Otonomi News

Home
0tda
Rileks
Berita Dunia
Sosok
Pendidikan
arsip
Bisnis Hari ini
arsip

PP Muhammadiyah Gelar Dialog Islam-Barat

Pada tanggal 26 Maret 2002 bertempat di Auditorium Pusat dakwah Menteng raya 62 Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar pertemuan atau dialog tentang kerja sama Islam dan Barat. Pertemuan ini untuk mencegah polarisasi antara dunia Islam dan dunia Barat, dan meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara keduanya.

Pertemuan dengan topik "Islam dan Barat Bekerjasama dalam Tatanan Peradaban Dunia yang Damai" ini akan diundang 20 dubes negara-negara barat, lembaga atau yayasan-yayasan Barat yang ada di Indonesia, antaranya 5 dubes negara Islam, serta sekitar 25 tokoh Islam di Indoneisa.

Demikian dikatakan Wakil Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, pada 25 Maret 2002. Tampak hadir mendampingi Din Syamsuddin, Ketua Deparmen Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri PP Muhammadiyah, Imam Darulqutni, dan Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah, H. Hajrianto.

Menurut Din, digelarnya pertemuan Islam dan barat ini bertolak dari suatu keprihatinan yang sangat mendalam dengan adanya gejala polarisasi antara dunia Islam dan dunia Barat. Di satu sisi dunia Barat menjadi supremasi di segala bidang, di sisi lain dunia Islam yang juga cukup besar, yaitu seperlima dari penduduk dunia dan terdiri dari 60 negara, juga tidak bisa dipandang remeh.

Polarisasi ini dinilai PP Muhammadiyah sangat merugikan kehidupan dan peradaban dunia, serta kentalnya saling mencurigai antara Islam dan Barat. Dan polarisasi ini makin meningkat paska tragedi 11 September 2001 di AS.

Gejala polarisasi ini, tambah Din, harus dihentikan dan dialihkan pada hal yang lebih positif, yaitu dalam bentuk kerja dan kemitraan. "Kerja sama antara Islam dan Barat ini sangat penting. Tetapi ini juga harus berlangsung dengan suasana kejujuran dan kesetaraan sehingga akan mundul saling menghargai dan saling memahami dari kedua belah pihak," jelasnya pada pers.

Apalagi, sambung alumnus pesantren Gontor ini, bahwa sikap barat menuduh Islam sebagai ladang terorisme. "Ini sangat menyakitkan",tegasnya sembari memberi solusi supaya kondisi tersebut diarahkan agar tak menimbulkan fundamentalisme dan radikalisme di kalangan umat Islam sebagai bentuk perlawanan atas sikap dunia barat.

Entah kemana umat islam ini perlu diarahkan supaya tak menjadi fundamentalis, ini pertanyaan penting. Apa bentuk kerjasama Islam dan barat supaya islam tak tertindas di negara negara yang minoritas muslim ?? Dan Muhammadiyah harus menjawab ini.(
M.Harun)

 

PPP Reformasi :

Antara Dosa Masa lalu, Dendam Politik Dan Partai Senyum

PPP Reformasi sejak dideklarasikan sdua bulan yang lalu, kini sudah bergerak mencari simpati massa. Hal ini bisa dibuktikan saat acara Gema Muharam 1423 Hijiriyah, sekaligus Taaruf Nasional PPP Reformasi, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 24 Maret 2002. Pendukung dan simpatisan PPP datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Makassar, Ternate dan Papua

Selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Reformasi Zainuddin MZ, dan lazimnya partai partai yang ada di tanah air ia memberi pidato politik. Dalam sambutannya Zainuddin diantaranya mengakui bahwa partai yang dipimpinnya masih bayi, karenanya Zainuddin menganggap belum ada dosa politik, termasuk dosa buloggate II.

Bahkan, tambah Da"i sejuta umat ini, partainya akan tampil tanpa dendam politik. Pernyataan ini memang selintas bisa menohok lawan maupun kawan poltik Zainuddin. Sebab, "Dosa Politik" dan "Dendam POlitik", merupakan dua kalimat yang bisa mempunyai banyak penafsiran dan tergantung siapa yang menafsirkan.

Karena menurut Zainuddin, pergulatan di panggung perpolitikan nasional sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998 yang dikenal era reformasi, dipenuhi dengan dosa politik dan dendam politik. "Kami capek dengan dendam politik, makanya kami akan tampil sebagai "Partai Senyum" atau "Smilling Party","tandasnya dalam pidato politik dengan nada dan retorika yang sangat memukau 30 ribuan pendukungnya.

Kendati Zainuddin terus memukau massa pendukungnya di dalam gedung glora bung karno, namun suasana di luar stadion tidak kalah meriahnya dengan di dalam stadion. Ratusan pedang kaki lima ikut menyemarakan suasana dengan menggelar berbagai suvenir PPP Reformasi, antara lain kaos, topi, selayer dan bendera.


Acara dibuka pada pukul 13.00 Wib yang diawali dengan pertunjukan marching band, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, selanjutnya pelantikan pengurus DPP PPP Reformasi dan DPW PPP Reformasi Jakarta. Setelah itu,diikuti penyerahan bendera Pataka yang dilanjutkan dengan tabliq akbar sang ketua umum.

Bebarapa artis yang tampak mendukung perhelatan PPP Reformasi ini, antara lain Ratu Dangdut Elvi Sukaesih, Jamal Midrad dan Eko Patrio.

Meski PPP Reformasi sudah mengklaim dirinya bersih dari dosa politik masa lalu, dan tak mempunyai rasa dendam politik serta mengganggap sebagai partai senyum, lantas pertanyaan yang muncul, bisakah pernyataan itu paralel dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan yang penuh dengan dinamika.

Karena politik butuh pelaksanaan di lapangan bukan hanya pernyataan. Massa berhak menunggu dan menguji kedigdayaan PPP Reformasi, terutama 2004 nanti. Kita tunggu ke-reformisan-nya. (M.Harun)

 

 

DPC PPP  Kabupaten Sorong  Minta Pengganti Hamzah  Haz  Harus Reformis

Kesepakataan Muktamar luar biasa PPP pada bulan Oktober 2003 merupakan angin segar bagi partai berlambang kabah ini. Pasalnya, ketidak-setujuan Hamzah Haz dulu  waktu didesak untuk menyetujui  Muktamar 2003,  ternyata ngotot minta pada 2004. Akibatnya, dalam internal PPP sendiri berbuah polemik dan kontroversi yang berbuntut pada perpecahan.

Akan tetapi  mayoritas kader PPP yang fanatik mampu mencairkan peruncingan itu  sehingga Muktamarpun jadi dilaksanakan pada tahun 2003.  Disisi yang lain tokoh Zainuddin MZ bersama kader yang lain menentang  sikap Ketua Umum PPP yang kini jadi wakil Presiden itu, keburu mendirikan partai baru sebagai  bentuk perlawanan dengan mendeklarasikan PPP Reformasi pada 20 Januari 2002.  Mungkinkan terjadi ishlah  Hamzah-Zainuddin ?

 Berikut ini hasil wawancara ekslusif  OtonomiNews dengan  Ketua DPC PPP Kabupaten Sorong, dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sorong, Abdul Ghani Malikin R.  Perihal Kondisi PPP di Sorong , PPP-Reformsi, Muktamar PPP tahun 2003, serta Pengganti Hamzah Haz Sebagai Ketua Umum..

OtonomiNews(ON):  Bagaimana  perkembangan politik dan PPP di Kabupaten Sorong dalam situasi politik seperti sekarang ?

Abdul Ghani Malikin R.(AG): Kalau kita bicara PPP tentu bicara politik. Maka disini  kita berbicara umat islam. Kekuatan PPP di Kabupaten Sorong  terus mengalami peningkatan perolehan suara dan saat ini menempati rangking ke tiga setelah PDI-P dan Golkar.  PPP punya lima kursi, 2 kursi di kota dan 3 kursi di kabupaten. Meski saat ini banyak bermunculan parpol islam baru, seperti PBB dan PK, namun PPP masih dominan di kabupaten Sorong.

 (ON): Apa pendapat anda terhadap munculanya multi partai terutama yang berazaskan islam ? 

 (AG): Kita pesimis juga, karena dengan adanya parpol islam yang banyak, umat islam sebenarnaya terpecah-pecah dan terkotak-kotak dan kemudian menjadi lemah.  Dalam hal ini kita tak bisa mau bicara apa, bahkan bisa-bisa nanti kita tidak bisa dapat kursi satupun, kalau kita tidak ada perstuan.

 (ON): Selama ini PPP di Kab. Sorong masih eksis dan bahkan masih mendominasi kekuatan politik, apa saja peran PPP selama ini yang ditunjukkan pada umat ?

 (AG): Kami  ambil contoh suksesi kepemimpinan di Kabupaten Sorong,   peranan PPP sangat diperhitungkan, karena dapat dan sukses mencalonkan kembali sdr. John Piet Wanani menjadi Bupati Sorong. Kelihat sekali bahwa PPP mampu  bermain dengan memunculkan tokoh  sebagai kepala daerah dan masyarakatpun  bisa menyaksikan sendiri, baik dari kalangan umat sendiri maupun yang lainnya.  Dalam hal ini tentu karena lob-lobi PPP kepada para tokoh, Ulama dan kiyai di sana. Alhamdulillah mereka memberi dukungan.

 (ON): Kembali ke masalah PPP.  Apa komentar anda dengan munculnya PPP Reformasi pimpinan KH. Zainuddin MZ ?

 (AG): Menurut saya sebenarnaya PPP-R bersikap dangakal. Pasalnya, di Sorong PPP-R hanyalah menggalang dukungan dari etnis tertentu, yakni dari Sulawesi Selatan, dan itupun berada di kota saja. Tapi di kabupaten  masih dikuasai PPP, karena mereka rata-rata berasal dari daerah transmigrasi  yang saya libatkan dan mereka saya jadikan calon sehingga mereka terwakili aspirasinya.

 (ON): Berapa banyak  kader PPP Sorong yang lompat ke PPP Reformasi ?

 (AG): Tidak sampai sepuluh persen dari seluruh jumlah anggota PPP di Sorong.

 (ON): Apa  rata-rata etnis sulawesi selatan  masuk PPP-R ?

 (AG): Ya. Kebanyakan mereka mengundurkan diri dari PPP dan bergabaung dengan PPP-R karena  disana ada payung organisasi KKSS (kerukuanan keluarga sulawesi selatan). Tapi masih ada sebagian generasi muda di Sorong yang masih konsisten bersama PPP.

 (ON): Menjelang Muktamar tahun 2003 nanti, apa komentar Anda selaku ketua DPC PPP Kabupaten Sorong ?

 (AG): Saya serahkan sepenuhnya pada forum muktamar sesuai dengan konstitusi. Silakan memilih kepemimpinan PPP yang baru tapi marilah kita pilih yang terbaik.

 (ON): Apa  akan mencalonkan Hamzah Haz kembali jadi Ketua Umum PPP ?

 (AG): Kalau mau mencalonkan Hamzah Haz kembali  tapi harus lewat forum resmi, itu secara konstitusi. Kalau tidak, jangan sampai salah pilih.

 (ON): Berarti PPP Sorong akan memilih Hamzah Haz kembali  ?

 (AG): Secara organisatoris dan konstitusi  kita masih menerima Hamzah Haz karena kemarin ia masih terpilih secara resmi.

 (ON): Ada isyu bahwa kalau Hamzah Haz kembaai dipilih jadi ketua umum PPP, artinya sama dengan mempertahankan kepemimpinan status quo, komentar anda ?

 (AG):  Kalau kita bicara reformasi yang betul, sebenarnya bukan Pak Hamzah saja yang masuk status quo.

 (ON): Untuk menunjukkan sikap reformisnya, PPP harus mengganti dengan kepemimpinan yang baru ?

 (AG): Ya pengertiannya seperti itulah kira-kira. Anda sudah paham maksud saya dan kita bisa tafsirkan sendiri. Bahkan, kalau kita lihat susunan  kepengurusan yang sekarang  masih bercokol itu  sebenarnya  banyak kader tua yang masih menonjol menjadi anggota DPR/MPR hingga lebih dari sepuluh tahun. Ini sebenarnya kurang sehat untuk regenerasi partai. Bukan berarti mereka tak berkualitas, tapi kalau kita mau reformasi marilah beri perhatian kepada regenerasi yang berada dibawahnya, sebab kader partai masih banyak, berilah kesempatan kepada kader-kader muda.

