|
Dr.
Abdul Radjak DSOG. Deklarasikan Cagub DKI Jakarta
Jakarta, RM,-
Satu lagi putera Betawi mendeklarasikan dirinya menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta.
Dr. Abdul Radjak DSOG yang pada tahun 2001 mencalonkan diri namun kalah kini ia berani lagi tampil percaya diri
dan tak tanggung-tanggung saat pendeklarasiannya kemarin (18/9) di Aula ARCICI Sport
Club Cempaka Putih Jakarta Pusat, ia menggandeng beberapa petinggi Partai Demokrat, diantaranya Agus Abu Bakar yang juga didampingi
Mayjen (Purn) HM Sanif dan Solahuddin Wahid.
Acara yang sekaligus dialog interaktif tersebut digelar oleh Abdul Rodjak Center
(ARC) menegaskan bahwa pencalonan Abdul Rodjak merupakan dinamika demokrasi yang berkembang sebab semua warga Negara memiliki
hak yang sama mennjadi pemimpin apalagi di kampungnya sendiri. “Seandainya
saya terpilih jadi gubernur DKI , saya akan bebaskan biaya pendidikan
dari SD sampai SMA. kita akan kerja sama dengan daerah-penyangga Jakarta untuk mengatasi masalah Jakarta, karena tidak mungkin mengatasi Jakarta secara sendiri,”tegas Rodjak kepada sejumlah media seraya menginventarisisi
.
an menginventitaris masalah yang ada. Masalah bus way saya akan izinkan bus-bus lain untuk msasuk jalur
bus way. Kita akan jadikan DKI ini sebagai derah yang bertakwa pada tuhan yang maha esa. kita akan bertindak adil dan
utamakan untuk kepentingan rakyat banyak, kita akan buat daerah ini aman, masyarakat madani sehingga kita enak cari rezeki.
untuk itu kita akan mulai dari diri kita sendiri. juga saya terapkan demokrasi, dari rakyat oleh rakyat dan unruk rakyat.
Saya bukan orang partai, tapi yang hadir di sini banyak orang partai terutama orang
partai Demokrat, walaupun mereka hadir atas nama pribadi. Saya tidak akan membeli jabatan ini, maka tema yang saya ambil adalah Kita
ciptakan Pemerintahan yang bersih , nyaman dan aman. Tentang Pedagang Kaki LIma (PKL) kita akan melakukan pendekan pada mereka(hrn/zhr).
Masukan AAI Untuk RUU Praktik Kedokteran
Jakarta, Otonominews,- Karena saking seringnya terjadi malprektek bagi para dokter di Indonesia,
maka masyarakat, ahli hukum, terutama para dokter mendesak agar RUU Praktik Kedokteran segera terwujud menjadi UU. Hal
ini sekarang sedang dibahas di DPR, diharapkan secepatnya pembahasan itu menghasilkan Undang-undang Praktik Kedokteran yang
mumpuni sebagai payung hukum bagi para dokter yang sedang menjalankan tugas.
Untuk mengantisipasi hal itu AAI (Asosiasi Advocat Indonesia) Cabang Jakarta mengadakan
Seminar yang berjudul: "Hak dan Kewajiban Masyarakat, Dokter dan Rumah Sakit, ditinjau dari Segi Hukum." Acara
pada 7 Agustus 2004 itu selain dihadiri sekitar 500 peserta juga menampilkan Menkes RI, Dr. Ahmad Sujudi
(Keynote Speaker), dan para pembicara antaranya; Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH, MH, Dr. Faiq Bahfen, SH, Prof.
Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Sh, MA, Hotman Paris, SH, Dr. Herkutanto, SpF, SH, serta H. Cicut Sutiarso, SH.
Tujuan seminar ini, kata panitia, untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat, agar kepastian hukum bisa melindungi mereka baik para dokter maupun masyarakat (pasien). Karena
diketahui akhir-akhir ini terjadi gugatan dan laporan malpraktek baik perdata maupun pidana dari pasien terhadap dokter dan
rumah sakit.
" Untuk itu AAI merasa perlu mangadakan kajian ilmiah untuk memahami secara komprehensif yang
terkait dengan masalah kualitas pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat, dokter dan rumah sakit dalam
prespektif hukum,"ungkapnya seraya mengharap dari hasil seminar ini dapat menjadi masukan bagi RUU Praktek
Kedokteran yang kini sedang di bahas di DPR. (har.)
H. Mastra Liba, SH., MBA:
Perlu Ada Menko Hukum
Jakarta, Otonominews, Penyebab krisis multi dimensi yang berkepanjangan yang dialami Indonesia dewasa
ini karena lemahnya penegakan hukum. Perangkat hukum dan aparat hukum yang ada telah terkontaminasi dengan praktik-praktik
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sementara Amanat reformasi yang didengung-dengungkan berjalan stagnasi akibat lemahnya
penegakan hukum
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pembina Koalisi Masyarakat Penggerak Good Governance (Kompagg)
Mastra Liba SH, MBA dalam wawancara dengan Otonominews usai mengikuti Debat Capres Amien-Siswono melawan Mega-Hasyim
di Hotel Borobudur (30/6) kemarin.
Menurut Mastra
Liba, salah satu solusinya ke depan pasca pemilihan presiden 2004, perlu dibentuk Menteri Koordinator (Menko) Hukum. Dalam
menjalankan tugasnya, Menko hukum tersebut membawahi tiga institusi, yakni Menteri Kehakiman, Kejaksaan yang juga merangkap
menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tertinggi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).
Peran Menko Hukum
nantinya, adalah sebagai koordinator pembenahan hukum secara menyeluruh di masa mendatang dari ketiga institusi tadi. Tugas
Menko hukum yakni, menangani seluruh persoalan yang berbau hukum, mulai dari penyusun serta pengawal dalam pelaksanaan suatu
undang-undang.
Mantan staf ahli Jaksa Agung Baharudin Lopa yang juga berasal dari Sulawesi Selatan tersebut juga mengatakan,
supremasi hukum hingga saat ini belum berjalan maksimal. “Kontrol ketat bagi aparatur pelaksana hukum tidak berjalan
serta saling tumpang tindih. Tidak adanya institusi pemerintahan yang mewadai seluruh lembaga hukum, seperti kepolisian, peradilan
dan kejaksaan dan pengawas aparatur negara,” tegas Liba bersemangat.
“ Saya yang bekerja di kejaksaan selama 40 tahun mengetahui bahwa bobroknya
kondisi penanganan hukum telah berlangsung lama sehingga banyak kasus pelanggaran hukum yang tidak selesai ditangani secara
serius,” tegasnya seraya mengharapkan siapapun yang menjadi Presiden dalam Pilpres 2004 nanti memperhatikan Menko Hukum sebagai solusi mengetasi persoalan hukum di negeri ini. (M. Harun).
|
gambar PPP |
H. Nur Agus Haz, SH:
Saya Akan Perjuangkan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan UKM
Jakarta, Otonominews,- Bila sang Ketua Umum PPP, Dr.
H. Hamzah Haz, mengatakan dalam pidato kampanyenya bahwa PPP tidak akan mendirikan negara Islam sebab
negara Pancasila sudah final yang disampaikan saat kampanye putaran terakhir di Gelora Bung Karno (27/3/2004).
Maka, lain lagi bagi H. Nur Agus Haz, SH Caleg DPR
RI PPP yang juga putera Hamzah Haz kepada sejumlah wartawan menyatakan, bila terpilih menjadi anggota DPR,
akan berjuang dan memfokuskan pada kenyataan riil apa yang dialami oleh kebanyakan masyarakat saat ini, misalya tentang kodisi
pendidikan, kesehatan dan masalah lapangan kerja bagi rakyat.
Menurutnya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) Indonesia karena
terkait dengan masalah pendidikan yang masih sangat memprihatinkan, misalkan saja besarnya angka anak-anak putus sekolah
dan mahalnya biaya pendidikan. "Kalau prioritas program ini berhasil diperjuangkan di parlemen maka
sedikit demi sedikit angka tersebut bisa kita tekan seminimal mungkin sehingga bisa mendongkrak kualitas SDM kita,"jelas Nur
Agus Haz.
Begitu juga, dengan masalah kesehatan bagi masyarakat. "Mahalnya
harga obat-obatan karena kebanyakan berasal dari obat-obatan impor padahal kalau kemampuan produksi di dalam negeri bisa kita
optimalkan maka harga untuk rakyat bisa lebih murah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat sehingga kesehatan
bagi masyarakat Indonesia juga meningkat,"tegas Agus kepada Otonominews.
Menyinggung masalah lapangan pekerjaaan, Nur Agus Haz, mengharapkan
munculnya lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat yang masih menganggur dengan menciptakan usaha baru yang tangguh lewat
UKM (Usaha Kecil dan Menengah). "Program UKM ini yang juga akan kami perjuangkan sebagai bentuk bukti nyata
bagi rakyat, sebab rakyat sekarang tidak lagi sekedar butuh janji tapi bukti nyata kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraannya,"sergah
Agus seraya membantah banyaknya Caleg - caleg yang mengumbar janji buat rakyat saat kampanye.
Ditanya harapannya atas Pemilu 2004, Agus berharap agar Pemilu bisa
mendapatkan dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang sejuk, santun dan didukung oleh rakyat. "Dengan kepemimpinan
yang sejuk, santun, didukung oleh rakyat dan tentu saja yang jujur, maka krisis akan cepat teratasi, kesejahteraan
dan keamanan masyarakat juga terpenuhi,"ujarnya mengakhiri perbincangan. (HRN).
|
Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati Sukarno Putri |
PNI Marhaenisme
Adakan Rakornas I di Jakarta
Jakarta Otonomi News, Bertempat di Gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya 31 Jakarta yang sangat bersejarah PNI Marhaenisme melaksanakan Rakornas I pada 27-28
September 2003 yang dihadiri tak kurang dari 24 DPD (propinsi) dan DPC-DPC seluruh Indonesia yang sekarang ini sudah berjumlah
ratusan.
Kepada pers Ketua
Umum PNI Marhaenisme Sukmawati Soekarno Putri menyatakan, dalam waktu dekat ini partai akan mengadakan program internal
yakni melakukan kaderisasi, antar lain dengan kursus-kursus seperti; pemahaman politik sosial dan budaya. "Kita punya program Internal terutama kaderisasi secara teori
dan kursus pendidikan politik baik yang dilakukan oleh DPP maupun seluruh jajaran termasuk juga untuk kaum wanita,"kata Sukmawati.
Mengenai program utama yang menjadi agenda Rakornas
I ini, Sukmawati mengatakan akan mengutamakan konsolidasi internal dalam rangka menghadapi pemilu 2004. "Terlebih dahulu kami
akan menyelesaikan Verifikasi partai, untuk mengetahui apakah kita sudah bisa mengajukan diri sebagai peserta pemilu atau
belum, itu yang jadi fokusnya," jelas adik kandung Presiden Megawati itu dengan penuh rasa percaya diri bahwa partainya
optimis lolos verifikasi tahap akhir.
Mengenai banyaknya PNI yang mengaku punya massa
atau pengikut dari kalangan Marhaen dan terpecah-pecah, Sukmawati secara spontan menyerahkan itu kepada pilihan masing-masing
tetapi secara institusi, hanya PNI Marhaenisme satu-satunya yang diakui. "Ini sudah final dan PNI Markaenisme sekarang sudah sah sebagai partai politik yakni dengan dikeluarkannya keputusan Depkeh dan
HAM,"kata Sukmawati seraya menyatakan bahwa PNI Marhaenisme saat ini masih menyelesaikan
tahapan di KPU.
Dalam kesempatan sama Sekjen PNI Marhaenisme Ahmad Marhaen SP, SH
kepada wartawan mengatakan sampai dengan saat ini PNI Marhaenisme sudah terbentuk di 32 DPD (propinsi) serta 365 DPC (Kabupaten
dan kota) dengan ribuan PAC diseluruh pelosok tanah air. (FDL).
|
Ketua DPD PNI Marhaenisme Lampung, H. Soemadi Sidharto |
Kita Berharap 2004 PNI Marhaenisme Ada di 5 Besar
Jakarta, Otonominews,- Meski PNI Marhaenisme masih menunggu hasil verifikasi di KPU namun harapan yang
cita-citakan pengurus dan kadernya sudah tak bisa di tahan lagi, agar pada pemilu 2004 nanti PNI Marhaenisme berada di perangkat
5 besar bersama partai-partai lainnya.
Demikian halnya yang diharapkan oleh Ketua DPD propinsi Lampung H. Somadi Sidharto
dan disampaikan pada Otonominews ditengah Rakernas I partainya di Jakarta (27/9) kemarin. Menurut Somadi, Rakernas diharapkan
lebih mempertegas sejauhmana kesiapan partai menghadapi pemilu 2004 nanti.
"Jika partai sudah siap tentu kami akan melakukan penyusunan kader-kader PNI Marhaenisme yang akan diposisikan
di legislatif dan eksekutif,"tuturnya seraya mengatakan bahwa PNI Marhaenisme di Lampung sudah mememnuhi persyaratan 2/3 dari
prosedur yang ditentukan oleh KPU yakni dari 10 kabupaten 7 diantaranya sudah siap.
Ia juga mengatakan di Lampung sekarang PNI Marhaenisme telah memiliki 7 Cabang kabupaten, dan 133 PAC dari
162 kecamatan, serta PNI Marhaenisme telah ada di 265 desa dari sebanyak 369 desa se-Lampung. "PNI Marhaenisme
Propinsi Lampung 80% siap mengikuti pemilu 2004 dan meraih peringkat 5 besar,"tegas Somadi Sidharto dengan penuh
optimis seraya berharap supaya kita berstu kembali dalam wadah Marhaenisme. (H).
|
Ketua Bidang Organisasi DPP PNI Marhaenisme Ardy Muhammad, MBA. |
Ketua Bidang Organisasi DPP PNI Marhaenisme, Ardy Muhammad MBA :
PNI Marhaenisme Kawasan Timur Indonesia Siap Ikuti Pemilu 2004
Jakarta Otonomi News, "Saya melihat wilayah Indonesia
bagian Timur yang sudah siap 100 % adalah Papua. Padahal daerahnya paling sulit dijangkau, dengan biaya besar dan mereka
punya antusiasme sangat tinggi, fanatik, serta militan, mereka juga siap menghadapi Pemilu 2004,"demikian diungkapkan
Ketua Bidang Organisasi DPP PNI Marhaenisme, Ardy Muhammad MBA kepada wartawan disela-sela Rakornas I PNI Marhaenisme
di Jakarta Sabtu (27/9).
Bisa dibayangkan untuk keperluan partai mereka
berjalan selama 8 hari 8 malam untuk mengikuti persiapan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) misalkan saja pengurus DPC yang
sebagian besar ketuanya perempuan sampai berjalan kaki begitu jauhnya dan hanya makan umbi-umbian,ungkap Ardy seraya bercerita
tentang suka duka mereka membangun PNI Marhaenisme di daerah-daerah terutama daerah terpencil .
Dalam mempersiapkan keberadaan partainya, Ardy
memberi waktu kepada pengurus di daerah-daerah selama 40 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang kemudian seminggu
setelah itu mereka baru dilantik.
Misalkan lagi tentang pembentukan DPC di Papua
Ardy Muhammad menjelaskan bahwa dirinya telah melantik 28 DPC. Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menarik simpati
mereka yaitu dengan menjembatani kerukunan diantara kelompok-kelompok masyarakat disana terutama pasca kerusuhan yang terjadi
baru-baru ini akibat adanya kebijakan pemekaran wilayah. "Kami belum masuk dalam koridor politik menyangkut kasus pemekaran wilayah baik terhadap kelompok
yang mendukung maupun yang menolak pemekaran dalam kaitannya dengan kebijakan partai," ungkapnya.
Sementara itu menyangkut sosialisasi partai dengan
tokoh masyarakat dan kepala suku di Papua, Ardy yang dulu pernah aktif di ICMI itu mengatakan semua
kepala suku disana sangat mendukung PNI Marhaenisme, karena mereka menganggap ini partainya Bung Karno, dan mereka beranggapan
juga bahwa Bung Karno tidak pernah mengajar yang salah tetapi jadilah Marhaen yang sejati, baik nelayan, buruh maupun petani.
"PNI Marhaenisme ingin memberi konstribusi menyangkut
perubahan tatanan pemerintahan yang ada sekarang ini untuk itu diharapkan semua kader partai harus masuk kedalam sistem, hanya
dengan cara inilah suara kita akan didengar,"tegas tokoh muda asal Sulawesi Selatan yang sempat aktif di Golkar
dan kini menjadi Korwil PNI Marhaenisme Indonesia Timur tersebut seraya mengatakan organisasi pendukung partai
yang sudah di bentuk sementara ini baru departemen kepemudaan yang kemudian akan disusul oleh bidang lainnya termasuk kewanitaan.
(FDL).
|
Ketua DPC PNI Marhaenisme Tanjung Jabung Timur, Jambi, M.Hasan Masoeni |
Utusan Rakernas I PNI Marhaenisme Tanjung Jabung Timur,
Jambi, H.M. Masoeni:
Jiwa Marhaen Tumbuh Dari Bawah, Asal Dikunjungi Sudah Senang
Jakarta, Otonominews,- Acara Rakernas I PNI Marhaenisme pimpinan Sukmawati Sukarno Puteri pada 27-28 September
2003 diharapkan bisa menghasilkan program-program yang seseuai dengan jiwa Marhaenisme karena jiwa tersebut tumbuh dari bawah,
maka kader-kader DPP, DPD dan seterusnya perlu mensosialisasikan turun kebawah dan menemui rakyat sebagai pendukung Marhaen, sebab rakyat hanya dikunjungi saja sudah sangat senang.
Demikian diungkapkan delegasi PNI Marhaenisme dari Tanjung Jabung Timur , Jambi H. M. Masoeni kepada Otonominews saat mengikutui acara Rakernas di Gedung Juang 45 Menteng
Jakarta (27/9/2003). Menurut H. M. Masoeni saat ini jiwa marhaen hampir saja tidak ada pada diri pemimpin bangsa ini bahkan
kita yang seringkali menyebut pendukung partai berhaluan Marhaen, ternyata jiwa marhaen juga semakin menipis. Apa pasalnya?
Masoeni sebagai tokoh PNI Marhaenisme di Tanjung Jabung memang sempat resah karena adanya tekanan dari
aparat di era orde baru di masa lampau, sehingga pengalaman masa lalu itu cukup menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi
kita para Marhaenis-marhaenis di seluruh tanah air, untuk selalu memupuk jiwa Marhaen yang sebenarnya.
"Karenanya, PNI Marhaenisme jika ingin besar dan kuat perlu menghilangkan sikap traumatik masa lalu dan
jangan takut kena tekanan dari aparat tertentu yang memaksa untuk mengikuti partai tertentu,"tegas Masoeni sambil mengenang
adanya tekanan masa lalu dari aparat di daerahnya kepada rakyat. Makanya,
Masoeni selalu mengingatkan kaum Marhaen agar senang berkunjung kebawah guna memparaktekkan jiwa Marhaenisme itu. (H).
Ketua DPK PKP Indonesia Musi Banyuasin Amriadi, S.iP:
PKP Indonesia Siap Mengikuti Pemilu 2004
Jakarta Otonomi News, Rapat koordinasi teknis yang dihadiri seluruh pengurus Dewan Pimpinan Propinsi PKP se-Indonesia bertujuan
memantapkan persiapan menghadapi Pemilu yang akan berlangsung tahun depan. Diharapkan seluruh fungsionaris dan pengurus partai,
pada saatnya nanti semakin solid sampai ketingkat kader-kader terutama di daerah dalam menyongsong persiapan mengikuti pesta
demokrasi pada Pemilu 2004 mendatang, demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia Musi Banyuasin,
Sumatera Selatan, Amriadi S.iP kepada Otonomi News disela-sela Rakornis partai tersebut di Jakarta, Jumat (19/9).
Lebih lanjut Amriadi mengatakan bahwa Partai pimpinan Jend.(Purn) Eddy Sudrajad ini siap menghadapi Pemilu 2004 khususnya
di Sumatra Selatan dan saat ini dengan segala kemampuan yang maksimal dalam menyongsong pesta demokrasi tersebut, DPK Musi
Bayuasin juga sudah siap. "Dalam hal ini kami telah menempuh langkah-langkah sosialisasi antara lain dengan membentuk kepengurusan
sampai ke desa-desa, sehingga masyarakat akan lebih mengenal PKP Indonesia,"sambung Amriadi optimis.
Ditambahkannya pula, kedepan diharapkan masyarakat sudah mulai terbuka matanya, dan mengetahui mana yang benar dan yang
salah. "Kami menawarkan kepada mereka silahkan memutuskan pilihan pada saatnya nanti apakah akan memilih PKP Indonesian
atau tidak, terserah karena ini demokrasi,"imbuhnya seraya menyatakan bahwa dirinya akan terus berupaya mensosialisasikan
kepada segenap lapisan masyarakat di Sumatra Selatan. (FDL).
