai RUU pemilihan Presiden, tentu kami  berkoalisi dengan diluar kedua partai itu,"jelas Faisal tentang koalisi dengan partai lain.

                 

 

20 persen memang sempat jadi kontroversi dalam pembahasa RUU pemilihan Presiden. Tapi angka tersebut masih belum final, masih ada waktu untuk dibahas dan dirubah karena pembahasan RUU itu masih berlangsung di DPR.  Sebab bila batasan 20 persen per olehan suara pemilu baru bisa mencalonkan Presiden, otomatis menguntungkan partai-partai besar. Kita tunggu RUU pemilihan Presiden dan kita tunggu  pula apa kepurtusan PPP di muktamar V nanti.    (M. Harun)

Jenderal (Purn.) Wiranto Bersama Staff Kokam
wiranto.jpg
PP Pemuda Muhammadiyah

 
Wiranto Hadiri Semiloka KOKAM
Wiranto Hadiri Semiloka KOKAM (Komando Keamanan Angkatan Muda) PP Pemuda Muhammadiyah Di Puncak-Bogor pada 17-20 April 2003
 

 
 
 
 
 
 
 
K.H. Zainuddin MZ: 

Komite Penyelamat  Jangan   Goyang  Kami

Jakarta, Otonominews,-Perseteruan antara Ir. Saleh Khalid versus KH Zainuddin MZ ternyata kian memanas. Pasalnya,  perbedaan kedua pendiri PPPR tersebut kenyataannnya  benar-benar membuat keduanya berpisah alias talak tiga. Meruncingnya perbedaan memang berbuah perpecahan di tubuh PPPR, Ir. Saleh Khalid mendeklarasikan Komite Penyelamat PPPR.  Sedangkan  KH Zainuddin MZ bakal mendeklarasikan partai barunya dengan nama Partai Bintang Reformasi.

Meski nama dan lambang partai Zainuddin  akan diputuskan lewat MLB (Muktamar Luar Biasa) yang berlangsung pada 7-9 April 2003.  Moment MLB ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh Zainuddin  sebagai  ajang  merubah nama dan lambang partainya, dan sekaligus konsolidasi Pemilu 2004, termasuk  pemilihan Presiden. Ini dikatakan Zainuddin pada pers saat acara  pembukaan di Aula Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Zainuddin mengatakan,  bagi pihak yang menamakan dirinya Komite Penyelamat PPPR jangan menggoyang dan mempengaruhi kami. "Saya menghargai orang yang  ingin punya partai baru,  tapi tolong hargai kami.  Janganlah mengaduk-ngaduk infrastruktur partai yang telah lama kami bentuk,"tegas Ketua Umum PPPR dalam sambutannya didepan tak kurang dari 300-an peserta.

Pasalnya, tambah Zainuddin,  bahwa manusia yang namanya KH Zainuddin MZ  tidak punya kaitan moral maupun struktural dengan apa yang namanya komite penyelamat PPPR dengan segala produknya.

Sementara itu, Ir. Shaleh Khalid menyatakan kepada pers beberapa waktu lalu, bahwa dirinya hengkang alias good bye dari partai pimpinan Zainuddin MZ  dan membentuk Komite Penyelamat PPPR, lebih dikarenakan  Zainuddin menyimpang dari khittah reformasi  terutama dalam menyikapi  UU. No. 31/2002 tentang Partai Politik.

Bahkan, dari kedua tokoh potensial tersebut  bisa dikatakan  muncul partai baru yang sama sekali berbeda jauh dengan PPP, tempat mereka sebelumnya sama-sama dibesarkan. Lebih jauh dari kedua sosok ini  tidak menutup kemungkinan  akan terjadi kompetisi memperebutkan konstituen antara ketiga kekuatan yang semuanya pernah ada di PPP hasil fusi parpol islam di tahun 70-an.

Kita bisa lihat latar belakang dari  kedua tokoh tersebut.  Zainuddin dibesarkan di PPP, ia Muballigh kondang dengan sebutan sejuta ummat,  walau  di era orde baru sempat nyeberang di Golkar sebentar, lalu  bergabung lagi di PPP pimpinan Hamzah Haz. Sementara itu, Ir. Shaleh Khalid juga dibesarkan di PPP yang waktu itu dipimpin Ismail Hassan Metarium. Dan kebetulan keduanya  mantan Ketua Umum PB HMI.  (Laporan: Wartawan Otonominews).             

 
Saleh Khalid Tetap Pertahankan Nama PPP Reformasi

Jakarta, Otonominews,- Rapimnas  PPPR yang berlangsung pada 28-30 Maret 2003 di PHI Cempaka Putih Jakarta menghasilkan keputusan bahwa  visi , misi dan citra partai PPP Reformasi  seperti semula partai tersebut didirikan. "Kami tetap mempertahankan khitah perjuangan PPPR dengan membentuk komite penyelamat PPPR,"kata Ir. Saleh Khalid  saat jumpa pers penutupan rapimnas di hotel Cempaka Jakarta (30/3).

Menurutnya, pembentukan KPP3R lebih dikarenakan Zainuddin selaku ketua umum tidak sesuai lagi dengan khittah PPPR sehingga tetap kami memakai nama dan symbol PPPR. "KPP3R mengambil langkah  untuk memfasilitasi dan  mengakomodasi aspirasi  kader PPPR untuk mengikuti pemilu 2004 secara kreatif, partisipatif dan bermartabat sesuai visi, misi dan citra perjuangan  PPPR, "sambung mantan ketua umu PB HMI ini seraya menyebut bahwa tak kurang dari  25 DPW telah siap membentuk partai politik dan ikut pemilu 2004 yang disesuaikan dengan UU no. 31 th. 2003 tentang papol dan UU no. 12. th. 2003 tentang pemilu.

Saleh Kalid tetap mempertahankan nama PPPR untuk maju di pemilu 2004. Ia sendiri menjabat sebagai Presiden partai, sementara Yusuf Hamka, pengusaha muslim Tionghoa sebagai Ketua Umum, dan Masgar Kartanegara menjadi Sekretaris Jenderal. Saleh Kalid optimis bahwa partainya akan bisa ikut pemilu dan meraih suara. Saya optimis PPPR dapat dukungan  masyarakat, karena saya juga mempersiapkan diri dengan badan pemenangan pemilu (Bapilu),ungkapnya saat ditanya pers.

Disaat verifikasi partai peserta pemilu, PPPR memang masih dalam proses. Apakah PPPR lolos atau tidak, kita lihat bagaimana perkembangannya nanti  menjelang final pengumuman dari KPU dan Depkeh Dan Ham. Laporan: wartawan Otonominews.

PND bisakah jadi
Lion
lion pada pemilu 2004?

Ketua Umum PND, Edwin  Henawan Sukowati:

Saya Akan Gugat Partai Yang Curang Pada Pemilu 1999

Jakarta, Otonominews,- Partai Nasional Demokrat (PND) masih menunggu lolos-tidaknya  hasil verifikasi oleh KPU. Kalau tidak, berarti tidak bisa ikut pemilu 2004. Atau paling tidak,  bergabung dengan partai lain dalam bentuk aliansi atau koalisi.  PND pada pemilu 1999 lalu belum punya suara yang signifikan sehingga kalau tetap menjadi partai sendiri terpaksa harus merubah nama dengan nama yang lain.

Kabar tidak lolosnya PND di KPU tercium saat acara Mukernas ke-2 di Jakarta pada 22-23 Maret 2003 kemarin. Meski demikian, PND tetap punya harapan karena sampai saat ini telah memiliki 29 propinsi dan 280-an DPD tk. II. Demikian dikatakan Ketua Umum PND, Edwin Henawan Sukowati saat diwawancarai Otonominews.

Menurutnya, hingga Munas memutuskan bahwa PND menjadi partai peserta pemilu 2004 dan bergabung dengan partai lain, Konon ada dua alternatif nama sebagai ganti PND, yaitu: partai nasional democrat Indonesia atau partai aliansi nasional Indonesia.

Dalam konteks keberadaan partai berlambang kepala banteng  duduk dalam segita itu, tentu harus menyesuaikan dengan mekanisme verifikasi di KPU. "Karena itu yang kita minta soal verifikasi parpol bukan saja berdasarkan UU No. 31 tahun 2003 tetapi partai yang curang di pemilu 1999 tidak diperbolehkan ikut pemilu  2004,"ujarnya sembari menyebut  bahwa partai golkar dan PDIP punya indikasi terlibat skandal  bank Bali.

Maka dari itu verifikasi buat papol peserta pemilu dengan waktu yang singkat tersebut bisa diduga ada kaitannya dengan kecurangan yang dilakukan oleh parpol-parpol besar dan pemerintah untuk menjegal partai baru,tegas putera tokoh PDI era orde baru ini.