 (ON): Siapa kader partai yang sudah siap menggantikan posisi pak Hamzah ?

 (AG): Saya kira banyak, saya tak perlu menyebut nama satu persatu. Tapi yang jelas nanti akan nampak siapa sebenarnya  kader-kader PPP yang reformis. Hanya  saja secara islami kita harus pilih pemimpin yang memenuhi syarat misalnya, ia lebih tua, lebih berpengalaman, punya wawasan yanga baik, berakhlakul karimah serta punya visi ke depan untuk membawa partai ke arah yang lebih baik. Terutama dengan bergulirnya reformasi ini, PPP secara internal juga harus direformasi.

 (ON): Sejak Suharto jatuh,  apa PPP Kab. Sorong  merasakan angin segar reformasi ?

 (AG): Saya ingat saat rakernas(raapat kerja nasional) yang lalu, saya lupa tahunnya, saya pernah merumuskan bagaimana reformasi di tubuh partai dibicarakan dan dilakukan. Saya memang sempat bertanya, apa sudah berjalan atau belum reformasi di tubuh PPP.

 (ON): Kepemimpinan Hamzah Haz, komentar anda ?

 (AG): Cukup baik. Tapi kalau kita mau bicara reformasi dalam tubuh PPP sendiri sesungguhnya Pak Hamzah harus melaksanakan amanat rakernas yang berisi tentang reformasi itu.

 (ON): Apa  sekarang Pak Hamzah belum melaksanakan hasil rakernas itu ?

 (AG): Kelihatannya begitu. Kalau beliau melaksanakan secara konsisten, keadaan partai tidak akan pecah seperti sekarang ini  sehingga munculnya PPP-R.

 (ON): Ada yang bilang, bahwa perpecahan tersebut karena akibat kesalahan Hamzah Haz sebagai ketua Umum dalam mengambil kebijakan dalam partai ?

 (AG): Sebenarnya, kebijakan Pak Hamzah sementara itu dianggap sudah betul, sementara kader PPP sudah keburu tidak mampu menahan emosi yang akhirnya bisa berbuat lebih jauh dari itu dengan munculnya PPP-R. Padahal, kalau kita bisa berbicara dengan baik-baik lebih dahulu, semua akan bisa terselesaikan. Tapi karena sudah terlanjur begini, sesama PPP dan sesama islamnya lagi kok tiba-tiba pecah. Ini yang menjadikan umat lain dan partai  lain menertawakan kita.

(ON): Apa aspirasi  yang akan anda bawa ke Muktamar 2003 nanti   mewakili PPP kabupaten Sorong ?

 (AG): PPP harus dijadikan partai ummat dan berasazkan islam dan kita berjuang sesuai dengan khittah perjuangan partai. Berbuat sesuai dengan program-program yang  telah digariskan oleh partai  namaun tak harus muluk-muluk.

 (ON): Kongkritnya apa?

 (AG): Aspirasi masalah daerah Sorong yang merupakan bagian dari Papua, dulu Irian Jaya. Karena sekarang sudah berstatus otonomi khusus maka UU No.22 dan 25 tahun 1999 supaya dibicarakan kembali, karena selama ini masih terjadi kerancuan dalam implementasi dengan UU No.21 tahun 2002 yang mengatur papua sebagai daerah dengan Otonomi Khusus. Dan masalah ini bisa dibicarakan di Muktamar  sebagai aspirasi kami dari Kabupaten Sorong. Hal ini supaya tidak kebablasan sehingga mengarah pada disintegrasi bangsa.

 (ON): Berapa  target suara PPP yang ingin anda capai pada Pemilu 2004 di Kabupaten Sorong  ?

 (AG): Target tetap sih tidak ada. Tapi yang  kami harapkan PPP di Kab. Sorong bisa bertahan dari yang sudah ada, kami taka aaingin mendahuli Tuhan.   (M.Harun)

 

PPP Reformasi : Antara Dosa Masa lalu, Dendam Politik Dan Partai Senyum

 

PPP Reformasi sejak dideklarasikan sdua bulan yang lalu, kini sudah bergerak mencari simpati massa. Hal ini bisa dibuktikan saat acara Gema Muharam 1423 Hijiriyah, sekaligus Taaruf Nasional PPP Reformasi, di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 24 Maret 2002. Pendukung dan simpatisan PPP  datang dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Makassar, Ternate dan Papua

Selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Reformasi Zainuddin MZ, dan lazimnya partai partai yang ada di tanah air ia memberi pidato politik. Dalam sambutannya Zainuddin diantaranya mengakui bahwa partai yang dipimpinnya masih bayi, karenanya Zainuddin menganggap belum ada dosa politik, termasuk dosa buloggate II.

Bahkan, tambah Da"i sejuta umat ini, partainya akan tampil tanpa dendam politik. Pernyataan ini memang selintas bisa menohok lawan maupun kawan poltik Zainuddin. Sebab, "Dosa Politik" dan "Dendam POlitik", merupakan dua kalimat yang bisa mempunyai banyak penafsiran dan tergantung siapa yang menafsirkan.

 

Karena menurut Zainuddin, pergulatan di panggung perpolitikan nasional sejak jatuhnya Suharto pada tahun 1998 yang dikenal era reformasi, dipenuhi dengan dosa politik dan dendam politik. "Kami capek dengan dendam politik, makanya kami akan tampil sebagai "Partai Senyum" atau "Smilling Party","tandasnya dalam pidato politik dengan nada dan retorika yang sangat memukau 30 ribuan pendukungnya. 

Kendati Zainuddin terus memukau massa pendukungnya di dalam gedung glora bung karno, namun suasana di luar stadion tidak kalah meriahnya dengan di dalam stadion. Ratusan pedang kaki lima ikut menyemarakan suasana dengan menggelar berbagai suvenir PPP Reformasi, antara lain kaos, topi, selayer dan bendera.  Bahkan, pedagang makanan dan minuman juga ikut ngambil bagian seperti : sate padang, nasi goreng, bakwan, somay, teh botol, aqua, dan lain lainnya. 

Acara dibuka pada pukul 13.00 Wib , diawali dengan pertunjukan marching band, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, selanjutnya pelantikan pengurus DPP PPP Reformasi dan DPW PPP Reformasi Jakarta. Setelah itu,diikuti penyerahan bendera Pataka yang dilanjutkan dengan tabliq akbar sang ketua umum.

 

Bebarapa artis yang tampak mendukung perhelatan PPP Reformasi ini, antara lain Ratu Dangdut Elvi Sukaesih, Jamal Midrad dan Eko Patrio. Tepat pukul 16.00 Wib acaranyapun bubar.

 

Meski PPP Reformasi sudah mengklaim dirinya bersih dari dosa politik masa lalu, dan tak mempunyai rasa dendam politik serta mengganggap sebagai partai senyum, lantas pertanyaan yang muncul, bisakah pernyataan itu paralel dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan politik nyata yang penuh dengan dinamika. Karena kita tahu,  politik butuh kenytaan dan pelaksanaan di lapangan bukan hanya pernyataan. Massa berhak menunggu dan menguji kedigdayaan PPP Reformasi, terutama 2004 nanti. Kita tunggu ke-reformisan-nya. (M.Harun)

 

PEMERINTAH INDONESIA HARUS MELINDUNGI HAK HAK 3 WNI YANG TERTANGKAP DI PHILIPINA

 

Pemerintah Indonesia meminta kepada kepolisian Filipina untuk menjamin hak-hak dasar 3 warga negara Indonesia yang tertangkap di negera itu yang diduga membawa bom. Ketiga WNI tersebut Tamsil Linrung, Agus Dwikarna, dan Abdul jamal Balfas. 

Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda kepada wartawan usai rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Traktat tentang Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa 1967 di Gedung DPR/MPR pada 18 maret 2002.

"Hari ini KBRI kita di Manila mencoba lagi meminta jaminan agar hak-hak dasar mereka tidak terkurangi, karena dari segi prosedur upaya tersebut membutuhkan waktu dan memerlukan persetujuan dari pihak Deplu dan Keamanan Internasional, "ujarnya. (m.Harun)

 

DRS. MAKMUN SALEH, SIAP PIMPIN PKB JAKARTA PUSAT

 

Musyawarah Cabang PKB Jakarta Pusat yang berlangsung di Plaza Atrium Hotel Senen pada 9 Maret 2002. Acara tersebut sebagai evaluasi terhadap kepengurusan PKB yang lama periode 1998-2002. Selain itu, musyawarah akan memilih kepengurusan baru  periode 2002-2007.

 

Menurut salah seorang calon kuat ketua umum DPC PKB Jakpus, Makmun Saleh, Sag, PKB haruslah lebih dekat dihati rakyat."Makanya dalam pemilihan pengurus ini nanti formatnya adalah yang memenuhi kriteria,"jelas sekjen PKB Jakarta Pusat pada OtonomiNews.

 

Ketika ditanya, apa saja kriteria untuk menduduki kepengurusan tersebut, pria asal Betawi ini menjelaskan, pertama harus figur yang jujur dan terbuka, kedua, memahami apa kebutuhan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat di tingkat anak cabang dan ranting di Jakarta Pusat. Selain itu, tambahnya, ia juga benar benar mengakar sehingga ia mampu membina serta pelayanan bagi para anggotanya dan punya ikatan moral untuk membesarkan partai.

 

Ke depan, kata Makmun, visi dan misi PKB di Jakarta Pusat harus menitik beratkan pada program bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan." Meski di tingkat elit kita terus tinggi suhu politiknya, tapi kita jangan sampai melupakan pemberdayaan di tingkat akar rumput,"tegas pria beranak dua tersebut mantap.

Peserta yang hadir sekitar 75 orang, yang terdiri dari 8 anak cabang. Sementara anak ranting berjumlah 44 hanya sebagai peninjau. Apakah anda siap dicalonkan menjadi Ketua Umum PKB Jakarta Pusat ? "Insya Allah saya akan mengabdi di partai dengan prinsip kerja keras, terbuka dan jujur, "ungkapnya dengan merendah.

 

Selain Makmun Saleh, calon yang dinominasikan ada 3 nama lagi antara lain, Abdullah Ubed, H.Yus Rais,dan Mas Suratwa. Namun demikian, Makmun Saleh akan terus maju dan siap, demi mendongkrak perolehan suara yang sekaligus rakyat pemilih bisa menjadi sejahtera. Selamat Muscab I PKB Jakarta Pusat dan Sukses. (Lilis-Hrun)       

 

PERSATUAN PEMBELA TAREKAT ISLAM (PPTI) MASIHKAH JADI CORONG PARTAI GOLKAR ?

 

Awalnya gerakan ini berupa organisasi massa (ormas) islam yang didirikan oleh Dr.Syeikh Haji Jalaluddin di Sumatera Barat pada tanggal 20 September 1920. Tujuannya adalah untuk membela dan mempersatukan ajaran tarekat islam yang mutabarah (syah) bersumber pada quran dan sunnah. Namun pada tahun 1946, PPTI masuk bergabung dan berafiliasi dengan golkar. Artinya, PPTI resmi jadi corong partai politik saat itu.

 

Ribuan organisasi tarekat bergabung dengan PPTI, antaranya tarekat naksabandiyah, Qodariyah, Sammaniyah, Siddiqiyah, Idrisiyah serta Satttariyah. Pada babak berikutnya, lahirlah Angkatan Muda Tarekat Islam (AMTI) dan wanita sufiyah sebagai inti kader PPTI sama sama membidani kelahiran sekber golkar pada tahun 1966. Sejak itu PPTI dan AMTI resmi menjadi kino dari enam kino golkar lainnya yang ada, bersama GAKARI, Kosgoro, MKGR, dll-nya, dan  melalui SK no: 16/SBK/VIII/20/Agama/68, PPTI ditetapkan  sebagai Badan Kerohanian Islam Ulama Sekber golkar. Bahkan selama dua kali Syeikh Jalaluddin duduk sebagai anggota DPR GR dari golkar waktu itu.

 

Pada tahun 1984, terjadilah like dan dislike serta diskriminasi terhadap para ahli tarekat, yang waktu itu Amir Murtono dan A.E.Manihuruk mencopot SK tersebut selaku DPP golkar. Sehingga PPTI lepas dan tidak ada kaitannya dengan badan kerohanian golkar saat itu juga. Sedangkan PPTI dari daerah daerah tidak mengakui dicabutnya SK tersebut. Hal ini berlangsung hingga menjelang reformasi pada tahun 1998.