Asal Muasal
Dilaksanakannya Mubeslub Bamus Betawi
Jakarta,
Otonomi News, Perbedaan pandangan antara kelompok atas pelaksanaan Mubeslub ternyata berakhir dengan digelarnya Mubeslub Badan
Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus) di Jakarta Sabtu (6/9). Padahal rencana diadakannya Mubeslub ini sebenarnya telah bergulir
sejak bulan Juli 2003, dimana 23 Ormas Betawi baik dalam koordinasi Bamus maupun
yang lainnya telah melaksanakan beberapa pertemuan secara simultan dan mendesak agar HA Syukur mengundurkan diri dari kepemimpinan
di Bamus.
Demikian dikatakan Taufik Hidayat,
Tokoh muda Betawi yang juga Sekjen Persatuan Orang Betawi (POB) kepada sejumlah
wartawan termasuk Otonominews saat berlangsung pemilihan Ketua Umum Bamus Betawi.
Menurut Taufik, Mubeslub ini dilaksanakan
dikarenakan kepengurusan Bamus pada periode tersebut dalam menjalankan organisasi kurang berhasil, disamping itu pula ada
krisis kepercayaan dari masyarakat secara keseluruhan. Apa parameter kegagalan itu? Taufik mengatakan, bahwa hal tersebut
ditandai dengan kegagalan ketika proses pemilihan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu. "Semua ini meninggalkan dampak yang
tidak baik, dan terpilihnya Sutiyoso menjadi Gubernur ternyata kurang berkenan di hati HA.
Syukur sendiri,"tegasnya.
Lebih lanjut Taufik menjelaskan,
terlepas dari itu semua, beberapa organisasi Betawi mencoba melakukan pertemuan
pada tanggal 19 Juli 2003 dan bersepakat agar Ketua Bamus mengundurkan diri.
Kemudian Bamus melakukan penjajakan-penjajakan selama 2 minggu, sembari menunggu adanya pleno ke dua itu, ternyata kesepakatan
itupun tidak ditindak-lanjuti, sehingga 23 ormas Betawi mengadakan debat kandidat yang didalamnya ada kesepakatan-kesepakatan,
maka lahirlah keputusan yang antaranya segera diadakan Mubeslub pada tanggal 18 Agustus dengan dikoordinasi oleh Permata.
Setelah dicapai kesepakatan, kata
Taufik, agar kongres cepat dilaksanakan maka Mubeslub harus cepat dilaksanakan,
begitu juga dengan terbentuknya Tim Sembilan. Kemudian Tim ini agar segera dilaporkan kepada ketua Bamus. Pada tanggal
26 Agustus 2003 antara Panitia yang dibentuk Bamus dan Tim Sembilan menghasilkan keputusan bahwa pelaksanaan Mubeslub
adalah pada tanggal 6 September 2003.
Mengenai Ketua Bamus pengganti Syukur,
menurut Taufik ada dua pilihan yaitu; kelompok yang mewakili kalangan awam dan
kelompok yang mewakili Birokrat. "Tentang criteria calon ketua Bamus antaranya; harus
punya visi kedepan, intelektual, mempunyai kemampuan financial, serta
dapat dukungan dari masyarakat,"tambah Taufik mengakhiri perbincangan. (Fdl).
Ketua
Umum Permata:
Adanya DPRD Di Tingkat Kotamadya Harus Ada Payung Hukum
Ketua Umum Permata (Persatuan Masyarakat Jakarta) Drs.H.
Syarif Mustafa, mengatakan peranan masyarakat Betawi perlu ditingkatkan. Selain itu juga, kata Syarif perlunya ada perubahan untuk perbaikan demi persatuan dan kesatuan, dan diharapkan ke depan masyarakat Betawi serta
warga Jakarta umumnya dapat dirasakan manfaatnya buat orang banyak. Sementara bagi generasi yang akan datang kita harapkan
betul-betul mempunyai kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk lebih berkiprah dalam rangka ikut membangun Jakarta
sebagai Ibukota Negara.
Motivasi dan semangat memajukan kota Jakarta ini dikatakan
Drs. H. Syarif Mustafa kepada wartawan, termasuk Otonominews ketika di sela-sela menghadiri Mubeslub Bamus Betawi di Hotel
Inna Wisata Jakarta Sabtu (3/9).
Ketika
ditanyakan mengenai jumlah anggota DPDR DKI dari Masyarakat Betawi yang tidak signifikan
bila dikaitkan dengan jumlah penduduk Jakarta, Syarif menyatakan, khusus untuk DKI sebenarnya pelaksanaan Otonomi daerah berada di tingkat
Propinsi dan ini sangat berbeda dengan daerah lainnya, karena status Kotamadya
di DKI Jakarta adalah administrative maka tidak mempunyai DPRD. Hal ini disebabkan kekhususan dari Jakarta sebagai Ibukota
negara sesuai dengan Undang-undang No. 34 tahun 1999 yang menetapkan otonomi tetap ada di Propinsi.
Bila ada
wacana penambahan anggota DPRD di tingkat Kotamadya, kata Syarif harus dilandasi oleh payung hukum, yaitu berupa Undang-undang.
"Apabila itu memang diperlukan tidak ada salahnya, tetapi kalau jumlahnya banyak namun tidak berkwalitas tidak banyak artinya,
"ujarnya Syarif berargumentasi.
Sehubungan
dengan Mubeslub yang sedang berlangsung H. Syarif menegaskan, Mubeslub merupakan ajang melakukan silaturahmi karena silaturrahmi
sangat tinggi maknanya bagi kita yang ada di Jakarta, apalagi bagi masyarakat Betawi yang dikenal religius.
Menyangkut
Ketua Bamus yang baru yang akan dipilih H. Syarif pun hanya mengatakan, pertimbangan
dalam memilik pemimpin adalah orang yang mempunyai visi jelas tentang DKI dan Indonesia, dari kalangan manapun asalkan telah
lama tinggal di Jakarta, serta sudah teruji kemampuannya dalam menggerakan organisasi.
"Di era
globalisasi saat ini memang diperlukan seorang pemimpin yang berkwalitas dan mempunyai integritas serta bisa membuat skala
prioritas dalam mengambil keputusan,"imbuhnya mengakhiri pembicaraan seraya menunggu Ketua Bamus baru yang akan terpilih.
(Moh. Fadli)
Bamus
Betawi Harus Tuntaskan Persoalan Tanah Di Jakarta
Jakarta, Otonominews,-Banyaknya
kasus yang berhubungan dengan status kepemilikan tanah di Jakarta dan sering kali juga melibatkan oknum pejabat Pemda yang
banyak menyalahi aturan. Apa pasal? Mereka adalah oknum spekulan yang bergentayangan dan sangat membahayakan pembangunan khususnya di DKI, ini menjadi persoalan penting yang harus segera dituntaskan dan segera dicari
jalan keluarnya.
Demikian dikatakan
Sekjen Forkabi, Drs. H. Nukman Muhasyim kepada Otonomines di sela-sela acara Mubeslub Bamus Betawi di Jakarta Sabtu (6/9).
Menurutnya, Pemda yang seharusnya menjadi fasilitator bagi masyarakat dan warganya ternyata tidak becus menangani persoalan
tanah, misalnya saja ketika ada jual beli tanah, tanahnya belum dibayar sudah di kuasai orang lain.
"Bahkan banyak
lagi permainan perijinan yang dilakukan oknum Pemda bekerjasama dengan Pengusaha, diantaranya tanah yang belum dibayar dimasukan
ke Fasos( Fasilitas social) dan Fasum (Fasilitas Umum), hal ini karena adanya kolusi antara oknum Pemda dan pengembang sedangkan rakyat kecil tidak dipedulikan,"keluh Nukman dengan prihatin.
Selaku
Forkabi, Nukman selalu kritis dan mengoreksi masalah ketimpangan ini bersama masyarakat yang peduli terhadap rakyat kecil
untuk bersama-sama mengoreksi tindakan oknum pejabat Pemda yang tidak bertanggung
jawab tersebut.
Lebih
lanjut H. Nukman menjelaskan karena banyaknya kasus tanah di Jakarta belum diselesaikan dengan benar oleh Pemda DKI, maka itu wajar muncul kepedulian dari seluruh organisasi masyarakat Betawi terutama
yang tergabung dalam Bamus Betawi mengharapkan agar masalah tanah di DKI tersebut segera di tuntaskan.
Hal lainnya
yang sangat mendesak untuk dituntaskan adalah pembuatan Sertifikat tanah, yang
hal ini melibatkan aparat terkait dengan merekayasa pembuatannya, seperti tanah yang sah menjadi hak milik masyarakat tapi
dianggap tanah garapan. Kasus ini banyak terjadi antara lain di sekitar Cengkareng, dalam kasus ini ada oknum yang bernama
Tinggul dalam menjalankan aksinya ia berkolusi dengan orang tertentu, asal ada orang yang mau membeli tanahnya maka orangnya juga disikat
"Saya
juga mengharapkan kepada anggota DPRD DKI yang berasal dari Etnis Betawi yang sekarang ini jumlahnya hanya 11 orang agar
lebih berperan, meski kenyataannya mereka tidak bisa berbuat banyak,"tegas Nukman seraya mendesak agar Gubernur dan DPRD di
era otonomi daerah seperti sekarang ini dimungkinkan DPRD juga ada di tingkat Kotamadya. (Moh. Fadli)
|
Drs. H. Djamal Doa |
UU FTZ Jamin Kepastian Hukum Bagi Investor
Jakarta,Otonominews,-Selain
masih menggantung rencana undang-undang Free Trade Zona bagi Batam ternyata juga
berdampak merugikan bagi pendapatan pajak karena Ppn ditunda, dengan begitu maka mudah sekali bagi orang untuk memanipulasi
pajak. Bahkan kalau UU FTZ cepat rampung justru investor mendapatkan kepastian hukum.
Demikian dikatakan
anggota komisi V DPR RI, Drs. H. Djamal Doa kepada Otonominews saat diwawancarai diruang kerjanya lantai 14 gedung DPR di
Senayan (1/9/2003). Menurutnya, jika Pemerintah sekarang menggantung diundangkannya RUU FTZ maka yang rugi pemerintah sendiri,
tapi kalau cepat dijadikan undang-undang tentu pajak yang ada di sana bisa diatur dengan baik.
"Selan masalah
pembebasan pajak serta pengaturannya para pemodal akan kondusif menanamkan investasinya
di Batam karena ada kepastian hukum sehingga Indonesia (Batam) bisa bersaing dengan negara lainnya,"tutur anggota dewan dari
PPP ini. (Harun).
|
Hj. Evita Asmalda, SH (Foto: dok mpr) |
Anggota Komisi VIII DPR
RI, Hj. Evita Asmalda. SH:
Pemerintah
Kurang Tanggap Terhadap UU FTZ
Jakarta, Otonominews,- Berlarut
larutnya pengesahan UU Free Trade Zone bagi kota Batam sebenarnya melemahkan daya saing kita di dunia Internasional. Seharusnya
Pemerintah cepat tanggap mengadakan pertemuan dengan DPR membahas UU FTZ ini, sebab bagimanapun juga Batam sebagai daerah
sentral industri yang pertumbuhannya begitu cepat perlu diberi kekuatan hukum. Kalau tidak, kita tak sanggup lagi berkompetisi
dengan dunia Internasional di era global sekarang ini.
Demikian dikatakan anggota
Komisi VIII DPR RI, Hj. Evita Asmalda SH saat diwawancarai Otonominews via telpon (16/8/2003) malam. Menurutnya, pengikat
secara hukum untuk menjalankan roda perdagangan di Batam memang sangat diperlukan, bahkan sudah mendesak. Hal ini, tambah
Evita merupakan perangkat untuk menghindari adanya tumpang tindih.
Sehingga jangan sampai nanti
muncul Perda(Peraturan-peraturan daerah) yang dibuat oleh Pemerintah daerah kemudian tidak sinkron dengan UU FTZ yang akan
diberlakukan. "Karena itu sangat diperlukan adanya penyelarasan, harmonisasi dan sinergi antara UU FTZ tersebut dengan perda-perda
yang ada di daerah Batam,"tegas anggota Dewan asal pemilihan Jawa Barat yang cukup vokal tersebut.
Sebenarnya,
sambung Evita, DPR saat Sidang tahunan MPR kemarin telah memasukkan masalah UU
FTZ ke dalam salah satu point penting dalam keputusan sidang, namun kenapa Pemerintah kurang responsif membahas masalah FTZ
ini dengan DPR. Ketika ditanya apa sebenarnya kendalanya, Evita tidak mengelak adanya factor sumber daya manusia(SDM) yang
masih rendah, juga factor kompetisi global yang kian menerpa bangsa kita sehingga
bagaimanapun juga bangsa kita harus sadar akan pentingnya kualitas dan daya saing.
"Padahal konsep
Batam sejak berdirinya dan dipegang oleh Habibi sebenarnya sudah bagus semisal perkembangan di pulau Bintan, tapi kenapa sekarang
Batam malah lebih buruk bahkan pemain-pemain disana tanpa aturan, ibarat hukum
rimba,"keluh Evita seraya mengajak seluruh anak bangsa, khususnya Pemerintahan sekarang untuk bersama-sama membenahi bangsa
besar dan potensial ini agar cepat pulih dari keterpurukan dan kembali normal. (harun).
Pimpinan Beserta Seluruh Staf
Redaksi "Majalah OtonomiNews" Mengucapkan SELAMAT ATAS TERPILIHNYA
Bapak Drs. KH. Achmad Suaidy, MBA (Ketua)
&
Bapak Drs. H. Husni Djailani (Sekretaris)
DPW PPP DKI Jakarta Periode 2003-2006
Semoga Allah SWT Senantiasa Meridhoi Perjuangan Kita Semua Menuju
Izzul Islam
Walmuslimin
Jakarta, 16 Agustus 2003
ttd.
MUHAMMAD HARUN
Pemimpin Redaksi
|
Ketua Umum PBR, KH. Zainuddin MZ, (Foto: Tokoh Indonesia) |
Tasyakuran Kemerdekaan
PBR Kebun Jeruk
"Zainudin Lagi Asyik Ceramah Hujan Turun"
Jakarta, Otonominews,- Meski
belum waktunya kampanye ada saja celah bagi partai baru menggunakan kesempatan sosialisasi partainya. Tak pelak lagi bagi
Partai Bintang Reformasi (PBR) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kebun Jeruk Jakarta
Barat yang mengemas acara "Tasyakuran Kemerdekaan dalam rangka HUT RI ke-58" dengan ceramah Tabligh Akbar dari KH Zainuddin
MZ selaku daI sejuta umat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Bintang Reformasi.
Menurut Ketua PAC PBR Kebun
Jeruk, Adi Basharudin Nawawi, Sag, acara Tabligh Akbar ini dalam rangka memperingati
Agustusan sekaligus sosialisasi program partai khususnya bagi warga lingkungan Kebun Jeruk dan sekitarnya. "Dengan menampilkan
figure Zainuddin ternyata saya optimis PBR di Kebun Jeruk bisa meraih peringkat lima besar,"harap Adi kepada Otonominews saat
dikonfirmasi tentang kemungkinan PBR menghadapi pemilu 2004.
Perlu diketahui, kata Adi
bahwa PAC Kebun Jeruk sampai saat ini sedang intensif merekrut kader-kader partai
untuk memenangkan PBR. "Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan temu kader yang terdiri dari lima kelurahan, sebab sebagian
besar konstituen PBR di Kebun Jeruk adalah kaum muda,"jelasnya. Sedangkan selebihnya pendukung PBR terdiri dari para Ulama
dan tokoh masyarakat.
Sementara itu KH. Zainuddin
MZ dalam salah satu uraian Tabligh Akbar yang dihadiri tak kurang dari dua ribuan massa itu mengatakan pentingnya soal kepemimpinan,
sehingga rakyat Indonesia harus berhati-hati memilih pemimpin. "Seorang pemimpin termasuk pemimpin negara tak ubahnya seperti
imam Shalat, maka dari itu syarat jadi pemimpin harus benar-benar diperhatikan
dan terlebih-lebih pada Pemilu 2004 yang akan memilih Presiden secara langsung jangan memilih pemimpin yang tak memahami ajaran
agama,"ingat daI kondang yang kini menjadi top leader di partai islam PBR.
Rupanya Tabligh Akbar yang
sempat menyedot pengunjung malam itu terpaksa harus berhenti karena hujan turun. Belum selesai nasihat-nasihat Zainuddin atau
boleh dikatakan lagi asyiknya memukau mereka dengan humornya yang khas daI popular ini, pengunjung sudah pada berhamburan
bubar. Tapi, kekhidmatan dan marak dari Tabligh Akbar tasyakuran Kemerdekaan 17-Agustus 2003 tersebut tak menyurutkan nyali
bagi warga PBR Kebun Jeruk untuk bertekad menang di Pemilu 2004 mendatang. (h).
Fuad Bawazier: TNI/Polisi Jangan Merasa Superior
Jakarta, Otonominews, Masalah keamanan dan pertahanan bangsa ini dinilai masih amburadul. Tapi, harapan
terhadap peranan polisi dalam menjaga keamanan masyarakat dan bangsa ini masih cukup tinggi meski terkadang polisi dan tentara tetap memiliki perbedaan fungsi dan tugas secara jelas sejak terjadinya pemisahan.
Fuad Bawazier selaku mantan pejabat di era orde baru buka suara tentang keberadaan TNI masa lampau dan
saran terhadap polisi yang kini sedang bertugas menjaga keamanan masyarakat kita. Berikut ini paparan Fuad kepada Otonominews
usai menjadi pembicara tentang TNI/Polri di Hotel Kartika Candra awal Juli 2003 lalu.
Masalah ancaman terhadap bangsa dan negara saat ini masih
menjadi hantu bagi sebagian masyarakat, komentar anda?
Yang jelas, TNI sekarang dalam posisi sulit, dan rapuh yang ini karena justru akibat masa lampau. Misalkan
saja prilaku sebagian TNI masa lalu yang terjadi dari dalam tubuh TNI sendiri seperti adanya titipan-titipan dari luar tapi
dilakukan oleh orang dalam negeri yang menyebabkan TNI kita tidak kuat, tidak berwibawa, tidak solid sehingga tidak bisa melaksanakan
fungsi utamanya sebagai alat untuk mempertahankan Indonesia. Dengan demikian
wibawa pemerintah dan negara jadi turun.
Tentunya hal ini harus diakhiri, karena orang yang sehat dan waras tentu menginginkan negara itu mempunyai
polisi atau tentara yang kuat. Artinya, melaksanakan fungsi utamanya dengan baik. Disini sering dicoba dikeruhkan oleh sebagian masyarakat yang mengartikan bahwa kalau polisi atau tentara kuat nanti
dictator, maka kalau gitu dilemahkan saja. Ini kan gila, jadi dikisruhkan. Padahal bukan itu maksudnya.
Dengan adanya kesan sebagian masyarakat tentang wibawa polisi yang kian pudar atau mungkin juga sebagian
tentara kita, apa dan bagaimana solusinya?
Kalau semuanya memegang aturan main yang benar dan berpegang pada undang-undang dan sebagainya saya kira
semuanya nanti akan bisa tertata dengan baik. Yang penting, jangan kita kembali jadi masa lampau yakni dari situasi yang ekstrim
ke situasi ekstrim lainnya. Dulu TNI menjadi super kelas satu, sekarang jangan dijatuhkan menjadi kelas kambing. Itu nanti
bolak-balik seperti itu saja.
Sebab TNI itu punya kelebihan, yaiitu mampu menghadirkan rasa aman, rasa harga diri sebagai bangsa kita
di masa lampau. Dan ini harus kita akui sebagai hal yang sangat positif dan ini
ternyata banyak dirindukan oleh sebagian masyarakat kita yaitu masa seperti masa lampau. Tapi kita janganlah mau mengambil
masalah-masalah yang tidak baik yang juga terjadi di masa lalu, misalnya seolah-olah kalau sudah jadi tentara itu harus menguasai
seluruh jabatan penting di republik ini. Hal ini orang sipil jadi sakit hati. Jadi janganlah jadi ekstrim salah menjadi ekstrim
salah yang lain.
Dalam hal seperti ini kita harus tata keseimbangan baru, yaitu hubungan antara TNI, Polisi dan sipil. Ketiga
masalah ini harus di tata kembali supaya ada kestabilan sebagaimana yang kita inginkan. Khusus kepada polisi memang saya sarankan
harus berhati-hati sebab, kalau polisi itu menjadi over acting, dan salah menempatkan diri, ia bisa menjadi tentara di masa
lampau., nanti jatuhnya sangat terpuruk, bahkan lebih terpuruk dari TNI. Kalau TNI jatuh terpuruk masih ada masa-masa lampau
yang masih bisa dijual yaitu: rasa aman, dan harga diri bangsa. Tapi kalau polisi
yang jatuh terpuruk maka saya bisa melihat apa sesungguhnya yang bisa dijual, yaitu rasa terpuruknya yang sangat sakit.