Verifikasi terhadap parpol baru membuat kelimpungan partai tertentu yang  memang belum siap dan belum mengakar sampai ke tingkat yang paling bawah, padahal waktu pemilu yang telah dijadwalkan pada 4 april 2004 tersebut merupakan waktu yang sangat singkat. Dalam hal ini, tergantung bagaimana  partai baru itu pandai-pandai menyiasati.

Bagi Edwin, soal kecurangan pemilu 1999 terus akan dibuka bahkan kami akan menggugat ke Mahkamah internasional. "Saya telah merekomendasikan gugatan  terhadap Mahkamah internasional tentang kecurangan yang dilakukan oleh partai golkar,"tegasnya dengan mengingatkan, tak menutup kemungkinan PDIP juga termasuk yang saya gugat.

Ia juga menambahkan, walaupun PDIP sekalipun kalau memang terbukti menerima uang dari konglomerat saat pemilu 1999, iapun tak boleh ikut pemilu 2004. Gugatan atas kecurangan partai besar itulah yang akan dijadikan referensi bagi kita semua, pemerintah  dan KPU.
 
"Hal ini supaya dalam proses verifikasi tak hanya berdasarkan persyaratan kepengurusan saja,  tapi yang terpenting adalah persyaratan kejujuran,"tandasnya. (lap. Hr).    

Dua Perempuan
Young girls dressed up for Easter
masih muda

KPPI Ingin Buktikan Kemampuan  Kuota 30% Di  Jabatan Politik

Jakarta,Otonominews,- Meski baru berusia dua tahun sejak didirikan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonrsia) sudah melantik kembali kepengurusan baru periode 2003-2005. Acara yang dilaksanakan di Wisma Antara Jakarta (28/2) tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Sri Rijeki, Menko Kesra dan Menteri Koperasi dan UKM.

Pelantikan di bacakan oleh  Miranthi Abidin selaku Ketua Pendiri KPPI.  Kepengurusan yang dilantik tersebut di Ketuai oleh Hj. Machfudhoh Aly Ubaid dari PPP  dan Sekertaris Jenderal, Dra. Hj. Oelfah A.S. Harmanto yang berasal dari partai Golkar. 

KPPI memposisikan diri sebagai  sebuah wadah bagi perempuan partisan yang duduk di partai politik yang sifatnya  lintas partai, yaitu   baik partai besar maupun kecil. Di dalam KPPI ada partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB dan lainnya.

Sehingga bisa dikatakan  KPPI adalah sebuah paguyuban  yang misi-visinya sudah jelas untuk menuntut keterwakilan perempuan di jabatan politik. Dalam skup yang lebih luas KPPI bertujuan  agar perempuan memiliki kesetaraan kemampuan dengan para pria terutama di bidang politik.

Persiapan KPPI sebenarnya telah dimulai sejak dua tahun yang lalu, dan dalam waktu menjelang pemilu 2004  ini supaya target perempuan 30% di legislative sesuai UU pemilu yang baru disahkan bisa terpenuhi. Demikian dikatakan Ketua Umum  KPPI, Hj. Machfudhoh Aly Ubaid kepada otonominews saat diwawancarai menjelang acara pelantikan.

Menurutnya,  harapan akan peranan perempuan di lembaga legislative, termasuk di eksekutif dan yudikatif  bisa datang dari partai politik, LSM dsb. Selama ini perempuan yang berasal dari partai, tambah Machfudhoh, berasal dari organisasi perempuan partai-partai politik tersebut, misalnya; Wanita Persatuan dari PPP,  Himpunan Wanita Karya dari partai Golkar begitu juga yang berasal dari Wanita Amanat Naional dari PAN.

"Dengan wadah KPPI ini kami mencoba membina  perempuan yang tergabung dalam partai politik atau LSM  untuk ditingkatkan kualitasnya,"tegas Machfudhoh dengan menjadikan program awal KPPI diprioritaskan di daerah propinsi lebih dulu yang kemudian akan dilanjutkan ke daerah tingkat II.

"Saya juga berharap KPPI bisa merekrut beberapa wanita  yang dianggap mampu dan berkualitas, tentu hal ini kami serahkan kepada partainya masing-masing,"tandasnya  dengan alasan  bahwa partainyalah yang bisa mengatur mekanisme  dan punya daerah binaan. Dan nanti, kata Machfudhoh lagi, "Kami nyatakan inilah perempuan  yang mampu dan  tepat di calonkan  dari partainya."

"Jadi, mereka tidak mewakili KPPI  di legislative tapi mewakili  partainya masing-masing,"jelas pengurus PPP ini tegas. Menurutnya, sekitar ada 17 daerah  propinsi yang  rencananya  sudah siap mengikuti program KPPI, antaranya; Jatim, Jateng, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, Sumut, Sumsel, NTB dsb. Program yang akan dilakukan oleh KPPI ini berupa Traning Of Trainer (TOT).

Apa ini merupakan persiapan menjelang pemilu 2004?  Machfudhoh tidak mengelak, karena pelatihan tersebut merupakan pembekalan  supaya anggota KPPI lebih berbobot dan berkualitas. Ia mengatakan,  program TOT ini salah satu materinya Bagaimana  cara berkomunikasi yang baik, dan Bagaimana menumbuhkan dedikasi serta pengabdian bagi bangsa dan negara secara baik.    

Sermentara itu Sekretaris Jenderal KPPI, Dra. Hj. Oelfah A,s. Harmanto mengatakan,  bahwa dengan adanya TOT itu sekembalinya ke daerah masing-masing  peserta  nanatinya bisa melaksanakan TOT berjenjang  sehingga harapan kuota 30% bagi perempuan politik di legislative bisa benar-benar tercapai.  Targetnya memang untuk mempersiapkan  dan mendorong pencapaian kuota yang diharapkan oleh KPPI,paparnya. 

Namun ia menyatakan pelatihan ini bukan berarti kampanye.  Ketika ditanya  tentang  target pencapaian kuota yang  sesungguhnya  masih abstrak  termasuk bagaimana mekanismenya ?,   Mantan anggota DPR tahun 80-an dan fungsionaris partai golkar  berasal dari Sulawesi Selatan ini menyerahkan  hal tersebut kepada  masing-masing partai .

Tentu ini akan muncul pertanyaan, apakah semua partai akan memenuhi kuota itu? Kami harapkan semua partai bisa memenuhi kuota yang kita harapkan. Kenyataan secara defakto di lapanagan memang  partai partai yang memperoleh suara besar atau sigifikan saja yang akan terpenuhi,jelas Oelfa.

Mengantisipasi adanya vested intres yang berlebihan bagi masing-masing partai karena kepentingan,  Oelfa mengatakan,  itu tidak akan terjadi karena program apapun yang dilaksanakan adalah merupakan program kaukus secara bersama-sama, sebab  kalau sudah bergabung harus melepaskan baju partainya. "Yang terpikir di benak saya hanyalah bagaimana memajukan perempuan,"jelasnya.

"Bahkan pada kesempatan yang  sama  kami  pernah menyatakan  pilihlah partai yang memperjuangkan keterwakilan perempuan,"katanya dengan tegas tanpa harus berpihak pada partai yang ia ikuti.

Namun ketika diluar kaukus atau setelah kembali ke masing-masingh partainya, tambah Oelfa, yang perlu dilakukan adalah  bagaimana memperkokoh dan mempererat persudaraan di dalam internal partai masing-masing.  Apalagi kita memiliki SDM perempuan yang sama dengan laki-laki yaitu SDM yang juga bagus. "Tapi  karena kami tak pernah diberi  kesempatan. Maka,  kalau kami diberi kesempatan kami akan mampu melakukan,"tuturnya kepada pers yang mewawancarainya.

"Dengan program TOT inilah maka  kami akan menyeleksi kader-kader terbaik(KPPI) kami sampai ke propinsi-propinsi di seluruh Indonesia,"katanya . Selain itu juga aspirasi dari bawah dalam KPPI akan  senantiasa menjadi program kami karena KPPI bukan organisasi  garis komando tapi garis aspiratif  sehingga permasalahan perempuan yang datang dari bawah akan menjadi pembahasan  secara bersama-sama.

"Hanya saja KPPI tidak mengeluarkan rekomendasi bagi para anggota untuk dududk di legislative. Hal itu  sekali lagi kami kembalikan kepada partainya masing-masing,"tegasnya mengakhiri  perbincangan.( Laporan: Zohiri-Hrun). 