 

Apa hubungan PPTI selanjutnya dengan golkar ? Awalnya karena ada dekrit 5Juli 1959 , maka kongres Ulama  merubah  status PPTI bukan lagi sebagai pendukung golkar tapi kembali ke kittah. Jaman terus berjalan, situasi politik juga berubah sesudah meletusnya G30-S PKI. Waktu itu kebanyakan ormas belum ada yang mendukung Suharto, namun pada kongres ke-14 PPTI Bandar Lampung, 27 Oktober 1967 memutuskan, bahwa PPTI resmi mendukung Letjen Suharto yang saat itu menjadi Pangkostrad menjadi Presiden RI.

 

Hingga saat ini sudah tiga puluh juta lebih orang anggota PPTI se-Indonesia yang sudah terdaftar. Demikian pengakuan Ahmad Jauhari selaku ketua PPTI saat diwawancarai di sela-sela acara partai golkar beberapa waktu lalu. Menurutnya, PPTI saat ini bersifat non partisan. Sehingga kalau ada seorang pejabat atau tokoh partai menganut tarekat yang ada dalam PPTI,  itu atas nama individu masing masing, bukan atas nama partainya,jelas pria berusia 37 tahun yang berasal dari Sumatera Selatan  tersebut enteng.

 

Penganut tarekat yang ada di dalam PPTI tersebut, tambah Jauhari, bisa berada di partai manapun, saat ini yang kita ketahui sudah banyak yang berasal dari PKB dan PBB. Sementara tokoh tokoh yang pernah menjadi ketua PPTI yaituSyekhi Jalaluddin, Prof. Jumingan Afiat, H. Yustian Yusuf dan Ahmad Jauhari.

 

Menurut Jauhari, penganut tarekat ini memiliki spesifikasi, yaitu  ada dalam kelompok pengajian dan zikir, ada guru, dan silsilahnya sampai dengan Rasulullah SAW. Kami juga sering mengingatkan kepada semua orang terutama anggota DPR, pejabat Pemerintah dan orang orang yang sedang berkuasa supaya memperbanyak amalan zikir. Sebab dengan zikir, perubahan akan senantiasa terjadi terutama di masa krisis saat ini,katanya mengahiri perbincangan seputar tarekat yang kini sedang ia pimpin. 

 

PPTI sebagai ormas khususiyah dari hasil sarasehan ulama pada 22-24 April 2001,  PPTI menyatakan bahwa Pemerintahan yang kuat haruslah dipegang oleh pemimpin yang punya rasa rahman (Zikrullah). Pada tahun sebelumnya, 1999 PPTI telah menetapkan diri tak lagi berpolitik praktis. Bahkan, atas rekomendasi hasil Muzakkarah Alim Ulama dan Syeikh Mursyid Tarekat Islam se-Indonesia di Jambi  pada tanggal 15 Mei 2001, keberadaan PPTI sebagai ormas islam tak lagi berafiliasi kepada kekuatan partai politik manapun (bukan corong partai politik lagi). Dari sini masih timbul pertanyaan, sudahkah organisasi tarekat ini benar benar  bukan corong partai golkar ? Darimana kita bisa mengetahui bahwa ia benar benar sudah independent ?. (M.Harun).  

 

 

 

 

H.HUSSEIN NARO, Anggota DPR/MPR Non Fraksi:
Jika Keinginan FUD Tak Diakomodir, NKRI Terancam Federasi

Berbagai tanggapan di arena ST MPR terus menggelinding seiring dengan kasus anggota MPR yang ribut saat Pembukaan ST MPR, 1 Nopember 2001. Soal ini sempat ditanggapi oleh H.Hussein Naro, anggota MPR non Fraksi.

Menurutnya, insiden ribut saat waktu pembukaan sidang MPR yang melibatkan fraksi persiapan utusan daerah dan FPDI MPR, menandakan berpolitik anggota MPR belum matang."Berpolitik itu perlu kematangan, kadang kita senyum, kadang kita harus diam, dan kadang kita harus bicara,"tandasnya saat diwawancarai usai mengikuti Pidato laporan Presiden Megawati di acara ST MPR, 1/11.

Meski saya tak setuju cara dan sikap emosi seperti yang dilakukan sebagian anggota MPR itu,saya sebagai orang yang independent membenarkan sikap FUD yang menagih janji supaya FUD disahkan menjadi Fraksi tersendiri di MPR."Ibarat orang mau nikah, tinggal ijab kabul tapi masih mempersoalkan mas kawinnya,"katanya sembari memberi permisalan soal tuntutan janji rakyat terhadap partai partai pemenang pemilu.

Selanjutnya, putra mediang HJ Naro tersebut, menguraikan, bahwa dalam demokrasi dinegara manapun tak ada yang bisa mengendalikan demokrasi apalagi mendominasi dan memonopoli. Dalam konteks ini, tambah dia, tampak ada rasa ketakutan kalau FUD disahkan menjadi fraksi tersendiri, partai partai besar seperti PDIP dan Partai Golkar dan PPP, akan terjadi perpindahan besar besaran ke FUD. Dalam hal ini, secara politis partai partai besar tadi ternyata tak bisa mengendalikan akan berkurangnya kekuasaan kalau FUD disahkan.

Apa implikasinya jika FUD tak jadi disahkan di ST MPR?, anggota parlemen yang bernaung di fraksi persatuan tersebut mengatakan,"Tentu ada cost yang harus dibayar, jangan lupa anggota FUD dari daerah daerah itu nanti minta suatu hal yang lebih parah lagi, yaitu tak mau bertahan di negara kesatuan republik Indonesia(NKRI), bisa memilih negara federasi, atau bahkan sangat menghawatirkan akan terjadinya disintegrasi bangsa seperti yang dialami oleh Rusia, mengutip pidato pembukaan ketua MPR Amin Rais. Akhirnya, otonomi daerah secara konsisten membutuhkan kearifan dari Pemerintah Pusat dan kesabaran orang orang daerah.

Berhubung permintaan mereka telah terpenuhi meski anggotanya saat ini menurun drastis, ancaman menjadi fedarasi dengan sendirinya mereda(M.Harun)

 

BERPOLITIK DENGAN SANTUN TANPA KEKERASAN

AMIN RAIS MASIH DIPERTAHANKAN MEMIMPIN PAN

 

Rapat maraton DPP Partai Amanat Nasional (PAN)  bersama 30 DPW se-Indonesia, yang berlangsung tertutup pada tanggal 3 Maret 2002 di hotel Bidakara Jakarta, memutuskan bahwa Prof. Amin Rais masih dipertahankan sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2001-2005.

 

Pro-kontra terhadap sikap Profesor politik ini hal yang wajar di alam demokrasi sekarang ini. Karena yang paling memahami politik beserta lika likunya di dalam PAN sendiri adalah pengurus beserta para tokohnya. Ini juga pelajaran buat yang lain. Bahwa politik tidak selamanya harus mengikuti kehendak publik sebelum diputuskan oleh kesepakatan internal di dalam partainya. Dan yang ramai kan penontonnya. 

 

RESPON  ATAS DEKLARASI AMPG SANGAT POSITIF

 

AMPG singkatan dari Angkatan Muda Partai Golkar. Usai Rakornas Pemuda Partai Golkar, AMPG dideklarasikan  di Kantor Golkar Slipi Jakarta, 11 Pebruari 2002. Konon, dideklarasikannya AMPG karena memenuhi tuntutan paradigma baru partai golkar. Demikian respon seputar adanya AMPG di tubuh Partai Golkar, padahal AMPI atau Angkatan Muda Pembaruan Indonesia diklaim sebagai satu satunya wadah generasi muda Golkar pada masa lalu. Komentar  tentang AMPG kali ini datang dari eksponen muda partai golkar, yaitu Ramli HM, selaku Ketua Partai Golkar Jakarta Utara, usai acara deklarasi.

 Menurutnya, deklarasi adanya AMPG adalah karena keinginan seluruh kluarga partai golkar, yang telah bertekad memasuki paradigma baru. Ketika ia melihat adanya komposisi kepengurusan di DPP AMPG, Ramli berharap mudah mudahan semangat baru di tubuh kader golkar dapat memicu peranan satgas satgas di daerah daerah, terutama bagi kinerja satgas satgas dari generasi muda yang saat ini sudah ada. Kami juga berharap kader kader senior/yang sudah berusia lima puluh tahun keatas bisa menghantarkan AMPG selama tak kurang dari setahun, yang kemudian mereka bisa dilanjutkan oleh kader kader muda dibawahnya,jelas Ramli saat diwawancarai sembari menunjuk  nama Yoris, Nurdin Halid, Joko P. Nugroho, dan Ferry Mursidan  yang ia nilainya cukup representative mewakili komposisi generasi muda partai. 

Sementara itu, kehadiran AMPG dinilai bagus datang dari kader muda DPP Partai Golkar, Tengku M. Nurlif, SE.  Selanjutnya, ia juga menilai bahwa masuknya AMPG dalam struktur partai golkar malah akan menambah kinerja Partai lebih baik lagi. Sehingga, tambah Nurlif, AMPG sebagai kader utama partai benar benar melakukan program yang bersifat konsep strategis sekaligus pengkaderan. Tentang keterkaitan dengan AMPI, hal itu akan dibicarakan nanti pasca Munas AMPI 2004, termasuk masalah AD/ART,jelas Nurlif dengan antusias.

Senada dengan Ramli dan Nurlif, Mahadi Sinambela, kader golkar yang mantan Menpora, juga mengharapkan dengan adanya AMPG ini, satgas satgas dalam Partai Golkar dapat berperan lebih baik lagi di masa depan.Pada dasarnya, berdirinya AMPG dinilai sangat positif oleh generasi partai golkar sendiri.  (Harun)   

 

PEMERINTAH INDONESIA HARUS MELINDUNGI HAK HAK 3 WNI YANG TERTANGKAP DI PHILIPINA

 

Pemerintah Indonesia meminta kepada kepolisian Filipina untuk menjamin hak-hak dasar 3 warga negara Indonesia yang tertangkap di negera itu yang diduga membawa bom. Ketiga WNI tersebut Tamsil Linrung, Agus Dwikarna, dan Abdul jamal Balfas. 

Demikian diungkapkan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda kepada wartawan usai rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Traktat tentang Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa 1967 di Gedung DPR/MPR pada 18 maret 2002.

"Hari ini KBRI kita di Manila mencoba lagi meminta jaminan agar hak-hak dasar mereka tidak terkurangi, karena dari segi prosedur upaya tersebut membutuhkan waktu dan memerlukan persetujuan dari pihak Deplu dan Keamanan Internasional, "ujarnya. (m.Harun).

 

Drs. Asmaun Parate,  Anggota Komisi C DPRD Sulawesi Tenggara:

Cagub Sultra  Harus Putera Terbaik Daerah

 

Menjelang pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Oktober 2002 yang akan datang, Drs. Asmaun Parate selaku tokoh Sultra yang sekaligus aktifis PPP mengatakan, Sutra sebagai propinsi yang terbentuk pada tanggal 27 April 1964 membutuhkan calon gubernur yang memiliki kriteria Putera Terbaik Daerah bukan Putera Daerah terbaik.

Demikian dikatakan Drs. Asmaun selaku anggota legislatif dari fraksi PPP kepada OtonomiNews, disela-sela acara Muktamar I Parmusi di Jakarta. Menurutnya, cagub yang memenuhi persyaratan haruslah orang yang mengenal dan dikenal di daerah Sultra dan orang tersebut punya kualifikasi terbaik  serta punya legitimasi dari rakyat. Paling tidak, ia harus memahami geografi Sultra, Sumber daya yang ada dan historis tentang terbentuknya Sultra itu sendiri,jelas Ketua DPD Parmusi Sultra.

Selanjutnya, tambah Asmaun, kriteria lain yang harus dimiliki  oleh seorang calon gubernur adalah ia harus punya keinginan yang kuat untuk membangun masyarakat Sultra. Sebagai aktifis PPP, iapun berharap supaya cagubnya nanti tidak banyak mempersulit ruang gerak PPP di Sultra. Dengan kata lain, visi cagub yang kami kehendaki adalah yang mampu membangun serta mengelola Sumberdaya yang ada di Sultra,tegasnya.

 Tentang siapa yang paling layak menjadi gubernur, ia tak menyebutkan nama dan dari partai mana. Yang jelas, ia menyebutkan komposisi kursi di DPRD Sultra terdiri dari 45 orang; Fraksi Partai Golkar 25  orang, Fraksi Reformasi 9 orang, Fraksi PDIP 6 orang dan fraksi TNI/Polri 5 orang.