Sekarang, apa yang kita harapkan dari TNI/Polri? Yang penting, sekarang mari kita beri peluang yang sama kepada mereka, tidak harus dijadikan superior, sipil maupun
militer sama saja, asalkan kita ikuti sesuai peraturan. Mungkin juga masyarakat kita sekarang karena ada rasa rindu walaupun benci terhadap TNI kita. Sehingga
hanya TNI/Polisi saja yang siap menjadi pemimpin bangsa ini. Padahal mereka akan berwibawa kalau benar-benar menjaga keamanan
dan pertahanan bangsa. Karena itu perlu penataan lagi serta memberikan persamaan yang fair yaitu tak ada lagi kelompok yang
superior ataupun yang inferior. (M. Harun).
|
H. Andi Muhammad, Ketua Umum DPP AMII |
AMII Nyatakan Diri Independent Dan
Moderat
Jakarta, Otonominews,- Angkatan Muda Islam Indonesia
(AMII) yang selama era orde baru berafiliasi ke Golkar, kini menyatakan dirinya sebagai ormas yang independent, tidak terikat
dengan organisasi politik manapun serta bersikap sebagai ormas Islam moderat.
Karena itu dalam kurun waktu sejak dinyatakan sikap
ini sampai tahun 2007, bahkan menjelang pemilu 2004 ini AMII masih cooling down.
Baru kemudian pada saat itu juga AMII akan dideklarasikan menjadi sebuah partai yang bernafaskan Nasionalis dan Islam Moderat.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPP AMII, H. Andi Muhammad AB kepada wartawan saat jumpa pers di Hotel Indonesia (1/8/2003). Menurutnya, AMII sebagai
bagian dari ormas kepemudaan memiliki wawasan kebangsaan, jiwa kepeloporan serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
"Karena itu bulan Desember 2003 AMII akan menggelar
Munas yang ke-2 dengan tujuan reposisi dan reaktualisasi AMII sebagai ormas yang tak tergantung pada organisasi lain,"jelas Andi yang saat ini terpilih menjadi Bupati Morowali.
"Di era otonomi daerah ini, menurut Andi gerak langkah
dan konsolidasi AMII akan dititik beratkan pada pemantapan di daerah. Ini sebagai konsekuensi dari pemekaran wilayah atau
kabupaten di tanah air,"tambahnya.
AMII berpendapat, bahwa setelah melihat perkembangan situasi politik berbangsa dan bernegara,
AMII mendukung sikap tegas Pemerintah terhadap kelompok separatis, karena bagi AMII NKRI sudah final. Dalam bidang ekonomi,
AMII mendukung kebijakan pemerintah yang lepas dari IMF.
Sedangkan menyikapi diundangkannya UU Pilpres, AMII memandang hal itu sebagai
pembelajaran politik dan demokrasi sehingga AMII berharap munculnya sosok pemimpin yang pantas diteladani oleh seluruh rakyat
Indonesia dari manapun ia berasal. (Laporan Harun).
|
lambang PGIB |
Dari Deklarasi Partai Gerakan Indonesia Bersatu:
Prioritaskan pada Reformasi, Transformasi Dan Rekonsiliasi
Jakarta, otonominews,- Meski tak begitu marak namun deklarasi PGIB (Partai Gerakan Indonesia Bersatu) cukup surprise
karena Ketua Umumnya adalah Perempuan, mirip Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarno Puteri yang juga seorang perempuan. Maklum
masih baru, kemampuan politiknya belum diketahui secara jelas, apalagi ikut pemilu 2004 saja masih harus menunggu seleksi
apa lolos verifikasi KPU atau tidak.
Tapi partai yang diluncurkan pada 27 Juli 2003 di Hotel Indonesia ini sudah memiliki 29 pengurus daerah di setiap
propinsi dan dua pertiga DPC se-Indonesia. Demikian dituturkan Ketua Umum PGBI, Dra. Hj. Sri Astuti Bukhary, M. Si kepada
otonominews usai deklarasi.
Dalam program partainya Sri Astuti saat diwawancarai akan terus mengkritisi Pemerintahan pada kabinet gotong royong
saat ini. Menurutnya, pemerintahan sekarang kurang efektif dalam memanej kabinet sehingga antara menteri yang satu dengan
lainnya terkadang tak jelas job/tugasnya. "Seharusnya job dari anggota kabinet itu disesuaikan dengan spesialisasi yang telah
digariskan jangan sampai ada tugasnya yang tumpang tindih,"kata Sri Astuti sembari mengkritisi kabinet gotong royong pimpinan
Megawati Sukarno Puteri.
Bahkan dalam kata sambutannya, Sri Astuti memprioritaskan program partainya pada tiga hal utama, yaitu: Reformasi,
transformasi dan Rekonsiliasi. Salah satu substansi dari program tersebut adalah
pemberantasan KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan penegakan hukum. "Pemberantasan KKN dan penegakan hukum menurut PGIB
harus dilakukan dimulai dari atas baru ke bawah,"tegasnya tanpa memperjelas bagaimana formulasi yang harus dilaksanakan dalam
pemberantasan KKN dan penegakan hukum tersebut secara kongkrit dan jelas.
Bagi Sri
Astuti program utama lainnya adalah transformasi, terutama di bidang ekonomi dengan kepemihakannya pada kaum ekonomi lemah.
Sedang di bidang pendidikan, bagaimana membikin pendidikan di Indonesia berkualitas sehingga lulusannya mampu terserap dilapangan
pekerjaan.
"Selain
itu soal rekonsiliasi juga menjadi program utama PGIB yaitu dengan tidak lagi memberikan julukan-julukan bagi orde-orde tertentu
atau bagi anak cucu korban sejarah yang selama ini diperlakukan tidak adil sebab mereka tidak menanggung dosa turunan,"tegas
Sri Astuti pada kertas sambutannya.
Acara deklarasi
yang dihadiri peserta dari seluruh cabang dan daerah propinsi seluruh Indonesia tersebut juga akan dilanjutkan dengan Kongres
I PGIB yang berlangsung hingga 28 Juli 2003. (lap. Reporter otonominews).
|
Wakil Ketua DPD PGIB Prop. Banten, H. Harris Darmoko |
|
Capres 2004, Wiranto, Foto: Time Asia |
Visi
Wiranto Tentang Indonesia Kedepan
Jakarta,
Otonominews,-Berikut ini rekaman Visi Wiranto. Kita perlu flash back (menengok kembali) pada sejarah negeri ini. Pada akhir
1998 terjadilah hempasan moneter yang sangat dahsyat. Dan pada saat yang sama waktu itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu,
mengendalikan politik balas dendam, yang keinginnya hanya berkuasa, sedang pihak luar negeri juga ingin punya kepentingan
sendiri terhadap Indonesia. Sehingga waktu itu berakhirlah riwayat orde baru pimpinan Suharto.
Setelah
itu, dilakukanlah perubahan dengan semangat baru yang diberi nama reformasi.
Saya melihat Golkar pada saat itu sangat legowo dan mengalah termasuk juga TNI untuk
tidak merebut kekuasaan.. Kenapa? Dengan tujuan dan alas an agar rakyat tidak jadi berontak karena kita tahu bahwa
sekitar 70 juta anggota golkar waktu itu mendukung mati-matian pemerintahan orde baru yang didukung juga oleh kekuatan ABRI
(sekarang TNI).
Keadaan
sudah tak bisa ditahan lagi sehingga terjadilah pemerintahan baru yang saya harapkan agar keadaan berubah lebih baik dari
orde baru tersebut. Tapi apa kenyataannya, setelah tiga kali presiden ( Habibi, Gus Dur dan Megawati) ternyata tak seperti
apa yang diharapkan semula, yang terjadi malahan saling hujat menghujat, disharmoni dan disorientasi yang bertubi-tubi di
dalam negeri kita yang bernama Indonesia ini.
Kawan
saya yang bermukim selama 15 tahun di luar negeri bercerita pada saya, bahwa
masyarakat Indonesia kini tak jelas lagi keadaannya, karena yang sedang terjadi itu apa dan mau dibawa kemana Indonesia itu. Bahkan ia mengatakan nyaris tanpa harapan,
sedang reformasi tidak jelas arah dan harapannya sehingga sulit terkontrol. Padahal tujuan kita mendirikan negara ini sesuai
dengan UUD 1945, antaranya melindungi segenap ,tumpah darah bangsa Indonesia
dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan
social.
Untuk
itulah maka kita lihat beberapa aspek mengapa saya mau dicalonkan menjadi Presiden lewat corong partai golkar, yaitu:
(1) Aspek
Kesejahteraan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa angka kemiskinan pada tahun 1993-2003 bukan mengecil malah membesar. Misalnya, Angka pengangguran
pada 2000-2003 yaitu 11 % dari usia produktif yakni sekitar 14 % (15-20 juta
pengangguran) artinya kesejahteraan kita belum maju karena selama sekitar dua tahun pengangguran bertambah tak kurang dari
3%.
(2) Aspek penegakan hokum saat ini sangat menyedihkan.
Karena hokum saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Tapi justru sekarang menjadi komoditas serta instrumen
politik. Akibatnya, di negeri ini tak ada lagi kepastian hokum, karena tak ada lagi kepastian hokum maka investor tidak ada
yang mau datang ke Indonesia.
(3) Keamanan
Nasional kita ternyata tak sepenuhnya kondusif, contohnya di Aceh yang saat ini masih berkecamuk, entah kapan akan berakhir.
(4) Aspek
Pemberantasan KKN. Kalau bicara KKN memang belum ada kemajuan, katanya orang
dulu ada korupsi namun ada pembangunan. Sekarang, juga korupsi tambah banyak, tapi pembangunan yang sudah ada malahan dijualin.
(5) Aspek
Kepemimpinan Nasional., Saya sering menyebut pengalaman saya saat mengikuti pertemuan bilateral dan multilateral bersama sahabat
negara lain. Dalam mengadakan kompetisi global, kita saling memberi secara positif dengan negara lain tersebut. Kita melihat
bahwa negara negara yang pernah saya kunjungi, ternyata mereka berhasil menampilkan pemimpinnya, karena yang menemntukan baik-buruknya
negara itu adalah pemimpinnya, di Indonesia kenapa belum?
Sebenarnya
dalam rekruitmen kader pemimpin nasional pada masa orba itu sudah terjadi proses dan dipersiapkan. Tapi tiba-tiba orde baru
ambruk maka nyaris tak ada lagi rekrutmen tersebut. Sementara itu parpol-parpol yang baru berdiri itu belum punya kemampuan
untuk menentukan baik-buruknya negeri ini. Sehingga yang terjadi apa? Kadangkala tempatnya sudah benar tapi orangnya yang
akan menempati itu salah. Maka saya ingatkan kepada parpol baru, bahwa yang terjadi saat ini mengapa kader yang berkualitas
ada di luar birokrasi sedang yang tidak malah di dalam, inilah kesalahan kita.
Makanya
saya masih memilih partai Golkar, apa pasalnya? Karena ada syarat reformasi yang harus digulirkan antaranya: Kegolkaran, Golkar tak berdasarkan pada politik aliran, atau primordiallisme, sehingga partai golkar lebih
pragmatis, tak bermuatan ideology dan aliran tertentu, sehingga partai golkar menjadi partai terbuka dan dinamis. Partai golkar
dengan paradigmanya yang baru berhasil menghilangkan adanya dewan pembina di dalam tubuh struktur dan jalur ABG (Abri, Birokrasi Golongan), juga adanya budaya
baru yang buttom up, setia pada Pancasila serta karya dan kekaryaan.
Peluang
bagi Partai Golkar
Ternyata
setelah 3 pemerintahan (Habibi, Gus Dur dan Megawati), rakyat masih menjerit. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya merupakan
peluang bagi partai Golkar, Kenapa?
Ada beberapa
alasan sehingga kondisi tersebut dikatakan sebagai peluang bagi partai Golkar
yaitu: (a) P Golkar memilki SDM yang tersebar dimana-mana selama 32 tahun berkuasa (b) Infrastruktur yang sudah lengkap dari
pusat sampai ke daerah=daerah (c) Partai berlambang beringin ini juga punya platform terbuka dan non diskriminatif serta merupakan
problem solver bagi permasalah bangsa (d) solidaritas dan multi etnis, agama
dan berbagai ragam profesi namun cukup kompak luar biasa.
Peluang
lain yang muncul bagi partai golkar antaranya: Krisis multidimensional yang belum selesai, kekecewaan rakyat terhadap partai
politik yang ada, partai golkar memiliki banyak figure yang akan dimunculkan menjadi pemimpin sehingga perlu adanya konvensi
sementara di partai lain hanya tergantung pada satu figure, artinya dipartai golkar kelebihan figure.
Peluang
di era otonomi daerah sekarang ini banyak sekali kader dan pengurus partai golkat mendududuki posisi wali kota, bupati, ketua
DPRD bahkan ada yang menjadi Gubernur dan sebagainya. Dan partai golkar sebagai bagian dari komponen yang ikut menyelamatkan
rakyat dan bangsa ini selalu berorientasi dan menjaga benteng Pancasila.
Meski
ada peluang seperti yang saya sebutkan diatas, saya juga mengingatkan tentang adanya hal-hal yang harus diwaspadai terhadap
ancaman-ancaman yang ada seperti diantaranya: tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang masih dedam (politik balas dendam). Sekalipun
pada saat yang sama orde baru sebenarnya telah menunjukkan keberhasilan-keberhasilan yaitu: Swasembada pangan dan membengun
keamanan. Bahkan Indonesia pernah dijuluki macan Asia karena maju dengan pertumbuhan yang 7 persen itu.
Namun
sayang setelah orba jatuh, sekarang belum ada media yang berpihak kepada partai Golkar. Dan saya yakin nanti kebenaran akan
mendapat tempatnya kembali. Kendati juga euphoria dan jargon-jargon reformasi masih ada sekarang akan tetapi orang yang mengatakan
bahwa partai golkar adalah bahaya laten kini sudah tak ada lagi.
Kelemahan-kelemahan
Yang Perlu Diperhatikan
Akan
tetapi dari sejumlah keunggulan, peluang dan ancaman bagi P.Golkar dari partai-partai lainnya, ada beberapa kelemahan yang
saat ini perlu diperhatikan secara serius yaitu: Konsolidasi yang sangat sedikit. Masih
adanya stigma orba yang terus menerus menerpanya. Namun begitu kita jangan munafik karena kita ini sebenarnya masih bagian
dari orde baru. Ada juga kelemahan lain bagi partai golkar seperti juga yang dialami oleh partai=partai politik lainnya misalnya, masih adanya system top down serta keterbatasan dana.
Harapan
Terhadap Konvensi
Kegagalan
pada tahun 1998 sebenarnya awal dari kesuksesan bagi partai golkar, karena apa saja permasalahan yang terjadi di internal
partai sudah relatif selesai. Karena itu saya harapkan pada konvensi ini nantinya agar benar-benaar memilih tokoh yang tepat.
Sebab, konvensi tersebut juga diharapkan menjadi konvensi yang transparan, jujur, fair serta tidak dimanipulasi.
Posisi
saya sebagai mantan dewan pertimbangan dan pembina partai golkar mencermati terhadap
performance dari tiga Presiden Indonesia yang pernah memimpin bangsa ini, karena saya pengalaman di Birokrasi sehingga saya
bisa sedikit berkomentar, sebenarnya ketiga-tiganya memilki prinsip kepemimpinan yang berbeda, gayanyapun berbeda. Namun tujuan
dari memimpin harus sama. Jadi kalau mau jadi Presiden di Indonesia janganlah coba-coba, karena kalau nanti jadi beneran tidak
mesti menjadi Presiden yang sukses. (Harun).
|
Capres Golkar 2004, Prabowo Subianto, Foto: Tempo Interaktif |
Prabowo Subianto: Pemimpin
Harus Memperbaiki Nasib Wong Cilik
Jakarta, Otonominews,-Setelah saya tak lagi dinas aktif di tentara, saya memutuskan untuk berwiraswasta
(berbisnis). Saya putuskan untuk masuk di bidang ekonomi, karena saya melihat sejak lama bahwa kehidupan ekonomi sangat mempengaruhi
keadaan atau kemajuan poliiitik suatu bangsa, Sebaliknya, kemunduran politik suatu bangsa dipengaruhi oleh keadaan ekonominya.
Apa pasal? Karena ekonomi menyangkut kesejahteraan suatu bangsa. Dan tujuan disetiap bangsa di dunia ini adalah bagaimana
mensejahterakan rakyatnya.
Bahkan kemerdekaan yang sejati sangat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan kesejahteraan suatu bangsa.
Misalnya kalau suatu bangsa ada istana, ada hegara dan ada para pemimpinnya tapi rakyatnya miskin, sulit makan, saya kira
itu kemerdekaan semu, tidak nyata seperti yang ada di UUD 1945, yang mengatakan bahwa tujuan dari para pendiri bangsa antara
lain supaya ada kemerdekaan ekonomi, sebab kemiskinan adalah hilangnya kehormatan.
Kenapa saya memilih jalur bisnis? Dorongan saya ke dunia bisnis adalah lebih dikarenakan Merah-Putih.
Kami berjuang di bidang ekonomi itulah landasan saya sebagai pejuang.
Ketika badai krismon tiba, kita sebenarnya dirusak lewat bidang ekonomi. Dan setelah lima tahun
saya mencermati dari jauh keadaan yang menerpa memang keadaannya sangat memprihatinkan. Saat itu meski banyak orang menawarkan
sya masuk partai politik, tapi saya tetap memilih jalur ekonomi. Aneh bin ajaib, ketika saya ditawarkan oleh DPD Partai Golkar
DKI, saat itu juga saya berpikir dan kemudian saya terima dan mau. Kenapa? Karena untuk kemanfaat bangsa dan negara.
Apabila nanti kok ada respon terhadap saya, bagi saya tak ada masalah, karena kita sudah ikut
bertanggungjawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka saya memutuskan memilih partai Golkar. Hal ini saya dasarkan
kepada rasio yang antaranya sebagai berikut: 1) Wawasan Kebangsan di dalam tubuh
partai Golkar, 2) Memiliki komitmen dan setia terhadap proklamasi 17 agustus 1945, 3) Memiliki komitmen kepada Pancasaila
sebagai pemersatu bangsa, 4) Partai golkar sangat dekat dengan TNI seperti yang dicatat dalam
sejarahnya, apalagi saya sendiri selama aktif di Korp TNI-AD banyak sekali
menerima aspirasi kenegaraan yang diperjuangkan oleh partai Golkar, 5) Golkar memilki trac record keberhasilan yang harus
diingat, bahkan mungkin diakui oleh belahan dunia.
Indikator Keberhasilan partai Golkar seperti kita lihat pada data PDB (Produk Domestik Bruto)
kita yang menunjukkan keberhasilan selama 17 tahun, yakni pada saat adanya program pelita demi pelita. Itupun dipegang oleh partai Golkar. Kalau kita bandingkan, Amerika
baru berhasil selama 47 tahun, Jepang 33 tahun, dan yang terendah adalah RRC selama 10 tahun.
Indikator lainnya yaitu: keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang diakui seluruh dunia.
Karena tiap tahun 2,34 persen atau 5 juta mulut baru (bayi) yang lahir setiap
tahunnya. Artinya, suatu kumpulan manusia sebesar Singapore per tahun adalah lahir mulut baru di Indonesia. Makanya, kalau
pemerintah tidak punya program KB yang efektif, maka kita akan menciptakan kemiskinan baru.
Swasembada pangan juga merupakan ukuran-ukuran keberhasilan dari Golkar. Meski setelah itu kita
impor beras ke luar negeri. Bahkan atas keberhasilan itu kita pernah mendapat penghargaan dari PBB terutama menyangkut ketahanan
pangan. Jangan dilupakan bahwa pada waktu itu kita bisa menciptakan pertumbuhan 7 persen pertahun. Sehingga wajar kalau saat
itu juga Indonesia dikatakan sebagai Harimau Asia.
Hal tersebut juga ditambah dengan keberhasilan dan tercapainya stabilitas keamanan dan politik,
sebab tidak mungkin tercapai perbaikan kesejahteraan kalau keadaan ekonomi tidak stabil. Tak mungkin ekonomi stabil dan baik
kalau tak ada stabilitas kemanan dan politik. Para investor dan turis juga tak mungkin dating kalau stabilitas politik dan
keamanan terganggu. Bahkan rakyatpun tak akan bekerja kalau tidak ada rasa aman.Acuan diatas menunjukkan bahwa Golkar pernah
berhasil, dan jika ada kelemahan itu sesuatu yang wajar.
Karena itu kondisi kita sekarang ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah dimana saat itu Indonesia
dipengaruhi oleh krisis di Asia Tenggara pada tahun 97/98. Ketika itu kita mengadakan transisi dan proses demokratisasi. Dan
ini sesungguhnya membawa kebaikan-kebaikan, kekuasaan lebih banyak diturunkan kepada rakyat. Namun juga ini menimbulkan kerawanan-kerawanan.
Kalau dulu Pemerintah berlaku otoriter, sentralistik serta penuh dengan KKN, maka di era reformasi saat ini diharapkan praktek-praktek
seperti itu bisa berkurang. Realitasnya? Tapi, apa KKN lebih baik sekarang atau pada pemerintahan orde baru ? Silakan kita
jawab sendiri.
Menanggapi pemberlakuan otda(otonomi daerah) sekarang ini, ternyata dana-dana pada era otda yang
ada di kabupaten-kabupaten konon banyak tidak sampai kesasaran rakyat. Memang otda yang berjalan begitu cepat tanpa kendali
sebenarnya merugikan kepentingan rakyat itu sendiri.