       

Orange mushroom

 

Akbar  Tidak  Bijaksana  Menangani  Percepatan Musdalub Golkar Kaltim

 

Jakarta, Otonominews,- Masalah keinginan DPP partai golkar yang didukung oleh sebagian DPD tk II untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa  (Musdalub) partai golkar Kalimantan Timur hampir mengalami jalan buntu. Pasalnya,  para pengurus dan tokoh golkar di daerah itu menentang percepatan Musdalub dengan alasan,  rencana itu melanggar konstitusi, bernuansa politis,  dan hanya sarat kepentingan  untuk suksesi pemilihan gubernur Kalimantan Timur yang akan digelar Maret 2003 mendatang.

 

Inilah pernyataan DPD partai golkar Kaltim, yang disampaikan H. Anwar  Basran  dalam kapasitasnya sebagai tokoh dan pendamping tim penolakan rencana Musdalub. Sementara Musdalub sendiri didukung oleh Ketua umum DPP partai Golkar, Akbar Tanjung. Pernyatan penolakan rencana Musdalub tersebut disampaikan kepada Otonominews  usai rapat bersama DPD-DPD partai golkar se-Kaltim di Jakarta, (25/2).

 

Rapat yang berlangsung malam hari itu diahadiri antaranya, Bupati Kutai Timur Awang Farouk, Ketua DPD partai golkar Kaltim, H. Nur Hardinsyah beserta fugsionaris partai golkar dan tokoh masyarakat Kaltim.  H. Anwar Basran yang menjadi juru bicara saat pertemuan itu bahkan menuding sikap Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum partai golkar  dalam menagani masalah musdalub dipercepat  adalah sikap yang tidak bijaksana.

 

Menurutnya, Akbar  dalam menyelesaikan pro-kontra Musdalub tersebut memposisikan diri  bukan sebagai seorang pengayom. "Bahkan pertemuan dengan DPD-DPD partai golkar se-Kaltim kali ini bisa saja mengarah kepada persoalan yang lebih luas yaitu meminta Munaslub DPP partai golkar untuk mengevaluasi sikap Akbar yang tidak arif dan memihak,"tegas Anwar Basran dengan sedikit mengancam.

 

Musdalub itu sendiri, kata Anwar,  jelas mengingkari peraturan dan aspirasi dari bawah, karena  sesuai dengan  peraturan yang dibuat oleh DPP sendiri  yaitu No. 5 dan 6 tahun 2001, bahwa  Musdalub dipercepat bisa dilaksanakan manakala  terjadi hal-hal yang dianggap prinsipil dalam tubuh DPD tingkat I  baik menyangkut kinerja maupun tidak berfungsinya kepengurusan.

 

Sementara itu, fungsi dan kinerja organisasi partai golkar masih berjalan dengan baik. "Jadi tak ada alasan bagi DPP memaksakan Musdalub,"tandas mantan wakil Ketua golkar Kaltim yang kini  mengaku sebagai tim pendamping menolak Musdalub tersebut. 

 

Sehingga, tambah Anwar, keinginan menggelar Musdalub tersebut ditengarai bukan dalam konteks organisatoris tapi justru penggalangan dukungan untuk suksesi kepemimpinan gubernur Kalimantan Timur. Menurut Anwar, DPD I minta DPP dan sebagian DPD-DPD tk II yang bernafsu ingin menggelar Musdalub untuk kembali pada  aturan yang benar. Ia juga mengingatkan  agar DPP jangan  menggelar Musdalub.

 

"Apa boleh buat kalau mereka terpaksa menggelar Musdalub, maka kami akan menempuh jalur hokum,"tandasnya lagi seraya menyebut  juklak (petunjuk pelaksanaan) dari DPP  yang mengatakan  paling sedikit 2/3 suara dari jumlah DPD-DPD  sebagai syarat  terpenuhinya menggelar  Musdalub.

 

Ketidak- bijak-sanaan sikap Akbar sebagai Ketua Umum DPP partai inilah yang memicu pertentangan antara yang mendukung dan menolak Musdalub DPD partai golkar Kaltim. Menurut Anwar saat dikonfirmasi, 7  pengurus DPD tk. II  berpihak ke DPP sedangkan 6 pengurus DPD  tk.II berpihak pada Tim penolakan.

 

Meski demikian, Musdalub tetap melanggar konstitusi, karena itu, sambung Anwar, sebelum ada keputusan final, akan dibicarakan lebih dulu  dengan pihak DPP. "Tapi kalau pihak DPP masih tetap dengan pendiriannya menggelar Musdalub, kami tetap menolaknya,"tegasnya lagi mengakhiri pembicaraan. (Lap. Harun).

 

 

Semoga rakyat Membeli Dan-
Growing
Mampu Menyerap Aspirasinya

 
Front Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) Diluncurkan pada 31 Januari 2003 Di Hotel Indonesia
 
Hadir sebagai deklator antaranya
Rachmawati Sukarno Puteri (Partai pelopor), Fuad Bawazier(KAHMI), KH. Abdurrahman Wahid(Dewan Syuro PKB), Hikayat Atikawa(Tokoh Buruh),  Anis Matta(Sekjen PK), Emha Ainun Najib(Budayawan),  Habib Husein Al Habsyi(Ketua IMI). Sementara itu untuk  Bunyi Deklarasi yang terdiri dari 11 item (menyusul).
 

Ketua Umum PKPB
hartono.jpg
R. Hartono

 

Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) R. Hartono:

Sistem Orba Yang Baik Kita Ambil, Yang Tidak Baik Bagaimana ?

 

R. Hartono mantan KSAD semasa orde baru berkuasa pimpinan Suharto, kini membikin partai, PKPB. Ia menilai banyaknya partai politik saat ini menambah terpuruknya kondisi. Nampaknya bangsa ini bukan makin baik malah tambah terpuruk. Makanya, kami bersepakat dengan rakyat yang menyadari perelunya disatukan dalam suatu partai untuk mengembalikan minimal pada kondisi dimana kita pernah  menyebut bangsa yang makmur dan sejahtera,ungkap mantan menteri dalam negeri dan Penerangan di era Habibi tersebut.

 

Berikut ini  hasil kutipan wawancaranya di tengah deklarasi PKPB (3/11) kemarin:

 

Ada sebagian yang mengatakan  bahwa sebagian besar anggota PKPB berasal  dari golkar, apakah ada kekecewaan terhadap golkar ?

 

Saya kira kalau bicara kecewa, mungkin saja tapi yang paling mungkin adalah mereka punya harapan pada partai kami ini (PKPB) untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.

 

Bagaimana anda bisa melepaskan diri dari sistem orde baru, komentar anda ?

 

Saya justru bertanya, apakah orde baru itu tidak baik. Kalau ada yang tidak baik apakah orba tidak mensejahterakan rakyat Indonesia? Misalnya,  yang membikin harga beras jadi Rp.1000 perkilogram, atau yang membuat keamanan  dan rasa aman rakyat,  juga adanya swasembada, serta tak pernah ada orang dibakar sembarangan  yang itu belum tentu bersalah. Ini suatu contoh.

 

Bahwa ada orde-orde-an  itu  oke, tapi  kita ambil yang baik  dari orde lama maupun orde baru. Mungkin juga orde refomasi. Marilah kita jangan alergi dengan istilah, tapi mari kita bicara tentang apa yang telah dicapai oleh orde-orde itu. Kita tahu tentang ORLA,  bagaimana kebanggaan sebagai bangsa Indonesia terhadap Bung Karno, juga kepada ORBA pimpinan Pak Harto yang bisa mensejahterakan dan membikin rasa aman rakyat, kesatuan dan persatuan diwujudkan , serta NKRI betul-betul tidak tercabik-cabik.

 

Apa target PKPB untuk tahun 2004 ?

 

PKPB ingin mewarnai bangsa ini.

 

Komentar anda tentang masalah terorisme yang kini hangat di Indonesia ?

 

Setahun yang lalu tepatnya sebulan pasca kejadian WTC(11 September 2001),  saya pernah mengatakan bahwa terorisme ada di Indonesia, dan siapa yang mengatakan tidak ada terorisme di Indonesia sama dengan melindungi terorisme itu sendiri. Sekarang, yang mengatakan dulu tidak ada terorisme justru beramai-ramai mengatakan ada-ada. Ini kan kekanak-kanakan.

 

Mari kita berpikir yang jernih. Banyak sekali peristiwa peristiwa  di republik ini yang bisa dikategorikan prilaku teroris. Berarti terorisme itu ada. Sekarang kita lalu bicara teroris  untuk menghentikan,  kita harus menemukan siapa teroris itu.

