PP Muhammadiyah Gelar Dialog Islam-Barat
Pada tanggal 26 Maret 2002 bertempat di Auditorium Pusat dakwah Menteng raya 62 Jakarta,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pertemuan atau dialog tentang kerja sama Islam dan Barat. Pertemuan ini untuk mencegah
polarisasi antara dunia Islam dan dunia Barat, dan meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara keduanya.
Pertemuan dengan topik "Islam dan Barat Bekerjasama dalam Tatanan Peradaban
Dunia yang Damai" ini akan diundang 20 dubes negara-negara barat, lembaga atau yayasan-yayasan Barat yang ada di Indonesia,
antaranya 5 dubes negara Islam, serta sekitar 25 tokoh Islam di Indoneisa.
Demikian dikatakan Wakil Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam jumpa pers di kantor
PP Muhammadiyah, pada 25 Maret 2002. Tampak hadir mendampingi Din Syamsuddin, Ketua Deparmen Hubungan dan Kerja Sama Luar
Negeri PP Muhammadiyah, Imam Darulqutni, dan Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah, H. Hajrianto.
Menurut Din, digelarnya pertemuan Islam dan barat ini bertolak dari suatu keprihatinan yang
sangat mendalam dengan adanya gejala polarisasi antara dunia Islam dan dunia Barat. Di satu sisi dunia Barat menjadi supremasi
di segala bidang, di sisi lain dunia Islam yang juga cukup besar, yaitu seperlima dari penduduk dunia dan terdiri dari 60
negara, juga tidak bisa dipandang remeh.
Polarisasi ini dinilai PP Muhammadiyah
sangat merugikan kehidupan dan peradaban dunia, serta kentalnya saling mencurigai antara Islam dan Barat. Dan polarisasi ini
makin meningkat paska tragedi 11 September 2001 di AS.
Gejala polarisasi ini, tambah Din, harus dihentikan dan dialihkan pada hal yang lebih positif, yaitu dalam bentuk kerja
dan kemitraan. "Kerja sama antara Islam dan Barat ini sangat penting. Tetapi ini juga harus berlangsung dengan suasana kejujuran
dan kesetaraan sehingga akan mundul saling menghargai dan saling memahami dari kedua belah pihak," jelasnya pada pers.
Apalagi, sambung alumnus pesantren Gontor ini, bahwa sikap barat menuduh
Islam sebagai ladang terorisme. "Ini sangat menyakitkan",tegasnya sembari memberi solusi supaya kondisi tersebut diarahkan
agar tak menimbulkan fundamentalisme dan radikalisme di kalangan umat Islam sebagai bentuk perlawanan atas sikap dunia barat.
Entah kemana umat islam ini perlu diarahkan supaya tak menjadi
fundamentalis, ini pertanyaan penting. Apa bentuk kerjasama Islam dan barat supaya islam tak tertindas di negara negara yang
minoritas muslim ?? Dan Muhammadiyah harus menjawab ini.(
M.Harun)
PPP Reformasi :
Antara Dosa Masa lalu, Dendam Politik Dan Partai Senyum
PPP Reformasi
sejak dideklarasikan sdua bulan yang lalu, kini sudah bergerak mencari simpati massa. Hal ini bisa dibuktikan saat acara Gema
Muharam 1423 Hijiriyah, sekaligus Taaruf Nasional PPP Reformasi, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 24 Maret 2002.
Pendukung dan simpatisan PPP datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka
Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Makassar, Ternate dan Papua
Selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Reformasi Zainuddin MZ, dan lazimnya partai partai yang ada di tanah air ia memberi pidato politik. Dalam sambutannya Zainuddin
diantaranya mengakui bahwa partai yang dipimpinnya masih bayi, karenanya Zainuddin menganggap belum ada dosa politik, termasuk
dosa buloggate II.
Bahkan, tambah Da"i sejuta umat ini, partainya akan tampil tanpa dendam politik. Pernyataan ini
memang selintas bisa menohok lawan maupun kawan poltik Zainuddin. Sebab, "Dosa Politik" dan "Dendam POlitik", merupakan dua
kalimat yang bisa mempunyai banyak penafsiran dan tergantung siapa yang menafsirkan.
Karena menurut Zainuddin, pergulatan
di panggung perpolitikan nasional sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998 yang dikenal era reformasi, dipenuhi dengan dosa
politik dan dendam politik. "Kami capek dengan dendam politik, makanya kami akan tampil sebagai "Partai Senyum" atau "Smilling
Party","tandasnya dalam pidato politik dengan nada dan retorika yang sangat memukau 30 ribuan pendukungnya.
Kendati
Zainuddin terus memukau massa pendukungnya di dalam gedung glora bung karno, namun suasana di luar stadion tidak kalah meriahnya
dengan di dalam stadion. Ratusan pedang kaki lima ikut menyemarakan suasana dengan menggelar berbagai suvenir PPP Reformasi,
antara lain kaos, topi, selayer dan bendera.
Acara dibuka pada pukul 13.00 Wib yang diawali dengan pertunjukan
marching band, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, selanjutnya pelantikan pengurus DPP PPP Reformasi dan DPW PPP Reformasi
Jakarta. Setelah itu,diikuti penyerahan bendera Pataka yang dilanjutkan dengan tabliq akbar sang ketua umum.
Bebarapa
artis yang tampak mendukung perhelatan PPP Reformasi ini, antara lain Ratu Dangdut Elvi Sukaesih, Jamal Midrad dan Eko Patrio.