Kalau kita bandingkan kembali keberhasilan masa lalu, dulu adanya koordinasi KB dan Posyandu sekarang
adanya desentralisasi. Dulu dana dari pusat KB sampai di sasaran yaitu balita dan Posyandu. Sekarang, banyak dana-dana yang
diparkir yang tak sampai. Karena mungkin para pejabat itu menggunakannya untuk
kepentingan yang lain atau pribadi, begitu seterusnya.
Sebagai pemain ekonomi, saya mengamati bahwa kondisi saat ini tak kondusif untuk tumbuhnya ekonomi
yang baik. Kita perlu waspada terhadap peranan IMF karena yang dilakukan oleh mereka sejak tahun 1997/1998 adalah merupakan
opini politik untuk menjatuhkan Suharto (Sesuai Buku Margaret Teacher, mantan Perdana
Menteri Inggris). Dalam buku iitu disebutkan bahwa setelah 5 tahun Suharto jatuh, mereka para professor di sana ada
yang protes atas permainan IMF terhadap Indonesia. Saya katakana elit-elit kita banyak yang belum sadar atas hal ini.
Terutama sekali terhadap pemahaman atas geopoliti, geostrategi/geografi dan geoekonomi kita. Kita
bisa menyaksikan betapa alur laut kita yang sangat strategis dan menentukan sekali terhadap perdagangan dunia. Rute-rute perdagangan
laut kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Kkenapa elit-elit kita kurang waspada terhadap masalah ini atau karena tidak
mau tahu, atau memang tak mampu untuk tahu. Jadi, kalau kita tidak waspada terhadap ancaman-ancaman bagi bangsa kita maka
kita menjadio bulan-bulanan bangsa lain di dunia. Contohnya, kasus manuver pesawat AS F-18 di atas Pulau Bawean Jawa Timur
baru-baru ini.
Kita ini sebenarnya kurang memahami masalah strategi. Di Negara Singapore misalnya, Sekolah sejak
tingkat SMP sudah dipelajari masalah strategi. Bisa juga dalam bentuk buku bacaan seperti komik. Yang menarik ada buku yang
dipelajari dan menjadi bahan bacaan mereka yang diberi judul: 36 Strategi Perang. Buku tersebut terdiri dari 34 jilid, buku
iu dibaca oleh siswa-siswa SMP dan SMA disana. Kenapa kita perlu mempelajari strategi? Karena dalam skala suatu bangsa contohnya,
kalau ada kekacauan mesti ada yang ikut campur tangan. Ini yang perlu kita mengerti
dan perlu kita pelajari sejak dini.
Bahkan di Indonesia tak satupun di fakultas perguruan tinggi kita
diajarkan kajian strategi perang. Sebab, perang sebenarnya tidak hanya dengan peluru atau tank dan senjata. Akan tetapi
kita bisa dikacaukan oleh adanya perang melalui berbagai segi kehidupan, bisa melalui propaganda, bisa lewat internet, bisa
juga lewat rumor-rumor dan lain sebagainya. Malahan yang paling berbahaya perang diantara kita karena adu domba, antar ras,
etnis, agama dll. Lain dengan orang luar negeri, walaupun ia seorang professor politik, ekonom, atau ahli filsafat mereka
juga belajar strategi.
Dari pemaparan saya diatas, ternyata elit-elit politik kita mengecewakan. Elit kita membiarkan
rakyatnya stagnasi, mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri bukan kepentingan bangsa. Kita punya rasa rendah diri,
kurang rasa nasionalisme, kita melihat seolah-olah orang barat itu benar dan baik padahal belum tentu. Itu sifat jelek kita
(inlander), korupsi terlalu banyak, praktek-praktek mark-up (penipu). Bagaimana gampangnya kita menipu, pajak bisa dibohongi,
bak juga dibohongi dan sebagainya. (lap. Harun)
Pemerintahan dan Kepemimpinan
Abaraham Lincoln pernah mengatakan bahwa suatu bangsa/rakyat mau menerima kepada suatu
pemerintahan yang memang pantas bagi mereka. Kalau rakyat mau dipimpin oleh orang
yang korup tentu mereka mau memilih orang yang korup tersebut jadi pemimpinnya. Maka gagasan kanvensi ini sangatlah cemerlang
dan memberi pemecahan masalah di saat bangsa mengalami kesulitan.
Banyaknya kader-kader di luar partai golkar untuk menyeleksi calon-calon pemimpin dan
bahkan kemudian dipilih. Itu sesuai dengan ayat Quran yang menyatakan bahwa Tuhan
tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Konvensi ini adalah suatu cara mengubah
keadaan bangsa ini. Konvensi dapat dikatakan berhasil kalau dapat memilih pemimpin
yang baik dan membuang pemimpin yang korup. Dan ini implimentasi dari ayat tadi menurut pemahaman saya.
Saya prihatin bahwa perkembangan ekonomi sangat rendah di Indonesia, sekarang pertumbuhan
ekonomi kita baru 2,5-3 persen, itupun kita didorong oleh konsumsi, baik itu pabrik kecil maupun industri-industri besar,
bahkan berakibat timbulnya pengangguran dan penjualan asset-asset strategis bangsa. Bahkan, kita tak dapat berbuat apa-apa.
Marilah kita tengok hutang kita pada 1997 sebesar 136 miliar USD dan bandingkan dengan sekarang yang sudah mencapai sebesar
141 miliar USD. Ini artinya, kita menambah hutang tapi tidak ada pertumbuhan.
Kita saat ini memiliki ketergantungan terhadap beras dan jagung impor, sekarang saja sudah
2 juta ton beras, 2,8 juta ton jagung,
I juta ton garam, serta 4 juta ton gandum, semuanya impor bahkan kita juga dipaksa impor paha ayam.
Di bidang social budaya kita sangat meyedihkan , misalnya 3 juta dari anak-anak kita kecanduan
narkoba. Inilah yang terjadi satu generasi yang tak bermanfaat. Diperparah lagi 82 juta orang berada dibawah garis kemiskinan
atau sekitar 174.792 KK.
Lebih memprihatinkan lagi, 8,7 persen dari jumlah anak anak yang hidup dengan gizi sangat
buruk sehingga jutaan dari mereka tak mampu lulus SD. Sementara itu 2,1 juta orang anak balita juga kekurangan gizi dan rentan
terhadap kematian. .Agenda ini yang akan kami usung yang intinya memperbaiki kebaijakan pangan, perluasan lapangan kerja serta
kesempatan pendidikan bagi semua anak bangsa dan pelayanan kesehatan.
Karena itu diperlukan pemimpin yang mampu memperbaiki nasib mereka, bukan pemimpin yang
korup. Sebab sejarah telah mencatat, bahwa bangsa yang korup mesti gagal sebagai
bangsa. Apa kita akan mampu keluar dari kemelut ini? Meski negara lain sebenarnya
punya pengalaman pahit seperti Indonesia. Seperti di negara Athena yang mampu memberantas korupsi, menghentikan perang saudara
dan menegakkan hukum secara adil sesuai undang-undang yang ada.
Pasca 1998 di Muangtai atau di Thailand pemerintahannya sudah berjalan secara baik dan
rapi lewat program komputerisasi di seluruh departemen, terutama di sektor bea cukai dan pajak, semuanya berjalan
dengan online. Bagaimana Indonesia?
Menurut saya praktek-praktek politik kita
belum/tidak menguntungkan bagi rakyat, makanaya perlu ada tiga point untuk agar akita keluar dari krisis yaitu: 1) Rakyat aharus memberi mandat yang tegas pada sutau kekuatan politik, yakni satu oranag memiliki
satu suara, 2) Adanya lapisan pemipin yang tidak korup (pemerintahan yang efektif), 3) Mobilisasi seluruh potensi kekayaan
alam kita serta konsisten melaksanakannya.
Lewat konvensi inilah partai golkar harus
dapat menginventarisir lapisan-lapisan pemimpin yang terbaik. Carilah tim kepemimpinan
yang solid. Kenapa saya ikut konvensi? Karena saya mempunyai keterpanggilan hati nurani ketika kondisi ibu pertiwi sedang
susah, juga karena rasa tanggung jawab terhadap bangsa. (Lap. Harun).
Partai PDKB Mengajak Membangun Bangsa Secara Damai Dan Bermoral
Jakarta, Otonominews,- Rakernas I Partai Pewarta Damai Kasih Bangsa berlangsung pada
9-11 Juli 2003 di Hotel Golden Jakarta. Menurut panitia yang juga sekaligus Ketua Partai PDKB, Pdt. Ir. Suyapto Tandyawasesa,
MA Rapat Kerja Nasional I ini dihadiri tak kurang dari 30 DPD se-Indonesia dan 250 DPC serta 890 PAC. "Saya harapkan Rakernas
bisa berjalan dengan baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan DPD-DPD se-Indonesia, memang tujuan dari acara ini agar warga
partai bisa kompak menghadapi Pemilu 2004 yang akan datang,"tuturnya pada sejumlah media usai pembukaan.
Sementara G. Seto Harianto selaku Ketua Umum dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui rakernas,
Partai PDKB megharapkan terwujudnya Tujuan Nasional Indonesia Baru yang damai, demokratis, tanpa diskriminatif ,
adil dan sejahtera. " Partai PDKB dituntut untuk menjadi pewarta damai bagi rakyat, bangsa dan negara,"jelas Seto di depan
peserta dengan penuh antusias.
Senada dengan Seto Harianto, Suyaptopun mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk membangun bangsa
yang kini masih dilanda krisis multidimensional tersebut dengan memegang teguh moral. " Mari kita bermoral dalam memegang
kekuasaan bangsa saat ini karena bangsa kita sudah sangat korup,"kata Suyapto sembari mengingatkan agar warga Partai
PDKB dalam Pemilu 2004 nanti dapat menyauarakan kebenaran dan moralitas. (m.harun).
|
Capres Pertama Golkar, Jend.( Purn.) Wiranto, Foto: abc-net |
Semua Kader Golkar Miliki Peluang Sama Jadi Presiden
Jakarta, Otonominews,- Memakai busana putih dengan jaket warna kuning, Jenderal(Purn.) Wiranto ditepuki tangan agak
lama oleh peserta Rakornis DPD Partai Golkar DKI usai menyampakan pokok-pokok pikiran, visi serta misinya sebagai calon RI
1. Dengan penampilannya yang kalem dan sedikit sunyum, putera Yogjakarta ini
menampakkan rona dan roman wajah disiplin, maklum ia terbiasa dari lingkungan
tentara, namun terasa akrab dengan siapapun yang sempat berjumpa dengannya.
Jenderal purnawirawan bintang empat tersebut meski berlatar belakang militer memiliki gaya bicara yang halus, maklum
sebagai orang Jawa, namun juga tetap tegas dalam penekanan dengan intonasi pada setiap kata dan kalimat yang menurutnya penting
dan relevan sesuai kebutuhan. Ia juga tak terlalu pelit bila diajak bincang-bincang dengan wartawan. Buktinya, selesai ia
memaparkan visi-misinya, Wiranto ternyata sangat lancar menjawab pertanyaan pihak
media tentang berbagai hal, semisal pendapat Wiranto soal orde baru, reformasi dan
konvensi partai Golkar.
"Saya katakan tentang orde baru bukan hanya dari segi kesuksesannya saja, tapi sekedar perbandingan dengan kondisi
saat ini. Dan saya menyampaikan ini dalam rangka internal partai golkar yaitu pada saat akan berlangsungnya konvensi,"ungkap
mantan Panglima TNI tersebut kepada sejumlah media elektronik, cetak dan lainnya.
Untuk itu Wiranto dengan penuh optimis meyakinkan akan kekuatan partai Golkar saat ini. "Suatu fakta dan data agar
ada suatu keyakinan bahwa partai Golkar memang punya kekuatan yang masih dibutuhkan oleh negeri ini,"tegasnya seraya ia mengajak
komponen lainnya membangun negeri ini untuk memenuhi harapan-harapan rakyat yang dulu pernah digulirkan pada saat reformasi
dimulai.
Ia yang pernah ada didalam elit kepemimpinan masa orde baru dan sekaligus orde reformasi, setelah dibandingkan
antara saat dimana semangat reformasi bergulir dengan berbagai harapan-harapan
yang tumbuh dan dibangun oleh masyarakat dengan kondisi actual saat ini.
Ternyata apa realitasnya? Dengan kondisi ini, maka ternyata
harapan-harapan semasa kita bersama-sama membangun reformasi itu belum terwujud. "Dengan demikian saya mengajak partai golkar
untuk bersama memecahkan masalah tersebut,"tutur Wiranto dengan mantap.
Tentang pencalonan dirinya Wiranto tergolong calon yang relatif
lebih tenang dibandingkan calon-calon lainnya seperti Prabowo Subianto, Agum Gumelar, Sri Sultan, Abu Rizal Bakri, juga Cak
Nur (Nurcholis Madjid), yang akan maju pada konvensi bulan Oktober mendatang. Saya kira kita semua punya kans yang sama untuk
mencalonkan diri dan menjadi Capres,kata Wiranto saat menanggapi pendapat yang beredar bahwa calon Presiden paling kuat dari
partai Golkar adalah Cak Nur.
Bahkan Wiranto berkeyakinan, bahwa ia justru lebih percaya diri
karena kesempatan menjadi Calon Presiden terbuka lebar bagi siapapun yang memiliki kualifikasi sebagai kader pemimpin bangsa.
Sembari bergurau ia mengatakan, kita ini semua belum masuk pada Konvensi. "Bahkan
mendaftar saja kita belum, bagaimana kita mengatakan bahwa yang kuat ini dan itu,"kilah Suami Ny. Ruqoyyah ini dengan diplomatis.
Ia menyadari bahwa semua calon juga punya visi-misi yang disampaikan,
begitu juga punya kekuatan dan kelemahan sekaligus. "Karena itu di Konvensi nantilah yang akan menentukan siapa yang paling
tepat, paling cocok dan yang paling didukung oleh segenap komponen partai golkar, itulah sebagai pilihan terbaik dalam rangka
maju selanjutnya menjadi pimpinan nasional (pemilihan presiden secara langsung),"kata Wiranto mengakhiri wawancaranya dengan
media. (M. harun).
Profil Singkat Jend.(Purn.)
Wiranto
Nama : Wiranto Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947
Pendidikan
- Lulus AMN : 1968
- Seskoad : 1980-an
- Sesko ABRI : 1990-an
- Lemhanas : 1995
Lintasan Karier
- Danton 1/C Yonif 713 : 1969
- Wadankima Yonif 713 : 1971
- Kasi 1 Yonif 713 : 1972
- Dankima Yonif 713 : 1973
- Kasi 4 Yonif 713 : 1975
- Pasi 2 Brigif Linud 18 Kostrad : 1976
- Pasi 2 RTP 18 : 1978
- Dan Yonif 713 : 1980
- Dan Yonif 712 : 1982
- Karo Tiknik Ditbang : 1983
- Kadep Milnik Pusif : 1984
- Kas Brigif 9/Kostrad : 1987
- Waasops Kas Kostrad : 1987
- Asops Kas Divif 2 Kostrad : 1988
- Ajudan Presiden : 1989
- Kasdam Jaya : 1993
- Pangdam Jaya : 1994
- Pangkostrad : 1996
- KSAD : 1997
- Menhankam/Pangab : 1998 .Menkopolkam; 2001
Partai Marhaen Indonesia Siap Ikut Pemilu 2OO4
Jakarta, Otonominews,- Partai Marhaen Indonesia pada tanggal
24 Mei 2003 nanti akan mendeklarasikan diri sebagai partai peserta pemilu 2004 .Menurut Ketua Umumnya B.H Sitohang, sekarang
ini banyak partai yang mengklaim diri sebagai
partai berideologi Marhaeime, akan tetapi mereka tidak menjalankan apa itu ajaran Marhaen.
Menurut Sitohang, hanya partainyalah yang bisa disebut sebaga Partai Marhaenis sedangkan lainnya tidak..Partai
Marhaen Indonesia konsisten dengan ajaran Marhaen,tegas Sitohang. Satu hal yang harus dicatat, tambah Sitohang bahwa partai Marhaen Indonesia adalah partai yang tidak ingin merebut kekuasaan atau jabatan. "Kami akan
memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin negeri ini,"jelasnya kepada Otonominews.
Sementara itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 2003 Partai
Marhaen Indonesia akan mengadakan Temu Kader di Jogjakarta. Moment tersebut kata Sitohang, akan digunakan kegiatan keliling
kota Jogja hingga ke Gunung Kidul. Di daerah tersebut tepatnya di Resort Pantai Selatan, PMI
akan mengadakan temu kader serta dilanjutkan dengan Pelantikan 24 pimpinan daerah seluruh Indonesia ditambah juga DPC-DPC
tingkat kabupaten. Selamat PMI ikut Pemilu 2004. (Laporan: Zohiri).
Wakil Ketua KPPG, Dra. Juniwati T. Masjchun Sofwan:
KPPG Mesti Diikutsertakan Dalam
Setiap Pengambilan Keputusan Politis
Jakarta, Otonominews,- KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar)
meminta kepada partai Golkar agar keterwakilan perempuan ditingkat pengambilan keputusan diikutsertakan, terutama dalam hal
penentuan calon-calon legislative dan penjaringan dalam pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPPG, Dra. Hj. Juniwati T.
Masjchun Sofwan di sela-sela acara Rapimnas dan Diklat KPPG di Jakarta (29/5/2003). Menurutnya, sebagai organisasi yang baru satu tahun usianya KPPG pada
rapimnas saat ini sudah membahas rencana aksi pemenangan Pemilu 2004 partai Golkar karena memang KPPG berada di bawah payung
partai Golkar. Peserta KPPG dari daerah sangat antusias dan optimis partai Golkar bisa menang,kata Juniwati.
Akan tetapi yang paling penting, tambah Juniwati, bahwa Rapimnas
KPPG telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang ditujukan pada partai Golkar, terutama
masalah keikutsertaan KPPG dalam setiap pengambilan keputusan partai golkar
di setiap jenjang tingkatan mulai pusat hingga ke daerah.
"KPPG mesti diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan
politis sehingga rekomendasi tentang keterwakilan 30 persen perempuan yang ada dalam UU Pemilu benar-benar bisa diimplimentasikan,"pinta
Ketua Aliansi Masyarakat Anti Pornografi Dan Pornoaksi ini dengan menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen kader selain betul-betul
dicalonkan tapi juga betul-betul diposisikan di nomor yang bisa terpilih dalam pemilu nantinya.
Juga rekomendasi KPPG tentang penjaringan capres dan cawapres
lewat konvensi, Juniwati menyatakan bahwa KPPG juga harus diikutsertakan."Kami dari kesatuan perempuan juga dilibatkan dalam
proses pemilihan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yakni mulai dari penjaringan sampai pada tingkat pengambilan keputusan,"tegasnya
dengan alasan bisa jadi KPPG nanti punya calonnya sendiri, misalnya.
Apa KPPG sendiri akan punya calon berbeda dengan partai Golkar?,
Saya rasa istilahnya bukan berbeda tapi bisa memberikan nuansa yang lain yang
tentu saja dibicarakan lebih dulu, dan yang keluar calon nantinya tetap satu yaitu dari partai Golkar. "Karena KPPG bagian
yang tidak bisa dilepaskan dari partai Golkar,"kata wanita berjilbab ini.
Ditekankan pula oleh Juniwati di era demokratisasi seperti
saat ini rekruitmen caleg-calegnya harus disesuaikan dengan peraturan seperti
yang ada dalam UU No.31 tahun 2002 tentang parpol. "Dalam pasal itu menyebutkan bahwa dalam rekruitmen kader untuk pengisian
jabatan-jabatan politis haruslah mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender, dan saya meminta kepada partai Golkar agar sungguh-sungguh
memperhatikan peraturan ini,"tegasnya kepada otonominews.
Sementara itu Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Diklat KPPG,
Rey Sita Supit mengatakan, peserta yang hadir dari seluruh Indonesia berjumlah 294 orang mulai dari NAD hingga Papua. "Tujuan
Rapimnas I ini adalah untuk menyamakan presepsi dan memberikan pengarahan terutama
menyongsong pemilu 2004 sesuai tema pokok Rapimnas,"tutur Sita Supit dengan gayanya yang khas.
(Laporan: Wartawan Otonominews)
|
Faisal Bersama Hamzah Di Acara Parmusi |
Suara Terbanyak Tidak Otomatis Jadi Ketua Umum
Jakarta,
Otonominews,-Demokrasi di tubuh PPP dalam memilih Ketua Umumnya ternyata melalui mekanisme pemilihan FORMATUR. Siapapun nanti
yang akan terpilih menjadi anggota Formatur memiliki peluang yang sama untuk menduduki kursi orang nomor satu di partai berlambang
Kabah ini. Sekalipun mengantongi suara terbanyak tidak otomatis menjadi Ketua
Umum, sebab sifatnya formatur bukan pemilihan orang-perorang. Berikut ini perbincangan Otonominews dengan H. Faisal Baasir,
S.H.
Rupanya cuaca demokrasi di tubuh PPP dalam Muktamar V kali ini semakin seru, terutama udara kompetisi
untuk merebut Ketua Umum PPP?