 

Dalam hal ini kenapa kita tidak pakai sistem yang pernah diwujudkan di masa orde baru. Kenyataannya,  memang di era orba tidak tertjadi seperti sekarang, kita bisa menemukan segera siapa yang akan membuat kekacauan  di republik ini. Kita sebenarnya tak usah malu-malu mengambil suatu sistem keamanan seperti pada jaman Pak Domo dulu, ada Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan),  kenapa sistem ini tidak kita angkat lagi  sekarang?.

 

Begitu juga tentang teritorial, disana ada tentang pembinaan kewilayahan, maukah sistem ini kita gunakan yang sudah tampak hasilnya di era orba? Kita  jangan alergi,  sebab ada orang anti orba, lalu kami tanya sama mereka apa yang telah mereka perbuat pada bangsa ini yang lebih baik dari masa orba ?    

 

Jangan hanya ngomong, semua bisa ngomong beo-pun bisa ngomong. Karena itu jangan melecehkan orang lain, tapi dia sendiri tidak pernah berbuat yang sebaik itu, tapi malah sebaliknya. Dan bicara tentang terorisme rakyat harus dilibatkan. (HI).

 

 

  

 

Kapal Boat
Boat 1
Cepat di tengah Laut

 

Ketua DPW  PKPB DKI Aceng Mulyadi:

PKPB Peduli Melihat Bangsa Yang Carut Marut

 

Jakarta, Otonominews,-Ketika sekitar 100 orang warga Betawi menyatakan dukungannya pada partai  KPB  saat deklarasi, Ketua DPW PKPB DKI  Aceng Mulyadi sangat bergembira dan menyatakan keyakinannya bahwa PKPB di DKI akan menjadi partai besar. Ia bergabung di partai pimpinan R. Hartono tersebut bukan tanpa alasan. "Kami secara tegas merasa terpanggil dan menunjukkan wujud kepedulian melihat kondisi bangsa saat ini yang carut-marut,  baik masalah ideology, politik, social-ekonomi dsb,"tuturnya kepada otonominews  usai acara deklarasi PKPB di Jakarta (3/11) kemarin.

 

Menurutnya, jika kita  ingin mengajak seluruh komponen bangsa, mari kita tunjukkan kepedulian bagi keberlangsungan hari depan bangsa ini. Meski ia mengaku dulu pernah dibesarkan di Golkar (partainya orde baru). Namun, kata Aceng tidak otomatis menjadi atau masuk partai golkar yang sekarang, karena sebagai warga negara saya punya hak menentukan pilihan politik  sendiri. "Dari partai-partai yang ada, sampai terakhir partai karya peduli bangsa, maka PKPB inilah yang kami anggap paling cocok bagi saya,"jelas putera Betawi dengan mantap.

 

Apa sebenarnya kelebihan yang ada di dalam PKPB ini ? Aceng Mulyadi dengan nada merendah mengatakan, pertama, landasan ideologinya Pancasila, kedua, partai ini komitmen untuk menjaga tetap utuhnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), ketiga, partai ini mengemban amanat penderitaan rakyat. "Meski partai ini ada kata-kata karya di dalamnya, ini hanyalah kebetulan  dan juga tidak menyangkal eksponen golkar juga ada yang bergabung di PKPB,"tegas Aceng  setelah didesak otonominews atas kehadiran Probosutedjo yang nota bene pengusaha orde baru, sekaligus orang cendana tersebut .

 

Ia mengakui bahwa dengan munculanya PKPB yang dipimpin oleh R. Hartono (putera Madura), akan ada angin segar bagi terus tumbuh dan berkembangnya silaturrahim antara bernagai etnis di DKI Jakarta. "Saya berkeyakinan ke depan silaturrahim kebangsaan ini akan cepat terealisasi sebab Jakarta di dalam sejarah perjuangannya selalu menjadi barometer daerah lain di tanah air,"ungkap Aceng penuh optimis bahwa PKPB di DKI bisa menentukan dalam pemilu 2004 yang akan datang. (MH).       

              

K.H. Asril Alisyahbana Nasution
dpw.jpg
Bersma Pdt. Hebral Pasaribu (Tokoh Kristen)

Wawancara Dengan Ketua DPW Partai Karya Peduli Bangsa  Sumatera Utara, K.H. Asril Alisyahbana Nasution: 
 
Target Banyak Berbuat Daripada Bicara
 
Sebagai ketua PKPB Sumatera Utara apa yang anda ketahui tentang nasib bangsa saat ini ?
 
Begini. Kalau kita kembali ke sejarah, besarnya bangsa ini sebenarnya pertama, karena jasa Bung Karno (Presiden pertama) kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto (Presiden kedua). Kemudian datang reformasi yang harus kita perjuangkan pada tahun 1998. Dari diri pemimpin negara itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Saya melihat bahwa bangsa kita saat ini sedang sakit.
 
Mengapa bangsa ini sedang sakit, komentar anda ?
 
Ya.. saya sangat sedih sekali karena sedikit sekali  partai /orang yang bicara tentang nasib rakyat dan bangsa yang kini diambang perpecahan. Saya tidak mau bangsa ini menjadi terpecah belah.
 
Karena faktor ideal yang ada di partai karya peduli bangsa (PKPB) ?
 
Saya yakin dan percaya PKPB bisa menampung berbagai komponen bangsa sebab semua pejabat berkumpul didalamnya.
 
Apa kontribusi apa yang diharapkan dari PKPB ?
 
Menurut saya yang pertama, membawa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tejamin. Yang kedua, Kerukunan antar ummat beragama. Sebab, bohong kita akan bisa hidup damai tanpa ada kerukunan tersebut. Ketiga, Masalah Ekonomi. Apapun ceritanya kalau ekonomi kita ini rusak tak akan bisa kemana-kemana kita.
 
Komentar anda tentang banyaknya personil atau pengurus PKPB ini berasal yang berasal dari Golkar atau pejabat orde baru ?
 
Kita tidak masalah, karena yang dulu itu urusan masing-masing individu, dan yang sekarang ya... sekarang.
 
Apa sebenarnya arti "Karya" yang ada di partai ini, apa ada hubungannya dengan golongan karya ?
 
Tidak ada hubungannya dengan golongan karya atau partai golkar, tapi arti "Karya" itu sendiri dalam bahasa arab sama dengan "Jami'ay 
tul Amaliyah".
 
Apa pendapat anda tentang reformasi yang digembar-gemborkan sekarang ini ?
 
Saya melihat reformasi saat ini baik ditingkat nasional maupun daerah sudah tidak jelas lagi, bahkan cenderung kebablasan.
 
Apa sebenarnya Aspirasi PKPB dari Sumatera Utara di Rapimnas ini ?
 
Kita dari Sumatera Utara sudah menerima dari semua agama (lintas agama) masuk di PKPB, semua suku atau etnis, di Medan ada dari Raja Batak, Raja Melayu, Raja Aceh dan Raja Minang. Jadi semua etnis kami akomodir di dalam PKPB.
 
Apa target DPW Sumatera Utara untuk Pemilu 2004 ?
 
Pokoknya, di Sumatera Utara targetnya akan lebih banyak berbuat daripada bicara.Kami yakin, karena kami punya akar kebawah.
 
Basis dukungan PKPB di Sumatera Utara Yang paling banyak dari mana ?
 
Disana ada Mathaliul Anwar, NU, serta gabungan dari lintas agama dan etnis tadi. Jadi yang penting dan dikedepankan disini adalah kebersamaan.
 
Selain sebagai Ketua DPW PKPB Sumut, Asril juga menjadi Ketua Wilayah Matholiul Anwar Sumatera Utara dan sekaligus Koordinator Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Polda Sumatera Utara    (H).
     
 
 

Taman Bunga
Fall Colors
Dari Sumatera Barat

Ketua DPW Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumatera Barat Drs. Amran Zai
 
PKPB  Diaharapkan Bisa Menyentuh Masyarakat Bawah 
 
Jakarta, Otonominews,- Dalam suasana kemelut politik seperti sekarang ini kita membutuhkan  cara yang lebih transparan, dengan prinsip-prinsip kebersamaan serta keterbukaan. Juga harus bertolak dari ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk yang menyangkut UUD yang telah diamandemen. "Kalau kita bertolak dar sini secara konsekuen, saya kira kemelut  yang kita hadapi  segera akan berakhir dan bisa terobati,"ungkap Ketua DPW PKPB Sumbar kepada Otonominews usai acara deklarasi PKPB di Jakarta (3/11).
 
Menurutnya, kita sudah penuh dengan janji-janji  parpol saat pemilu 1999 tapi ternyata banyak tidak ketemu. "Meski begitu saya tetap mengakui hasil dari reformasi tahun 1998,  khususnya dengan adanya kebebasan berpendapat dan berbicara, kita sekarang bebas mau ngomong apa saja namun sebatas itu saja barangkali,"tuturnya  karena di bidang laianpun keadaannya tidak lebih baik.
 