Meski
PPP Reformasi sudah mengklaim dirinya bersih dari dosa politik masa lalu, dan tak mempunyai rasa dendam politik serta mengganggap
sebagai partai senyum, lantas pertanyaan yang muncul, bisakah pernyataan itu paralel dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan
yang penuh dengan dinamika.
Karena politik butuh pelaksanaan di lapangan bukan hanya pernyataan. Massa berhak menunggu
dan menguji kedigdayaan PPP Reformasi, terutama 2004 nanti. Kita tunggu ke-reformisan-nya. (M.Harun)
DPC PPP Kabupaten
Sorong Minta Pengganti Hamzah Haz Harus
Reformis
Kesepakataan Muktamar luar biasa PPP pada bulan Oktober 2003 merupakan angin segar bagi partai berlambang
kabah ini. Pasalnya, ketidak-setujuan Hamzah Haz dulu waktu didesak untuk menyetujui Muktamar 2003, ternyata ngotot minta
pada 2004. Akibatnya, dalam internal PPP sendiri berbuah polemik dan kontroversi yang berbuntut pada perpecahan.
Akan tetapi mayoritas kader PPP yang fanatik mampu mencairkan
peruncingan itu sehingga Muktamarpun jadi dilaksanakan pada tahun 2003. Disisi yang lain tokoh Zainuddin MZ bersama kader yang lain menentang sikap Ketua Umum PPP yang kini jadi wakil Presiden itu, keburu mendirikan partai baru sebagai bentuk perlawanan dengan mendeklarasikan PPP Reformasi pada 20 Januari 2002. Mungkinkan terjadi ishlah Hamzah-Zainuddin ?
Berikut ini hasil wawancara ekslusif OtonomiNews dengan Ketua DPC PPP Kabupaten Sorong, dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Abdul Ghani Malikin R. Perihal
Kondisi PPP di Sorong , PPP-Reformsi, Muktamar PPP tahun 2003, serta Pengganti Hamzah Haz Sebagai Ketua Umum..
OtonomiNews(ON): Bagaimana perkembangan politik dan PPP di Kabupaten Sorong dalam situasi politik seperti sekarang
?
Abdul Ghani Malikin R.(AG): Kalau kita bicara PPP tentu
bicara politik. Maka disini kita berbicara umat islam. Kekuatan PPP di Kabupaten
Sorong terus mengalami peningkatan perolehan suara dan saat ini menempati rangking
ke tiga setelah PDI-P dan Golkar. PPP punya lima kursi, 2 kursi di kota dan 3
kursi di kabupaten. Meski saat ini banyak bermunculan parpol islam baru, seperti PBB dan PK, namun PPP masih dominan di kabupaten
Sorong.
(ON): Apa pendapat anda terhadap munculanya multi partai terutama yang berazaskan islam ?
(AG): Kita pesimis juga, karena dengan adanya parpol islam yang banyak, umat islam sebenarnaya terpecah-pecah
dan terkotak-kotak dan kemudian menjadi lemah. Dalam hal ini kita tak bisa mau
bicara apa, bahkan bisa-bisa nanti kita tidak bisa dapat kursi satupun, kalau kita tidak ada perstuan.
(ON): Selama ini PPP di Kab. Sorong masih eksis dan bahkan masih mendominasi kekuatan politik, apa
saja peran PPP selama ini yang ditunjukkan pada umat ?
(AG): Kami ambil contoh suksesi kepemimpinan di Kabupaten
Sorong, peranan PPP sangat diperhitungkan, karena dapat dan sukses mencalonkan
kembali sdr. John Piet Wanani menjadi Bupati Sorong. Kelihat sekali bahwa PPP mampu
bermain dengan memunculkan tokoh sebagai kepala daerah dan masyarakatpun bisa menyaksikan sendiri, baik dari kalangan umat sendiri maupun yang lainnya. Dalam hal ini tentu karena lob-lobi PPP kepada para tokoh, Ulama dan kiyai di sana.
Alhamdulillah mereka memberi dukungan.
(ON): Kembali ke masalah PPP. Apa komentar anda dengan
munculnya PPP Reformasi pimpinan KH. Zainuddin MZ ?
(AG): Menurut saya sebenarnaya PPP-R bersikap dangakal. Pasalnya, di Sorong PPP-R hanyalah menggalang
dukungan dari etnis tertentu, yakni dari Sulawesi Selatan, dan itupun berada di kota saja. Tapi di kabupaten masih dikuasai PPP, karena mereka rata-rata berasal dari daerah transmigrasi yang saya libatkan dan mereka saya jadikan calon sehingga mereka terwakili aspirasinya.
(ON): Berapa banyak kader PPP Sorong yang lompat ke
PPP Reformasi ?
(AG): Tidak sampai sepuluh persen dari seluruh jumlah anggota PPP di Sorong.
(ON): Apa rata-rata etnis sulawesi selatan masuk PPP-R ?
(AG): Ya. Kebanyakan mereka mengundurkan diri dari PPP dan bergabaung dengan PPP-R karena disana ada payung organisasi KKSS (kerukuanan keluarga sulawesi selatan). Tapi masih ada sebagian generasi
muda di Sorong yang masih konsisten bersama PPP.
(ON): Menjelang Muktamar tahun 2003 nanti, apa komentar Anda selaku ketua DPC PPP Kabupaten Sorong
?
(AG): Saya serahkan sepenuhnya pada forum muktamar sesuai dengan konstitusi. Silakan memilih kepemimpinan
PPP yang baru tapi marilah kita pilih yang terbaik.