Fenomerna yang berkembang di Muktamar
saat ini memang ada wacana pemunculan nama calon-calon untuk menjadi Ketua Umum PPP selain nama Hamzah Haz.
Sebagai politisi Senior di PPP bagaimana pendapat anda tentang persaingan tersebut?
Ini suatu perkembangan yang sehat dan menunjukkan
bahwa dinamika dan demokratisasi dalam partai betul-betul nampak. Begitu juga
tidak ada lagi orang partai mengkultuskan seseorang atau menjadikan seseorang segan untuk memunculkan dirinya menjadi pemimpin. Ini suatu fenomena atau perkembangan yang sehat.
Selain itu perlu diketahui bahwa partai
ini awalnya memang dibangun dengan fusi dari berbagai organisasi politik. Adanya fusi ini orang banyak salah paham tentang
apa sebenarnya yang dikatakan fusi itu. Sebab fusi bukanlah peleburan tapi setiap ormas atau orpol yang ada di dalamnya tetap
independent yaitu: mempunyai jati diri, karakter serta kultur sendiri-sendiri. Sehingga
dengan demikian perbenturan kultur di dalam partai ini selalu akan ada, tidak
mungkin tidak.
Bagaimana mengatasi perbenturan kultur di dalam partai?
Untuk mengatasinya maka diperlukan
kemampuan daripada seorang pemimpin yang bisa memanej konflik dan perbenturan kulktur itu yang kita namakan pemimpin yang
bijaksana serta betul-betul mampu menunjukkan bahwa perberdaan itu suatu hal yang baik dan mendorong pada suatu kemajuan.
Jadi tidak statis dan tidak menganggap bahwa perbedaan adalah pertentangan dan permusuhan.
Wacana perbedaan ini muncul bukan baru
sekarang atau di Muktamar V kali ini saja, tapi sudah berlangsung saat Muktamar kedua, dimana waktu itu wacana yang berkembang
adalah tentang pencalonan Ketua Umum PPP. Kelompok dari NU (Nahdhatul Ulama)
yang memempin adalah Imam Sofwan(Alm.) dan dari eks Parmusi waktu itu dipimpin oleh Ismail Hassan Metarium.
Pada saat itu masing-masing punya jago
(calon). NU mencalonkan Karmani, SH sedangkan eks. Parmusi punya jago Hartono Mardjono, SH. Meski saat itu terjadi persaingan
tapi dalam kerangka bingkai persatuan . Jadi, tidak ada masalah. Mungkin bagi orang yang baru memasuki PPP atau dari jenjang
kepengurusan partai yang masih baru atau bahkan dari pihak luar partai, maka hal seperti itu
sesuatu yang aneh dan mengejutkan. Tapi bagi saya, yang telah kenyang makan asam garamnya di partai. Maka persaingan
antar kader partai ini merupakan kedewasaan dalam berpolitik dan berorganisasi di partai.
Jadi persaingan ini bukanlah persaingan antar unsur yang punya
karakter dan kultur berbeda tadi?
Tidak, tidak benar bahwa persaingan
unsur itu ketat sekali, akan tetapi justru partai ini hadir atas kesepakatan para pendiri partai dan sesuai dengan undang-undang,
maka terbentuklah PPP seperti yang kita saksikan sekarang. Memang diluar dugaan kita bahwa bersatunya mereka dari berbagai
unsur Islam ternyata menjadikan kekuatan yang luar biasa. Sehingga terjadilah keharmonisan diantara eks partai-partai politik
Islam waktu itu. Karena itu dengan ditempa berbagai pengalaman, maka PPP saya yakin akan semakin kuat dan berjaya di masa
depan.
Apakah dengan adanya kompetisi Hamzah-Bachtiar akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh PPP?
Tidak jadi masalah. Sebab kita sudah berpengalaman
menangani perbenturan kultur yang berbeda sehingga disinilah saya yakin kearifan dari pengurus partai bukan hanya saat Muktamar
ini saja, tapi selama kita bergerak di PPP.
Jika kedua kandidat Ketua Umum yang sekarang lagi meramaikan media massa itu terus mengerucut, mungkinkah
ada calon lain sebagai alternatif diluar keduanya?
Tidak mustahil. Karena di Muktamar ini
sifatnya pemilihan tidak langsung. Sehingga persoalan dukung-mendukung sepertinya tak ada artinya. Karena nantinya yang akan
dipilih adalah FORMATUR. Dari anggota yang masuk dalam Formatur itulah yang akan memilih siapa yang pantas jadi Ketua Umum
PPP. Jadi pemilihan formatur bukan orang-perorang.
Jadi, suara terbanyakpun dari hasil pemilihan itu tidak otomatis jadi Ketua Umum? Tidak. Pengalaman di Muktamar PPP keempat yang lalu demikian pula. Suara terbanyak saat itu adalah
sdr. Muchsin Bafadhal, kemudian ia tidak menjadi Ketua Umum, tapi yang jadi Ketua
Umum adalah Hamzah Haz. (M.
Harun).
Wakil Ketua DPP PPP, Yudo Paripurno, S.H. :
Perlu ada Fit And Proper Test Calon Ketua Umum PPP
Jakarta, Otonominews,-Tentang adanya desakan agar komposisi kepengurusan di DPP PPP pasca Muktamar V menjadi
70 persen wajah muda dan 30 persen wajah tua, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua DPP PPP, H. Yudo Paripurno, SH. Tapi
ia berpandangan sangat visioner, yakni perlu mengedepankan kualitas bukan ukuran usia. Usia boleh muda tapi kulitas juga harus
memenuhi syarat. Apa saja kualitas yang harus dipenuhi bagi kepengurusan PPP, termasuk juga bagi seorang calon Ketua Umum
PPP? Bahkan, ia menggagas adanya Fit And Proper Test Untuk menjadi pemimpin di
partai.
Berikut ini perbincangan Otonominews dengan H. Yudo Paripurno, SH di sela-sela acara Muktamar V PPP di
Hotel Sahid Jakarta:
Apa pendapat anda tentang adanya desakan agar komposisi kepengurusan DPP PPP menjadi 30 persen wajah
tua, dan 70 persen wajah muda ?
Tentang perubahan komposisi kepengurusan 70 persen dari kaum muda dan 30 persen oarng tua, itu adalah suatu
harapan yang ideal. Tapi tidak perlu dipaksakan. Artinya, kalau tidak ada kader-kader
yang mumpuni atau mampu menjadi pengurus di DPP ya jangan diapaksakan. Sebab, persoalan tua atau muda itu sebenarnya
tidak tergantung pada umur tapi itu tergantung dari kualitas pribadi, integritas, dll. Jadi tidak secara ketat bahwa usianya
harus muda, memang idealnya usia muda dan berkualitas. Artinya, kekuatan secara
fisik masih bagus, braind (pemikiran)-nya juga bagus.
Menurut anda sudah adakah dari kalangan muda PPP saat ini yang memenuhi syarat, baik integritas maupun intlektualitas dan sebagainya?
Saya kira sudah ada, namun dalam prinsip demokrasi atau aspirasi dari konstituen(pendukung) itu harus dipertimbangkan.
Bahkan, yang menentukan itu sesungguhnya ya konstituen itu, dalam arti pada saat
Muktamar, utusan-utusan dari daerah dan cabang itu adalah konstituen kita.
Selama ini sepengetahuan anda bagaimana animo cabang-cabang dan daerah-daerah terhadap perubahan
komposisi kepengurusan DPP PPP?
Saya kira semuanya mengharapkan perubahan itu, yaitu kearah yang lebih baik.
Perlukah ada pergantian kepemimpinan selain dari Hamzah Haz?
Itu terserah Muktamirin. Asalkan disini janganlah dikotomikan antara tua dan muda, sebab itu sangat relatif, yang muda ada yang berkualitas, yang tua juga ada yang berkualitas. Yang penting, disamping pertimbangan kualitas dan pribadi atau kapabilitas juga harus ada kriteria
aksebilitas (dukungan).
Sebenarnya untuk mengarah pada syarat-syarat diatas seharusnya siapa yang layak menjadi ketua umum PPP, pendapat anda ?
Saya tak bisa menyebutkan nama. Tapi, yang perlu diperhatikan
disini, sebenarnya kita tidak mempunyai tradisi fit and proper test calon pemimpin di PPP. Sebab kalau ini dilakukan saya
kira juga cukup bagus itu. Sehingga sampai sekarang ini saya belum bisa melihat siapa yang berkualitas. Karena belum ada F&PT.
Sejauh mana pentingnya Fit and Proper Test bagi calon Ketua Umum?
Walaupun tidak persis sama seperti yang kita saksikan yang terjadi di DPR, namun saya kira itu sangat perlu.
Bentuknya seperti apa, sama saja dengan membuat kriteri-kriteria tadi. Integritas, intlektualitas, kapabilitas dan aksebilitas
dll.
Dalam tata tertib pemilihan, apa ada ketentuan menyebut kriteria ?
Belum ada. Kriteria personal seperti diatas tidak ada dalam tata tertib. Tata tertib itu hanya mekanisme
saja.
Penyampaian Visi-Misi juga perlu disampaikan oleh para calon Ketua Umum ?
Ya tapi itu visi-misi organisasi, bukan visi-misi sang calon pemimpin atau Ketua Umum.
Kenapa dalam perebutan Ketua Umum PPP hanya ada di dua kubu saja yakni Hamzah Haz dan Bachtiar, padahal
kader-kader PPP sangat banyak, pendapat anda?
Semestinya ada kader lain yang muncul selain kedua tokoh tersebut untuk meramaikan demokrasi di PPP, dan
saya akan pilih yang terbaik. Kalau saya maju saya perlu menghitung diri sajalah. Apa saya layak? (Laporan: M. Harun).
|
Ketua Umum PPKB, Hj. Ida Fauziyah |
Untuk Menjawab Isu-Isu Perempuan PPKB Siap Kuota 30%
SDM Siap Tapi Terbentur Masalah Dana
Jakarta, Otonominews,-Yang istimewa dari pemilu 2004 ini bahwa perempuan memiliki peluang kuota
sebesar 30 persen seperti yang ada pada pasal 65 ayat 1 undang-undang pemilu. Namun, peluang mencapai posisi setara dengan
laki-laki ini bagi PPKB diharapkan bisa berperan untuk menjawab isu-isu keperempuanan.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB), Hj. Ida Fauziyah kepada
pers usai pembukaan Lokakarya Nasional tentang Penguatan Peran Perempuan PKB
Dalam Pemenangan Pemilu 2004, berlangsung di pada 6-7 Mei 2003 di Jakarta.
Menurut Ida Fauziyah, kalau dihitung-hitung kebutuhan kuota perempuan di legislatif dari jumlah anggota
parlemen se-Indonesia kira-kira sebagai berikut; kalau misalkan anggota DPR berjumlah 550 maka PPKB perlu mempersiapkan 165 kader perempuan, bila di DPRD I berjumlah 1500 orang, maka PPKB perlu mempersiapkan 450 perempuan, dan jika di DPRD
II/ Kota berjumlah 12 ribu orang maka PPKB perlu mempersiapkan 3600 perempuan.
"Selebihnya, perempuan tidak hanya berjuang bagaimana menjadi
caleg tapi benar-benar jadi anggota legislatif pada pemilu (2004) mendang,"papar anggota DPR dari fraksi kebangkitan bangsa
tersebut memberi semangat.
Namun demikian, tambah Ida, bila dipetakan(Maping), dimana kekuatan dan kelemahan perempuan kader ppkb
tersebut? Menurut Ida meski kesiapan
SDM mereka sudah ada, tapi rata-rata ada keluhan sekaligus menjadi kendala yaitu dana. Padahal untuk lolos rekruitmen politik
menjadi anggota legislatif itu haruslah mengikuti persyaratan, salah satunya sumber dana untuk kampanye ditanggung oleh calon itu sendiri. "Ini kan persoalan yang perlu
dicarikan solusinya,"tuturnya.
"Bagi mereka yang selama ini sudah mencari nafkah sendiri tidak
masalah tapi bagi mereka yang kebetulan bukan pencari nafkah utama dan kepingin
jadi anggota legislatif maka kita carikan
jalan keluarnya, apa kita minta kepada partai supaya ada kelonggaran bagi permpuan yang kebetulan tidak punya cukup
dana, kita coba rumuskan dalam forum lokakarya ini,"tambahnya lagi.
Yang jelas masalah dana merupakan kendala bagi perempuan. Kalau masalah kekurangan kapasitas SDM itu bisa
kita tutupi dengan pelatihan-pelatihan,tegas Ida sambil mengakui bahwa perempuan ppkb diharapkan bisa mengisi 30 persen kuota
tadi karena struktur ppkb sama dengan pkb yang ada dari mulai pusat hingga ke kabupaten.
Sementara itu isu-sisu yang mengemuka saat ini, sambung Ida sebenarnya
sangat banyak tapi karena tidak ada yang mengangkat di parlemen, misalnya RUU perlindungan anak maka prosesnya lama sekali
di legislatif sampai goal menjadi UU, begitu juga isu tentang bagaimana perlindungan terhadap TKW kita di luar negeri, bagaimana
masih tingginya angka ibu yang melahirkan dan juga kematian bayi serta bayi lahir yang kekurangan gizi.
"Isu-isunya sebenarnya sangat banyak, kemudian siapa yang mengangkat isyu itu, saya kira yang paling tepat mengangkat isu itu adalah perempuan sendiri,"tegas Ida dengan harapan agar
duduknya perempuan di legislatif bukanlah sebagai tujuan, tapi kepentingan perempuan
mengangkat isu-isu tentang perempuan untuk dapat
diselesaikan oleh perempuan itu sendiri.
Acara Lokakarya Nasional tersebut dibuka oleh Ketua Dewan Syuro PKB, KH Irfan Zidny dan dihadiri oleh Ketua
Umum DPP PKB, Dr. Alwi Shihab. Sedangkan peserta hadir dari seluruh propinsi se-Indonesia mulai dari NAD sampai Papua.(Laporan:
MHR)
|
Ketua Pelaksana Muktamar V PPP, H. Faisal Baasir, SH |
Muktamar V PPP Bahas Berbagai Hal Mendasar
PPP Lebih Dekat Dengan Partai Islam Dan
Basis Muslim
Jakarta, otonominews,-
Menjelang muktamar ke-5 PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang akan berlangsung pada 20-24 Mei 2003 di Hotel Sahid
Jakarta, suasana kantor di Jalan Diponegoro tampak sibuk, kegiatannya lebih padat dari hari biasanya. Mungkin karena siap-siap dengan agenda muktamar yang
menjanjikan perubahan fundamental dalam tubuh partainya. Paling tidak, menghadapi tahun 2004, PPP selain akan memilih pemimpin
partai juga akan membahas berbagai hal
yang mendasar.
Demikian dikatakan Ketua Pelaksana (OC), H. Faisal Baasir,
SH saat jumpa pers di Markas PPP di Jakarta (24/4) kemarin. Menurutnya, persoalan lima tahun ke depan PPP secara intensif akan membahas dan membenahi berbagai persoalan disegala bidang yaitu; ekonomi, demokrasi, hukum dan kesejahteraan. "Pokoknya muktamar kali ini selain akan memilih pemimpin partai
yang pas menghadapi 2004, juga dengan serius meletakkan dasar perubahan yang benar di segala bidang,"ungkap tokoh politisi
kawakan PPP ini mantap.
Ia juga menambahkan bahwa peserta muktamar mencapai 1000-an
lebih dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 24 orang pengurus pusat (DPP), 30 arang Majelis Pertimbangan Pusat, 38 Majelis
Pakar, 83 orang dari departemen/lembaga. Sementara itu, tambah Faisal untuk 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-indonesia sebanyak
90 orang masing-masing ketua, sekretaris dan salah satu pengurus DPW yang dipilih.
Begitu juga untuk 400 DPC yang masing-masing 2 orang (Ketua dan Sekretaris), yang berarti sebanyak 800 orang.
Jumlah peninjau dari daerah diperkirakan 490 orang, sedangkan
peninjau dari pusat sebanyak 515 orang, termasuk didalamnya dari wanitra persatuan, ulama kabah, angkatan muda kabah (AMK),
gerakan pemuda kabah (GPK) dan generasi muda pembangunan Indonesia (GMPI).
Menurut Faisal Baasir, undangan dari luar partai diperkirakan mencapai
120 orang.
"Dalam pembahasan azas partai,
PPP tetap menyatakan dirinya sebagai partai berasaskan islam, karena bagi kami berpartai adalah ibadah dengan mendahulukan
akhlakul karimah, misinya amar makruf nahi mungkar di dalam wilayah negara kesatuan RI yang agamis serta negara kebangsaan,"tegas
Faisal menaggapi pertanyaan pers seputar azas partai dalam muktamar nanti.
Senada dengan Faisal, ketua SC (panitia pengarah) muktamar,
Zarkasih Nur juga mengatakan bahwa pemahaman tentang azas PPP tetap sebagai penguatan
terhadap prinsip rahmatan lil alamin yang memperkokoh wawasan kebangsaan. "Kedepan PPP akan menjadi partai yang bersifat agamis
dan berwawasan kebangsaan,"tutur mantan menteri koperasi era Presiden Gus Dur tersebut.
Ditanya mengenai pemilu 2004 dan RUU pemilihan Presiden, Faisal
dengan tenang mengatakan bahwa PPP siap sedia berkoalisi dengan partai manapun, utamanya dengan partai islam. PPP bersedia berkoalisi dengan siapa saja, tapi dengan partai partai islam kami lebih dekat dan juga mungkin dengan partai lain. "Kalau umpama partai golkar dan PDIP itu memenuhi syarat mencapai
sesuai RUU pemilihan Presiden, tentu kami berkoalisi dengan diluar kedua partai
itu,"jelas Faisal tentang koalisi dengan partai lain.
20 persen memang sempat jadi kontroversi dalam pembahasa RUU pemilihan Presiden. Tapi angka
tersebut masih belum final, masih ada waktu untuk dibahas dan dirubah karena pembahasan RUU itu masih berlangsung di DPR. Sebab bila batasan 20 persen per olehan suara pemilu baru bisa mencalonkan Presiden,
otomatis menguntungkan partai-partai besar. Kita tunggu RUU pemilihan Presiden dan kita tunggu
pula apa kepurtusan PPP di muktamar V nanti. (M. Harun)
Jenderal (Purn.) Wiranto Bersama Staff Kokam |
|
PP Pemuda Muhammadiyah |
Wiranto Hadiri Semiloka KOKAM
Wiranto Hadiri Semiloka KOKAM (Komando Keamanan Angkatan Muda) PP Pemuda Muhammadiyah Di Puncak-Bogor pada 17-20 April
2003
K.H. Zainuddin MZ:
Komite Penyelamat Jangan Goyang Kami
Jakarta, Otonominews,-Perseteruan antara Ir. Saleh Khalid versus KH Zainuddin MZ ternyata kian memanas.
Pasalnya, perbedaan kedua pendiri PPPR tersebut kenyataannnya benar-benar membuat keduanya berpisah alias talak tiga. Meruncingnya perbedaan memang berbuah perpecahan
di tubuh PPPR, Ir. Saleh Khalid mendeklarasikan Komite Penyelamat PPPR. Sedangkan KH Zainuddin MZ bakal mendeklarasikan partai barunya dengan nama Partai Bintang Reformasi.
Meski nama dan lambang partai Zainuddin akan diputuskan lewat
MLB (Muktamar Luar Biasa) yang berlangsung pada 7-9 April 2003. Moment MLB ini
akan digunakan sebaik-baiknya oleh Zainuddin sebagai ajang merubah nama dan lambang partainya, dan sekaligus konsolidasi
Pemilu 2004, termasuk pemilihan Presiden. Ini dikatakan Zainuddin pada pers saat
acara pembukaan di Aula Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.
Zainuddin mengatakan, bagi pihak yang menamakan dirinya Komite
Penyelamat PPPR jangan menggoyang dan mempengaruhi kami. "Saya menghargai orang yang
ingin punya partai baru, tapi tolong hargai kami. Janganlah mengaduk-ngaduk infrastruktur partai yang telah lama kami bentuk,"tegas Ketua Umum PPPR dalam
sambutannya didepan tak kurang dari 300-an peserta.
Pasalnya, tambah Zainuddin, bahwa manusia yang namanya KH
Zainuddin MZ tidak punya kaitan moral maupun struktural dengan apa yang namanya
komite penyelamat PPPR dengan segala produknya.
Sementara itu, Ir. Shaleh Khalid menyatakan kepada pers beberapa waktu lalu, bahwa dirinya hengkang alias
good bye dari partai pimpinan Zainuddin MZ dan membentuk Komite Penyelamat PPPR,
lebih dikarenakan Zainuddin menyimpang dari khittah reformasi terutama dalam menyikapi UU. No. 31/2002 tentang Partai Politik.
Bahkan, dari kedua tokoh potensial tersebut bisa dikatakan muncul partai baru yang sama sekali berbeda jauh dengan PPP, tempat mereka sebelumnya
sama-sama dibesarkan. Lebih jauh dari kedua sosok ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kompetisi memperebutkan konstituen antara ketiga kekuatan yang semuanya
pernah ada di PPP hasil fusi parpol islam di tahun 70-an.