Di bidang ekonomi, kata Amran, justru saat ini banayak mengalami kemunduran bahkan ditengarai haraga-harga bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari harganya melambung tinggi, termasuk juga minyak(BBM) dan beras. "Karenanya, kami mengharapkan dengan adanya deklarasi ini khususnya masyarakat Sumatera Barat bisa mengenal apa kebutuhan konkret yang sesuai dengan platform serta visi-misi partai  sehingga mudah dicerna dan dilakukan secara nyata,"jelas Amran  yang menganggap bahwa platform PKPB mudah dilaksanakan dan tak terlalu tinggi terutama buat kalangan bawah.  
 
Tentang figur, Hartono sebagai Ketua Umum, ia mengatakan sangat cocok untuk kepentingan saat ini, karena Hartono dinilai sangat mampu membaca tanda-tanda jaman serta low profile, bahasanya tidak terlalu tinggi, mudah diserap oleh masyarakat serta orangnya religius dalam memeganag prinsip-prinsip agama.
 
Tentang target perolehan suara pada pemilu 2004 di Sumatera Barat, Amran mengatakan  diaharapkan mengantongi sekitar 40%. Alasannya, karena saat pemilu pada tahun 77/80-an di Sumatera Barat suara Golkar  75%. "Sekarang Golkar tinggal 20%,"kata Amran seraya optimis PKPB di Sumbar bisa berperan.
 
Di  Sumatera Barat hingga saat ini telah terbentuk 10 daerah tingkat dua dari 16 daerah tingkat dua, yaitu: 5 kota dan 5 kabupaten, jadi tinggal 6 daerah tingkat dua yang belum terbentuk. (H).    
 
 
 

RO.Tambunan :

Ada Konspirasi Politik 6 Partai Besar

 

Jakarta, Otonominews,-Ketua partai Pilar (Pilihan Rakyat) RO Tambunan, mengingatkan ada konspirasi besar yang dilakukan  6 partai besar pemenang pemilu (PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, PAN, PBB). Mereka berusaha menutup diri terhadap partai-partai lain dengan mengeluarkan berbagai aturan seperti  PP No. 51 tahun 2001  yang mengatur tentang  dana pemilu,  yang menetapkan bahwa untuk satu suara dibayar Rp 1000/tahun. RO menambahkan untuk tingkat Propinsi  dan Kabupaten/Kota  partai-partai itu mendapatkan dana juga. Kita bisa bayangkan berapa ratus Milyar yang akan didapat PDIP Pertahun  kalau kita kalikan, jumlah suara mereka yang 35 juta dikalikan seribu  rupiah pertahunnya. Sementara itu tambah RO, mereka sama sekali tidak memperhatikan UU No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap partai politik  peserta  pemilu  mendapatkan  dana yang sama dari pemerintah.

            

Sampai sekarang kita tidak pernah menanda tangani hasil pemilu 1999, karena kita menganggap ada kecurangan yang dilakukan partai- partai besar, yang  mengesahkan hasil pemilu tahun 1999  adalah Presiden Habibie. Jadi hasil pemllu tahun 1999 itu secara hukum tidak sah, tambah RO, yang juga  mantan anggota DPR di era Soeharto.              Ketika ditanya tentang  adanya aturan yang menetapkan minimal 2% (threshold 2% ) suara untuk ikut pemilu 2004 RO,  mengingatkan  kan kepada pemerintah  untuk tidak memberlakukan  aturan 2 %  minimal  suara, oleh  karena  itu  kami  akan  terus  ikut pemilu  dan 48  parta i  yang dulu  harus  ikut lagi .

             

Sementara itu Aliansi partai-partai  Islam  yang terdiri dari  PSII, PPII Masyumi, Partai Ummat Islam, Partai Persatuan, Masyumi Baru, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, PSII 1905, Partai Syariat Islam  dan  Partai  Ummat Muslimin  Indonesia, mengatakan  bahwa 6 partai besar pemenang pemilu  telah gagal  menangkap aspirasi  rakyat  dan lebih banyak menyuarakan kepentingan  pribadi dan kepentingan kelompok  masing-masing, tingkat kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah  dan DPR  sudah  berada pada tingkat yang rendah, rakyat saat ini membutuhkan alternatf. Untuk itu  Aliansi partai-partai Islam  lebih memilih menggabungkan diri dalam bentuk aliansi, federasi atau  fusi. Pernyataan ini disampaikan oleh masing-masing ketua partai saat jumpa pers beberapa waktu lalu  di Jakarta.

             

Presiden Lajnah Tanfidziah PSII 1905 Ohan Sudjana  membantah telah ikut Aliansi Partai-partai Islam, kami hanya mau ikut forum silaturrahmi saja,  karena  Aliansi itu tujuan akhirnya adalah Fusi  dan kemudian peleburan, itu bertentangan  dengan Anggaran Dasar kami. Pernyataan ini disampaikan Ohan Sudjana  dalam acara Milad PSSI 1905 di Jakarta beberapa waktu yang lalu . Anggaran Dasar kami menyatakan  bahwa PSII 1905  tidak bisa bubar dan tidak bisa dibubarkan. Kami memang pernah diajak berbicara oleh mereka (Daliear Noer dkk). Ohan sudjana menambahkan ikut  atau tidak ikut pemilu, merupakan masakah kecil, tambah  Ohan   sudjana,  sejak tahun 1972 kami tidak ikut pemilu, tetapi kami tidak pernah menyatakan bubar, yang penting                                                               bagi kami  adalah bagaimana menegakan kebenaran, menjalankan  Islam  seluas-luasnya, tambah Sudjana(ZO)

 

Ketua Umum Partai Kebenaran, Ir. H. Abdullah  Agus Sudjono:

Partai Kami  Islam Ahlus-sunnah Wal Jama'ah,  Sejuk  Dan  Damai

 

Jakarta, Otonominews,- Eforia demokrasi pasca reformasi memang nampak unik dan menarik. Hal ini bisa kita saksikan sendiri dengan munculnya banyak partai baru, berikut aliran dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan munculnya partai kebenaran(Pekan), yang baru dideklarasikan akhir september 2002 lalu di gedung juang 45 Jakarta. 

 

Partai kebenaran, kata  Ir. Abdullah Agus Sudjono selaku ketua umum, ingin menampilkan partai dengan nuansa kesejukan dan kedamaian, karena kita melihat sendiri sudah terlalu banyak permasalahan di masyarakat kita yang sulit dipecahkan, kerusuhan dimana-mana, serta mudahnya orang mengambil jalan kekerasan untuk menyelesaikan persoalannya.

 

Oleh karena itu, tambah Abdullah, partai kebenaran ini dideklarasikan dengan platform dan visi-misi yang memiliki ciri khas sendiri. Apa ciri khasnya? Dalam tujuan pendirian partai ini didasarkan pada Islam Ahlussunnah wal jamaah. "Partai kebenaran menganut azas Islam, bukan demokrasi versi orde lama, demokrasi terpimpin dan bukan juga demokrasi orde baru, musyawarah yang dipaksakan,"jelasnya dalam sambutan di depan peserta, pendukung dan simpatisannya seraya mengatakan partainya berazaskan demokrasi islam universal. 

 

Ciri khas islam ahlussunnah wal jamaah ini seringkali diklaim sebagai dasar atau anutan bagi ormas dan orpol di tanah air sejak jaman dulu. Dan lebih aneh lagi, kesan  bagi pengikut aliran ini,  sejuk dan tanpa konfrontasi. Rupanya ciri khas keagamaan yang dicoba digunakan di dalam partai kebenaran ini dengan penafsiran sesuai versi kepentingan partai. Misalnya partai ini sangat getol mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), anti komunisime dan imprialisme, mendukung adanya Bhineka Tunggal Ika serta memelihara perdamaian dunia menuju adil makmur.

 

Keyakinan ciri khas partai kebenaran seperti diatas, menurut Abdullah Agus Sudjono, disosialisasikan dalam bentuk pandangan politik,  diantaranya  diambil dari pemahaman ajaran Islam ahlussunnah wal jamaaah . Yang menarik, partai ini bersifat terbuka bagi siapapun tanpa melihat etnis, agama dan status sosial. "Yang penting partai kebenaran akan memperjuangkan dan menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa,"ungkapnya  kepada pers usai acara deklarasi.