(ON): Apa akan mencalonkan Hamzah Haz kembali jadi Ketua
Umum PPP ?
(AG): Kalau mau mencalonkan Hamzah Haz kembali tapi
harus lewat forum resmi, itu secara konstitusi. Kalau tidak, jangan sampai salah pilih.
(ON): Berarti PPP Sorong akan memilih Hamzah Haz kembali ?
(AG): Secara organisatoris dan konstitusi kita masih
menerima Hamzah Haz karena kemarin ia masih terpilih secara resmi.
(ON): Ada isyu bahwa kalau Hamzah Haz kembaai dipilih jadi ketua umum PPP, artinya sama dengan mempertahankan
kepemimpinan status quo, komentar anda ?
(AG): Kalau kita bicara reformasi yang betul, sebenarnya
bukan Pak Hamzah saja yang masuk status quo.
(ON): Untuk menunjukkan sikap reformisnya, PPP harus mengganti dengan kepemimpinan yang baru ?
(AG): Ya pengertiannya seperti itulah kira-kira. Anda sudah paham maksud saya dan kita bisa tafsirkan
sendiri. Bahkan, kalau kita lihat susunan kepengurusan yang sekarang masih bercokol itu sebenarnya
banyak kader tua yang masih menonjol menjadi anggota DPR/MPR hingga lebih dari sepuluh tahun. Ini sebenarnya kurang
sehat untuk regenerasi partai. Bukan berarti mereka tak berkualitas, tapi kalau kita mau reformasi marilah beri perhatian
kepada regenerasi yang berada dibawahnya, sebab kader partai masih banyak, berilah kesempatan kepada kader-kader muda.
(ON): Siapa kader partai yang sudah siap menggantikan posisi pak Hamzah ?
(AG): Saya kira banyak, saya tak perlu menyebut nama satu persatu. Tapi yang jelas nanti akan nampak
siapa sebenarnya kader-kader PPP yang reformis. Hanya saja secara islami kita harus pilih pemimpin yang memenuhi syarat misalnya, ia lebih tua, lebih berpengalaman,
punya wawasan yanga baik, berakhlakul karimah serta punya visi ke depan untuk membawa partai ke arah yang lebih baik. Terutama
dengan bergulirnya reformasi ini, PPP secara internal juga harus direformasi.
(ON): Sejak Suharto jatuh, apa PPP Kab. Sorong merasakan angin segar reformasi ?
(AG): Saya ingat saat rakernas(raapat kerja nasional) yang lalu, saya lupa tahunnya, saya pernah
merumuskan bagaimana reformasi di tubuh partai dibicarakan dan dilakukan. Saya memang sempat bertanya, apa sudah berjalan
atau belum reformasi di tubuh PPP.
(ON): Kepemimpinan Hamzah Haz, komentar anda ?
(AG): Cukup baik. Tapi kalau kita mau bicara reformasi dalam tubuh PPP sendiri sesungguhnya Pak Hamzah
harus melaksanakan amanat rakernas yang berisi tentang reformasi itu.
(ON): Apa sekarang Pak Hamzah belum melaksanakan hasil
rakernas itu ?
(AG): Kelihatannya begitu. Kalau beliau melaksanakan secara konsisten, keadaan partai tidak akan
pecah seperti sekarang ini sehingga munculnya PPP-R.
(ON): Ada yang bilang, bahwa perpecahan tersebut karena akibat kesalahan Hamzah Haz sebagai ketua
Umum dalam mengambil kebijakan dalam partai ?
(AG): Sebenarnya, kebijakan Pak Hamzah sementara itu dianggap sudah betul, sementara kader PPP sudah
keburu tidak mampu menahan emosi yang akhirnya bisa berbuat lebih jauh dari itu dengan munculnya PPP-R. Padahal, kalau kita
bisa berbicara dengan baik-baik lebih dahulu, semua akan bisa terselesaikan. Tapi karena sudah terlanjur begini, sesama PPP
dan sesama islamnya lagi kok tiba-tiba pecah. Ini yang menjadikan umat lain dan partai
lain menertawakan kita.
(ON): Apa aspirasi yang akan anda bawa ke Muktamar 2003 nanti mewakili PPP kabupaten Sorong ?
(AG): PPP harus dijadikan partai ummat dan berasazkan islam dan kita berjuang sesuai dengan khittah
perjuangan partai. Berbuat sesuai dengan program-program yang telah digariskan
oleh partai namaun tak harus muluk-muluk.
(ON): Kongkritnya apa?
(AG): Aspirasi masalah daerah Sorong yang merupakan bagian dari Papua, dulu Irian Jaya. Karena sekarang
sudah berstatus otonomi khusus maka UU No.22 dan 25 tahun 1999 supaya dibicarakan kembali, karena selama ini masih terjadi
kerancuan dalam implementasi dengan UU No.21 tahun 2002 yang mengatur papua sebagai daerah dengan Otonomi Khusus. Dan masalah
ini bisa dibicarakan di Muktamar sebagai aspirasi kami dari Kabupaten Sorong.
Hal ini supaya tidak kebablasan sehingga mengarah pada disintegrasi bangsa.
(ON): Berapa target suara PPP yang ingin anda capai
pada Pemilu 2004 di Kabupaten Sorong ?
(AG): Target tetap sih tidak ada. Tapi yang kami harapkan
PPP di Kab. Sorong bisa bertahan dari yang sudah ada, kami taka aaingin mendahuli Tuhan.