Kita bisa lihat latar belakang dari kedua tokoh tersebut. Zainuddin dibesarkan di PPP, ia Muballigh kondang dengan sebutan sejuta ummat, walau di era orde baru sempat nyeberang
di Golkar sebentar, lalu bergabung lagi di PPP pimpinan Hamzah Haz. Sementara
itu, Ir. Shaleh Khalid juga dibesarkan di PPP yang waktu itu dipimpin Ismail Hassan Metarium. Dan kebetulan keduanya mantan Ketua Umum PB HMI. (Laporan: Wartawan
Otonominews).
Saleh Khalid Tetap Pertahankan Nama PPP Reformasi
Jakarta, Otonominews,- Rapimnas PPPR yang berlangsung pada
28-30 Maret 2003 di PHI Cempaka Putih Jakarta menghasilkan keputusan bahwa visi
, misi dan citra partai PPP Reformasi seperti semula partai tersebut didirikan.
"Kami tetap mempertahankan khitah perjuangan PPPR dengan membentuk komite penyelamat PPPR,"kata Ir. Saleh Khalid saat jumpa pers penutupan rapimnas di hotel Cempaka Jakarta (30/3).
Menurutnya, pembentukan KPP3R lebih dikarenakan Zainuddin selaku ketua umum tidak sesuai lagi dengan khittah
PPPR sehingga tetap kami memakai nama dan symbol PPPR. "KPP3R mengambil langkah untuk
memfasilitasi dan mengakomodasi aspirasi
kader PPPR untuk mengikuti pemilu 2004 secara kreatif, partisipatif dan bermartabat sesuai visi, misi dan citra perjuangan PPPR, "sambung mantan ketua umu PB HMI ini seraya menyebut bahwa tak kurang dari 25 DPW telah siap membentuk partai politik dan ikut pemilu 2004 yang disesuaikan dengan
UU no. 31 th. 2003 tentang papol dan UU no. 12. th. 2003 tentang pemilu.
Saleh Kalid tetap mempertahankan nama PPPR untuk maju di pemilu 2004. Ia sendiri menjabat sebagai Presiden
partai, sementara Yusuf Hamka, pengusaha muslim Tionghoa sebagai Ketua Umum, dan Masgar Kartanegara menjadi Sekretaris Jenderal.
Saleh Kalid optimis bahwa partainya akan bisa ikut pemilu dan meraih suara. Saya optimis PPPR dapat dukungan masyarakat, karena saya juga mempersiapkan diri dengan badan pemenangan pemilu (Bapilu),ungkapnya saat
ditanya pers.
Disaat verifikasi partai peserta pemilu,
PPPR memang masih dalam proses. Apakah PPPR lolos atau tidak, kita lihat bagaimana perkembangannya nanti menjelang final pengumuman dari KPU dan Depkeh Dan Ham. Laporan: wartawan Otonominews.
PND bisakah jadi |
|
lion pada pemilu 2004? |
Ketua Umum PND, Edwin Henawan Sukowati:
Saya Akan Gugat Partai Yang Curang Pada Pemilu 1999
Jakarta, Otonominews,- Partai Nasional Demokrat (PND) masih menunggu
lolos-tidaknya hasil verifikasi oleh KPU. Kalau tidak, berarti tidak bisa ikut
pemilu 2004. Atau paling tidak, bergabung dengan partai lain dalam bentuk aliansi
atau koalisi. PND pada pemilu 1999 lalu belum punya suara yang signifikan sehingga
kalau tetap menjadi partai sendiri terpaksa harus merubah nama dengan nama yang lain.
Kabar tidak lolosnya PND di KPU tercium saat acara Mukernas ke-2
di Jakarta pada 22-23 Maret 2003 kemarin. Meski demikian, PND tetap punya harapan karena sampai saat ini telah memiliki 29
propinsi dan 280-an DPD tk. II. Demikian dikatakan Ketua Umum PND, Edwin Henawan Sukowati saat diwawancarai Otonominews.
Menurutnya, hingga Munas memutuskan bahwa PND menjadi partai peserta
pemilu 2004 dan bergabung dengan partai lain, Konon ada dua alternatif nama sebagai ganti PND, yaitu: partai nasional democrat
Indonesia atau partai aliansi nasional Indonesia.
Dalam konteks keberadaan partai berlambang kepala banteng duduk dalam segita itu, tentu harus menyesuaikan dengan mekanisme verifikasi di KPU.
"Karena itu yang kita minta soal verifikasi parpol bukan saja berdasarkan UU No. 31 tahun 2003 tetapi partai yang curang di
pemilu 1999 tidak diperbolehkan ikut pemilu 2004,"ujarnya sembari menyebut bahwa partai golkar dan PDIP punya indikasi terlibat skandal bank Bali.
Maka dari itu verifikasi buat papol peserta pemilu dengan waktu
yang singkat tersebut bisa diduga ada kaitannya dengan kecurangan yang dilakukan oleh parpol-parpol besar dan pemerintah untuk
menjegal partai baru,tegas putera tokoh PDI era orde baru ini.
Verifikasi terhadap parpol baru membuat kelimpungan partai tertentu
yang memang belum siap dan belum mengakar sampai ke tingkat yang paling bawah,
padahal waktu pemilu yang telah dijadwalkan pada 4 april 2004 tersebut merupakan waktu yang sangat singkat. Dalam hal ini,
tergantung bagaimana partai baru itu pandai-pandai menyiasati.
Bagi Edwin, soal kecurangan pemilu 1999 terus akan dibuka bahkan
kami akan menggugat ke Mahkamah internasional. "Saya telah merekomendasikan gugatan
terhadap Mahkamah internasional tentang kecurangan yang dilakukan oleh partai golkar,"tegasnya dengan mengingatkan,
tak menutup kemungkinan PDIP juga termasuk yang saya gugat.
Ia juga menambahkan, walaupun
PDIP sekalipun kalau memang terbukti menerima uang dari konglomerat saat pemilu 1999, iapun tak boleh ikut pemilu 2004. Gugatan
atas kecurangan partai besar itulah yang akan dijadikan referensi bagi kita semua, pemerintah
dan KPU.
"Hal ini supaya dalam
proses verifikasi tak hanya berdasarkan persyaratan kepengurusan saja, tapi yang
terpenting adalah persyaratan kejujuran,"tandasnya. (lap. Hr).
Dua Perempuan |
|
masih muda |
KPPI Ingin Buktikan Kemampuan Kuota 30% Di Jabatan Politik
Jakarta,Otonominews,- Meski baru berusia dua tahun sejak didirikan
KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonrsia) sudah melantik kembali kepengurusan baru periode 2003-2005. Acara yang dilaksanakan
di Wisma Antara Jakarta (28/2) tersebut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan, Sri Rijeki, Menko Kesra dan Menteri
Koperasi dan UKM.
Pelantikan di bacakan oleh
Miranthi Abidin selaku Ketua Pendiri KPPI. Kepengurusan yang dilantik
tersebut di Ketuai oleh Hj. Machfudhoh Aly Ubaid dari PPP dan Sekertaris Jenderal,
Dra. Hj. Oelfah A.S. Harmanto yang berasal dari partai Golkar.
KPPI memposisikan diri sebagai
sebuah wadah bagi perempuan partisan yang duduk di partai politik yang sifatnya
lintas partai, yaitu baik partai besar maupun kecil. Di dalam KPPI
ada partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, PKB dan lainnya.
Sehingga bisa dikatakan
KPPI adalah sebuah paguyuban yang misi-visinya sudah jelas untuk menuntut
keterwakilan perempuan di jabatan politik. Dalam skup yang lebih luas KPPI bertujuan agar
perempuan memiliki kesetaraan kemampuan dengan para pria terutama di bidang politik.
Persiapan KPPI sebenarnya telah dimulai sejak dua tahun yang
lalu, dan dalam waktu menjelang pemilu 2004 ini supaya target perempuan 30% di
legislative sesuai UU pemilu yang baru disahkan bisa terpenuhi. Demikian dikatakan Ketua Umum
KPPI, Hj. Machfudhoh Aly Ubaid kepada otonominews saat diwawancarai menjelang acara pelantikan.
Menurutnya, harapan
akan peranan perempuan di lembaga legislative, termasuk di eksekutif dan yudikatif bisa
datang dari partai politik, LSM dsb. Selama ini perempuan yang berasal dari partai, tambah Machfudhoh, berasal dari organisasi
perempuan partai-partai politik tersebut, misalnya; Wanita Persatuan dari PPP, Himpunan
Wanita Karya dari partai Golkar begitu juga yang berasal dari Wanita Amanat Naional dari PAN.
"Dengan wadah KPPI ini kami mencoba membina perempuan yang tergabung dalam partai politik atau LSM untuk
ditingkatkan kualitasnya,"tegas Machfudhoh dengan menjadikan program awal KPPI diprioritaskan di daerah propinsi lebih dulu
yang kemudian akan dilanjutkan ke daerah tingkat II.
"Saya juga berharap KPPI bisa merekrut beberapa wanita yang dianggap mampu dan berkualitas, tentu hal ini kami serahkan kepada partainya
masing-masing,"tandasnya dengan alasan
bahwa partainyalah yang bisa mengatur mekanisme dan punya daerah binaan.
Dan nanti, kata Machfudhoh lagi, "Kami nyatakan inilah perempuan yang mampu dan tepat di calonkan dari partainya."
"Jadi, mereka tidak mewakili KPPI di legislative tapi mewakili partainya masing-masing,"jelas
pengurus PPP ini tegas. Menurutnya, sekitar ada 17 daerah propinsi yang rencananya
sudah siap mengikuti program KPPI, antaranya; Jatim, Jateng, Jogjakarta, Sulawesi Selatan, Sumut, Sumsel, NTB dsb.
Program yang akan dilakukan oleh KPPI ini berupa Traning Of Trainer (TOT).
Apa ini merupakan persiapan menjelang pemilu 2004? Machfudhoh tidak mengelak, karena pelatihan tersebut merupakan pembekalan
supaya anggota KPPI lebih berbobot dan berkualitas. Ia mengatakan, program
TOT ini salah satu materinya Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan Bagaimana
menumbuhkan dedikasi serta pengabdian bagi bangsa dan negara secara baik.
Sermentara itu Sekretaris Jenderal KPPI, Dra. Hj. Oelfah A,s.
Harmanto mengatakan, bahwa dengan adanya TOT itu sekembalinya ke daerah masing-masing peserta nanatinya bisa melaksanakan TOT
berjenjang sehingga harapan kuota 30% bagi perempuan politik di legislative bisa
benar-benar tercapai. Targetnya memang untuk mempersiapkan dan mendorong pencapaian kuota yang diharapkan oleh KPPI,paparnya.
Namun ia menyatakan pelatihan ini bukan berarti kampanye. Ketika ditanya tentang target pencapaian kuota yang sesungguhnya masih abstrak termasuk bagaimana mekanismenya ?, Mantan anggota DPR tahun 80-an dan fungsionaris partai golkar
berasal dari Sulawesi Selatan ini menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing partai .
Tentu ini akan muncul pertanyaan, apakah semua partai akan memenuhi
kuota itu? Kami harapkan semua partai bisa memenuhi kuota yang kita harapkan. Kenyataan secara defakto di lapanagan memang partai partai yang memperoleh suara besar atau sigifikan saja yang akan terpenuhi,jelas
Oelfa.
Mengantisipasi adanya vested intres yang berlebihan bagi masing-masing
partai karena kepentingan, Oelfa mengatakan,
itu tidak akan terjadi karena program apapun yang dilaksanakan adalah merupakan program kaukus secara bersama-sama,
sebab kalau sudah bergabung harus melepaskan baju partainya. "Yang terpikir di
benak saya hanyalah bagaimana memajukan perempuan,"jelasnya.
"Bahkan pada kesempatan yang
sama kami pernah menyatakan pilihlah partai yang memperjuangkan keterwakilan perempuan,"katanya dengan tegas tanpa
harus berpihak pada partai yang ia ikuti.
Namun ketika diluar kaukus atau setelah kembali ke masing-masingh
partainya, tambah Oelfa, yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperkokoh dan
mempererat persudaraan di dalam internal partai masing-masing. Apalagi kita memiliki
SDM perempuan yang sama dengan laki-laki yaitu SDM yang juga bagus. "Tapi karena
kami tak pernah diberi kesempatan. Maka,
kalau kami diberi kesempatan kami akan mampu melakukan,"tuturnya kepada pers yang mewawancarainya.
"Dengan program TOT inilah maka
kami akan menyeleksi kader-kader terbaik(KPPI) kami sampai ke propinsi-propinsi di seluruh Indonesia,"katanya . Selain
itu juga aspirasi dari bawah dalam KPPI akan senantiasa menjadi program kami
karena KPPI bukan organisasi garis komando tapi garis aspiratif sehingga permasalahan perempuan yang datang dari bawah akan menjadi pembahasan secara bersama-sama.
"Hanya saja KPPI tidak mengeluarkan rekomendasi bagi para anggota
untuk dududk di legislative. Hal itu sekali lagi kami kembalikan kepada partainya
masing-masing,"tegasnya mengakhiri perbincangan.( Laporan: Zohiri-Hrun).
Akbar Tidak Bijaksana Menangani Percepatan Musdalub Golkar
Kaltim
Jakarta,
Otonominews,- Masalah keinginan DPP partai golkar yang didukung oleh sebagian DPD tk II untuk menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) partai golkar Kalimantan
Timur hampir mengalami jalan buntu. Pasalnya, para pengurus dan tokoh golkar di daerah itu menentang percepatan Musdalub
dengan alasan, rencana itu melanggar konstitusi, bernuansa politis, dan
hanya sarat kepentingan untuk suksesi pemilihan gubernur Kalimantan Timur yang
akan digelar Maret 2003 mendatang.
Inilah
pernyataan DPD partai golkar Kaltim, yang disampaikan H. Anwar Basran dalam kapasitasnya sebagai tokoh dan pendamping tim penolakan rencana Musdalub. Sementara Musdalub sendiri
didukung oleh Ketua umum DPP partai Golkar, Akbar Tanjung. Pernyatan penolakan rencana Musdalub tersebut disampaikan kepada
Otonominews usai rapat bersama DPD-DPD partai golkar se-Kaltim di Jakarta, (25/2).
Rapat
yang berlangsung malam hari itu diahadiri antaranya, Bupati Kutai Timur Awang Farouk, Ketua DPD partai golkar Kaltim, H. Nur
Hardinsyah beserta fugsionaris partai golkar dan tokoh masyarakat Kaltim. H.
Anwar Basran yang menjadi juru bicara saat pertemuan itu bahkan menuding sikap Akbar Tanjung sebagai Ketua Umum partai golkar dalam menagani masalah musdalub dipercepat adalah
sikap yang tidak bijaksana.
Menurutnya,
Akbar dalam menyelesaikan pro-kontra Musdalub tersebut memposisikan diri bukan sebagai seorang pengayom. "Bahkan pertemuan dengan DPD-DPD partai golkar se-Kaltim
kali ini bisa saja mengarah kepada persoalan yang lebih luas yaitu meminta Munaslub DPP partai golkar untuk mengevaluasi sikap
Akbar yang tidak arif dan memihak,"tegas Anwar Basran dengan sedikit mengancam.
Musdalub
itu sendiri, kata Anwar, jelas mengingkari peraturan dan aspirasi dari bawah,
karena sesuai dengan peraturan yang
dibuat oleh DPP sendiri yaitu No. 5 dan 6 tahun 2001, bahwa Musdalub dipercepat bisa dilaksanakan manakala terjadi hal-hal
yang dianggap prinsipil dalam tubuh DPD tingkat I baik menyangkut kinerja maupun
tidak berfungsinya kepengurusan.
Sementara
itu, fungsi dan kinerja organisasi partai golkar masih berjalan dengan baik. "Jadi tak ada alasan bagi DPP memaksakan Musdalub,"tandas
mantan wakil Ketua golkar Kaltim yang kini mengaku sebagai tim pendamping menolak
Musdalub tersebut.
Sehingga,
tambah Anwar, keinginan menggelar Musdalub tersebut ditengarai bukan dalam konteks organisatoris tapi justru penggalangan
dukungan untuk suksesi kepemimpinan gubernur Kalimantan Timur. Menurut Anwar, DPD I minta DPP dan sebagian DPD-DPD tk II yang
bernafsu ingin menggelar Musdalub untuk kembali pada aturan yang benar. Ia juga
mengingatkan agar DPP jangan menggelar
Musdalub.
"Apa boleh buat kalau mereka terpaksa menggelar Musdalub, maka kami akan menempuh jalur hokum,"tandasnya
lagi seraya menyebut juklak (petunjuk pelaksanaan) dari DPP yang mengatakan paling sedikit 2/3 suara dari jumlah DPD-DPD sebagai syarat terpenuhinya menggelar Musdalub.
Ketidak-
bijak-sanaan sikap Akbar sebagai Ketua Umum DPP partai inilah yang memicu pertentangan antara yang mendukung dan menolak Musdalub
DPD partai golkar Kaltim. Menurut Anwar saat dikonfirmasi, 7 pengurus DPD tk.
II berpihak ke DPP sedangkan 6 pengurus DPD
tk.II berpihak pada Tim penolakan.
Meski
demikian, Musdalub tetap melanggar konstitusi, karena itu, sambung Anwar, sebelum ada keputusan final, akan dibicarakan lebih
dulu dengan pihak DPP. "Tapi kalau pihak DPP masih tetap dengan pendiriannya
menggelar Musdalub, kami tetap menolaknya,"tegasnya lagi mengakhiri pembicaraan. (Lap. Harun).
Semoga rakyat Membeli Dan- |
|
Mampu Menyerap Aspirasinya |
Front Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) Diluncurkan pada 31 Januari 2003 Di Hotel Indonesia
Hadir sebagai deklator antaranya :
Rachmawati Sukarno Puteri (Partai pelopor), Fuad Bawazier(KAHMI), KH. Abdurrahman
Wahid(Dewan Syuro PKB), Hikayat Atikawa(Tokoh Buruh), Anis Matta(Sekjen PK), Emha
Ainun Najib(Budayawan), Habib Husein Al Habsyi(Ketua IMI). Sementara itu untuk Bunyi
Deklarasi yang terdiri dari 11 item (menyusul).
Ketua Umum PKPB |
|
R. Hartono |
Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) R. Hartono:
Sistem Orba Yang Baik Kita Ambil, Yang Tidak Baik Bagaimana ?
R. Hartono mantan KSAD semasa
orde baru berkuasa pimpinan Suharto, kini membikin partai, PKPB. Ia menilai banyaknya partai politik saat ini menambah terpuruknya
kondisi. Nampaknya bangsa ini bukan makin baik malah tambah terpuruk. Makanya, kami bersepakat dengan rakyat yang menyadari
perelunya disatukan dalam suatu partai untuk mengembalikan minimal pada kondisi dimana kita pernah menyebut bangsa yang makmur dan sejahtera,ungkap mantan menteri dalam negeri dan Penerangan di era Habibi
tersebut.
Berikut ini hasil kutipan wawancaranya di tengah deklarasi PKPB (3/11) kemarin:
Ada sebagian yang mengatakan bahwa sebagian besar
anggota PKPB berasal dari golkar, apakah ada kekecewaan terhadap golkar ?
Saya kira kalau bicara kecewa, mungkin saja tapi yang paling mungkin adalah mereka punya harapan pada
partai kami ini (PKPB) untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.
Bagaimana anda bisa melepaskan diri dari sistem orde baru, komentar anda ?
Saya justru bertanya, apakah orde baru itu tidak baik. Kalau ada yang tidak baik apakah orba tidak mensejahterakan
rakyat Indonesia? Misalnya, yang membikin harga beras jadi Rp.1000 perkilogram,
atau yang membuat keamanan dan rasa aman rakyat,
juga adanya swasembada, serta tak pernah ada orang dibakar sembarangan yang
itu belum tentu bersalah. Ini suatu contoh.
Bahwa ada orde-orde-an itu
oke, tapi kita ambil yang baik dari
orde lama maupun orde baru. Mungkin juga orde refomasi. Marilah kita jangan alergi dengan istilah, tapi mari kita bicara tentang
apa yang telah dicapai oleh orde-orde itu. Kita tahu tentang ORLA, bagaimana
kebanggaan sebagai bangsa Indonesia terhadap Bung Karno, juga kepada ORBA pimpinan Pak Harto yang bisa mensejahterakan
dan membikin rasa aman rakyat, kesatuan dan persatuan diwujudkan , serta NKRI betul-betul tidak tercabik-cabik.
Apa target PKPB untuk tahun 2004 ?
PKPB ingin mewarnai bangsa ini.
Komentar anda tentang masalah terorisme yang kini hangat di Indonesia ?
Setahun yang lalu tepatnya sebulan pasca kejadian WTC(11 September 2001),
saya pernah mengatakan bahwa terorisme ada di Indonesia, dan siapa yang mengatakan tidak ada terorisme di Indonesia
sama dengan melindungi terorisme itu sendiri. Sekarang, yang mengatakan dulu tidak ada terorisme justru beramai-ramai mengatakan
ada-ada. Ini kan kekanak-kanakan.