 Tentang Hubungan PPP - Parmusi

 Ditanya tentang hubungan PPP-Parmusi, Asmaun Parate mengatakan Parmusi merupakan  pilar utama PPP sehingga tak mungkin menjadi partai baru, tapi sebagai tempat rekruitmen kader-kader baru di dalam PPP. Sejarah mencatat bahwa anggota  Parmusi itu mayoritas mantan anggota Masyumi, termasuk di Sulawesi tenggara,tutur anggota komisi C DPRD Sultra tersebut sambil mencontohkan  Masyumi sebagai pemenang pertama pada pemilu 1955 di Sultra.

 Karena tak mungkin Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) menjadi parpol, Isma'u secara sadar mengatakan, Parmusi diharapkan menjadi besar di masa depan. Parmusi ini sebenarnya bukan partai tapi Parmusi yang lahir pada 1999 sebagai ormas dan wadah untuk membangun ukhuwah antar kita yang belum terekrut ke dalam partai-partai tertentu terutama dalam pemberdayaan.

 Parmusi lahir dari orang-orang MI(Muslimin Indonesia) yang ada di PPP,  ibaratnya mendorong mobil mogok di tanjakan,tegasnya dengan datar tanpa memberi pengertian  apa mobil mogok ditanjakan tersebut. (Hrn).      

2010 Kutai Timur Menjadi Pusat Agribisnis

Jakarta, Otonominews,-Sebuah kabupaten yang terletak di proinsi Kalimantan Timur  dengan luas wilayah 35.747 km2 atau 17% dari wilayah propinsi Kalimantan Timur. Pada tanggal 12 Oktober 2002 Kaupaten Kutai Timur genap berusia 3 tahun yakni sejak dimekarkan dari Kabupaten Kutai berdasarkan undang-undang no. 47/99. Di usia yang belia ini, Kutai Timur kini berpenduduk 152.122 jiwa.

Kabupaten ini kaya akan sumberdaya alam yang sebagian besar belum dieksplotasi. Kita bias lihat misalnya di Sangata, di daerah ini diperkirakan di lahan 600 hektar mengandung minyak bumi, di Sangkulirang sekitar 12 ribu hektar mengandung gas, di Bengalow sekitar 20 ribu hektar, di teluk galoh tak kurang 11. ribu hektar dan wilayah Painang Besar sekitar 6 ribu hektar.

Dari data-data tersebut, peluang investasi, eksplorasi dan produksi bagi minyak dan gas bumi serta bidang petrokimia sangat cerah. Begitu juga daerah ini memiliki potensi tambang batu bara dan emas yang cukup besar, hingga kini ada 116 perusahaan batu bara beroperasi disana, salah satunya adalah KPC (Kaltim Prima Coal).

Drs. Awang Faroek Ishak, M.M. M.Si. selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur, dalam suatu kesempatan mengatakan, pembangunan di Kutai Timur sebenarnya mengedepankan sektor agrobisnis sebagai ujung tombak pembangunan.

"Meski saat ini APBD di Kab. Kutai Timur masih terbesar di sektor pertambangan yakni sebesar tak kurang dari 800 miliar. Namun,  semua ini kita lakukan karena melihat potensi alam bidang agrobisnis  di Kutai Timur selalu dapat diperbaharui,"ungkap Faroek.

Oleh sebab itu, kami optimis atas dicanangkannya gerakan daerah pembangunan agribisnis (GERDA BANGAGRI) Kabupaten Kutai Timur di tahun 2010, yang artinya Kutai Timur akan menjadi pusat agribisnis dikawasan Timur Indonesia,jelas Awang dengan sorot mata yang berkaca-kaca.

Faktor lain yang membuat Kutai Timur mengkonsep agribisnis, tambah Bupati yang kerap bicara santai tapi serius ini, adalah  basis pembangunan ekonomi dengan ketersediaan lahan yang luas di sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian. Dan ini dapat diandalkan selain sektor lain misalkan di bidang pertambangan dan mineral.        

Di Kutai Timur sektor kehutanan dengan luas 2.78 juta hektar,  sebagai hutan produksi 1.115. 477 hektar, hutan konveksi 1.038.966 hektar, hutan lindung 211.053 hektar, dan hutan wisata 198. 528 hektar. "Saat ini di areal hutan dalam kategori hutan produksi ada 34 perusahaan pemegang HPH yang memproduksi berbagai komoditi kehutanan,"tuturnya seraya membeberkan data-data lahan hutan yang cukup luas itu.

Sementara itu luas lahan pertanian dan perkebunan secara menyeluruh, kata Awang Faroek lagi,  mencapai 1, 3 juta hektar, didukung dengan irigasi yang memadai hingga mamapu memproduksi sayur sayuran, buah-buahan, palawija, jagung, umbi kayu, ubi jalar, jeruk, pisang, semangka, salak, nanas dan didukung dengan pemberian traktor, perontok padi, hand sprayer kepada petani hingga mampu menggenjot produksi pertanian.

Begitu juga di sektor perkebunan, luas lahan tersedia 1, 350.000 hektar, lahan pencadangan 555.190 hektar dan saat ini ada 11 investor yang aktif menggarap lahan seluas 112. 39 hektar dengan komoditi utama sawit, karet,  keraf, panili dan didukung dengan komoditi lain seperti: jahe, nilam, kopi dan kelapa. Dan saat ini telah dibuka perkebunan seluas 53.600 hektar kelapa sawit yang didukung 2 pabrik CPU dengan kapasitas 30 ton TBS.

"Dengan potensi lahan hutan dan sumber daya alam Kutai Timur diatas,  kami berharap proyek  menjadikan Kutai Timur  2010 sebagai pusat agribisnis di kawasan Indonesia Timur bisa terealisasi,"ungkap Awang Faroek Ishak. Semoga begitu Pak. (lap. Harun)

 

 

 

 

 

Nyalakan  Lampu Kendaraan  Bermotor  Selama Tiga  Jam 

Peringati  Hari  Madat Sedunia,  26  Juni  2002

Kesadaran  masyarakat kita akan bahaya  narkoba, saat ini muncul  kembali.  Ini memang seharusnya.  Bahkan,  tak kurang  dari  Badan Narkotika  Nasional (BNN) sudah banyak  memberi himbauan  kepada masyarakat  agar menjauhi narkoba. Himbauan BNN kali ini,  menyerukan  kepada masyarakat di seluruh Indonesia supaya memperingati  hari anti madat sedunia dengan menyalakan  lampu kendaraan bermotor selama tiga jam, pada 26 Juni 2002, yaitu; pada jam 11.00-14.00 WIB, 12.00-15.00 WITA dan 13.00-16.00 WITIM.

Himbauan  yang diberi tema: Ligths On Against  Substance Abuse and HIV/AIDS  tersebut disampaikan  Komjen Polisi  Drs. Nur Faizi, MM saat acara jumpa pers di gedung BNN Jalan MT Haryono, 25 Juni 2002.  Menurutnya, gerakan moral ini merupakan gerakan simbolik dari pengendara mobil terhadap kegiatan anti narkoba dan HIV/AIDS. Filosofi dibalik acara ini,  perlunya secercah cahaya atas peyalahgaunaan narkoba dan penyebaran  HIV/AIDS di Indonesia,tegas  Ketua Harian  BNN tersebut. 

 Kaitan antara narkoba dengan penularan HIV/AIDS,  menurut catatan Departemen  Kesehatan yang dikutip oleh UNAIDS pada tahun  2002, bahwa 20 persen penderita HIV di Indonesia  tertular lewat  jarum suntik narkoba. Karena  narkoba sangat berbahaya  bagi masyarakat, terutama  generasi muda  Indonesia, kata Nur Faizi, maka untuk memberantas dan mencegahnya itu adalah tanggung jawab kita bersama, seluruh bangsa Indonesia.

 Acara Lights On  berlangsung mulai jam 11.00 WIB yang akan diresmikan oleh Presiden Megawati Sukarno Puteri di Istana Merdeka pada 26 Juni 2002. Menurut panitia, bersamaan dengan itu juga akan disebarkan 400 ribu brosur  tentang bahaya narkoba di seluruh Indonesia. Sementara itu khusus untuk kota Jakarta brosur-brosur akan disebar di sepuluh titik jalan strategis, seperti; Bunderan HI, Bunderan Senayan, Bunderan Indosat (Monas), Perempatan Stasiun Kota, Perempatan Kuningan, Perempatan  Slipi, Perempatan Harmoni, Perempatan Pondok Indah, Gerbang Tol Kebon Jeruk dan Gerbang Tol Jati Bening.     

 

Penandatanganan  Kesepakatan Bersama  BNN-MUI

 

Sehari sebelum  acara lights on dan peringatan hari madat sedunia, di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Narkotika Nasional (BNN) mengadakan kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Tentang  Pencegahan Dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan Peredaran Gelap Narakoba. Dari BNN diwakili Drs. Nur Faizi, MM,  selaku  Kalakhar BNN,  sedangkan dari pihak MUI diwakili oleh KH. M.A. Sahal  Mahfudh, selaku Ketua  Umum MUI.

Diantara salah satu isi kesepakatan bersama tersebut antara lain; menyatakan bahwa Narkoba dan sejenisnya adalah hukumnya haram,  dan menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama Perang  Melawan  Narkoba. (Mhrn).  

 

Menuntut Quota Perempuan Politik, Tapi SDM-nya  harus berkwalitas

 

Jakarta, Otonomi News

 

Peranan perempuan dalam politik menjadi sorotan pada loka karya Peranan Pejabat Perempuan  Politik di daerah-daerah se-indonesia di Hotel Indonesia, 4-6/6.

Begitu juga hal nya yang disorot oleh Dra. W.A. Dumais, Ketua Komisi E DPRD Kota Manado, Sulawesi Tenggara.  Menurutnya, peranan perempuan dalam politik seharusnya lebih banyak lagi untuk masa-masa yang akan datang.

 

Mengapa demikian ? Wanita berusia 50 an tahun  tersebut  menjawab sendiri,Ia mengatakan Quota perempuan dalam politik atau jabatan-jabatan lainnya, seperti di legislative, eksekutive, atau yudikative perlu ditingkatkan. Bahkan, kami menuntut kesejajaran antara laki dan perempuan dalam hal peranan di masyarakat untuk direalisasikan, tutur Ketua Cabang PDKB Manado dengan serius.

 

Ketika ditanya tentang realitas sumberdaya manusia( SDM) Perempuan Indonesia khususnya di daerah Manado saat ini, ia tidak mengelak akan rendahnya kwalitas yang dimiliki oleh perempuan. Kami berpesan pada bangsa kami sesama perempuan untuk segera meningkatkan kwaliltas SDM jika ingin berperan lebih banyak, kata mantan Pendeta perempuan yang beranak dua tersebut.

 

Dra.W.A. Dumais menuturkan jenjang karirnya dibidang politik, ia mulai pada 1987 di partai PDI-lama sampai pada 1992 sebagai anggota DPRD di Manado. Kemudian pada tahun 1992 sampai 1997 menjadi Wakil Ketua DPRD kota Manado. Sekarang, karena PDI lama sudah tak bergigi lagi, ibu yang berpenampilan periang itu mengambil keputusan masuk di partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) di Manado yang sekaligus sebagai pendirinya.

 

Sebagi politisi perempuan, ia rupanya punya perhatian terhadap kaumnya, sesama kaum hawa. Buktinya, di tengah-tengah acara lokakarya ia tetap menyuarakan keterwakilan perempuan dalam politik.Saya berharap supaya perjuangan menyuarakan hak-hak perempuan tidak berhenti sebatas lokakarya itu saja tapi diperlukan follow up yang jelas dan bisa direalisasikan dimasyarakat, tegas anggota DPRD dari fraksi FKKI

 

Menurut pengakuanya politisi PDKB tersebut, bahwa FKKI di kota Manado keberadaanya sangat unik, karena disitu berkumpul berbagai aliran yang berbeda-beda, ada yang dari PBB(islam ) tapi ada juga yang dari partai Kristen (Krisna). Mereka rukun-rukun saja tanpa ada pertentangan karena perbedaan pandangan ataupun agama. Mungkin karena ada slogan bagi orang Manado yang mengatakan :Tora Samua Basudara, yang artinya kita semua  sekeluarga dan bersaudara. (hrn)

 

 

IKAWANGI  Himpun Potensi  Untuk  Nasib Warga Banyuwangi Di Perantauan

 Jakarta, Otonominews,-Musyawarah Anggota Paguyuban Ikawangi (Ikatan Warga Banyuwangi) se-Jabotabek (16/9), menghasilkan ketua yang baru untuk periode 2002-2007, Konbes Pol. Drs. H. Hanipan menggatikan Ir. Moeljono Moenawar yang telah habis masa periodenya. Musyawarah yang berlangsung di jakarta itu juga menelorkan program-program  jangka pendek dan jangka panjang. 