(M.Harun)
PPP Reformasi : Antara Dosa Masa lalu,
Dendam Politik Dan Partai Senyum
PPP Reformasi sejak dideklarasikan sdua bulan yang lalu, kini sudah bergerak mencari simpati massa. Hal
ini bisa dibuktikan saat acara Gema Muharam 1423 Hijiriyah, sekaligus Taaruf Nasional PPP Reformasi, di Stadion Gelora Bung
Karno Jakarta pada 24 Maret 2002. Pendukung dan simpatisan PPP datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Makassar, Ternate dan Papua
Selaku
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Reformasi Zainuddin MZ, dan lazimnya partai partai yang ada di tanah air ia memberi
pidato politik. Dalam sambutannya Zainuddin diantaranya mengakui bahwa partai yang dipimpinnya masih bayi, karenanya Zainuddin
menganggap belum ada dosa politik, termasuk dosa buloggate II.
Bahkan, tambah Da"i sejuta umat ini, partainya akan tampil tanpa dendam politik. Pernyataan ini memang
selintas bisa menohok lawan maupun kawan poltik Zainuddin. Sebab, "Dosa Politik" dan "Dendam POlitik", merupakan dua kalimat
yang bisa mempunyai banyak penafsiran dan tergantung siapa yang menafsirkan.
Karena menurut Zainuddin, pergulatan di panggung perpolitikan nasional sejak jatuhnya Suharto pada tahun
1998 yang dikenal era reformasi, dipenuhi dengan dosa politik dan dendam politik. "Kami capek dengan dendam politik, makanya
kami akan tampil sebagai "Partai Senyum" atau "Smilling Party","tandasnya dalam pidato politik dengan nada dan retorika yang
sangat memukau 30 ribuan pendukungnya.
Kendati Zainuddin terus memukau massa pendukungnya di dalam gedung glora bung karno, namun suasana di luar
stadion tidak kalah meriahnya dengan di dalam stadion. Ratusan pedang kaki lima ikut menyemarakan suasana dengan menggelar
berbagai suvenir PPP Reformasi, antara lain kaos, topi, selayer dan bendera. Bahkan, pedagang makanan dan minuman juga
ikut ngambil bagian seperti : sate padang, nasi goreng, bakwan, somay, teh botol, aqua, dan lain lainnya.
Acara dibuka pada pukul 13.00 Wib , diawali dengan pertunjukan marching band, pembacaan ayat-ayat
suci Al-Quran, selanjutnya pelantikan pengurus DPP PPP Reformasi dan DPW PPP Reformasi Jakarta. Setelah itu,diikuti penyerahan
bendera Pataka yang dilanjutkan dengan tabliq akbar sang ketua umum.
Bebarapa artis yang tampak mendukung perhelatan PPP Reformasi ini, antara lain Ratu Dangdut Elvi Sukaesih,
Jamal Midrad dan Eko Patrio. Tepat pukul 16.00 Wib acaranyapun bubar.
Meski PPP Reformasi sudah mengklaim dirinya bersih dari dosa politik masa lalu, dan tak mempunyai rasa
dendam politik serta mengganggap sebagai partai senyum, lantas pertanyaan yang muncul, bisakah pernyataan itu paralel dan
sesuai dengan apa yang ada di lapangan politik nyata yang penuh dengan dinamika. Karena kita tahu, politik butuh kenytaan
dan pelaksanaan di lapangan bukan hanya pernyataan. Massa berhak menunggu dan menguji kedigdayaan PPP Reformasi, terutama
2004 nanti. Kita tunggu ke-reformisan-nya. (M.Harun)
PEMERINTAH INDONESIA
HARUS MELINDUNGI HAK HAK 3 WNI YANG TERTANGKAP DI PHILIPINA
Pemerintah Indonesia meminta kepada kepolisian Filipina untuk
menjamin hak-hak dasar 3 warga negara Indonesia yang tertangkap di negera itu yang diduga membawa bom. Ketiga WNI
tersebut Tamsil Linrung, Agus Dwikarna, dan Abdul jamal Balfas.
Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda kepada
wartawan usai rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Traktat tentang Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara
dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa 1967 di Gedung DPR/MPR pada 18 maret 2002.
"Hari ini KBRI kita di Manila mencoba lagi meminta jaminan agar
hak-hak dasar mereka tidak terkurangi, karena dari segi prosedur upaya tersebut membutuhkan waktu dan memerlukan persetujuan
dari pihak Deplu dan Keamanan Internasional, "ujarnya. (m.Harun)
DRS. MAKMUN SALEH, SIAP PIMPIN PKB JAKARTA
PUSAT
Musyawarah Cabang PKB Jakarta Pusat yang berlangsung di Plaza Atrium Hotel Senen pada 9 Maret 2002.
Acara tersebut sebagai evaluasi terhadap kepengurusan PKB yang lama periode 1998-2002. Selain itu, musyawarah akan memilih
kepengurusan baru periode 2002-2007.
Menurut salah seorang calon kuat ketua umum DPC PKB Jakpus, Makmun Saleh, Sag, PKB haruslah lebih dekat
dihati rakyat."Makanya dalam pemilihan pengurus ini nanti formatnya adalah yang memenuhi kriteria,"jelas sekjen PKB Jakarta
Pusat pada OtonomiNews.
Ketika ditanya, apa saja kriteria untuk menduduki kepengurusan tersebut, pria asal Betawi ini menjelaskan,
pertama harus figur yang jujur dan terbuka, kedua, memahami apa kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat di tingkat
anak cabang dan ranting di Jakarta Pusat. Selain itu, tambahnya, ia juga benar benar mengakar sehingga ia mampu membina serta
pelayanan bagi para anggotanya dan punya ikatan moral untuk membesarkan partai.
