 |
|
| Ketua Umum Forsap, Dra. Nurdiati Akma |
Bukan Sekedar Forum Pengajian Biasa
Forsap Meningkatkan Perempuan
Politik dan Menghadang Pemurtadan
Jakarta, Otonominews,- Sejak berdiri
pada 2001 Forsap (Forum Silaturrahim Antar Pengajian) sudah memiliki pengurus di 23 Propinsi dan 50 Daerah
tk II. Sementara program yang telah dilaksanakan antaranya, ikut menggalakkan perempuan di bidang politik dengan mengirim
lebih 100 caleg pada pemilu 2004. Forsap sendiri terdiri dari lintas Ormas
dan Partai ada dari PAN, PPP, PKS, dan Partai Golkar. "Kami hanya memberi dorongan, support, semangat dan dukungan bahkan
memberikan pinjaman dana bagi caleg-caleg yang tidak mampu dan ingin melaksanakan tugas dilapangan,"ungkap Dra. Nurdiati
Akma, Ketua Umum Forsap kepada Otonominews usai Tabligh Akbar di Islamic Center T. Priok Jakarta Utara (25/12) kemarin.
Sedangkan kegiatan dakwah di Forsap,
jelas Nurdiati, jalan terus, seperti yang sekarang kami lakukan karena memang isinya Forsap adalah Silaturrahim
dan pengajian. "Hanya saja pengajian Forsap bertujuan meningkatkan Manajemen pengajian agar pengurusnya tertib
seperti ada ketua, sekretaris dan benadahara,"kata mantan anggota DPR dari PAN ini.
Selain
itu, tambah Nurdiati, Forsap juga mempunyai program meningkatkan SDM pengurus pengajian dan para jama'ahnya dengan target
utama, yaitu bagaimana meningkatkan politik perempuan dan program mengantisipasi pemurtadan (menghadang
Kristenisasi).
"Khusus untuk mengantisipasi
pemurtadan ini Forsap telah membangun gedung untuk sarana penampungan dan pendidikan anak-anak yatim piatu, terlantar
dan korban kerusuhan. Bangunan itu kini terletak di kelurahan Cipayung Jakata Timur dengan tanah seluas 1000 m2,"tambah
Nurdiati seraya mengatakan bahwa gedung dengan berlantai satu ini dipersiapkan guna kegiatan pendidikan
sebagai Madrasah dan sekaligus tempat penginapan bagi mereka( Panti Asuhan sekaligus Pesantren).
Untuk memperluas jangkauannya, Forsap
juga akan membangun Posko Forsap antaranya di aderah Semper Jakarta Utara, dan hal yang sama juga akan dibangun
di Jawa Barat (Sukabumi), Kaltim dan Sumatera Barat. Dalam waktu dekat ini Forsap akan menerima sebanyak 50 anak korban kerusuhan
Ambon. Forsap bersifat terbuka bagi kelompok pengajian-pengajian, khususnya kaum ibu (perempuan). Jama'ah intinya
memang Aisyiyah dan yang lainnya adalah kelompok-kelompok pengajian yang belum tercover di BKMT. "Yang penting Forsap
bertujuan meningkatkan permpuan di bidang politik dan Menghadang pemurtadan,"tegas Nurdiati. (hrn).
Dari Seminar Regional Asean ke-3 tentang Pengasuhan dan Pengembangan Anak Usia Dini
Deputy Kementerian Pemberdayaan Perempuan Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Dr. H. Tb. Rachmat Sentika Sp.
A MARS:
Setiap Negara Punya Hak
Memberi Akses terbaik Bagi Pertumbuhan dan Perkembangan Anak
Jakarta, Otonominews,- Usai dibuka oleh Presiden Megawati Sukarno Puteri di Istana Merdeka,
acara seminar dilanjutkan di Hotel Borobudur. Kepada Otonominews, Deputy Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP)
bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dan sekaligus selaku Ketua Pengarah Seminar , dr. Tb. Rachmat Sentika,
MD, SPA, MARS menyatakan bahwa untuk menghasilkan kualitas anak usia dini maka kita harus memberikan akses terbaik
bagi pertumbunhan dan perkembangan seorang anak supaya anak memiliki jiwa kognitif, afektif dan psikomotorik.