 

Sebagai partai politik baru,  Pekan gaungnya saat ini memang belum begitu nampak. Meski demikian, kata Abdullah, tahun 2004  Pekan mulai mencoba,  siapa tahu dapat suara. "Pekan tak berambisi memenangkan pemilu 2004, namun optimis bisa mendapat dukungan,"kilah Abdullah Agus  Sudjono  saat ditanya tentang kesiapan partainya mengikuti pemilu pada 2004 yang akan datang.  

 

Dalam politik, target dan keinginan mendapat suara sebesar-besarnya di pemilu adalah sesuatu yang wajar.  Tapi,  yang masih perlu dipertanyakan,   sudahkah  jumlah personil partai ini memenuhi persyaratan serta mendapat dukungan luas rakyat dari sabang sampai merauke ? 

 

Lantas, bagaimana kelanjutan dari partai (PEKAN) ini usai dideklarasikan ?  Barangkali, alon-alon waton klakon seperti cara yang ditempuh aliran Islam ahlus-sunnah wal jamaah  dalam berpolitik. Maklum,  kini era-nya eforia politik dan demokrasi.  Namun semoga tak sekedar eforia,  agar masyarakat tak jadi korban janji-janji para politisi, baik yang lama maupun yang baru. (H).

 

 

  

 

 

Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Bali, Ir. A.A. Susila Djelantik, MBA

Aktif Di Partai Jangan Sekedar Cari Jabatan

 

Jakarta, otonominews,-Selain pendukung berat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjadi Presiden masa depan, ia juga kritis bagi aktifis partai yang hanya berorientasi pada jabatan semata tanpa perjuangan memperbaiki nasib bangsa. Apalagi bangsa saat ini sedang terpuruk, marilah kita perhatikan nasib wong cilik dan buruh kecil .

 

Demikian dikatan Ir. A. A. Susila Djelantik, MBA, Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Bali kepada Otonominews usai mengikuti acara deklarasi partainya di Jakarta Convention Center Jakarta, (17/10) kemarin.

 

Ia menuturkan aspirasi yang akan disampaikan  di  acara Rakernas(rapat kerja nasional) I Partai Demokrat  adalah supaya PD memperhatikan nasib rakyat kecil. Tekad kita masuk di partai ini jangan berorientasi sekedar mencari jabatan  tapi bagaimana kita memperjuangkan nasib bangsa yang sedang terpuruk ini,ungkap direktur salah satu konsultan pendidikan di Bali itu.

 

Ketika ditanya, kenapa ia menjagokan Susilo Bambang Yudoyono menjadi presiden ?  Ia yang dari semula memang pengagum SBY,  mengatakan  karena sejak beliau mencalonkan menjadi wakil presiden dukungan terus mengalir,  yang  kemudian ketika ada poling di televisi ternyata ia juga menempati dukungan yang signifikan dari masyarakat. Tapi karena ia tak punya kendaraan sendiri banyak suara yang lepas saat pemilihan wapres waktu itu,kata Susila yang waktu deklarasi ia termasuk salah seorang deklarator  partai democrat.

 

Tapi dengan absennya SBY di acara deklarasi dan rakernas, bagaimana  respon pendukungnya? Bagi partai democrat ketidak-hadiran beliau tak ada masalah,  yang penting komitmen dan  saya kira tunggu momentum,ungkapnya dengan enteng seraya menyebutkan, rencananya memang SBY yang akan tampil menjadi ketua umum partai setelah dideklarasikan , tapi mungkin ia masih sibuk dan kita akan menunggu kesedian beliau.

 

Apa yang mejadikan daya tarik masyarakat Bali  terhadap partai democrat? Mungkin karena perhatiannya pada wong cilik sebagai cita-cita partai dan terutama bagi buruh, tani dan nelayan kecil.  Susila Djelantik juga menambahkan,  siapapun boleh berperanan dan boleh kritis sesuai dengan namanya democrat. Jadi, kita  bebas berdiskusi dan kalau tak terpilihpun tak ada dendam,  juga mengakui kelebihan orang lain,  serta  mengakui kelemahan diri sendiri.

 

Target buat 2004  bagi Partai Demokrat  di Bali, kata Susila,  tak terlalu banyak tapi paling tidak,  saya harapkan sekitar 15 % suara bisa diraih di Bali.  Sedangkan harapan terhadap deklarasi ini,  sambungnya, agar  mereka yang punya aspirasi, misi dan visi  yang sama bisa  bergabung di partai democrat untuk memperbaiki nasib bangsa ini kedepan. Terutama keamanan dan kesejahteraan yang lebih bagus,tegasnya dengan serius.

 

Menanggapi kassus bom di Bali, ia mengatakan  kejadian itu sangat disayangkan. Kami juga tidak menyalahkan pihak keamanan,  sebab itu bisa terjadi dimana saja  namun yang saya tidak mengerti kenapa harus Bali yang tertimpa bom itu. Tapi, mudah-mudahan ini hanya sebagai warning buat kita  dan pariwisata di Bali  jangan sampai terlalu menyimpang.

 

Mudah mudahan juga tak berkembang ke sentimen lainnya.  Meski kami minoritas  Hindu di Bali,  kami tak akan mencari gara-gara. Tapi mari kita benahi bersama  kemudian keamanan diperketat, insyaAllah kita akan pulih kembali,kata Susila Djelantik yang saat itu  dataing bersama 11 orang rombongan dari Bali. (H). 

 

  

 

Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Serang, H. Onny Sanwany Q: 

Figur Susilo Bambang Yudoyono Sudah Harga Mati

 

Jakarta, Otonominews,- Masalah figure dalam partai yang baru muncul jelas sangat berpengaruh untuk menarik konstituen. Kita bisa melihat figure Megawati di PDIP, Hamzah Haz di PPP, Amin Rais di PAN dan lai-lain, memang figure pemimpin partai bisa menjadi daya tarik yang laku dijual dalam mensosialisasikan program-program partainya.

   

Barangkali, nama Susilo Bambang Yudoyono, alias SBY  yang pensiunan jenderal, kini Menkopolsoskam punya daya tarik sendiri bagi para pendukung partai democrat (PD). Partai yang baru dideklarasikan pada 17 Oktober 2002 tersebut diprediksikan akan menjadi besar karena mengusung kebesaran nama menantu Sarwo Edi Wibowo menjadi maskotnya.

 

Sehingga, hampir bisa dipastikan seluruh aktifis dan pendukung partai democrat akan menjadikan SBY pemimpin yang diinginkan tampil menggantikan posisi Megawati Sukarno Puteri sebagai presiden. Paling tidak, inilah yang dituturkan H. Onny Sanwani Q, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Serang,  Banten kepada Otonominews (16/10) usai pembukaan Rakernas I Partai Demokrat di Jakarta.

 

Menurutnya, setelah melihat visi dan misi partai democrat,  serta  platform partai, sebenarnya PD tak ada ketergantungan dengan satu figure tertentu, karena basis dari akar rumput bersikap dan berpartai  dengan rasa kepedulian dan tulus  ikhlas.  Kalaupun nanti Pak Sby (Susilo bambang Yudoyono) bergabung dengan kita (PD), kami ucapkan  syukur alhamdulillah, karena itu kami tak memaksa,  dan itu  adalah hak pilihan politik seseorang.

 

Sebenarnya, tambah H. Onny,  arus bawah pendukung partai democrat  menginginkan sekarang ini figure Sby tampil jadi ketua umum. Namun kenyatan masih belum. Padahal itu merupakan pilihan masyarakat Serang. Kami harapkan Sby itu muncul, bahkan mungkin muncul sebagai figur Indonesia (nasional),ungkapnya dengan penuh harap agar kelak Sby bisa dibuktikan menjadi pemimpin klas nasional.

 

Ia juga menambahkan,  Sby  sebagai tokoh pilihan rakyat ternyata  pada poling-poling  tokoh,  nama beliau itu sering muncul. Tapi bagi saya siapa sajalah yang penting figure kebangsaan. Nampaknya yang muncul kebangsaan adalah ada pada beliau,imbuh Onny yang saat diwawancarai bersama  tokoh partai democrat  lainnya dari daerah propinsi Banten.

Kenapa harus SBY ? Ternyata Onny memiliki criteria lain selain figure kebangsaan, yaitu  SBY tepat sebagai tokoh  perekat bangsa, selain seorang yang nasionalis dalam wacana integritas kebangsaan juga ia termasuk tokoh yang bersih dari KKN.

 

H. Onny juga membantah bagi sementara pengurus yang mengatakan akan mandek atau mundur dari PD jika SBY tak jadi ketua umum Partai Demokrat (PD). Ini pernyataan terlalu dini, kami bersikap akan terus jalan sebab ini pilihan politik kami. Kami tetap berpedoman pada program partai yang terus melakukan reformasi, recovery dan rekonsiliasi,jelasnya dengan nada tegas seraya mengatakan SBY bagi kami  figure yang tak bisa ditawar-tawar lagi, itu sudah harga mati.