Program jangka pendek adalah menata organisasi dan menghimpun poptensi warga Banyuwangi yang ada di Jabotabek. Sedangakan  program jangka panjang selain memberikan pemberdayaan secara konkret bagi warga Banyuwagi di perantauan terutama di Jabotabek, juga akan mengembangkan seni budaya Banyuwangi.

Demikian dikatakan kedua tokoh Banyuawangi, Ir. Moljono Moenawar dan Konbes. Pol. Drs. H. Hanipan  yang dihubungi OtonomiNews  usai acara  pergantian kepengurusan itu. Kedua tokoh tersebut sama-sama memiliki perhatian yang cukup tinggi bagi nasib warga Banuwangi yang ada di Jabotabek   

Sebagai Ketua Ikawangi Periode 1998-2002, Ir. Moljono Moenawar mengatakan, memimpin organisasi paguyuban seperti Ikawangi berbeda dengan memimpin organisasi komersial, militer atau organisasi lainnya Sebab, kata dia, organisasi sosial  semacam Ikawangi banyak melihat dalam  istilah orang jawanya itu mincing, ajur dan ajar,  artinya mengemban jiwa pengabdian antara warga yang satu dengan lainnya, termasuk dalam menangani  musibah atau bencana dengan bersama-sama.

Ia juga menambahkan,  ada istilah uri-uri yang artinya kita ada kepedulian untuk melestarikan seni budaya daerah yang dalam hal ini tentu seni budaya Banyuawangi. Selam periode kami program seni budaya telah dilaksanakan secara baik, meski kemungkinan masih ada ketidak puasan disana sini. Kami berharap program yang sudah kami canagkan tersebut  bisa dilanjutkan oleh kepengurusan Ikawangi  yang baru dengan lebih baik lagi,jelasnya.

Ikawangi yang berdiri sejak tahun 1972 diperkirakan beranggotakan berjumlah 3000 orang se-Jabotabek. Dan pada 16 September 2002,  tepat  HUT Ikawangi ke-30.

 Sementara itu,  ketua Ikawangi yang baru, Konbes Pol. Drs. H. Hanipan mengatakan, visi dan misi  Ikawangi ke depan adalah berupaya merangkul semua masyarakat Banyuawangi yang ada di perantauan terutama di Jabotabek. Mereka akan diikut sertakan dalam kegiatan kemasyaraakatan, kekeluargaan serta saling menjaga keakraban. Karena sesama perantauan kita disini perlu saling silaturrahmi dan tukar menukar informasi,kata Hanipan.

Sedangkan priopritas program Ikawangi dalam jangka pendek ini, kata Hanipan,  adalah menata organisasi dengan mengumpulkan semua potensi yang ada di kalangan Ikawangi,  untuk dimasukkan dalam program kerja nyata.. Tentu saja selain penataan organisasi, kami akan mengembangkan seni budaya Banyuawangi agar masyarakat lebih mengenal seperti sih seni budaya Banyuwangi itu,tutur jenderal polisi,  yang menurut rencana Ikawangi akan mengadakan pertunjukan nanti di TMII Anjungan Jawa Timur, bekerjasama denghan pewarta Jawa Timur.

Program lainnya,  kata Hanipan, bagaimana menghimpun dan menyalurkan potensi korwil korwil yang ada sesuai dengan keinginan mereka. Tentu ini kita canangkan supaya orang Banyuawi yang ada di Jabotabek  tidak keleleran (terlantar).  (HF).

 

H. UMAR BILLAH AL JOHNY INDO, MANTAN PENJAHAT YANG JADI MUBALLIGH

 

Jakarta,Otonominews,-Jamaah pengajian yang hadir tak seberapa banyak, namun ada kesan tersendiri bagi masyarakat kelurahan Petamburan. Malam itu tepat malam minggu, 20 April 2002.  Suasana cerah meliputi warga ibu kota, tak pelak lagi, spanduk bertuliskan tabligh akbar di depan masjid al-Islam Petamburan Jakarta Pusat terpampang dengan jelas. Spanduk tersebut menybutkan bahwa penceramah adalah ; Jony Indo, yang kini telah berubah nama menjadi H. Umar Billah Al Jony Indo. Kini ia juga menegelola sebuah lembaga Gerakan Peduli Muslim Indonesia (GPMI) di Cicurug-Sukabumi Jawa Barat.

 

Tak kurang dari 500 orang, pria dan wanita, dengan tenang mendengarkan ceramah Haji Jony Indo, seorang Muallaf yang mengaku belum lama bebas dari tahanan Nusakambangan di tahun 80-an. Karena perbuatannya yang kerap akrab dengan premanisme kelas kakap itu Joni terpaksa mendekam selama 14 tahun sembilan bulan. "Tapi, garis hidup manusia tak ada yang bisa memprediksi, ternyata Jony yang dulu diborgol polisi,kini  ganti polisi kadang mencium tangan Joni karena sudah berubah drastic menjadi seorang Ustaz dan bergabung dengan Forum Komunikasi Jami'iyatul Muballighin,"tuturnya. Perubahan seratus delapan puluh derajat tersebut, aku Joni saat berceramah,  sebenarnya  sudah dimulai sejak ia rajin membaca buku buku komik di dalam penjara, terutama yang ada kaitannya dengan agama islam.

 

Pria kelahiran 6 Nopember 1948 itu memberikan ceramahnya di masjid al-islam atas undangan remaja masjid al-islam  bersama Habib Ibrahim Al-aid. Dalam ceramahnya yang berapi-api namun penuh dengan nasihat terutama kepada para remaja, H.Umar Joni mengingatkan agar para remaja sebagai penerus bangsa untuk secepatnya meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah seperti halnya penggunaan Narkoba, minum-minuman keras serta maksiayat lainnya.

 

Dalam selingan ceramahnya ia ceritakan masa lalunya sebelum memeluk agama islam. Joni yang waktu itu boleh dibilang kaya karena rumahnya besar, anak anaknya sudah dewasa,  mobil juga mewah. Tapi, ia tak mampu menaklukkan hati isterinya untuk masuk ke dalam Islam sehingga ia harus keluar dari rumah dan meninggalkan anak-anaknya demi memilih akidah Islam.   Dengan tekad itu, ia harus menjalani hidup tanpa kemewahan duniawi bahkan ia  sempat menjadi tukang batu dan mencangkul demi mempertahankan keyakinannya dalam islam.

Dalam perjalanan hidup ternyata tangan Tuhan membalikkan nasib Joni secara perlahan tapi pasti sehingga ia secara total meninggalkan dunia dunia artis sebagai bintang film yang pernah ia lakoni dalam kehidupannya. Bahkan kini ia sudah menyandang gelar haji dan rajin berceramah sebagai seorang Muballigh. Pria keturunan Belanda dan Indonesia tersebut, telah memiliki dua orang anak, yaitu Aisyah Aqillah (3th) dan Asyq Al Billah (2th) atas penikahannya dengan Isteri kedua, Finny Soma, sag,  yang berasal dari kerabat kesultanan Cirebon.

 

Ceramah dari seorang mantan Bandit atau penjahat ini, kata Agus Budiraharjo, selaku ketua panitia pengajian di masjid yang telah berusia seratus tahun lebih itu, pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan ukhuwah islamiyah bagi masyarakat Petamburan khususnya dan DKI pada umumnya. Selain itu, tambah Agus, pengajian seperti ini untuk menunjukkan kepada remaja islam bahwa ternyata orang yang dulunya hitam ternyata bisa menjadi putih. Inilah, kenapa kami mengundang penceramah H.Umar Billah alias Joni Indo yang mantan penjahat itu,tegasnya saat diwawancarai usai pengajian.

 

Dalam hal ini juga, sambung Agus, untuk menghindari adanya loss generation dikalangan umat islam atau kehilangan regenerasi, Karenanya program semacam ini akan kami tingkatkan untuk masa masa yang akan datang demi menjaga akidah atau keimanan para remaja yang berada di lingkungan seperti Petamburan ini,jelasnya dengan mantap.

 

Tentang Masjid Al Islam sendiri, H.Numanul Basyir, selaku Ketua Penguurus masjid, mengatakan bahwa Masjid Al Islam telah berusia lebih dari seratus tahun atau lebih seabad. Menurut ketua yayasan Khittah 1926 tersebut kepada otonominews, bahwa Masjid Al Islam didirikan oleh Syeikh Abdurrahman Al Masyri, Kakek Buyut dari Habib Usman yang hidup pada tahun 1900. Sebelumnya tempat ini adalah hanya berupa musalla biasa, tempat shalat dan mengajar agama islam. Murid murid yang pernah belajar di Masjid Al Islam tempo dulu antaranya almarhum KH Abdullah Syafii, termasuk almarhum Adam Malik, mantan Wakil Presiden, yang saat jaman revolusi menjadi tempat berkumpulnya para pejuang,ujar kawan mengaji Gus Dur di Pondok pesantren Krapyak Jogjakarta pada tahun 50-an itu.(Hrn)        

 


PRO-KONTRA SEPUTAR PEMBENTUKAN PROPINSI KEPRI

Pro-kontra terhadap pembentukan Kepulauan Riau menjadi Propinsi baru akhir akhir ini sedang mengemuka ke permukaan. Diantara kalangan yang kurang setuju dan khawatir atas terbentuknya propinsi Kepri datang dari Ruslan, warga Kepulauan Riau yang mengaku aktivis LSM. Ia mengatakan peraturann daerah tentang kependudukan (Perdadu) yang mengharuskan masyarakat jika masuk ke Batam mendapat harus membawa surat ijin dan jaminan dan sebagainya, supaya ditinjau ualang, bahkan harus dihapuskan. Karena, tambah Ruslan, masih banyak solusi lain yang harus dilakukan untuk mengurangi rumah liar yang ada di Batam, misalnya dengan melibatkan LSM, OKP, serta Parpol 2 disana.

Ia mengharapkan supaya anggota DPRD di Batam juga membantu meninjau kembali perdadu tersebut. Kenapa ia terkesan ngotot agar perda itu dicabut? Adakah kaitannya dengan ketidaksetujuannya atas pembentukan propinsi kepulauan Riau? Rulan yang mengaku aktivis LSM tersebut dengan nada tinggi punya rasa kehawatiran atas terbentuknya Kepulauan Riau itu. Buktinya, masalah perda ini justru mencuat sejak adanya lampu hijau terbentuknya propinsi kepulauan Riau. Kalau Kepulauan Riau nanti jadi propinsi saya khawatir selanjutnya mereka minta merdeka,kilahnya saat diwawancarai pers di hotel Indonesia pekan silam sembari menghawatirkana kondisi itu akan berdampak larinya para investor dari Batam.

Kenyatan itu memang perlu diuji di lapangan. Kendati pendapatnya dapat dukungan dari Prof.Dr. Nasir Harun yang mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas menjelajah keseluruh wilayah di republik ini, namun sepanjang tanpa mengganggu orang orang lain. Menurutnya, perda tersebut nanti berlaku juga di tempat lain dengan alas an bahwa perda itu menyamakan diri dengan perdadu di Batam. Bahkan saya berpendapat sangat ekstrim mengartikan pemberlakuan perda itu sebagai negara federal, disana ada peraturan, disini juga ada peratuaran. Sekarang baru Batam, besok terjadi di daerah lain,tandas Ketua Umum APINDO Batam itu dengan nada serius.

Pendapat lain yang justru mendukung terbentuknya propinsi kepulauan Riau adalah berasal dari generasi Kepulauan Riau, M. Syuzaim, Msi. Menurutnya, pembentukan Kepulauan Riau haruslah kita lihat dari perspektif yang lebih luas yaitu kepentingan nasional. Kalau ada pro-kontra itu sesuatu yang wajar karena kita berada di alam demokrasi dan reformasi. Hanya saja, sambung, aktifis BP3R, sebuah Badan Pembentukan Kepulauan Riau, menyatakan berkali-kali agar kita melihat rentang kendali di Kepri sangat berbeda dengan di jawa yang tidak mempunyai rentang kendali sangat tinggi, terutama yang berkaiatan dengan masalah transportasi, sebab di Kepri masalah transportasi menjadi masalah yang sangat serius. Ia memberi alasan, daerah Kepri terdiri dari pulau-pulau sehingga ada rentang kendali dan ada aspek politik yang tak mungkin bias dihindarakan.