Akses tersebut, kata Rahmat, yaitu dengan memberikan permainan yang edukatif ,
cukup gizi dan pengasuhan yang baik sehingga setiap anak perlu diberi ASI atau obat-obatan yang dibutuhkan
baginya, juga pendidikan bagi ibu-ibunya (famale educaton) dan juga program makanan nutrisi (Food Nutrition Programe),
serta penerangan tentang program keluarga berencana.
"Realisasi dari program seperti ini kini desa-desa di Indonesia sudah hampir
semuanya punya Posyandu , hanya saja tinggal bagaimana meningkatkan kualitasnya sesuai dengan standarisasi. Maka dari
itu Ibu-ibu PKK, BKKBN dan lembaga taman kanak-kanak balita perlu bertemu saat ini,"jelas Koordinator Perlindungan
Kesejahteraan Anak sembari menyebut bahwa pertemuan di tingkat Asean ini merupakan fasilitas dari berbagai kepentingan khususnya
pembinaan anak dini usia.
Dan setiap orang, kata Rahmat , memiliki wewenang melaksanakan program PADU (Pengembangan
Anak Dini Usia) ini, sebab, tujuan menggerakkan program seperti ini adalah demi meningkatkan kemampuan
masyarakat dalam mendidik anak seawal mungkin. "Pada seminar regional Asean ke-3 ini diharapkan diantara-peserta
bisa saling tukar menukar pengalaman baik dengan Unicef, Unesco maupun stekcholder dari Indonesia, misalnnya, Depkes,
Depdiknas, BKKBN, yang semuanya memiliki model-model pembinaan anak dini usia,"kata Rachmat usai acara pembukaan
di Istana Merdeka. (23/8/2004).
"Target dari pertemuan ini adalah masing-masing peserta hendaknya punya
kebersamaan dalam menangani hak-hak anak seperti hak untuk menjaga kelangsungan hidupnya, hak untuk tumbuh dan berkembang,
hak untuk memberikan partisipasi dan hak untuk melindunginya,"ungkapnya dengan mantap. Rencana acara tersebut akan
berlangsung 23-26 Agustus 2004 di Hotel Borobudur Jakarta(harun).
Direktur Program Pasca Sarjana STIE Ganesha, Herwindo Haribowo Ph.D:
STIE Ganesha Wisuda Ratusan Mahasiswa Pasca Sarjana
Jakarta Otonomi News, STIE Ganesha dirintis pada
tahun 1991 dan sejak awal sudah diakui keberadaannya oleh Pemerintah, sampai sekarang sudah mandiri yakni punya kewenangan
memberi Izajah dan sudah meluluskan lebih kurang 905 orang wisudawan yang umunya berdomisili di wilayah Jabotabek. Mahasiswa
Pasca Sarjana STIE Ganesha hampir semuanya adalah karyawan dan karyawati di beberapa Instansi Pemerintah juga ada yang bekerja
di Perusahaan swasta.
"Oleh karena itu untuk mengikuti program ini
harus memenuhi beberapa persyaratan yang salah satunya mereka sudah bekerja,"ujar Direktur Program Pasca Sarjana STIE
Ganesha Herwindo Hariwibowo Ph.D. kepada wartawan disela-sela Wisuda di
Jakarta Senen (22/9).
Lebih lanjut Haribowo mengatakan STIE Ganesha
sekarang telah berstatus dengan Akreditasi A dan kini mempunyai beberapa konsentrasi
antara lain; pemasaran dan moneter. Sedangkan staf pengajar sebagian besar begelar Doktor dan hanya beberapa orang saja yang
masih berstatus S2 , yakni mereka berasal dari berbagai kalangan seperti; Perbanas,
Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), dan juga dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri ternama lainnya.
Tentang kemungkinan akan dibukanya program strata
tiga (Dr) dimasa datang Haribowo mengatakan: Kita secara formal dari segi institusi, persyaratan dan tenaga pengajar sebenarnya
sudah siap membuka program S3, tetapi kita tidak mengejar jumlah program yang banyak melainkan mutunya yang kita utamakan.