Mari kita berpikir yang jernih. Banyak sekali peristiwa peristiwa
di republik ini yang bisa dikategorikan prilaku teroris. Berarti terorisme itu ada. Sekarang kita lalu bicara teroris
untuk menghentikan, kita harus menemukan siapa teroris itu.
Dalam hal ini kenapa kita tidak pakai sistem yang pernah diwujudkan di masa orde baru. Kenyataannya,
memang di era orba tidak tertjadi seperti sekarang, kita bisa menemukan segera siapa yang akan membuat kekacauan di republik ini. Kita sebenarnya tak usah malu-malu mengambil suatu sistem keamanan
seperti pada jaman Pak Domo dulu, ada Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), kenapa
sistem ini tidak kita angkat lagi sekarang?.
Begitu juga tentang teritorial, disana
ada tentang pembinaan kewilayahan, maukah sistem ini kita gunakan yang sudah tampak hasilnya di era orba? Kita jangan
alergi, sebab ada orang anti orba, lalu kami tanya sama mereka apa yang telah
mereka perbuat pada bangsa ini yang lebih baik dari masa orba ?
Jangan hanya ngomong, semua
bisa ngomong beo-pun bisa ngomong. Karena itu jangan melecehkan orang lain, tapi dia sendiri tidak pernah berbuat yang sebaik
itu, tapi malah sebaliknya. Dan bicara tentang terorisme rakyat harus dilibatkan. (HI).
Kapal Boat |
|
Cepat di tengah Laut |
Ketua DPW PKPB DKI
Aceng Mulyadi:
PKPB Peduli Melihat Bangsa Yang Carut Marut
Jakarta,
Otonominews,-Ketika sekitar 100 orang warga Betawi menyatakan dukungannya pada partai
KPB saat deklarasi, Ketua DPW PKPB DKI
Aceng Mulyadi sangat bergembira dan menyatakan keyakinannya bahwa PKPB di DKI akan menjadi partai besar. Ia bergabung
di partai pimpinan R. Hartono tersebut bukan tanpa alasan. "Kami secara tegas merasa terpanggil dan menunjukkan wujud kepedulian
melihat kondisi bangsa saat ini yang carut-marut, baik masalah ideology,
politik, social-ekonomi dsb,"tuturnya kepada otonominews usai acara deklarasi
PKPB di Jakarta (3/11) kemarin.
Menurutnya,
jika kita ingin mengajak seluruh komponen bangsa, mari kita tunjukkan kepedulian
bagi keberlangsungan hari depan bangsa ini. Meski ia mengaku dulu pernah dibesarkan di Golkar (partainya orde baru). Namun,
kata Aceng tidak otomatis menjadi atau masuk partai golkar yang sekarang, karena sebagai warga negara saya punya hak menentukan
pilihan politik sendiri. "Dari partai-partai yang ada, sampai terakhir partai
karya peduli bangsa, maka PKPB inilah yang kami anggap paling cocok bagi saya,"jelas putera Betawi dengan mantap.
Apa
sebenarnya kelebihan yang ada di dalam PKPB ini ? Aceng Mulyadi dengan nada merendah mengatakan, pertama, landasan ideologinya
Pancasila, kedua, partai ini komitmen untuk menjaga tetap utuhnya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), ketiga, partai
ini mengemban amanat penderitaan rakyat. "Meski partai ini ada kata-kata karya di dalamnya, ini hanyalah kebetulan dan juga tidak menyangkal eksponen golkar juga ada yang bergabung di PKPB,"tegas Aceng setelah didesak otonominews atas kehadiran Probosutedjo yang nota bene pengusaha orde baru, sekaligus orang
cendana tersebut .
Ia mengakui
bahwa dengan munculanya PKPB yang dipimpin oleh R. Hartono (putera Madura), akan ada angin segar bagi terus tumbuh dan berkembangnya
silaturrahim antara bernagai etnis di DKI Jakarta. "Saya berkeyakinan ke depan silaturrahim kebangsaan ini akan cepat terealisasi
sebab Jakarta di dalam sejarah perjuangannya selalu menjadi barometer daerah lain di tanah air,"ungkap Aceng penuh optimis
bahwa PKPB di DKI bisa menentukan dalam pemilu 2004 yang akan datang. (MH).
K.H. Asril Alisyahbana Nasution |
|
Bersma Pdt. Hebral Pasaribu (Tokoh Kristen) |
Wawancara Dengan Ketua DPW Partai Karya Peduli Bangsa Sumatera Utara, K.H. Asril Alisyahbana Nasution:
Target Banyak Berbuat Daripada Bicara
Sebagai ketua PKPB Sumatera Utara apa yang anda ketahui tentang nasib bangsa saat ini ?
Begini. Kalau kita kembali ke sejarah, besarnya bangsa ini sebenarnya pertama, karena jasa Bung Karno (Presiden
pertama) kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto (Presiden kedua). Kemudian datang reformasi yang harus kita perjuangkan pada
tahun 1998. Dari diri pemimpin negara itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Saya melihat bahwa bangsa kita saat
ini sedang sakit.
Mengapa bangsa ini sedang sakit, komentar anda ?
Ya.. saya sangat sedih sekali karena sedikit sekali partai /orang yang bicara tentang nasib rakyat
dan bangsa yang kini diambang perpecahan. Saya tidak mau bangsa ini menjadi terpecah belah.
Karena faktor ideal yang ada di partai karya peduli bangsa (PKPB) ?
Saya yakin dan percaya PKPB bisa menampung berbagai komponen bangsa sebab semua pejabat berkumpul didalamnya.
Apa kontribusi apa yang diharapkan dari PKPB ?
Menurut saya yang pertama, membawa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tejamin. Yang kedua, Kerukunan
antar ummat beragama. Sebab, bohong kita akan bisa hidup damai tanpa ada kerukunan tersebut. Ketiga, Masalah Ekonomi. Apapun
ceritanya kalau ekonomi kita ini rusak tak akan bisa kemana-kemana kita.
Komentar anda tentang banyaknya personil atau pengurus PKPB ini berasal yang berasal dari Golkar atau pejabat
orde baru ?
Kita tidak masalah, karena yang dulu itu urusan masing-masing individu, dan yang sekarang ya... sekarang.
Apa sebenarnya arti "Karya" yang ada di partai ini, apa ada hubungannya dengan golongan karya ?
Tidak ada hubungannya dengan golongan karya atau partai golkar, tapi arti "Karya" itu sendiri dalam bahasa
arab sama dengan "Jami'ay
tul Amaliyah".
Apa pendapat anda tentang reformasi yang digembar-gemborkan sekarang ini ?
Saya melihat reformasi saat ini baik ditingkat nasional maupun daerah sudah tidak jelas lagi, bahkan cenderung
kebablasan.
Apa sebenarnya Aspirasi PKPB dari Sumatera Utara di Rapimnas ini ?
Kita dari Sumatera Utara sudah menerima dari semua agama (lintas agama) masuk di PKPB, semua suku atau
etnis, di Medan ada dari Raja Batak, Raja Melayu, Raja Aceh dan Raja Minang. Jadi semua etnis kami akomodir di dalam
PKPB.
Apa target DPW Sumatera Utara untuk Pemilu 2004 ?
Pokoknya, di Sumatera Utara targetnya akan lebih banyak berbuat daripada bicara.Kami yakin, karena kami
punya akar kebawah.
Basis dukungan PKPB di Sumatera Utara Yang paling banyak dari mana ?
Disana ada Mathaliul Anwar, NU, serta gabungan dari lintas agama dan etnis tadi. Jadi yang penting dan dikedepankan
disini adalah kebersamaan.
Selain sebagai Ketua DPW PKPB Sumut, Asril juga menjadi Ketua Wilayah Matholiul Anwar Sumatera Utara dan
sekaligus Koordinator Pemuka Agama Mitra Kamtibmas Polda Sumatera Utara (H).
Taman Bunga |
|
Dari Sumatera Barat |
Ketua DPW Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumatera Barat Drs. Amran Zai
PKPB Diaharapkan Bisa Menyentuh Masyarakat Bawah
Jakarta, Otonominews,- Dalam suasana kemelut politik seperti sekarang ini kita membutuhkan
cara yang lebih transparan, dengan prinsip-prinsip kebersamaan serta keterbukaan. Juga harus bertolak dari ketentuan undang-undang
yang berlaku, termasuk yang menyangkut UUD yang telah diamandemen. "Kalau kita bertolak dar sini secara konsekuen, saya
kira kemelut yang kita hadapi segera akan berakhir dan bisa terobati,"ungkap Ketua DPW PKPB Sumbar kepada Otonominews
usai acara deklarasi PKPB di Jakarta (3/11).
Menurutnya, kita sudah penuh dengan janji-janji parpol saat pemilu 1999 tapi ternyata banyak tidak
ketemu. "Meski begitu saya tetap mengakui hasil dari reformasi tahun 1998, khususnya dengan adanya kebebasan berpendapat
dan berbicara, kita sekarang bebas mau ngomong apa saja namun sebatas itu saja barangkali,"tuturnya karena di bidang
laianpun keadaannya tidak lebih baik.
Di bidang ekonomi, kata Amran, justru saat ini banayak mengalami kemunduran bahkan ditengarai haraga-harga
bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari harganya melambung tinggi, termasuk juga minyak(BBM) dan beras. "Karenanya, kami
mengharapkan dengan adanya deklarasi ini khususnya masyarakat Sumatera Barat bisa mengenal apa kebutuhan konkret yang sesuai
dengan platform serta visi-misi partai sehingga mudah dicerna dan dilakukan secara nyata,"jelas Amran yang menganggap
bahwa platform PKPB mudah dilaksanakan dan tak terlalu tinggi terutama buat kalangan bawah.
Tentang figur, Hartono sebagai Ketua Umum, ia mengatakan sangat cocok untuk kepentingan saat ini, karena
Hartono dinilai sangat mampu membaca tanda-tanda jaman serta low profile, bahasanya tidak terlalu tinggi, mudah diserap oleh
masyarakat serta orangnya religius dalam memeganag prinsip-prinsip agama.
Tentang target perolehan suara pada pemilu 2004 di Sumatera Barat, Amran mengatakan diaharapkan
mengantongi sekitar 40%. Alasannya, karena saat pemilu pada tahun 77/80-an di Sumatera Barat suara Golkar 75%. "Sekarang
Golkar tinggal 20%,"kata Amran seraya optimis PKPB di Sumbar bisa berperan.
Di Sumatera Barat hingga saat ini telah terbentuk 10 daerah tingkat dua dari 16 daerah tingkat dua,
yaitu: 5 kota dan 5 kabupaten, jadi tinggal 6 daerah tingkat dua yang belum terbentuk. (H).
RO.Tambunan :
Ada Konspirasi Politik 6 Partai Besar
Jakarta, Otonominews,-Ketua
partai Pilar (Pilihan Rakyat) RO Tambunan, mengingatkan ada konspirasi besar yang dilakukan
6 partai besar pemenang pemilu (PDIP, GOLKAR, PPP, PKB, PAN, PBB). Mereka berusaha menutup diri terhadap partai-partai
lain dengan mengeluarkan berbagai aturan seperti PP No. 51 tahun 2001 yang mengatur tentang dana pemilu, yang menetapkan bahwa untuk satu suara dibayar Rp 1000/tahun. RO menambahkan untuk tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota partai-partai itu
mendapatkan dana juga. Kita bisa bayangkan berapa ratus Milyar yang akan didapat PDIP Pertahun
kalau kita kalikan, jumlah suara mereka yang 35 juta dikalikan seribu rupiah
pertahunnya. Sementara itu tambah RO, mereka sama sekali tidak memperhatikan UU No. 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap
partai politik peserta pemilu mendapatkan dana yang sama dari pemerintah.
Sampai sekarang kita tidak pernah menanda tangani hasil pemilu 1999, karena kita
menganggap ada kecurangan yang dilakukan partai- partai besar, yang mengesahkan
hasil pemilu tahun 1999 adalah Presiden Habibie. Jadi hasil pemllu tahun 1999
itu secara hukum tidak sah, tambah RO, yang juga mantan anggota DPR di era Soeharto. Ketika ditanya
tentang adanya aturan yang menetapkan minimal 2% (threshold 2% ) suara untuk
ikut pemilu 2004 RO, mengingatkan kan
kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan
aturan 2 % minimal suara,
oleh karena itu kami akan terus ikut pemilu dan 48 parta i yang dulu harus ikut lagi .
Sementara itu Aliansi partai-partai Islam yang terdiri dari PSII, PPII Masyumi,
Partai Ummat Islam, Partai Persatuan, Masyumi Baru, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, PSII 1905, Partai Syariat Islam dan Partai Ummat Muslimin Indonesia, mengatakan bahwa 6 partai besar pemenang pemilu telah gagal menangkap aspirasi rakyat
dan lebih banyak menyuarakan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok masing-masing, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPR sudah berada pada tingkat yang rendah, rakyat saat ini membutuhkan
alternatf. Untuk itu Aliansi partai-partai Islam
lebih memilih menggabungkan diri dalam bentuk aliansi, federasi atau fusi.
Pernyataan ini disampaikan oleh masing-masing ketua partai saat jumpa pers beberapa waktu lalu
di Jakarta.
Presiden Lajnah Tanfidziah PSII 1905 Ohan Sudjana
membantah telah ikut Aliansi Partai-partai Islam, kami hanya mau ikut forum silaturrahmi saja, karena Aliansi itu tujuan akhirnya adalah Fusi dan kemudian peleburan, itu bertentangan dengan Anggaran Dasar
kami. Pernyataan ini disampaikan Ohan Sudjana dalam acara Milad PSSI 1905 di
Jakarta beberapa waktu yang lalu . Anggaran Dasar kami menyatakan bahwa PSII
1905 tidak bisa bubar dan tidak bisa dibubarkan. Kami memang pernah diajak berbicara
oleh mereka (Daliear Noer dkk). Ohan sudjana menambahkan ikut atau tidak ikut
pemilu, merupakan masakah kecil, tambah Ohan
sudjana, sejak tahun 1972 kami tidak ikut pemilu, tetapi kami tidak pernah
menyatakan bubar, yang penting
bagi kami adalah bagaimana menegakan kebenaran, menjalankan Islam seluas-luasnya, tambah Sudjana(ZO)
Ketua Umum
Partai Kebenaran, Ir. H. Abdullah Agus Sudjono:
Partai Kami Islam Ahlus-sunnah Wal Jama'ah, Sejuk Dan
Damai
Jakarta,
Otonominews,- Eforia demokrasi pasca reformasi memang nampak unik dan menarik. Hal ini bisa kita saksikan sendiri dengan munculnya
banyak partai baru, berikut aliran dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan munculnya partai kebenaran(Pekan),
yang baru dideklarasikan akhir september 2002 lalu di gedung juang 45 Jakarta.
Partai kebenaran,
kata Ir. Abdullah Agus Sudjono selaku ketua umum, ingin menampilkan partai dengan
nuansa kesejukan dan kedamaian, karena kita melihat sendiri sudah terlalu banyak permasalahan di masyarakat kita yang sulit
dipecahkan, kerusuhan dimana-mana, serta mudahnya orang mengambil jalan kekerasan untuk menyelesaikan persoalannya.
Oleh karena
itu, tambah Abdullah, partai kebenaran ini dideklarasikan dengan platform dan visi-misi yang memiliki ciri khas sendiri. Apa
ciri khasnya? Dalam tujuan pendirian partai ini didasarkan pada Islam Ahlussunnah wal jamaah. "Partai kebenaran menganut azas
Islam, bukan demokrasi versi orde lama, demokrasi terpimpin dan bukan juga demokrasi orde baru, musyawarah yang dipaksakan,"jelasnya
dalam sambutan di depan peserta, pendukung dan simpatisannya seraya mengatakan partainya berazaskan demokrasi islam universal.
Ciri khas
islam ahlussunnah wal jamaah ini seringkali diklaim sebagai dasar atau anutan bagi ormas dan orpol di tanah air sejak jaman
dulu. Dan lebih aneh lagi, kesan bagi pengikut aliran ini, sejuk dan tanpa konfrontasi. Rupanya ciri khas keagamaan yang dicoba digunakan di dalam partai kebenaran
ini dengan penafsiran sesuai versi kepentingan partai. Misalnya partai ini sangat getol mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), anti komunisime dan imprialisme, mendukung adanya Bhineka Tunggal Ika serta memelihara perdamaian
dunia menuju adil makmur.
Keyakinan
ciri khas partai kebenaran seperti diatas, menurut Abdullah Agus Sudjono, disosialisasikan dalam bentuk pandangan politik, diantaranya diambil dari pemahaman ajaran
Islam ahlussunnah wal jamaaah . Yang menarik, partai ini bersifat terbuka bagi siapapun tanpa melihat etnis, agama dan status
sosial. "Yang penting partai kebenaran akan memperjuangkan dan menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa,"ungkapnya kepada pers usai acara deklarasi.
Sebagai partai
politik baru, Pekan gaungnya saat ini memang belum begitu nampak. Meski demikian,
kata Abdullah, tahun 2004 Pekan mulai mencoba,
siapa tahu dapat suara. "Pekan tak berambisi memenangkan pemilu 2004, namun optimis bisa mendapat dukungan,"kilah Abdullah
Agus Sudjono saat ditanya tentang
kesiapan partainya mengikuti pemilu pada 2004 yang akan datang.
Dalam politik,
target dan keinginan mendapat suara sebesar-besarnya di pemilu adalah sesuatu yang wajar.
Tapi, yang masih perlu dipertanyakan,
sudahkah jumlah personil partai ini memenuhi persyaratan serta mendapat
dukungan luas rakyat dari sabang sampai merauke ?
Lantas, bagaimana kelanjutan dari partai (PEKAN) ini usai dideklarasikan ? Barangkali, alon-alon waton klakon seperti cara yang ditempuh aliran Islam ahlus-sunnah wal jamaah dalam berpolitik. Maklum, kini era-nya eforia politik dan demokrasi. Namun semoga tak sekedar eforia, agar masyarakat tak jadi
korban janji-janji para politisi, baik yang lama maupun yang baru. (H).
Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Bali, Ir. A.A. Susila Djelantik,
MBA
Aktif Di Partai Jangan Sekedar Cari Jabatan
Jakarta, otonominews,-Selain pendukung berat
Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menjadi Presiden masa depan, ia juga kritis bagi aktifis partai yang hanya berorientasi pada
jabatan semata tanpa perjuangan memperbaiki nasib bangsa. Apalagi bangsa saat ini sedang terpuruk, marilah kita perhatikan
nasib wong cilik dan buruh kecil .
Demikian dikatan Ir. A. A. Susila Djelantik,
MBA, Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Bali kepada Otonominews usai mengikuti acara deklarasi partainya di Jakarta Convention
Center Jakarta, (17/10) kemarin.
Ia menuturkan aspirasi yang akan disampaikan di acara Rakernas(rapat kerja nasional)
I Partai Demokrat adalah supaya PD memperhatikan nasib rakyat kecil. Tekad kita
masuk di partai ini jangan berorientasi sekedar mencari jabatan tapi bagaimana
kita memperjuangkan nasib bangsa yang sedang terpuruk ini,ungkap direktur salah satu konsultan pendidikan di Bali itu.
Ketika ditanya, kenapa ia menjagokan Susilo Bambang
Yudoyono menjadi presiden ? Ia yang dari semula memang pengagum SBY, mengatakan karena sejak beliau mencalonkan menjadi wakil presiden
dukungan terus mengalir, yang kemudian
ketika ada poling di televisi ternyata ia juga menempati dukungan yang signifikan dari masyarakat. Tapi karena ia tak punya
kendaraan sendiri banyak suara yang lepas saat pemilihan wapres waktu itu,kata Susila yang waktu deklarasi ia termasuk salah
seorang deklarator partai democrat.
Tapi dengan absennya SBY di acara deklarasi dan
rakernas, bagaimana respon pendukungnya? Bagi partai democrat ketidak-hadiran
beliau tak ada masalah, yang penting komitmen dan
saya kira tunggu momentum,ungkapnya dengan enteng seraya menyebutkan, rencananya memang SBY yang akan tampil menjadi
ketua umum partai setelah dideklarasikan , tapi mungkin ia masih sibuk dan kita akan menunggu kesedian beliau.
Apa yang mejadikan daya tarik masyarakat Bali terhadap partai democrat? Mungkin karena perhatiannya pada wong cilik sebagai cita-cita
partai dan terutama bagi buruh, tani dan nelayan kecil. Susila Djelantik juga
menambahkan, siapapun boleh berperanan dan boleh kritis sesuai dengan namanya
democrat. Jadi, kita bebas berdiskusi dan kalau tak terpilihpun tak ada dendam, juga mengakui kelebihan orang lain, serta mengakui kelemahan diri sendiri.
Target buat 2004
bagi Partai Demokrat di Bali, kata Susila,
tak terlalu banyak tapi paling tidak, saya harapkan sekitar 15 % suara
bisa diraih di Bali. Sedangkan harapan
terhadap deklarasi ini, sambungnya, agar
mereka yang punya aspirasi, misi dan visi yang sama bisa bergabung di partai democrat untuk memperbaiki nasib bangsa ini kedepan. Terutama keamanan dan kesejahteraan yang lebih bagus,tegasnya dengan serius.