Pembentukan Kepri jangan kita lihat dari kaca mata pemisahan akan tetapi harus kita lihat dalam konteks pemekaran,tutur Syuzaim berargumentasi bahwa antara Riau Kepulauan dan Riau Daratan memiliki kesamaan social budaya, serta kultur politik yang sama pula. Ia mungkin berpisah secara administrative tapi tetap bersatu padu dalam konteks budaya

Lantas bagaimana dalam konteks ekonomi, termasuk bagaimana pembagaian hasil sumber daya yang dimilikinya ? Syuzaim tak mengelak terhadap kehkawatiaran itu, tapi ia yakin dan optimis Kepri mampu membiayai pembangunan, karena selama ini Kepri telah memberikan kontribusi cukup besar terutama dari hasil tambang timah dan boksit. Kendati kontribusinya cukup besar tapi tetap saja kenyataan masyarakat disana masih terbelakang, ungkap anggota BP3KR tersebut serius. (M.Harun).

WAGUB BANTEN, HJ.RATU ATUT CHOSIYAH JADI PESERTA LOKAKARYA

Memakai busana setelan hitam dan berjilbab warna pink, dengan tanda lencana resmi sebagai wagub, ia di dampingi seorang wanita muda bernama Hermawati, ia adalah ajudan ibu Atut. Di lantai 8 ruang reog madura room Hotel Indonesia pada 24 Januari 2002, Koalisi Perempuan Indonesia mengadakan lokakarya nasional yang bertajuk: Desentralisasi, Tantantangan, Peluang Bagi Peningkatan Kedudukan Perempuan.
Di acara itulah Wagub Perempuan dari Propinsi Banten itu berbaur bersama para peserta yang berjumlah tak kurang dari seratusan orang.

Sepintas, jika kita belum mengenal wajah sang Wagub kelihatan seperti para peserta biasa, karena memang penampilan Atut sebagai Wagub tak terkesan protokoler, mungkin karena ia sebagai peserta pada lokakarya itu. Meski begitu, kuli disket yang juga meliput saat pembukaan acara itu tak bisa sedikitpun menyembunyikan pandangannya, apalagi saat melihat Ny.Hj.Ratu Atut Chosiyah yang baru sebulan terpilih menjadi wakil Gubernur Banten berbaur dan duduk bersama para peserta.

Saat pembukaan sudah berakhir dan rehat kopi dimulai, kuli disket yang waktu itu telah mewawancarai Menteri Urusan Wanita, Ny Sri Rijeki, kini sebagian ada yang sibuk melaporkan hasil reportasenya lewat telpon genggamnya, ada juga yang langsung ngloyor pergi dari tempat lokakarya. Akan tetapi satu dua orang ada yang masih sempat menoleh pada seorang ibu yang berkulit kuning langsat dan berkerudung dengan sedikit rambut terurai keluar dengan posisi duduk di kursi sebelah belakang. Tiba-tiba langsung saja ada wartawan perempuan(wartawati) sedang mewawancarai lalu wartawan menghampirinya, termasuk penulis.

Awalnya penulis mengucapkan selamat, kemudian tanpa panjang kalam, penulispun melancarkan beberapa pertanyaan seputar terpilihnya ia sebagai Wagub Banten. Mohon Penjelasan apa sebenarnya Job atau tugas sebagai Wagub ?. Sambil memperbaiki posisi duduknya, Ratu Atut menjawab,Kita mendukung kebijakan Bapak Gubernur dalam mengawasi semua jalannya roda Pemerintahan dan roda Pembangunan.

Untuk acara Lokakarya dengan topik Perempuan tersebut, Ny Atut ternyata berkomentar pendek, Saya sangat senang kalau seminar ini menghasilkan kemajuan buat para perempuan, betulan saya kan perempuan,sergahnya sembari bercanda. Dalam hal kemajuan perempuan ini, Atut juga memprioritaskan programnya sebagai Wagub supaya masalah pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia(SDM) diutamakan, terutama dalam hal ini perempuan. Karena menurutnya, kaum perempuan di Banten sebenarnya kualitasnya sudah baik namun perlu ada peningkatan, yang menurut pengakuannya, perempuan di Banten sebagian masih terikat dengan kultur yang sulit membikin mereka maju.

Perhatian terhadap kaumnya, yakni kaum hawa, Ratu Atut memiliki kepedulian yang sangat besar. Bahkan untuk masa masa yang akan datang kaum perempuan perlu banyak yang tampil. Karena ia buktikan sendiri setelah itu langsung duduk bersama para peserta lokakarya di deretan kursi depan. Ia tekun mendengarkan para penceramah.
Waktu sudah menunjukkan makan siang, puteri tokoh Banten Prof.K.Tubagus Hasan Sochib tersebut dengan muka yang berseri namun agak sedikit lelah sambil menenteng tas hitam di tangannya dan didampingi ajudan perempuan langsung menuju lift, entah kemana ia pergi. Yang jelas waktu itu memang menunjukkan istirahat dan shlat dhuhur.
Hingga berita ini ditulis Ny Atut barangkali masih break. Maklum, ia sebagai orang nomor dua Kota Banten. Semoga anda sehat sehat saja, dan rakyatnya sejahtera. (HR

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Dengan : FIRMAN BISOWARNO, Sekjen BP3KR

SEPUTAR PROSES PERJUANGAN TERBENTUKNYA PROPINSI KEPRI

Tanya (otonominews)-Bagaimana tahapan terbentuknya propinsi Kepulauan Riau ?

Jawab (Sekjen BP3KR/Babad Pelaksana Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau) -Sudah ada lampu hijau dari Pansus(Panitia Khusus) DPR RI tentang Rancangan Undang Undang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kita harapkan begitu, setelah melaluyi tahapan tahapan antara Pansus dengan Gubernur Riau yang diwakili oleh Raja Azis, selaku Wagub Riau. Lalu akan ditindaklanjutinya Pansus DPR dengan Menteri Dalam Negeri(Mendagri) yang akan berlangsung 4 Pebruari 2002 mendatang. Mudah mudahan secepatnya ada keputusan untuk membahas RUU pembentukan propinsi Kepulauan Riau.

Kami harapkan dari Pemerintah tersebut, karena ini adalah Hak Inisiatif dari DPR. Dan RUU ini supaya cepat disetujui oleh Pemerintah sehingga sinkron dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat Riau kepada DPR pada 24 Januari 2002 kemarin. Sebab, saya khawatir jika Pemerintah tidak menyetujui, maka akan menjadi polemik berkepanjangan. Padahal kami telah berjuang selama tiga tahun. Ini cukup melelahkan. Saya juga khawatir masyarakat akan menjadi apatis, apalagi jika BP3KR angkat tangana maka masyarakat akan mengambil tindakan sendiri sendiri.

Apa implikasinya jika ini sampai terjadi ?

Saya khawatir seperti kasus Poso , Kalimantan (Sambas dan Sampit-red), mungkin juga kasus Aceh, Maluku dll, dan saya tidak menginginkan itu terjadi.

Bisa mengarah pada adanya gerakan Riau Merdeka ?

Kita tidak menginginkan Riau merdeka, itu haram bagi kami. Kita tetap ingin mempertahankan NKRI. Karena harus diingat bahwa Kepri tidaklah sama dengan daerah lain. Kepri langsung berbatasan dengan negara luar. Negara yang cukup kaya. Jadi, sangat sensitive bagi Kepri dan diperlukan ketahanan nasional serta ketahan ekonomi yang cukup kuat. Dari sinilah maka perlu dibentuk propinsi Kepulauan Riau.

Kenapa sampai saat ini Gubernur Riau Saleh Jazid belum menyetujui rencana pembentukan Propinsi Kepri ?

Sebenarnya ada dua jalan yang telah kami tempuh. Pertama, jalan yamg normal yakni usulan itu sangata diperlukan pertstujuan dari Gubernur. Tapi, kita sudah menggunakan jalan kedua yakni melalui Hak Inisiatif DPR. Dan seperti kita saksikan, bahwa rapat rapat pansus sudah menyetujui terbenmtuknya Propinsi kepulauan Riau. Dan lagi, pada tanggal 4 Pebruari 2002 DPR akan mengadakan rapat kerja (Raker) bersama Mendagri.

Jika RUU Pembentukan Propinsi Kepri itu lolos, apa antisipasi menghadapi kemungkinan respon dari masyarakat Riau sendiri terutama yang anti terbentuknya propinsi Kepri atau bahkan mengalami jalan buntu ?
Untuk mengantisipasi itu kami dari BP3KR, jika terjadi jalan buntu dalam hal ini, kami akan membawa masyarakat dan rakyat Kepri menghadap kepada Presiden Ibu Megawati Sukarno Puteri. Tentunya kami akan menyampaikan aspirasi tersebut. Sebab, kami tidak mau selama ini kami sudah berlaku santun dengan budaya yang tinggi, kami bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, tapi tiba tiba kemudian tidak mendapat persetujan dari Pemerintah gara gara sehelai surat misalnya, yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah. Dan kita akan menjadi gagal, maka citra kita semakin jelek. Kita semua tidak mau itu terjadi. BP3KR akan mengendalikan masyarakat dan menyampaikan aspirasi ini kepada Pemerintah supaya dengan rasional mudah mudahan menyetujui.

Tahapan pembentukan Propinsi Kepulauan Riau tentu tak lepas dari proses dengan prosedur yang terjadi di daerah Riau, bagaimana anda mengantisipasinya ?

Kalau dilihat dari tahapa tahapan yang lalu, untuk terjadinya buntu itu tidak mungkin. Akan tetapi, memang ada dalam prosedur semacam undang undang yang mengatakan harus mendapat persetujuan DPRD tingkat I dan juga Gubernur. Makanya kini kami mohon naik setingkat lagi yaitu kepada Pemerintah yang dalam hal ini ya. Presiden RI. Sebagaimana kita ketahui saat jaman Presiden Gus Dur dulu, yang waktu itu Megawati masih menjadi Wakil Presiden, sebenarnya Presiden waktu itu sudah setuju dibentuknya Propinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu tanggapan dari DPRD Riau sendiri bagaimana dalam masalah ini ?

Seperti kita ketahui, DPRD Riau sudah setuju adanya Pansus (Panitia Khusus) Pembentukan Propinsi Kepri. Dari Pansus sudah dibawa ke sidang Paripurna, Tapi kenapa tiba tiba DPRD Riau itu sendiri seolah olah tidak melihat kenyataan bahwa Pansus itu sudah ada. Ini kan kejanggalan yang terjadi. Tapi mudah mudahan hal tersebut cepat disadari.

Untuk menjadi sebuah Propinsi, Kepulauan Riau masih membutuhka waktu cukup lama, apa komentar anda ?

Saya harapkan justru dengan secepatnya Kepri sudah menjadi Propinsi. Tetapi, juga kami mengharapkan ada percepatan keputusan tentang RUU pembentukan propinsi itu dulu. Kalau tidak, saya khawatir masyarakat Kepri mengambil tindakan dengan jalannya sendiri sendiri. Dan kami dari BP3KR sulit untuk mengontrol itu.

Komentar anda terhadap tanggapan konkrit dari masyarakat Riau ?

Saya lihat secara mayoritas masyarakat Kepri sudah setuju atas terbentuknya propinsi Kepulaua Riau. Sementara yang tidak setuju sangat kecil jumlahnya, sekitar kurang dari sepuluh persen.

Tapi konon ada salah seorang Bupati yang tidak setuju, itu nagaimana ?

Begini. Setelah dibentuk Pansus, mereka langsung turun ke lapangan terutama ke daerah.
Waktu itu Riau belum ada pemekaran. Seratus persen daru kabupateni tersebut setuju atas terbentuknya Propinsi Kepri, terutama Kepri dan Batam. Setelah pemekaan, terbentuklah kabupaten Karimun, Natuna, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Memang ada kasus, misalnya Pjs.Bupati Natuna dulu sudah setuju atas adanya Pansus bahkan saat Pansus turun ke daerah itu, terjadi dialog secara terbuka, terjadilah aspirasi aspirasi yang benar benar dari bawah dan kami yakin dari hati nurani mereka tanpa ada rekayasa. Saat itu kami simpulkan bahwa masyarakat sudah setuju.