Ke depan, kata Makmun, visi dan misi PKB di Jakarta Pusat harus menitik beratkan pada program bagaimana
memberdayakan ekonomi kerakyatan." Meski di tingkat elit kita terus tinggi suhu politiknya, tapi kita jangan sampai melupakan
pemberdayaan di tingkat akar rumput,"tegas pria beranak dua tersebut mantap.
Peserta yang hadir sekitar 75 orang, yang terdiri dari 8 anak cabang. Sementara anak ranting berjumlah
44 hanya sebagai peninjau. Apakah anda siap dicalonkan menjadi Ketua Umum PKB Jakarta Pusat ? "Insya Allah saya akan mengabdi
di partai dengan prinsip kerja keras, terbuka dan jujur, "ungkapnya dengan merendah.
Selain Makmun Saleh, calon yang dinominasikan ada 3 nama lagi antara lain, Abdullah Ubed, H.Yus Rais,dan
Mas Suratwa. Namun demikian, Makmun Saleh akan terus maju dan siap, demi mendongkrak perolehan suara yang sekaligus rakyat
pemilih bisa menjadi sejahtera. Selamat Muscab I PKB Jakarta Pusat dan Sukses. (Lilis-Hrun)
PERSATUAN PEMBELA TAREKAT ISLAM (PPTI) MASIHKAH JADI CORONG PARTAI
GOLKAR ?
Awalnya gerakan ini berupa organisasi massa (ormas) islam yang didirikan oleh Dr.Syeikh Haji Jalaluddin
di Sumatera Barat pada tanggal 20 September 1920. Tujuannya adalah untuk membela dan mempersatukan ajaran tarekat islam yang
mutabarah (syah) bersumber pada quran dan sunnah. Namun pada tahun 1946, PPTI masuk bergabung dan berafiliasi dengan golkar.
Artinya, PPTI resmi jadi corong partai politik saat itu.
Ribuan organisasi tarekat bergabung dengan PPTI, antaranya tarekat naksabandiyah, Qodariyah, Sammaniyah,
Siddiqiyah, Idrisiyah serta Satttariyah. Pada babak berikutnya, lahirlah Angkatan Muda Tarekat Islam (AMTI) dan wanita sufiyah
sebagai inti kader PPTI sama sama membidani kelahiran sekber golkar pada tahun 1966. Sejak itu PPTI dan AMTI resmi menjadi
kino dari enam kino golkar lainnya yang ada, bersama GAKARI, Kosgoro, MKGR, dll-nya, dan
melalui SK no: 16/SBK/VIII/20/Agama/68, PPTI ditetapkan sebagai Badan
Kerohanian Islam Ulama Sekber golkar. Bahkan selama dua kali Syeikh Jalaluddin duduk sebagai anggota DPR GR dari golkar waktu
itu.
Pada tahun 1984, terjadilah like dan dislike serta diskriminasi terhadap para ahli tarekat, yang waktu
itu Amir Murtono dan A.E.Manihuruk mencopot SK tersebut selaku DPP golkar. Sehingga PPTI lepas dan tidak ada kaitannya dengan
badan kerohanian golkar saat itu juga. Sedangkan PPTI dari daerah daerah tidak mengakui dicabutnya SK tersebut. Hal ini berlangsung
hingga menjelang reformasi pada tahun 1998.
Apa hubungan PPTI selanjutnya dengan golkar ? Awalnya karena ada dekrit 5Juli 1959 , maka kongres Ulama merubah status PPTI bukan lagi sebagai
pendukung golkar tapi kembali ke kittah. Jaman terus berjalan, situasi politik juga berubah sesudah meletusnya G30-S PKI.
Waktu itu kebanyakan ormas belum ada yang mendukung Suharto, namun pada kongres ke-14 PPTI Bandar Lampung, 27 Oktober 1967
memutuskan, bahwa PPTI resmi mendukung Letjen Suharto yang saat itu menjadi Pangkostrad menjadi Presiden RI.
Hingga saat ini sudah tiga puluh juta lebih orang anggota PPTI se-Indonesia yang sudah terdaftar. Demikian
pengakuan Ahmad Jauhari selaku ketua PPTI saat diwawancarai di sela-sela acara partai golkar beberapa waktu lalu. Menurutnya,
PPTI saat ini bersifat non partisan. Sehingga kalau ada seorang pejabat atau tokoh partai menganut tarekat yang ada dalam
PPTI, itu atas nama individu masing masing, bukan atas nama partainya,jelas pria
berusia 37 tahun yang berasal dari Sumatera Selatan tersebut enteng.
Penganut tarekat yang ada di dalam PPTI tersebut, tambah Jauhari, bisa berada di partai manapun, saat ini
yang kita ketahui sudah banyak yang berasal dari PKB dan PBB. Sementara tokoh tokoh yang pernah menjadi ketua PPTI yaituSyekhi
Jalaluddin, Prof. Jumingan Afiat, H. Yustian Yusuf dan Ahmad Jauhari.
Menurut Jauhari, penganut tarekat ini memiliki spesifikasi, yaitu
ada dalam kelompok pengajian dan zikir, ada guru, dan silsilahnya sampai dengan Rasulullah SAW. Kami juga sering mengingatkan
kepada semua orang terutama anggota DPR, pejabat Pemerintah dan orang orang yang sedang berkuasa supaya memperbanyak amalan
zikir. Sebab dengan zikir, perubahan akan senantiasa terjadi terutama di masa krisis saat ini,katanya mengahiri perbincangan
seputar tarekat yang kini sedang ia pimpin.