 

Meski begitu, dari mulai deklarasi hingga hampir habis acara rakernas PD SBY masih belum nongol-nongol juga di arena masyarakat partai democrat. Tercatat, partai dengan symbol bintang tiga berwarna merah putih dan berlatar belakang warna biru tersebut  telah memiliki 29 DPD dan 200 DPC seluruh Indonesia. (H).

Dr. Samuel Dima, Med. Phd (Deklarator PIB NTT)
pibntt.jpg
Nasir Bin Abdullah Djawas, S.sos (Tokoh Pemuda NTT)

Partai PIB Akan Mengisi Tata Ruang Kesenjangan Dan Memberantas KKN
 
Jakarta, Otonominews,-Usai Deklarasi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)pimpinan Dr. Syahrir (23/9) kemarin di Jakarta, ternyata deklarator yang berdatangan dari daerah se-Indonesia adalah kebanyakan muka baru dalam panggung politik. Mereka hadir dari berbagai propinsi, tentu dengan semangat yang tinggi mereka mencoba mensosialisasikan pikiran-pikiran Syahrir sebagai figur.
 
Namun bukan sebatas figur bersih dan anti KKN-nya ekonom itu yang membuat pendukung dari daerah mengagumi Syahrir, akan tetapi program partai, yang menurutnya sangat tepat untuk menjawab persoalan-persoalan pemulihan ekonomi bangsa, terutama di daerah dimana tempat para deklarator tersebut berada.
 
Dua Deklarator dari daerah NTT, Dr. Samuel Dima, Med, Phd (49) dan Nasir Bin Abdullah Djawas, S.sos (44) yang sempat dihubungi Otonominews mengatakan, bergabungnya ke partai PIB lebih dikarenakan menginginkan adanya jawaban kokret bagi persoalan persoalan ekonomi yang selama ini masih dianggapnya terjadi kesenjangan tata ruang, dan partai PIB ini diharapkan bisa memberikan jawaban.
 
"Kami sangat mendukung pikiran-pikiran Dr. Syahrir yang dalam program kerja PIB sehingga visi-misi yang ada pada platform partai dapat disosialisasikan di masyarakat,"ujar mereka yang mereka anggap partai politik yang dulu-dulu sekedar memberikan janji-janji dan slogan-slogan dan jauh dari realisasi.  
 
Dr. Samuel sebagai salah satu deklarator , mengaku dirinya sangat tepat bergabung dengan PIB karena politik PIB adalah politik "Akal Sehat ". Alasan Samuel, karena politik PIB adalah untuk memperbaiki nasib rakyat ke depan supaya terjadi kesejahteraan dan menghilangkan praktek KKN. " Sehingga kita membuat opini kepada masyarakat tidak hanya melihat ke belakang tapi bagaimana ke depan,"tutur mantan guru sekolah menengah selama 22 tahun di daerah Kupang NTTdengan serius.
 
Senada dengan Samuel, Nasir Bin Abdullah Djawas, ,S.sos, bahwa bergabungnya dengan partai PIB, karena melihat parpol besar sekarang ini penuh dengan retorika yang hanya bertujuan  mengumpulkan suara sebanyak mungkin tapi tidak memperhatikan nasib riil masyarakat.  
 
" Dengan partai PIB ini pikiran-pikiran Syahrir diharapkan bisa membawa rakyat yang adil, bersih serta bebas dari KKN,"jelas aktivis kelahiran Kupang  6 September 1958 dan besar di Timor-timur, namun saat jajak pendapat ia sempat memimpin media center dan pernah terusir dari Timor-timur.
 
Usai deklarasi, mereka menyatakan akan menata partai PIB di NTT sehingga mendapat simpati dari berbagai lapisan masyarakat. "Kami akan perkenalkan kepada masyarakat NTT apa program dan plat form partai PIB, silakan masyarakat sendiri menilainya,"tukas  pegawai dinas Depdiknas Kota Kupang  yang kini merangkap sebagai Sekretaris Komnas HAM di NTT tersebut.
 
Apa target partai PIB di NTT 2004 ? Samuel dengan gayanya yang khas guru, mengatakan, paling tidak partai PIB NTT bisa mendapat suara di DPRD. Target ini bagi politisi memang sudah sewajarnya, hanya saja sejauh mana partai yang baru tersebut mampu meraih suara sehingga bisa menempatkan kadernya di parlemen.
 
Selain Samuel dan Nasir Djawas, peserta dari NTT yang hadir di acara deklarasi tersebut ada lagi nama-nama antaranya Kris Mesah, S.H., Robert Djami, S.H., dan Marten Lado, BBA. (H)>

Moh. Djamil
pic2.jpg
Wakil Ketua DPRD Kab. Natuna

Moh. Djamil, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna

 

Menyongsong Berlakunya UU Pemilu

Verifikasi Keberadaan Parpol Harus Sampai Pada Tingkat Paling Bawah

 

Jakarta, OtonomiNews,- Pasca reformasi memang partai politik(parpol) banyak bermunculan bak cendawan di musim hujan. Namun pada pemilu 1999 hanya ada 48 partai yang  muncul ke permukaan, hanya 6 besar partai  yang boleh mengikuti pemilu selajutnya, yaitu PDIP, partai Golkar, PPP, PKB, PAN-PK dan PBB. 

 

Saat ini akan disyahkan UU Pemilu yang baru, wacana seputar itu sudah bergulir, termasuk wacana keberadaan KPU serta mekanisme kerjanya di daerah. Pro-kontra perubahan system pemilu juga masih hangat menjadi perbincangan, terutama system distrik yang ditangarai akan lebih baik daripada system proposional yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

 

Namun pilihan system proporsional  daftar terbuka dianggap lebih tepat daripada proporsional penuh atau distrik. Paling tidak, ini yang disetujui oleh Moh. Djamil, wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna yang disampaikan kepada OtonomiNews saat menghadiri seminar Strategi Perencanaan Pemilu 2004 di Jakarta pada 30 Agustus 2002.

 

Menurutnya,  system proporsional daftar terbuka ini paling tepat digunakan karena rakyat akan tahu persis siapa yang mewakili dirinya di parlemen, selain gambar partai juga orangnya yang diinginkan karena kualitasnya. Keunggulan system ini,  seorang ketua umum partai tak berhak atau berkuasa penuh menentukan calon anggota parlemen, tak seperti system proporsional yang.sentralistik.

 

"Pada sistem ini, calon yang kebetulan bernomor atas sudah pasti jadi sementara nomor bawah tidak, tapi dengan sistem proporsional daftar terbuka, rakyat pemilih justru punya kewenangan memilih wakilnya yang diinginkan,"jelas Ketua DPD PAN Kabupaten Natuna tersebut.

 

Djamil mengakui bahwa sembari menunggu diberlakukannya UU Pemilu baru pada bulan Oktober 2002 mendatang, pemilihan system pemilu tersebut kita serahkan saja pada proses yang  berlangsung di DPR dan KPU Pusat. "Kami  siap dengan system yang mana saja,"tuturnya.

 

Namun yang menjadi perhatian kita saat ini adalah wacana yang berkembang  tentang KPU di daerah. Menurutnya, KPU di daerah harus beranggotakan orang yang independent untuk menghindari orang partisan masuk menjadi anggota KPU. 

 

"Kami menekankan agar kerja KPU betul-betul sampai kebawah bahkan sampai ke kecamatan dan desa, terutama dalam hal verifikasi terhadap parpol  peserta Pemilu 2004  mendatang,"tegas tokoh PAN kelahiran  Langsa, Aceh Timur, 19 Januari 1942.

 

Ia menambahakan,  dengan tak adanya verifikasi yang betul mengakibatkan adanya parpol di suatu tempat tapi anggotanya tak jelas berapa, kantornya  dimana. " Ini juga menghindari adanya partai baru yang sekedar euphoria  serta ajang kepentingan pribadi,   jauh dari kepentingan masa depan bangsa dan rakyat  Indonesia,"tegas Djamil  dengan serius.

 

Hal lain, kata Djamil,  yang harus dilakukan KPU menjelang Pemilu 2004 nanti adalah mempertegas kembali Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat daerah atau local. Pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu ini sangat penting, untuk menegakkan demokrasi. "Kami usulkan supaya KPU menegaskan kembali pengadilan Ad-hoc atas pelanggaran Pemilu yang hingga kini belum jelas ,"tegasnya. (Mhrn).    