Sementara mengenai status
staf pengajar, menurut Haribowo 80% adalah dosen tetap yang artinya mereka menyediakan waktu mengajar secara penuh dan sisanya
dosen dengan gelar Profesor (Guru Besar) itu statusnya merupakan dosen tidak tetap. (FDL).
Kunci
Memajukan Ekonomi Berbasis Pertanian
Dari IPB
Jakarta Otonomi News, Didasarkan pada pemikiran bahwa untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali memberikan prioritas bagi pembangunan pertanian. Sayangnya pertanian saat ini masih lebih banyak diposisikan
sebagai penyangga pembangunan sector lain, bukan pada posisi sebenarnya sebagai basis peningkatan kesejahteraan masyarakat,
serta pilar kemajuan ekonomi nasional.
Demikian tema sentral yang diusung Himpunan Alumni IPB sebagai wujud pengabdiannya
kepada bangsa dan Negara. Seperti diketahui bahwa alumni IPB secara terus
menerus melakukan advokasi agar kondisi pertanian kita lebih baik dan dapat terwujud seperti yang diharapkan. Di HUT yang
ke- 40 dan Munas Himpunan Alumni IPB bulan Oktober mendatang, mereka melakukan serangkaian kegiatan diantaranya yaitu; Road
show dan Seminar ke beberapa kota besar di Indonesia.
Demikian penjelasan Panitia Munas IPB kepada wartawan di Jakarta Rabu (10/9).
Menurutnya, Himpunan Alumni IPB sangat berkepentingan agar nilai tawar pembangunan pertanian terus diperjuangkan dan hal ini sangat ditentukan oleh sikap pimpinan Nasional. "Untuk itu HA IPB juga
mengharapkan bahwa pelaku pertanian kita dapat bersatu padu untuk memberikan perhatian utama pada pembangunan pertanian dimasa
yang akan dating,"ujarnya sembari mengingatkan kepada alumni IPB agar mereka memberi perhatian terhadap peningkatan sector
pertanian di Indonesia saat ini dan di masa depan.
Sementara itu Prof. Dr. Didik J Rachbini, selaku Ketua Umum Himpunan Alumni
IPB mennyatakan; ada lima hal penting paling tidak pada level alumni yang harus
diperhatikan yaitu; iklim makro ekonomi masa lalu sangat menghambat pertumbuhan
sector pertanian sementara yang ada cuma spekulan tanah, hal ini karena kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh imperialis,
pada saat yang sama juga system pendukung perbankan tidak terlalu memihak pada sector pertanian.
Didik juga menambahkan bahwa sumber daya manusia (SDM) kita kurang memadai khususnya dalam bidang pertanian dan secara umum di bidang lainnya serta adanya kebijakan
Dualtrack dari Pemerintah waktu itu."Sehingga dari sector kebijakan politik dan publik terutama tentang penyusunan budged
Negara kita ini kurang layak, termasuk dalam sektor pertanian kita,"ujarnya mengakhiri perbincangan. (Fdl).
Tahun 2008 Pemberantasan Buta Huruf Di Bondowoso Selesai
Jakarta, Otonominews,-Dari
total jumlah penduduk kabupaten Bondowoso, maka 365 ribu atau 59, 66 %-nya tidak lulus SD (Sekolah Dasar). Padahal, prestasi
pendidikan di kabupaten Bondowoso cukup baik, diantaranya prestasi meraih penghargaan tingkat Nasional dari Presiden untuk
pendidikan luar sekolah. Begitu juga danem tertinggi ( nilai=29, 6) bagi SLTP tingkat propinsi Jawa Timur.
Berikut ini penuturan Bupati
Bondowoso Drs. H. Mashoed, M.Si kepada Otonominews Seputar Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah usai menjadi pembicara pada
acara Widya Karya Program Pendidikan Luar Sekolah di Gedung Depdiknas Sudirman Jakarta (9 /8/2003).
Jika Program pendidikan
luar sekolah masih ada, ini artinya program pendidikan belum berhasil karena masih banyak masyarakat yang tidak lulus SD,
lalu apa solusinya ?