Yang saya ingat, waktu itu Gubernur mengatakan, setelah terjadi pemekaran kabupaten, kita bisa membentuk propinsi Kepulauan Riau. Namun setelah terjadi pemekaran, ternyata di Natuna terjadi money politic, sehingga sulit DPRD-nya mengeluarkan surat rekomendasi . Karena mungkin ada tuntutan Jaksa supaya ada pemerikasaan, sementara pemerikasaan itu masih menunggu surat dari Gubernur. Nah disinilah sarat dengan rekayasa.

Apa langkah serta solusi mempercepat proses terbentuknya Propinsi Kepulauan Riau ?

Saya berharap Presiden bias mendengar langsung aspirasi dan hatinurani rakyat Kepulauan Riau. Dari sini semoga bisa mempengaruhi keputusan dengan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, supaya membantu rakyat Kepri. Bahkan ini bukan hanya kepentingan rakyat Kepri semata, akan tetapi demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. (M. Harun)

Wawancara, pada tanggal 29 Januari 2002 di Hotel Shang-rila Jakarta.

Wawancara Khusus Dengan M.Syuzaim Msi, Generasi Muda Kepri: PEMBENTUKAN PROP.KEPRI BUKAN PEMISAHAN TAPI PEMEKARAN

Tanya (TransportasiNews) -Pada tanggal 24 Januari 2002 anda bersama rombongan mendatangi DPR RI di Senayan untuk mendukung terbentuknya propinsi Kepulauan Riau, bisa dijelaskan kenapa ada pro dan kontra seputar masalah itu ?

Jawab (Syuzaim,Msi) - Pro-kontra terhadap terbentuknya propinsi Kepri wajar di era reformasi saat ini. Namun kita melihat semuanya itu ada kelemahan dan kelebihannya, baik yang pro maupun yang kontra. Artinya, yang kurang mesti kita perbaiki. Saya melihat pembentukan ini dalam aspek politik, dimana pembentukan propinsi Kepri bukan hanya keinginan masyarakat Kepri saja. Tapi ada semacam politicall will dari Pemerintah Pusat. Ada beberapa daerah yang akan diproses untuk dimekarkan menjadi propinsi termasuk juga pemekaran di daerah tingkat dua. Kita harus melihatnya secara politik. Sebab, secara Nasional ini juga sangat menguntungkan, yaitu dalam rangka memperpendek rentang kendali. Konsekuensinya, kalau suatu daerah itu dikembangkan dalam beberapa daerah tingkat dua, konsekuensi selanjutnya adalah harus ada pemekaran daerah tingkat satu atau propinsi.

Kenapa rentang kendali itu sangat penting ?

Kondisi di Kepri dengan di jawa sangat jauh berbeda. Kalau di Jawa, daerah tingkat duanya memiliki jumlah yang banyak dalam satu propinsi, dengan begitu rentang ken
dali disitu tak menjadi masalah. Sedangkan di Kepri rentang kendali menjadi masalah serius karena berkaitan dengan masalah transportasi. Apa sebabnya, di daerah Kepri daerahnya terdiri dari pulau-pulau, dan rentang kendali itu kita bisa melihatnya dalam aspek politik yakni dengan mengedepankan semangat kebersamaan untuk membangun Kepri.

Ada kehawatiran terbentuknya prop.kepri merupakan bentuk lain dari pemisahan ?

Itu tidak benar. Kita melihat terbentuknya prop. Kepri tersebut jangan dalam konteks pemisahan tapi kita harus melihatnya dalam konteks pemekaran daerah. Kita bias lihat, bahwa antara Riau kepulauan dan daratan itu memiliki banyak kesamaan, yaitu dibidang social budaya, dan kultur politik. Sehingga kalau terjadi pemisahan itu hanya sebatas pemisahan dalam konteks administrative saja, tapi bukan dalam konteks budaya.

Bagaimana dalam konteks ekonomi ?

Memang ada kekhawatiran dari beberapa kalangan, bahwa dengan adanya pemisahan adminstratif tersebut apakah propinsi Kepri akan mampu membiayai pembangunan. Saya justru tidak melihat seperti itu, karena selama ini meski terkesan ada subsidi terutama bagi hasil minyak, pembentukan propinsi kepri adalah murni keinginan masyarakat Kepri. Semua orang harus tahu bahwa sebelumnya Kepri sudah memberikan kontribusi yang cukup besar, misalnya dari tambang timah, Boksit dan minyak. Selama ini kontribusi itu sudah diberikan ke Nasional maupun daerah tingkat satu Riau. Tapi apa kenyataannya? Dengan kondisi seperti itu Kepri tetap saja terkebelakang, terutama dibidang ekonomi masyarakat dan pendidikan.
Setelah terbentuknya Prop.Kepri kemungkinan ada perubahan dalam hal ini ?

Betul. Karena memang dengan adanya propinsi yang baru ini nanti akan ada semacam perkembangan perkembangan, misalnya pusat pusat industri, pusat perekonomian, serta pembangunan pusat pusat pendidikan berupa Universitas Negeri. Sehingga orang Kepri nantinya jika mau melanjutkan pendidikan tidak jauh jauh harus ke Jakarta dan kota kota besar lainnya. Saya kira ke depan ini sangat bagus sekali, karena wilayah Kepri berbatasan langsung dengan negara negara tetangga, Malaysia dan Singapore. Juga dari aspek keamanan, wilayah ini perlu mendapatkan perhatian serius.

Kekhawatiran lain, konon akan mengurangi penghasilan bagi daerah lainnya ?

Saya piker itu tidak benar. Karena dalam aspek ekonomi itu konteksnya adalah nasional. Dengan pengertian bahwa tidak mungkin kita membiarkan suatu daerah dalam kondisi miskin. Semua daerah diharapkan agar bisa maju bersama sama. Jadi, kalau terbentuknya prop. Kepri ternyata mampu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam kerangka ekonomi, pembagian ekonomi itu bisa secara proporsional.

Adakah kemungkinan daerah yang terlepas dari Kepri akan mengalami kerugian baik secara geografis, politis, social budaya maupun ekonomi ?

Ini yang harus kita pikirkan bersama. Maka dari itu, kita harus mempertajam wawasan Nasional kita. Terutama wawasan tentang pemekaran suatu propinsi. Dan pemekaran Kepri kita harus melihatnya bukan untuk kepentingan orang Kepri semata, tapi dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Riau secara keseluruhan, yang nanti ujung ujungnya merupakan pemberdayaan masyarakat Indonesia secara Nasional. Tapi kalau kita berpikiran bahwa Kepri untuk orang Kepri maka itu suatu hal yang keliru.

Pembagian yang proporsional seperti apa yang bisa menguntungkan semua pihak ?

Barangkali sepengetahuan saya selama ini pembagian yang berlangsung di Kepulauan Riau, termasuk kota Batam itu, belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat tempatan. Oleh karena itu kebijakan kebijakan pembangunan ke depan haruslah memberikan kontribusi secara proporsional, misalnya dalam kehidupan bernegara, tidak mungkin kita biarkan tertinggal. Dalam aspek ekonomi tak mungkin mereka dibiarkan miskin atau dalam aspek pendidikan tak mungkin pula kita biarkan mereka hidup dalam kebodohan. Jadi, dalam konteks pemekaran menjadi propinsi wawasan kita adalah pemberdayaan dalam segala bidang. Semoga harapan ini menjadi kenyataan. (MHR).

Wawancara pada tanggal 24 Januari 2002 di Hotel Indonesia.

Ir.H.Idris Zaini,MBA : Gubernur Riau Hambat Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau

Ditemui saat akam mengadakan aksi ke DPR tanggal 24 Januari 2002, tokoh masyarakat Kepri yang sekaligus Ketua Aksi Damai masyarakat Kepri menuntut terbentuknya Kepri menjadi Propinsi. Ia mengisahkan, bahwa tuntutan masyarakat Kepri tersebut karena didasarkan pada waktu mengadakan Kongres Masyarakat Kepulauan Riau tanggal 15 Mei 1999. "Mereka menginginkan Kepri menjadi Propinsi dan berpisah dengan Riau Daratan,"tegasnya sembari menyebut bahwa aksi damai selanjutnya akan dilakukan lagi awal Pebruari 2002.

Perjuangan menggoalkan Kepri menjadi Propinsi tersendiri, memang terkadang melewati berbagai hambatan. Hambatan yang paling serius ternyata berasal dari Gubernur Riau sendiri. Padahal, tambah Zaini, DPRD I, DPRD II sudah menyetujuinya."Karenanya, kami akan berjuang terus bersama masyarakat Kepri untuk suksesnya Kepri menjadi Propinsi, InsyaAllah kami akan datang lagi ke DPR 4 Pebruari 2002 mendatang,"ungkapnya lagi saat diwawancarai OtonomiNews.(Zohiri/Hrn).

 

MUNGKINKAH GUBERNUR DKI DIPILIH SECARA LANGSUNG ?

 

Tuntutan pemilihan  kepala daerah atau gubernur di DKI saat ini mulai mencair. Bahkan dari wacana ke wacana sudah digelembungkan misalnya dialog publik tentang pemilihan gubernur DKI secara langsung yang diadakan oleh Cetro pada 25 Maret 2002 di Perpustakaan Nasional. Pertanyaan yang muncul, mungkinkah gubernur pasca Sutiyoso dapat dipilih secara langsung ?

 

Beberapa pakar dan aktivis LSM membahas tentang hal ini agak lebih mendalam. Mereka sebagai nara sumber antaranya Andi Alfian Malarangeng, Zumrotin sedang sebagai moderator Bambang Wijanarko dari YLBHI. (bersambung).    

Bila Marzuki Usman Bicara Jakarta Masa Depan

 

Orang Seringkali berubah sikap, yang dulunya tidak kritis terhadap persoalan masyarakat tiba-tiba memiliki pemihakan yang kuat terhadap apa yang dialami oleh masyarakat.  Dahulu orang mengenal Marzuki Usman hanya sebagai ekonom dan mantan menteri, tapi karena melihat sebuah kenyataan masyarakat Jakarta yang kian semrawut. Marzuki tak tinggal diam. Ia memberanikan diri maju menjadi kandidit calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2002-2007.

 Tentu,  masyarakat sekarang mengenalnya sebagai tokoh yang diperhitungkan, apalagi ia sekarang juga menjabat Ketua PKB Wilayah Jakarta yang mencalonkan dirinya menjadi orang nomor satu di Jakarta. Apa pandangan putera Jambi tersebut tentang penataan Jakarta masa depan. Marzuki  secara blak-blakan menuturkan pada OtonomiNews saat dihubungi di Kantornya lantai 12A Wisma Dinner Club Sudirman Jakarta.

 OtonomiNews(ON) : Apa konsep atau Master Plan Jakarta saat ini dan masa depan ?

Marzuki Usman(MU) : Persoalan Jakarta memang kompleks. Kita mesti mengawali persoalan itu dari persoalan banjir yang selalu menjadi momok bagi warga Jakarta. Akar persoalan sebenarnya adalah karena kita tidak mengembalikan pada master plan yang sudah dilakukan oleh gubernur yang waktu itu Ali Sadikin. Dahulu di jakarta ada yang namanya daerah resapan air, langon, rawa dan sebagainya yang sesuai dengan sarana fisik untuk menjaga keseimbangan agar tak terjadi memusatnya air di satu lokasi. Karena itu tidak diikuti dengan konsisten maka secara fisikly Jakarta ini sebenarnya sudah tenggelam.

 

(ON) : Bagaimana cara mengevaluasi agar keseimbangan antara pembangunan yang terus berjalan semetara lingkungan tetap terpelihara dari banjir ?

(MU) : Pokoknya, kita harus kembalikan seperti asalnya. daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh dibangun harus dilarang jangan ada pembangunan apapun. Ambil saja kasus PIK(Pantai Indah Kapuk) yang sekarang lagi menjadi sorotan. Kini sudah terlanjur ada bangunan real estate segala macam. Tapi kita gampang mengoreksinya, meski kita tak semudah mengganti kondisi itu dengan hutan yang ada di Cianjur misalnya. Anehnya lagi, sekarang ini banjir terus-menerus mengancam masyarakat sehingga terjadi komplain bagi masyarakat asalnya, ditambah lagi para pengembang tidak merasa bersalah.

 Karena itu, Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) harusnya dilakukan tanpa ada rekayasa. bahkan kalau perlu kita bisa undang para pakar asing untuk menganalisa dampak lingkungan kita sendiri. Masalah ini serius, tidak boleh ditawar-tawar lagi.

 (ON) : Ada Contoh kongkrit ?