Menanggapi kassus bom di Bali, ia mengatakan kejadian itu sangat disayangkan. Kami juga tidak menyalahkan pihak keamanan, sebab itu bisa terjadi dimana saja namun
yang saya tidak mengerti kenapa harus Bali yang tertimpa bom itu. Tapi, mudah-mudahan ini hanya sebagai warning buat kita dan pariwisata di Bali jangan sampai
terlalu menyimpang.
Mudah mudahan juga tak berkembang ke sentimen
lainnya. Meski kami minoritas Hindu
di Bali, kami tak akan mencari gara-gara. Tapi mari kita benahi bersama kemudian keamanan diperketat, insyaAllah kita akan pulih kembali,kata Susila Djelantik
yang saat itu dataing bersama 11 orang rombongan dari Bali. (H).
Ketua DPC Partai
Demokrat Kab. Serang, H. Onny Sanwany Q:
Figur Susilo Bambang Yudoyono Sudah Harga Mati
Jakarta, Otonominews,- Masalah figure dalam
partai yang baru muncul jelas sangat berpengaruh untuk menarik konstituen. Kita bisa melihat figure Megawati di PDIP, Hamzah
Haz di PPP, Amin Rais di PAN dan lai-lain, memang figure pemimpin partai bisa menjadi daya tarik yang laku dijual dalam mensosialisasikan
program-program partainya.
Barangkali, nama
Susilo Bambang Yudoyono, alias SBY yang pensiunan jenderal, kini Menkopolsoskam
punya daya tarik sendiri bagi para pendukung partai democrat (PD). Partai yang baru dideklarasikan pada 17 Oktober 2002 tersebut
diprediksikan akan menjadi besar karena mengusung kebesaran nama menantu Sarwo Edi Wibowo menjadi maskotnya.
Sehingga, hampir
bisa dipastikan seluruh aktifis dan pendukung partai democrat akan menjadikan SBY pemimpin yang diinginkan tampil menggantikan
posisi Megawati Sukarno Puteri sebagai presiden. Paling tidak, inilah yang dituturkan H. Onny Sanwani Q, Ketua DPC Partai
Demokrat Kabupaten Serang, Banten kepada Otonominews (16/10) usai pembukaan Rakernas
I Partai Demokrat di Jakarta.
Menurutnya, setelah
melihat visi dan misi partai democrat, serta
platform partai, sebenarnya PD tak ada ketergantungan dengan satu figure tertentu, karena basis dari akar rumput bersikap
dan berpartai dengan rasa kepedulian dan tulus
ikhlas. Kalaupun nanti Pak Sby (Susilo bambang Yudoyono) bergabung dengan
kita (PD), kami ucapkan syukur alhamdulillah, karena itu kami tak memaksa, dan itu adalah hak pilihan politik seseorang.
Sebenarnya, tambah H. Onny, arus bawah pendukung partai
democrat menginginkan sekarang ini figure Sby tampil jadi ketua umum. Namun kenyatan
masih belum. Padahal itu merupakan pilihan masyarakat Serang. Kami harapkan Sby itu muncul, bahkan mungkin muncul sebagai
figur Indonesia (nasional),ungkapnya dengan penuh harap agar kelak Sby bisa dibuktikan menjadi pemimpin klas nasional.
Ia juga menambahkan, Sby
sebagai tokoh pilihan rakyat ternyata pada poling-poling tokoh, nama beliau itu sering muncul. Tapi bagi saya siapa
sajalah yang penting figure kebangsaan. Nampaknya yang muncul kebangsaan adalah ada pada beliau,imbuh Onny yang saat diwawancarai
bersama tokoh partai democrat lainnya
dari daerah propinsi Banten.
Kenapa harus SBY ? Ternyata Onny memiliki criteria lain selain figure kebangsaan, yaitu SBY tepat sebagai tokoh perekat bangsa, selain seorang yang
nasionalis dalam wacana integritas kebangsaan juga ia termasuk tokoh yang bersih dari KKN.
H. Onny juga membantah bagi sementara pengurus yang mengatakan akan mandek atau mundur dari PD jika SBY
tak jadi ketua umum Partai Demokrat (PD). Ini pernyataan terlalu dini, kami bersikap akan terus jalan sebab ini pilihan politik
kami. Kami tetap berpedoman pada program partai yang terus melakukan reformasi, recovery dan rekonsiliasi,jelasnya dengan
nada tegas seraya mengatakan SBY bagi kami figure yang tak bisa ditawar-tawar
lagi, itu sudah harga mati.
Meski begitu, dari mulai deklarasi hingga hampir habis acara rakernas PD SBY masih belum nongol-nongol
juga di arena masyarakat partai democrat. Tercatat, partai dengan symbol bintang tiga berwarna merah putih dan berlatar belakang
warna biru tersebut telah memiliki 29 DPD dan 200 DPC seluruh Indonesia. (H).
Dr. Samuel Dima, Med. Phd (Deklarator PIB NTT) |
|
Nasir Bin Abdullah Djawas, S.sos (Tokoh Pemuda NTT) |
Partai PIB Akan Mengisi Tata Ruang Kesenjangan Dan Memberantas KKN
Jakarta, Otonominews,-Usai Deklarasi Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB)pimpinan Dr. Syahrir
(23/9) kemarin di Jakarta, ternyata deklarator yang berdatangan dari daerah se-Indonesia adalah kebanyakan muka baru dalam
panggung politik. Mereka hadir dari berbagai propinsi, tentu dengan semangat yang tinggi mereka mencoba mensosialisasikan pikiran-pikiran
Syahrir sebagai figur.
Namun bukan sebatas figur bersih dan anti KKN-nya ekonom itu yang membuat pendukung dari daerah mengagumi Syahrir, akan
tetapi program partai, yang menurutnya sangat tepat untuk menjawab persoalan-persoalan pemulihan ekonomi bangsa, terutama
di daerah dimana tempat para deklarator tersebut berada.
Dua Deklarator dari daerah NTT, Dr. Samuel Dima, Med, Phd (49) dan Nasir Bin Abdullah Djawas, S.sos (44) yang sempat
dihubungi Otonominews mengatakan, bergabungnya ke partai PIB lebih dikarenakan menginginkan adanya jawaban kokret bagi persoalan
persoalan ekonomi yang selama ini masih dianggapnya terjadi kesenjangan tata ruang, dan partai PIB ini diharapkan bisa memberikan
jawaban.
"Kami sangat mendukung pikiran-pikiran Dr. Syahrir yang dalam program kerja PIB sehingga visi-misi yang ada
pada platform partai dapat disosialisasikan di masyarakat,"ujar mereka yang mereka anggap partai politik yang dulu-dulu
sekedar memberikan janji-janji dan slogan-slogan dan jauh dari realisasi.
Dr. Samuel sebagai salah satu deklarator , mengaku dirinya sangat tepat bergabung dengan PIB karena politik PIB
adalah politik "Akal Sehat ". Alasan Samuel, karena politik PIB adalah untuk memperbaiki nasib rakyat ke depan supaya terjadi
kesejahteraan dan menghilangkan praktek KKN. " Sehingga kita membuat opini kepada masyarakat tidak hanya melihat ke belakang
tapi bagaimana ke depan,"tutur mantan guru sekolah menengah selama 22 tahun di daerah Kupang NTTdengan serius.
Senada dengan Samuel, Nasir Bin Abdullah Djawas, ,S.sos, bahwa bergabungnya dengan partai PIB, karena melihat parpol
besar sekarang ini penuh dengan retorika yang hanya bertujuan mengumpulkan suara sebanyak mungkin tapi tidak memperhatikan
nasib riil masyarakat.
" Dengan partai PIB ini pikiran-pikiran Syahrir diharapkan bisa membawa rakyat yang adil, bersih serta bebas dari
KKN,"jelas aktivis kelahiran Kupang 6 September 1958 dan besar di Timor-timur, namun saat jajak pendapat ia sempat memimpin
media center dan pernah terusir dari Timor-timur.
Usai deklarasi, mereka menyatakan akan menata partai PIB di NTT sehingga mendapat simpati dari berbagai lapisan masyarakat.
"Kami akan perkenalkan kepada masyarakat NTT apa program dan plat form partai PIB, silakan masyarakat sendiri menilainya,"tukas
pegawai dinas Depdiknas Kota Kupang yang kini merangkap sebagai Sekretaris Komnas HAM di NTT tersebut.
Apa target partai PIB di NTT 2004 ? Samuel dengan gayanya yang khas guru, mengatakan, paling tidak partai PIB NTT bisa
mendapat suara di DPRD. Target ini bagi politisi memang sudah sewajarnya, hanya saja sejauh mana partai yang baru tersebut
mampu meraih suara sehingga bisa menempatkan kadernya di parlemen.
Selain Samuel dan Nasir Djawas, peserta dari NTT yang hadir di acara deklarasi tersebut ada lagi nama-nama antaranya
Kris Mesah, S.H., Robert Djami, S.H., dan Marten Lado, BBA. (H)>
Moh. Djamil |
|
Wakil Ketua DPRD Kab. Natuna |
Moh. Djamil, Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Natuna
Menyongsong
Berlakunya UU Pemilu
Verifikasi Keberadaan
Parpol Harus Sampai Pada Tingkat Paling Bawah
Jakarta, OtonomiNews,-
Pasca reformasi memang partai politik(parpol) banyak bermunculan bak cendawan di musim
hujan. Namun pada pemilu 1999 hanya ada 48 partai yang muncul ke permukaan, hanya
6 besar partai yang boleh mengikuti pemilu selajutnya, yaitu PDIP, partai Golkar,
PPP, PKB, PAN-PK dan PBB.
Saat
ini akan disyahkan UU Pemilu yang baru, wacana seputar itu sudah bergulir, termasuk wacana keberadaan KPU serta mekanisme
kerjanya di daerah. Pro-kontra perubahan system pemilu juga masih hangat menjadi perbincangan, terutama system distrik yang
ditangarai akan lebih baik daripada system proposional yang selama ini digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
Namun pilihan system proporsional daftar terbuka dianggap lebih tepat daripada proporsional penuh atau distrik. Paling
tidak, ini yang disetujui oleh Moh. Djamil, wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna yang disampaikan kepada OtonomiNews saat menghadiri
seminar Strategi Perencanaan Pemilu 2004 di Jakarta pada 30 Agustus 2002.
Menurutnya, system proporsional daftar terbuka ini paling tepat digunakan karena rakyat akan tahu persis siapa yang
mewakili dirinya di parlemen, selain gambar partai juga orangnya yang diinginkan karena kualitasnya. Keunggulan system ini, seorang ketua
umum partai tak berhak atau berkuasa penuh menentukan calon anggota parlemen, tak seperti system proporsional yang.sentralistik.
"Pada sistem ini, calon
yang kebetulan bernomor atas sudah pasti jadi sementara nomor bawah tidak, tapi dengan sistem proporsional daftar terbuka,
rakyat pemilih justru punya kewenangan memilih wakilnya yang diinginkan,"jelas Ketua DPD PAN Kabupaten Natuna tersebut.
Djamil mengakui bahwa sembari
menunggu diberlakukannya UU Pemilu baru pada bulan Oktober 2002 mendatang, pemilihan system pemilu tersebut kita serahkan
saja pada proses yang berlangsung di DPR dan KPU Pusat. "Kami siap dengan system yang mana saja,"tuturnya.
Namun yang menjadi perhatian
kita saat ini adalah wacana yang berkembang tentang KPU di daerah. Menurutnya, KPU di daerah harus beranggotakan orang
yang independent untuk menghindari orang partisan masuk menjadi anggota KPU.
"Kami menekankan agar kerja KPU
betul-betul sampai kebawah bahkan sampai ke kecamatan dan desa, terutama dalam hal verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2004 mendatang,"tegas tokoh PAN kelahiran Langsa, Aceh Timur, 19 Januari 1942.
Ia menambahakan, dengan tak adanya verifikasi yang betul mengakibatkan adanya parpol
di suatu tempat tapi anggotanya tak jelas berapa, kantornya dimana. " Ini juga
menghindari adanya partai baru yang sekedar euphoria serta ajang
kepentingan pribadi, jauh dari kepentingan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia,"tegas
Djamil dengan serius.
Hal lain, kata Djamil, yang harus dilakukan KPU menjelang Pemilu 2004 nanti adalah mempertegas kembali Pengawas Pemilu (Panwaslu)
di tingkat daerah atau local. Pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu ini sangat penting, untuk menegakkan demokrasi. "Kami
usulkan supaya KPU menegaskan kembali pengadilan Ad-hoc atas pelanggaran Pemilu yang hingga kini belum jelas ,"tegasnya.
(Mhrn).
H.A.A. Suparman K. Se, Mpd |
|
Ketua Parmusi Tasikmalaya |
H.A.A. Suparman K. SE, Mpd
Parmusi Tasikmalaya,
Dukung Kandidat Husni-Bactiar
Jakarta, OtonomiNews-Meski santer isyu bahwa Parmusi (Persaudaraan
Muslimin Indonesia) akan membentuk partai, yang tentu saja harus pisah dari PPP, ditanggapi serius oleh H. A.A. Suparman selaku
utusan dan sekaligus ketua DPD Parmusi kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat saat
ditemui OtonomiNews usai pembukaan Muktamar I Parmusi di Jakarta, 23 Agustus 2002.
Menurutnya, Parmusi tak mungkin menjadi partai
tersendiri dan pisah dari PPP, sebab selama ini Parmusi masih tetap konsisten mendukung
eksisitensi PPP di tengah masyarakat. Kami membawa aspirasi konstituen Parmusi sekaligus PPP dari Tasikmalaya,jelas anggota komisi D DPRD kabupaten Tasikmalaya.
Ketika didesak menjelang Muktmar PPP 2003 mendatang, tentang pencalonan kembali Hamzah Haz sebagai Ketua Umum PPP,
ia dengan tidak begitu jelas mengatakan, itu tergantung Muktamar nanti. Ada Isyu kalau Hamzah Haz terpilih kembali, Parmusi
akan jadi partai? Tidak mungkin,tutur ketua PPP Tasikmalaya kecuali kami dikhianati sembari memberikan alasan.
H. A.A. Suparman dalam Muktamar I Parmusi yang berlangsung hingga 26 Agustus 2002 tersebut menjagokan Drs. Husni Thamrin
dan Bactiar Chamsah, SE untuk menjadi ketua umum Parmusi. Karena kedua orang tersebut masih dibutuhkan oleh Parmusi. Pak Husni
punya kelebihan karena kearifan dalam menyelesaikan masalah, sedangkan Pak Bactiar siap secara dana,paparnya di depan OtonomiNews
sejumlah wartawan harian ibu kota. Selain aktif di PPP dan Parmusi, H. A.A.
Suparman juga giat di Asosiasi Petani Teh Indonesia di Tasikmalaya (APETAS).
Menurutnya, kini anggota asosiasinya telah memiiki sekitar 38 ribu petani yang berada di 17 kecamatan. Mereka menggarap lahan
seluas tak kurang dari 3.500 hektar. (HAJ).
Laut Membentang |
|
Bukti Kekuasaan Allah |
Pengurus Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII)
Dilantik
Rahardjo Cakraningrat : Saya Setuju Amandemen UUD45
Saya kira perubahan UUD45
merupakan salah satu program reformasi yang harus diteruskan sampai tuntas. Demikian
pendapat Ketua Lajnah Tanfiziyah DPP Partai Syarikat Islam Indonesia(PSII) kepada sejumlah wartawan saat acara pelantikan
pengurus pusat Partai Syarikat Islam Indonesia, pada 5 Agustus 2002 di Hotel Borobudur Jakarta.
Meski ada kelompok yang menentang amandemen pada saat berlangsungnya ST
MPR pada 1-10 Agustus 2002 di Senayan, tapi ternyata amandemen jalan terus. Menurut Rahardjo, selaku Ketua Umum PSII, bahwa
UUD45 itu sebenarnya memang masih kurang lengkap dan banyak yang belum jelas, maka dengan amandemen ini diperjelas. Jadi amandemen
I,II, III itu sudah betul,tegasnya.
Bagi yang menolak amandeman, ia justru mempertanyakan, kenapa gerilya
penolakan terhadap amandemen kok berlangsung setelah amandemen jalan pada tahapan I,II sampai III. Seharusnya dari awal dong,sergah
Rahardjo setengah heran. Walaupun kita menginginkan agar perubahan (amandemen) tersebut, tambah Rahardjo, nanti bisa disempurnakan dan diselaraskan dengan dibentuknya komisi konstitusi oleh MPR.
Saya usulkan agar komisi
konstitusi dibentuk tahun ini juga, sementara anggotanya terdiri dari orang-orang independent, bukan orang parpol atau kelompok, tapi cendekiawan, akademisi dll.,jelas Rahardjo yang tak menjelaskan kenapa anggota
MPR sendiri tak masuk dalam usulannya. Padahal, komisi konstitusi itu sendiri harus dibentuk oleh orang-orang MPR, bukan dari luar, sedang orang diluar parlemen
sekedar diakomodir saja, baik orangnya maupun pendapatnya.
Ketika ditanya tentang pasal
29 UUD45 yang ngotot diusulkan oleh sebagian parpol islam di MPR, Rahardjo tak setuju piagam jakarta harus dimasukkan dalam
pasal tersebut. Kenapa? PSII berpendapat tetap saja seperti semula, karena kalau dimasukkan dalam pasal tersebut justru dikhawatirkan
muncul pertentangan yang tajam yang mengarah pada disintegrasi bangsa,tegas keturunan HOS Cokroaminoto itu serius.
Kenyataannya, memang piagam
jakarta tak jadi masuk dalam pasal 29 UUD45 pada keputusan akhir ST MPR 2002 tersebut. Alasan lain penolakan itu, kata Rahardjo,
kita tahu bangsa kita adalah majemuk. Dan pasal itu rentan menimbulkan kericuhan padahal pada waktu bersamaan kita sendiri
sedang rawan dan integritas kita sedang diuji,bantah Rahardjo Cakraningrat yang malam itu ia dibaiat menjadi Ketua Umum Lajnah
Tanfiziyah DPP PSII 2002-2007.
Soal Pemulihan Ekonomi dan Pengkaderan dalam tubuh
PSII
Menyinggung soal pemulihan ekonomi dan pemberdayaan
ekonomi para anggota PSII, Rahardjo mengatakan, semangat dagang yang telah diajarkan oleh SDI(Syarikat Dagang Islam) dulu
akan kita tumbuhkan kembali di kalangan partai hingga ke cabang-cabang seluruh
Indonesia. Kini barangkali yang cocok adalah dalam bentuk koperasi koperasi atau
KSDI(Koperasi Sarekat Dagang Islam), jelasnya.
Dengan pengembangan koperasi
keseluruh Indonesia, sambung Rahardjo, akan memiliki multiplyer effect kepada
ummat yang nantinya dapat menggerakkan sektor riil di daerah-daerah, sehingga dampaknya sangat bagus di era otonomi daerah.
Sementara tentang rekrutmen
kader, partainya telah memprogramkan pelatihan-pelatihan yang akan dimulai bulan
September 2002 nanti dan setiap bulannya ada dua angkatan. Rencana ini memberikan kesempatan bagi siapapun untuk berkiprah
di partai yang didirikan oleh Haji Samanhudi dan HOS. Cokroamninoto tersebut.
Di tempat yang sama, Budi
Permana, selaku Ketua Dewan Syuro PSII mengatakan bahwa PSII menghadapi Pemilu 2004 akan mengikuti aturan main yang telah
digariskan.PSII siap mengikuti Pemilu yang dijalankan secara demokratis dan jujur,jelasnya saat dimintai kometar tentang kesiapan
PSII menghadapi Pemilu 2004.
Berapa target suara PSII pada pemilu yang akan datang? Targetnya, PSII
bukan mencari kekuasaan tapi PSII kedepan bisa menjadi partai teladan bagi ummat yang berasazkan Islam,ungkap Rahardjo sembari berharap supaya PSII bisa menjadi partai
yang membawa aspirasi ummat dengan platform partai modern dan nasionalis yang islami.
Yang menarik dari PSII ini, kendati PSII sebagai partai berasazkan islam,
tapi sikap para pemimpinnya justru menolak Piagam Jakarta masuk dalam pasal 29 UUD45 tentang pemberlakuan syariat islam. PSII
memang berbeda dengan PBB dan PPP, meski sama-sama partai berasazkan islam.
Ada kekhasan dari susunan
kepengurusan di PSII ini yang mirip dengan PKB,
dimana struktur kepengurusannya terdiri dari Ketua Umum Dewan Pengurus (Dewan Syuro) yang dijabat oleh KPH. Budi Permana
Hadisubrata sedangkan Ketua Umum Lajnah Tanfiziyah (Eksekutif) dijabat oleh Drs. Rahardjo Cakraningrat.
Saat acara pelantikan, selain
seluruh pengurus PSII Pusat, tampak juga undangan antaranya ; Ketua Umum Partai
Bhineka Tunggal Ika (PBI), Nurdin Purnomo dan Magakaskar dari PPP Reformasi. (Hrn).
Kotak Suara |
|
Dari PPP |
pada bunga |
|
adakah senyum ? |
|