Solusinya itu rakyat harus
kita pintarkan, dan pintar itu inti dasarnya tidak buta huruf atau tidak ada yang tidak lulus SD, ini harapan minimal. Lalu
pendidikan keterampilan untuk mencetak tenaga kerja, untuk keluarga menegah kebawah
dianjurkan mengambil sekolah kejuruan. Kalau tidak bisa, kita beri keterampilan luar sekolah. Sebab kalau rakyat kita pintar
dan terampil, maka masyarakat kita bisa produktif. Jika rakyat produktif otomatis kemiskinan dengan sendirinya bisa dikikis.
Kalau sekarang, buta huruf
dibiarkan, tidak lulus SD juga kita biarkan maka rakyat kita artinya masih bodoh dan program pendidikan luar sekolah masih
ada menunjukkan bahwa bangsa kita SDM-nya masih rendah. Artinya, program pembangunan pendidikan tidak berhasil. Mestinya program ini harus ada target misalnya
5 atau 10 tahun.
Apakah pemerintah tak
ada target untuk menghentikan program pendidikan luar sekolah?
Program ini sudah bisa dihentikan
jika sudah tidak ada lagi buta huruf dan tak lulus SD atau SLTP. Tapi lebih fatal lagi jika masih ada yang tak lulus SD lalu
program ini dihentikan. Kalau program ini jalan terus menerus maka bodohnya terus menerus juga. Karena itu dalam memberantas
buta huruf harus secara integral.
Sebenarnya dalam menjalankan
program pendidikan luar sekolah ini apa saja faktor-faktor kendalanya?
Menurut saya ada tiga antaranya:
Menuntut belajar anak sendiri, mislkan di pedesaan, lalu kurangnya kesadaran
orang tua, dan terakhir kepedulian dari pihak pemerintah juga rendah. Ketiga-tiganya ini merupakan kendala. Akan tetapui kalau
ketigana ini tidak ada lagi maka cepat program itu selesai. Tapi lebih sulit lagi karena adanya kultur(budaya) yang mengatakan
sekolah itu buat apa, meski tidak sekolah kita sudah bisa makan.
Khusus untuk kabupaten
Bondowoso sendiri program pendidikan luar sekolah kira-kira kapan target bisa terealisasi/selesai?
Menurut saya paling tidak
tahun 2008 sudah terealisasi. (harun).
RUU Sisdiknas Disahkan pada 11 Juni 2003
Dua Juta Pendukung RUU Sisdiknas Kepung DPR
Jakarta, Otonominews,- Tak kurang dari dua juta manusia mengepung gedung rakyat DPR Sanayan pada 10 Juni 2003. Tepat
hari itu disahkannya RUU Sisdiknas menjadi UU oleh DPR. Massa yang membawa bendera dari elemen pendukung RUU Sisdiknas itu
antaranya dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Univ. Muhammadiyah dan Sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Jabotabek dan Banten,
IRM, PII, Persis, PAN, PNU, PBR, Kahmi, berbagai pesantren dan sekolah-sekolah negeri yang pro UU Sisdiknas juga hadir membanjiri
Jl. Semanggi-Gatot Subroto hingga memutar ke belakang gedung DPR dan Taman Ria Senayan.
Tampak ikut di tengah lautan massa pengunjuk rasa antaranya, Presiden PKS, Hidayat Nurwahid, Sekum MUI, Dien Syamsuddin,
Pengacara dan tokoh muda, Adhyakasa Dault, Mantan Menteri Perempuan, Tutty Alawiyah dll. Mereka naik kendaraan truck konteiner
yang dilengkapi sound sistem, sehingga saat orasi suaranya mampu mengatasi riuhnya lautan pendemo yang juga sama-sama
ikut berorasi mendukung disahkannya RUU Sisdiknas.
Meski pengesahan itu tersendat karena fraksi PDIP tak ada satupun yang hadir sampai laut alam, tapi semua fraksi termasuk
FKKI juga setuju secara substansi seluruh redaksional RUU Sisdiknas tersebut. Meski FPDIP tetap tak mau hadir, RUU Sisdiknas
tetap disahkan dalam waktu 1x24 jam sesuai aturan tata tertib rapat paripurna DPR.