(MU) : Misalkan di daerah Jagakarsa, daerah resapan air yang bisa dibangun hanya 20 persen, sementara tanah 1000 meter2 milik orang kecil ditempati 10 orang anggota keluarga, artinya hanya 200 meter2 yang bisa ditempati oleh mereka. Ini kan kasihan.

 (ON) : Jadi, apa yang harus dilakukan ?

(MU) : Yang harus dilakukan adalah penegakan aturan secara tegas dan konsekuen, agar tidak merugikan orang kecil.

 (ON) : Dalam menegakkan aturan siapa yang harus melakukan ?

 (MU) : Pertama-tama disini Pemerintah Daerah (Pemda) harus bertanggung jawab yaitu dengan memperbaiki atau membuat peraturan daerah (Perda) yang membela orang kecil dari kesewenang-wenangan pengusaha.

 (ON) : Penyebab sempitnya ruang (space) buat rakyat di Jakarta karena salah satunya adalah urbanisasi, bagimana komentar anda ?

(MU) : Kebijakan tata ruang kota (RUTR) harus mengarah kepada ruang atas. Misalnya di tingkat RW sekarang ini kan manusianya sudah tidak bisa lagi bernafas karena sesak dan padatnya penduduk, tempat itu tak layak huni serta kumuh sekali. Ini sudah tidak bisa dibiarkan terus-menerus.

 (ON) : Apa solusinya bagi mereka ?

 (MU) : Kita harus mencari tanah seluas 600 meter2, bukan dibeli tapi atas hasil negosiasi dengan penguasa setempat dan lalu kita bangun rusun (rumah susun) yang baik dan layak. Membangun bukan sekedar rusun yang juga kumuh tapi yang sehat dan bersih. Misalnya di Jakarta Pusat 50 persen penduduk yang melarat harus diikutkan dalam program ini. Begitu juga sepertiga jumlah penduduk Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang tergolong gepeng dan tak punya rumah layak huni bisa mengikuti program tersebut.

 (ON) : Bagaimana Pemberdayaan dalam bidang ekonomi ?

 (MU) : Begini. Anak-anak diatas usia 16 tahun diberi pekerjaan, yang sebelumnya diberi pelatihan selama sekitar dua tahun, siapa yang berbakat sopir mereka dilatih keterampilan membaca peta dengan baik. Bagi yang bakat tukang cukur, mereka juga dilatih agar trampil. Kalau mereka sudah trampil, baru kita kirim ke luar negeri.

 (ON) : Apa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah arus urbanisasi ?

 (MU) : Kita hrus memberdayakan mereka, terutama pedagang kecil dan masyarakat miskin yang ada di desa-desa  dan daerah-daerah. Misalnya, pedagang sayur yang ada di desa wiradesa Pekalongan, mereka yang sehari hari sudah punya penghasilan tujuh belas ribu per hari, perlu disuntikkan modal dan pengetahuan bertani sayuran yang lebih bagus lagi. Dengan begitu secara otomatis, mereka tidak mau lagi hidup di kota Jakarta. Kalau toh mereka ke Jakarta lebih senag menjadi wisatawan domestik.

Solusi lain untuk mengurangi urbanisasi, pemerintah DKI Jakarta juga harus bisa bekejasama secara kreatif dengan daerah-daerah seluruh Indonesia. Sehingga, kabupaten Indramayu misalnya, masyarakatnya bisa betah dan tidak keluar ke daerah lain apalagi menjadi tenaga kerja ke luar negeri dan menjadi urban di Jakarta. Kita harus  beri pekerjaan mereka. Ide boleh datang dari Pemda DKI tapi pelaksanaannya ada di daerah yang menjadi sasaran program tersebut, apa membangun pabrik atau memberi keterampilan home industri atau sebagai pemandu wisata dan sebagainya. Program ini harus dikerjakan secara terencana dan profesional.

 (ON) : Mungkinkah itu bisa terlaksana secara kongkrit ?

 (MU) : Kenapa tidak, itu kan tergantung pemimpin daerahnya, bupatinya, gubernurnya. Menurut saya ini akan terlaksana asal ada kemauan. Sebab pemimpin itu jangan hanya ada di belakang meja tapi harus turun ke bawah (turba), ke lapangan. Jangan terlalu banyak teori dan wacana sedangkan implementasi  sangat sedikit.

 (ON) : Untuk menangani rakyat Jakarta sendiri yang  berjumlah sembilan juta orang  di siang  hari dan dua belas juta di malam hari, bagaimana  mengecek bahwa program pemberdayaan ekonomi tersebut sudah dilaksanakan ?

 (MU) : Kita harus turun dan mengecek di RW-nya, mana rakyat yang tak makan, mana pula rakyat di RW itu  yang tak punya tempat tinggal. Kita harus tahu, dan itu mudah dibaca kok.

 (ON) : Apa perlu ada lembaga khusus yang menangani masalah-masalah itu   ?    

 (MU) : Tidak perlu lagi banyak lembaga yang mengurusi, nanti terlalu lama. Seperti selama ini yang terjadi, ada tim pengerah, tim teknis,  atau kelompok kerja (pokja) yang  diartikan segepok baru kerja.

 (ON) : Dengan situasi masyarakat yang sarat dengan persoalan itu apakah kita mampu bersaing  dengan negara lain di era perdagangan bebas yang sudah ada di depan mata  ?

 (MU) : Semua tergantung kita. Mau atau tidak kita memperbaiki cara berpikir dan bekerja kita. Makanya, yang harus digenjot adalah sumber daya kita baik SDM maupun SDA secara optimal. Bisakah kita bekerja secara efisisen, efektif dan profesional. Kalau bisa kita akan tegak bersaing,  tapi kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang dikuasi oleh orang lain. 

 (ON) : Visi dan Misi tersebut yang akan diperjuangkan Anda untuk mengelola dan menata kota metropolitan Jakarta ?

 (MU) : Ya, betul. Sebab, Jakarta harus bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kalau Jakarta bangkit,  saya harapkan Indonesia yang kita cintai juga bangkit dari krisis dan investor tak ragu lagi.(Hr

 

 

Drs. H. Tanring Tola, Komisi B DPRD Sulsel :

 

Fraksi Amanat Ummat Dukung H. Aksa Mahmud Jadi Gubernur Sulsel

 

Jakarta, OtonomiNews-Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dijadwalkan  paling lambat bulan Desember 2002 dan  dapat dilantik pada 19 Januari 2003 mendatang. Mulai saat ini sudah banyak manuver yang dilakukan oleh  balon dan tim sukses yang  menginginkan jagonya bias lolos jadi orang nomor satu di propinsi Sulawesi Selatan. Proses politik ini diharapkan mengedepankan bingkai-bingkai moral dan hati nurani.

 

Demikian dikatakan anggota komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Drs. Tanring Tola kepada OtonomiNews di sela-sela acara Seminar Strategi Perencanaan Pemilu 2004 di Jakarta, (30/8). Menurutnya,  kekuatan partai politik di parlemen Sulsel hingga saat ini masih dikuasai oleh partai Golkar,  karena dari 75 kursi di DPRD,  44 kursi dari partai Golkar, sedangkan lebihnya terbagi menjadi TNI/Polri 8, PPP 6, Amanat Ummat 7,  serta PDIP dan KKI 5 kursi.

 

"Sesuai dengan hasil kesepakatan di fraksi amanat ummat, memutuskan bahwa calon  yang kami jagokan adalah H. Aksa Mahmud,"jelas mantan camat Sinjai Timur tersebut. 

 

Tanring menambahkan,  Aksa Mahmud selain dekat dengan semua partai yang ada di Sulsel termasuk Golkar, juga seorang pengusaha professional yang sukses.  Ia memiliki integritas dan sebagai pengusaha muslim ia  juga punya kepedulian tinggi kepada masyarakat.

 

H. Aksa yang kini menjadi Bos PT. Bosowa Group  dipastikan akan bersaing dengan calon lainnya seperti; H. M. Amin Syam, Ketua DPRD Sulsel, Drs. H. Nurdin Halid, Pengusaha dan Ketua Puskud. Juga ada nama-nama yang ikut meramaikan pencalonan antaranya  Dr. Alifuddin, direktur STMIK dan Eteng Amin , mantan Wagub Sulsel.

 

Menyinggung  wacana pembentukan KPU(Komisi Pemilihan Umum) yang ada di daerah, Ketua DPW PSII Sulawesi Selatan tersebut mengatakan KPU pusat diharapkan memperjelas kewenangan KPU di daerah untuk mengantisipasi berlakunya UU Pemilu baru yang akan disyahkan sekitar bulan Oktober nanti.

 

"Kewenangan KPU di daerah yang rencananya berlaku efektif pada Pemilu 2004 memang harus disejalankan dengan UU Otda sebab disitu perlu ada sharing dengan Gubernur, Walikota, Bupati dan sebagainya,"papar pria kelahiran 2 Pebruari 1938 dan  pernah menjadi Kepala Subdinas Subsidi dan Bantuan Pemda Sulsel. (Hrn).

 

 

Syaukani Bicara Pendidikan Dan Spiritualitas Di Era Otonomi Daerah

Jakarta, Otonominews,_ Ada dua buku yang pernah ditulis Syaukani, seorang Bupati Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Buku hasil pemikiran dan bisa jadi merupakan hasil perenungannya, adalah berbicara soal pendidikan dan spiritualitas. Boleh jadi kedua buku tersebut sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat kita saat ini, lebih lebih di era otonomi daerah.

 Bila kita coba telusuri jalan pikiran Syaukani di buku pertama yang berjudul ,Pendidikan Paspor Masa Depan,  ia menempatkan  pendidikan sebagai sebuah kasus yang harus cepat dibenahi. Karena bagi Syaukani, rendahnya kualitas SDM kita karena disebabkan kualitas pendidikan yang rendah. Bahkan bangsa ini bisa gagal memanfaatkan kekayaan alam yang berlimpah ini karena ketidakmampuan  kita mengelola dan mengeolahnya secara efisien,jelas pria kelahiran  11 Nopember 1948. (hal. 173).

Dalam konteks inilah, Syaukani menulis dalam kata pengantarnya, pentingnya pemberdayaan guru, terutama guru  di era otonomi daerah sekarang. Untuk itu, tambah Syaukani anggaran bagi guru-guru lokal perlu ditingkatkan. Ia memberi contoh kasus pemberdayaan guru di kabupaten Bengkalis, Riau yang hingga kini ngontrak guru dari Malaysia dengan gaji cukup besar yaitu Rp. 7,5 juta perbulan. Dari gaji ini digunakan sebagian untuk membina para guru antaranya guru SMP dan SMU.

 Sementara APBD di kabupaten  tersebut hanya  sebesar Rp. 960 miliar, 18 %-nya digunakan untuk anggaran pendidikan. Adanya gagasan guru kontrak di era otonomi daerah saat ini bisa dikatakan mewakili seluruh isi buku setebal 184  tersebut. Buku yang diberi kata sambutan Menteri Pendidikan Nasional, A. Malik Fadjar Msc, sebenarnya sudah beredar di publik namun kebanyakan kita belum bisa menangkap betapa pentingnya seorang guru.  

 Selain itu,  buku tentang pendidikan ini juga dikaitkan dengan otonomi daerah, sekaligus dunia usaha. Pandangan Syaukani tentang pendidikan, juga upaya mengurai paradigma pendidikan  itu sendiri sampai termasuk yang ada hubungannya dengan reformasi. Karena itu penataan dunia pendidikan sangatlah penting artinya, terutama menghadapi globalisasi ekonomi dan lainnya,tegas ketua Asosiasi  Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). (hal. 154172).

 Sementara buku yang berjudul; Strategi Membangun Spiritualitas Masyarakat dalam Otonomi daerah lebih banyak berisi tulisan hasil sumbangan para  tokoh . Sebagai penyunting, Syaukani ternyata memiliki ide-ide yang yang cukup cemerlang  tentang moralitas dan spiritualitas dalam membangun masyarakat. Ia termasuk kreatif menyajikan hasil pemikiran yang beragam.

 Dalam buku setebal 360 halaman itu berisi antaranya; tentang spiritualitas demokrasi,  hukum, sosial, materi khutbah  hingga  masalah militer dan dunia wanita.  Mereka sebagai penyumbang tulisan antaranya; Nurcholis Madjd , Deliar Noer, Bismar Siregar,  dll.  Pandangan Syaukani tentang pendidikan  dan moral (spiritualitas)  dalam bentuk buku, sangatlah bermanfaat bagi  seluruh anak ggal ini. (m hn).bangsa yang masih tertin

 

          

 


Investasi Masa Depan Bukan saja Uang, Tapi,.....