PPTI sebagai ormas khususiyah dari hasil sarasehan ulama pada 22-24 April 2001, PPTI menyatakan bahwa Pemerintahan yang kuat haruslah dipegang oleh pemimpin yang punya rasa rahman (Zikrullah).
Pada tahun sebelumnya, 1999 PPTI telah menetapkan diri tak lagi berpolitik praktis. Bahkan, atas rekomendasi hasil Muzakkarah
Alim Ulama dan Syeikh Mursyid Tarekat Islam se-Indonesia di Jambi pada tanggal
15 Mei 2001, keberadaan PPTI sebagai ormas islam tak lagi berafiliasi kepada kekuatan partai politik manapun (bukan corong
partai politik lagi). Dari sini masih timbul pertanyaan, sudahkah organisasi tarekat ini benar benar bukan corong partai golkar ? Darimana kita bisa mengetahui bahwa ia benar benar sudah independent ?. (M.Harun).
H.HUSSEIN NARO, Anggota DPR/MPR Non Fraksi:
Jika Keinginan FUD Tak Diakomodir, NKRI Terancam Federasi
Berbagai tanggapan di arena ST MPR terus menggelinding seiring dengan kasus anggota MPR yang ribut saat Pembukaan
ST MPR, 1 Nopember 2001. Soal ini sempat ditanggapi oleh H.Hussein Naro, anggota MPR non Fraksi.
Menurutnya, insiden
ribut saat waktu pembukaan sidang MPR yang melibatkan fraksi persiapan utusan daerah dan FPDI MPR, menandakan berpolitik anggota
MPR belum matang."Berpolitik itu perlu kematangan, kadang kita senyum, kadang kita harus diam, dan kadang kita harus bicara,"tandasnya
saat diwawancarai usai mengikuti Pidato laporan Presiden Megawati di acara ST MPR, 1/11.
Meski saya tak setuju cara
dan sikap emosi seperti yang dilakukan sebagian anggota MPR itu,saya sebagai orang yang independent membenarkan sikap FUD
yang menagih janji supaya FUD disahkan menjadi Fraksi tersendiri di MPR."Ibarat orang mau nikah, tinggal ijab kabul tapi masih
mempersoalkan mas kawinnya,"katanya sembari memberi permisalan soal tuntutan janji rakyat terhadap partai partai pemenang
pemilu.
Selanjutnya, putra mediang HJ Naro tersebut, menguraikan, bahwa dalam demokrasi dinegara manapun tak ada yang
bisa mengendalikan demokrasi apalagi mendominasi dan memonopoli. Dalam konteks ini, tambah dia, tampak ada rasa ketakutan
kalau FUD disahkan menjadi fraksi tersendiri, partai partai besar seperti PDIP dan Partai Golkar dan PPP, akan terjadi perpindahan
besar besaran ke FUD. Dalam hal ini, secara politis partai partai besar tadi ternyata tak bisa mengendalikan akan berkurangnya
kekuasaan kalau FUD disahkan.
Apa implikasinya jika FUD tak jadi disahkan di ST MPR?, anggota parlemen yang bernaung
di fraksi persatuan tersebut mengatakan,"Tentu ada cost yang harus dibayar, jangan lupa anggota FUD dari daerah daerah itu
nanti minta suatu hal yang lebih parah lagi, yaitu tak mau bertahan di negara kesatuan republik Indonesia(NKRI), bisa memilih
negara federasi, atau bahkan sangat menghawatirkan akan terjadinya disintegrasi bangsa seperti yang dialami oleh Rusia, mengutip
pidato pembukaan ketua MPR Amin Rais. Akhirnya, otonomi daerah secara konsisten membutuhkan kearifan dari Pemerintah Pusat
dan kesabaran orang orang daerah.
Berhubung permintaan mereka telah terpenuhi meski anggotanya saat ini menurun drastis,
ancaman menjadi fedarasi dengan sendirinya mereda(M.Harun)
BERPOLITIK DENGAN SANTUN TANPA KEKERASAN
AMIN RAIS MASIH DIPERTAHANKAN MEMIMPIN PAN
Rapat maraton DPP Partai Amanat Nasional (PAN)
bersama 30 DPW se-Indonesia, yang berlangsung tertutup pada tanggal 3 Maret 2002 di hotel Bidakara Jakarta, memutuskan bahwa
Prof. Amin Rais masih dipertahankan sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2001-2005.
Pro-kontra terhadap sikap Profesor politik ini hal yang wajar
di alam demokrasi sekarang ini. Karena yang paling memahami politik beserta lika likunya di dalam PAN sendiri adalah pengurus
beserta para tokohnya. Ini juga pelajaran buat yang lain. Bahwa politik tidak selamanya harus mengikuti kehendak publik sebelum
diputuskan oleh kesepakatan internal di dalam partainya. Dan yang ramai kan penontonnya.
RESPON ATAS DEKLARASI AMPG SANGAT POSITIF
AMPG singkatan dari Angkatan Muda Partai Golkar. Usai Rakornas Pemuda Partai Golkar, AMPG dideklarasikan di Kantor Golkar Slipi Jakarta, 11 Pebruari 2002. Konon, dideklarasikannya AMPG karena
memenuhi tuntutan paradigma baru partai golkar. Demikian respon seputar adanya AMPG di tubuh Partai Golkar, padahal AMPI atau
Angkatan Muda Pembaruan Indonesia diklaim sebagai satu satunya wadah generasi muda Golkar pada masa lalu. Komentar tentang AMPG kali ini datang dari eksponen muda partai golkar, yaitu Ramli HM, selaku Ketua Partai Golkar
Jakarta Utara, usai acara deklarasi.