Earth Spinning

H.A.A. Suparman K. Se, Mpd
image-191.jpg
Ketua Parmusi Tasikmalaya

 H.A.A. Suparman K. SE, Mpd

Parmusi Tasikmalaya, Dukung Kandidat Husni-Bactiar

Jakarta, OtonomiNews-Meski santer isyu bahwa Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) akan membentuk partai, yang tentu saja harus pisah dari PPP, ditanggapi serius oleh H. A.A. Suparman selaku utusan dan sekaligus ketua DPD Parmusi kabupaten  Tasikmalaya, Jawa Barat saat ditemui OtonomiNews usai pembukaan Muktamar I Parmusi di Jakarta, 23 Agustus 2002.

 Menurutnya, Parmusi tak mungkin menjadi partai tersendiri dan pisah dari PPP, sebab selama ini Parmusi masih tetap konsisten mendukung  eksisitensi PPP di tengah masyarakat. Kami  membawa aspirasi konstituen  Parmusi sekaligus PPP dari Tasikmalaya,jelas anggota komisi D DPRD kabupaten Tasikmalaya.

Ketika didesak menjelang Muktmar PPP 2003 mendatang, tentang pencalonan kembali Hamzah Haz sebagai Ketua Umum PPP, ia dengan tidak begitu jelas mengatakan, itu tergantung Muktamar nanti. Ada Isyu kalau Hamzah Haz terpilih kembali, Parmusi akan jadi partai? Tidak mungkin,tutur ketua PPP Tasikmalaya kecuali kami dikhianati sembari memberikan alasan.

H. A.A. Suparman dalam Muktamar I Parmusi yang berlangsung hingga 26 Agustus 2002 tersebut menjagokan Drs. Husni Thamrin dan Bactiar Chamsah, SE untuk menjadi ketua umum Parmusi. Karena kedua orang tersebut masih dibutuhkan oleh Parmusi. Pak Husni punya kelebihan karena kearifan dalam menyelesaikan masalah, sedangkan Pak Bactiar siap secara dana,paparnya di depan OtonomiNews sejumlah wartawan harian ibu kota.

Selain aktif di PPP dan Parmusi, H. A.A. Suparman juga  giat di Asosiasi Petani Teh Indonesia di Tasikmalaya (APETAS). Menurutnya, kini anggota asosiasinya telah memiiki sekitar 38 ribu petani yang berada di 17 kecamatan. Mereka menggarap lahan seluas tak kurang  dari 3.500 hektar. (HAJ).               

Laut Membentang
Ocean
Bukti Kekuasaan Allah

 Pengurus Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII) Dilantik

Rahardjo Cakraningrat : Saya Setuju Amandemen UUD45

Saya kira perubahan UUD45 merupakan salah satu program reformasi yang  harus diteruskan sampai tuntas. Demikian pendapat Ketua Lajnah Tanfiziyah DPP Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII) kepada sejumlah wartawan saat acara pelantikan pengurus pusat Partai Syarikat Islam Indonesia, pada 5 Agustus 2002 di Hotel Borobudur Jakarta.

 Meski ada kelompok yang menentang amandemen pada saat berlangsungnya ST MPR pada 1-10 Agustus 2002 di Senayan, tapi ternyata amandemen jalan terus. Menurut Rahardjo, selaku Ketua Umum PSII, bahwa UUD45 itu sebenarnya memang masih kurang lengkap dan banyak yang belum jelas, maka dengan amandemen ini diperjelas. Jadi amandemen I,II, III itu sudah betul,tegasnya.

 Bagi yang menolak amandeman, ia justru mempertanyakan, kenapa gerilya penolakan terhadap amandemen kok berlangsung setelah amandemen jalan pada tahapan I,II sampai III. Seharusnya dari awal dong,sergah Rahardjo setengah heran. Walaupun kita menginginkan agar perubahan (amandemen) tersebut, tambah Rahardjo,  nanti bisa disempurnakan dan diselaraskan dengan dibentuknya komisi konstitusi oleh MPR.

Saya usulkan agar komisi konstitusi dibentuk tahun ini juga, sementara anggotanya terdiri dari orang-orang independent, bukan orang parpol atau kelompok,  tapi cendekiawan, akademisi dll.,jelas Rahardjo yang tak menjelaskan kenapa anggota MPR sendiri tak masuk dalam usulannya.  Padahal, komisi konstitusi itu sendiri  harus dibentuk oleh orang-orang MPR, bukan dari luar, sedang orang diluar parlemen sekedar diakomodir saja, baik orangnya maupun pendapatnya.

Ketika ditanya tentang pasal 29 UUD45 yang ngotot diusulkan oleh sebagian parpol islam di MPR, Rahardjo tak setuju piagam jakarta harus dimasukkan dalam pasal tersebut. Kenapa? PSII berpendapat tetap saja seperti semula, karena kalau dimasukkan dalam pasal tersebut justru dikhawatirkan muncul pertentangan yang tajam yang mengarah pada disintegrasi bangsa,tegas keturunan HOS Cokroaminoto itu serius.

Kenyataannya, memang piagam jakarta tak jadi masuk dalam pasal 29 UUD45 pada keputusan akhir ST MPR 2002 tersebut. Alasan lain penolakan itu, kata Rahardjo, kita tahu bangsa kita adalah majemuk. Dan pasal itu rentan menimbulkan kericuhan padahal pada waktu bersamaan kita sendiri sedang rawan dan integritas kita sedang diuji,bantah Rahardjo Cakraningrat yang malam itu ia dibaiat menjadi Ketua Umum Lajnah Tanfiziyah DPP PSII 2002-2007.

 Soal Pemulihan Ekonomi dan Pengkaderan dalam tubuh PSII

 Menyinggung soal pemulihan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi para anggota PSII, Rahardjo mengatakan, semangat dagang yang telah diajarkan oleh SDI(Syarikat Dagang Islam) dulu akan kita  tumbuhkan kembali di kalangan partai hingga ke cabang-cabang seluruh Indonesia. Kini barangkali yang cocok adalah  dalam bentuk koperasi koperasi atau KSDI(Koperasi Sarekat Dagang Islam), jelasnya.

Dengan pengembangan koperasi keseluruh Indonesia, sambung Rahardjo, akan  memiliki multiplyer effect kepada ummat yang nantinya dapat menggerakkan sektor riil di daerah-daerah, sehingga dampaknya sangat bagus di era otonomi daerah.

 Sementara tentang rekrutmen kader, partainya  telah memprogramkan pelatihan-pelatihan yang akan dimulai bulan September 2002 nanti dan setiap bulannya ada dua angkatan. Rencana ini memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berkiprah di partai yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan HOS. Cokroamninoto tersebut.

Di tempat yang sama, Budi Permana, selaku Ketua Dewan Syuro PSII mengatakan bahwa PSII menghadapi Pemilu 2004 akan mengikuti aturan main yang telah digariskan.PSII siap mengikuti Pemilu yang dijalankan secara demokratis dan jujur,jelasnya saat dimintai kometar tentang kesiapan PSII menghadapi Pemilu 2004.

 Berapa target suara PSII pada pemilu yang akan datang? Targetnya, PSII bukan mencari kekuasaan tapi PSII kedepan bisa menjadi partai  teladan bagi ummat  yang berasazkan Islam,ungkap Rahardjo sembari berharap supaya PSII bisa menjadi partai yang membawa aspirasi ummat dengan platform partai modern dan nasionalis yang islami.

 Yang menarik dari PSII ini, kendati PSII sebagai partai berasazkan islam, tapi sikap para pemimpinnya justru menolak Piagam Jakarta masuk dalam pasal 29 UUD45 tentang pemberlakuan syariat islam. PSII memang berbeda dengan PBB dan PPP, meski sama-sama partai berasazkan islam.

Ada kekhasan dari susunan kepengurusan di PSII ini  yang mirip dengan PKB,   dimana struktur kepengurusannya terdiri dari Ketua Umum Dewan Pengurus (Dewan Syuro) yang dijabat oleh KPH. Budi Permana Hadisubrata sedangkan Ketua Umum Lajnah Tanfiziyah (Eksekutif) dijabat oleh Drs. Rahardjo Cakraningrat. 

Saat acara pelantikan, selain seluruh pengurus PSII Pusat, tampak juga undangan  antaranya ; Ketua Umum Partai Bhineka Tunggal Ika (PBI), Nurdin Purnomo dan Magakaskar dari PPP Reformasi. (Hrn).

 

    

  

Kotak Suara
Green House
Dari PPP

pada bunga
Daisy, Spinning
adakah senyum ?

Growing

WELCOME MODERN PARTY
Welcome Modern
WELCOME MODERN PARTY


Media Pembelajaran Politik