Menurutnya, deklarasi adanya AMPG adalah karena keinginan seluruh kluarga partai golkar, yang telah
bertekad memasuki paradigma baru. Ketika ia melihat adanya komposisi kepengurusan di DPP AMPG, Ramli berharap mudah mudahan
semangat baru di tubuh kader golkar dapat memicu peranan satgas satgas di daerah daerah, terutama bagi kinerja satgas satgas
dari generasi muda yang saat ini sudah ada. Kami juga berharap kader kader senior/yang sudah berusia lima puluh tahun keatas
bisa menghantarkan AMPG selama tak kurang dari setahun, yang kemudian mereka bisa dilanjutkan oleh kader kader muda dibawahnya,jelas
Ramli saat diwawancarai sembari menunjuk nama Yoris, Nurdin Halid, Joko P. Nugroho,
dan Ferry Mursidan yang ia nilainya cukup representative mewakili komposisi generasi
muda partai.
Sementara itu, kehadiran AMPG dinilai bagus datang dari kader muda DPP Partai Golkar, Tengku M. Nurlif,
SE. Selanjutnya, ia juga menilai bahwa masuknya AMPG dalam struktur partai golkar
malah akan menambah kinerja Partai lebih baik lagi. Sehingga, tambah Nurlif, AMPG sebagai kader utama partai benar benar melakukan
program yang bersifat konsep strategis sekaligus pengkaderan. Tentang keterkaitan dengan AMPI, hal itu akan dibicarakan nanti
pasca Munas AMPI 2004, termasuk masalah AD/ART,jelas Nurlif dengan antusias.
Senada dengan Ramli dan Nurlif, Mahadi Sinambela, kader golkar yang mantan Menpora, juga mengharapkan dengan
adanya AMPG ini, satgas satgas dalam Partai Golkar dapat berperan lebih baik lagi di masa depan.Pada dasarnya, berdirinya
AMPG dinilai sangat positif oleh generasi partai golkar sendiri. (Harun)
PEMERINTAH INDONESIA
HARUS MELINDUNGI HAK HAK 3 WNI YANG TERTANGKAP DI PHILIPINA
Pemerintah Indonesia meminta kepada kepolisian Filipina untuk menjamin hak-hak dasar 3 warga negara Indonesia
yang tertangkap di negera itu yang diduga membawa bom. Ketiga WNI tersebut Tamsil Linrung, Agus Dwikarna, dan
Abdul jamal Balfas.
Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda kepada wartawan usai rapat paripurna DPR yang mengesahkan
RUU Traktat tentang Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa 1967 di
Gedung DPR/MPR pada 18 maret 2002.
"Hari ini KBRI kita di Manila mencoba lagi meminta jaminan agar hak-hak dasar mereka tidak terkurangi,
karena dari segi prosedur upaya tersebut membutuhkan waktu dan memerlukan persetujuan dari pihak Deplu dan Keamanan Internasional,
"ujarnya. (m.Harun).
Drs. Asmaun Parate, Anggota Komisi C DPRD Sulawesi Tenggara:
Cagub Sultra Harus Putera Terbaik Daerah
Menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Oktober 2002 yang akan datang, Drs.
Asmaun Parate selaku tokoh Sultra yang sekaligus aktifis PPP mengatakan, Sutra sebagai propinsi yang terbentuk pada tanggal
27 April 1964 membutuhkan calon gubernur yang memiliki kriteria Putera Terbaik Daerah bukan Putera Daerah terbaik.
Demikian dikatakan Drs. Asmaun selaku anggota legislatif dari fraksi PPP kepada OtonomiNews, disela-sela
acara Muktamar I Parmusi di Jakarta. Menurutnya, cagub yang memenuhi persyaratan haruslah orang yang mengenal dan dikenal
di daerah Sultra dan orang tersebut punya kualifikasi terbaik serta punya legitimasi
dari rakyat. Paling tidak, ia harus memahami geografi Sultra, Sumber daya yang ada dan historis tentang terbentuknya Sultra
itu sendiri,jelas Ketua DPD Parmusi Sultra.
Selanjutnya, tambah Asmaun, kriteria lain yang harus dimiliki oleh
seorang calon gubernur adalah ia harus punya keinginan yang kuat untuk membangun masyarakat Sultra. Sebagai aktifis PPP, iapun
berharap supaya cagubnya nanti tidak banyak mempersulit ruang gerak PPP di Sultra. Dengan kata lain, visi cagub yang kami
kehendaki adalah yang mampu membangun serta mengelola Sumberdaya yang ada di Sultra,tegasnya.
Tentang siapa yang paling layak menjadi gubernur, ia tak menyebutkan nama dan dari partai mana. Yang
jelas, ia menyebutkan komposisi kursi di DPRD Sultra terdiri dari 45 orang; Fraksi Partai Golkar 25 orang, Fraksi Reformasi 9 orang, Fraksi PDIP 6 orang dan fraksi TNI/Polri 5 orang.
Tentang Hubungan PPP - Parmusi
Ditanya tentang hubungan PPP-Parmusi, Asmaun Parate mengatakan Parmusi merupakan pilar utama PPP sehingga tak mungkin menjadi partai baru, tapi sebagai tempat rekruitmen kader-kader baru
di dalam PPP. Sejarah mencatat bahwa anggota Parmusi itu mayoritas mantan anggota
Masyumi, termasuk di Sulawesi tenggara,tutur anggota komisi C DPRD Sultra tersebut sambil mencontohkan Masyumi sebagai pemenang pertama pada pemilu 1955 di Sultra.
Karena tak mungkin Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) menjadi parpol, Isma'u secara sadar
mengatakan, Parmusi diharapkan menjadi besar di masa depan. Parmusi ini sebenarnya bukan partai tapi Parmusi yang lahir pada
1999 sebagai ormas dan wadah untuk membangun ukhuwah antar kita yang belum terekrut ke dalam partai-partai tertentu terutama
dalam pemberdayaan.
Parmusi lahir dari orang-orang MI(Muslimin Indonesia) yang ada di PPP, ibaratnya mendorong mobil mogok di tanjakan,tegasnya dengan datar tanpa memberi pengertian apa mobil mogok ditanjakan tersebut. (Hrn).
2010 Kutai
Timur Menjadi Pusat Agribisnis
Jakarta, Otonominews,-Sebuah kabupaten yang terletak di proinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 35.747 km2 atau 17% dari wilayah propinsi Kalimantan Timur. Pada tanggal 12 Oktober
2002 Kaupaten Kutai Timur genap berusia 3 tahun yakni sejak dimekarkan dari Kabupaten Kutai berdasarkan undang-undang no.
47/99. Di usia yang belia ini, Kutai Timur kini berpenduduk 152.122 jiwa.
Kabupaten ini kaya akan sumberdaya alam yang sebagian besar belum dieksplotasi. Kita bias
lihat misalnya di Sangata, di daerah ini diperkirakan di lahan 600 hektar mengandung minyak bumi, di Sangkulirang sekitar
12 ribu hektar mengandung gas, di Bengalow sekitar 20 ribu hektar, di teluk galoh tak kurang 11. ribu hektar dan wilayah Painang
Besar sekitar 6 ribu hektar.
Dari data-data tersebut, peluang investasi, eksplorasi dan produksi bagi minyak dan gas bumi serta
bidang petrokimia sangat cerah. Begitu juga daerah ini memiliki potensi tambang batu bara dan emas yang cukup besar, hingga
kini ada 116 perusahaan batu bara beroperasi disana, salah satunya adalah KPC (Kaltim Prima Coal).
Drs. Awang Faroek Ishak, M.M. M.Si. selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur, dalam suatu kesempatan mengatakan, pembangunan
di Kutai Timur sebenarnya mengedepankan sektor agrobisnis sebagai ujung tombak pembangunan.
"Meski saat ini APBD di Kab. Kutai Timur masih terbesar di sektor pertambangan yakni sebesar tak kurang dari 800 miliar.
Namun, semua ini kita lakukan karena melihat potensi alam bidang agrobisnis di
Kutai Timur selalu dapat diperbaharui,"ungkap Faroek.
Oleh sebab itu, kami optimis atas dicanangkannya gerakan daerah pembangunan agribisnis (GERDA BANGAGRI)
Kabupaten Kutai Timur di tahun 2010, yang artinya Kutai Timur akan menjadi pusat agribisnis dikawasan Timur Indonesia,jelas
Awang dengan sorot mata yang berkaca-kaca.
Faktor lain yang membuat Kutai Timur mengkonsep agribisnis, tambah Bupati yang kerap bicara santai
tapi serius ini, adalah basis pembangunan ekonomi dengan ketersediaan lahan yang
luas di sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian. Dan ini dapat diandalkan selain sektor lain misalkan di bidang pertambangan
dan mineral.
Di Kutai Timur sektor kehutanan dengan luas 2.78 juta hektar,
sebagai hutan produksi 1.115. 477 hektar, hutan konveksi 1.038.966 hektar, hutan lindung 211.053 hektar, dan hutan
wisata 198. 528 hektar. "Saat ini di areal hutan dalam kategori hutan produksi ada 34 perusahaan pemegang HPH yang memproduksi
berbagai komoditi kehutanan,"tuturnya seraya membeberkan data-data lahan hutan yang cukup luas itu.
Sementara itu luas lahan pertanian dan perkebunan secara menyeluruh, kata Awang Faroek lagi, mencapai 1, 3 juta hektar, didukung dengan irigasi yang memadai hingga mamapu memproduksi
sayur sayuran, buah-buahan, palawija, jagung, umbi kayu, ubi jalar, jeruk, pisang, semangka, salak, nanas dan didukung dengan
pemberian traktor, perontok padi, hand sprayer kepada petani hingga mampu menggenjot produksi pertanian.
Begitu juga di sektor perkebunan, luas lahan tersedia 1, 350.000 hektar, lahan pencadangan
555.190 hektar dan saat ini ada 11 investor yang aktif menggarap lahan seluas 112. 39 hektar dengan komoditi utama sawit,
karet, keraf, panili dan didukung dengan komoditi lain seperti: jahe, nilam,
kopi dan kelapa. Dan saat ini telah dibuka perkebunan seluas 53.600 hektar kelapa sawit yang didukung 2 pabrik CPU dengan
kapasitas 30 ton TBS.
"Dengan potensi lahan hutan dan sumber daya alam Kutai Timur diatas, kami
berharap proyek menjadikan Kutai Timur
2010 sebagai pusat agribisnis di kawasan Indonesia Timur bisa terealisasi,"ungkap Awang Faroek Ishak. Semoga begitu
Pak. (lap. Harun)