Tepat jam 19.30 hari Rabo, 11 Juni 2003 Muhaimin Iskandar mengetokkan palu sidang memulai sidang paripurna untuk
mengesahkan RUU tersebut, dan tepat pukul 21.00 Muhaimin juga mengetokkan palunya sebagai tanda disahkannya RUU Sisdiknas
menjadi Undang-Undang Sisdiknas. Para anggota dewan hampir 80 persen hadir dan juga Mendiknas, Drs. A. Malik Fadjar
Msc, memberi sambutan atas disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR. (m.Harun).
|
| Adhyaksa Bersama Tokoh Pemuda Indonesia |
Adhyaksa Dault Minta
DPR Segera Sahkan RUU Sisdiknas
Untuk Memperkokoh Nasionalisme Dan Integrasi
Bangsa
Jakarta, Otonominews,-RUU Sisdiknas seharusnya diterima, dan disahkan jangan
ada ancaman-ancaman dari mereka yang merasa dirugikan padahal tak ada yang dirugikan, siapa yang dirugikan? Pasal 13 ayat 1 yang mengharuskan peserta didik mendapat pendidikan agama sesuai dengan agamanya, sebetulnya sudah sesuai dengan umat islam dan bangsa ini, seperti saya misalnya lulusan SMP al-azhar, begitu juga dari Muhammadiyah. Dalam konteks ini Pemerintah sudah menyiapkan guru-gurunya. Kenapa
mereka tak setuju, alasannya apa?
Demikian dikatakan Adhyaksa Dault, S.H, Msi kepada Otonominews usai peluncuran
Buku Karyanya Islam dan Nasionalisme (7/6/2003) di Hotel Indonesia. Menurutnya, Saya khawatir penolakan terhadap RUU Sisdiknas itu karena didasari dan mereka berangakat
dari kecurigaan.
"Karena itu saya harapkan anggota DPR segera mengesahkan. Jangan diundur-undur
lagi sehingga masyarakat tak memuncak pro-kontranya tentang RUU Sisdiknas, jika segera diputuskan resikonya tak ada kok,"tegas
Mantan Ketua Umum KNPI Pusat ini. .
"Saya tak tahu apa yang terjadi di internal DPR, tapi saya melihat janganlah
masyarakat ini diberi bola panas, tapi segera kita redam dengan mengesahkan RUU Sisdiknas itu, kalau tidak, saya khawatir lagi ada yang memanej nanti, dan yang dirugikan
kita sebagai bangsa, "sambung Adyaksa dengan mimik dan nadanya yang khas.
Adhyaksa memberi contoh tentang kenyataan, selama ini banyak anak-anak muslim
yang masuk di sekolah-sekolah Kristen setelah keluar jadi murtad. "Justru kalau RUU Sisdiknas ini tidak segera disahkan maka
akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Kita umat islam ini sering mengalah di
negeri ini,"tegas putera almarhum HM Dault ini mantap seraya mengingatkan kalau RUU tersebut
ditunda terus saya kira anggota DPR akan kehilangan kepercayaan
Apa pasal? Karena rakyat sudah banyak yang ngerti dan nanti pada pemilu 2004
masyarakat kita akan memilih wakil rakyat yang benar-benar istiqomah, yakni mereka yang mau berjuang untuk bangsa dan negara.
Apa kaitan antara Nasionalisme dan dukungan terhadap RUU Sidiknas? Saya tak mengerti kalau saya dianggap tak nasionalis karena saya mendukung RUU Sisdiknas, "Apa yang namanya
nasionalisme itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang membawa-bawa bendera kebangsaan tapi menjual-jual negara
ini kepada kepentingan asing, apa itu dikatakan nasionalisme,"tanya Adhyaksa dengan tegas.
Adyaksa justru mengatakan agar
tak terjadi disintegrasi bangsa maka RUU Sisdiknas segera disahkan sebab tak
ada satu pasalpun yang bertentangan dengan nasionalisme dan integrasi bangsa."Kenapa harus ditolak kata-kata iman dan takwa
di dalam RUU Sisdiknas itu. Saya tak mengerti jalan pikiran sebagian anggota DPR, padahal kata-kata iman dan takwa sudah menjadi bahasa baku bangsa Indonesia,"imbuhnya.
Ia juga mengatakan kekhawtirannya ada pihak ketiga yang bisa
memicu perpecahan kekuatan bangsa ini kalau RUU Sisdiknas tak disahkan, maka dengan mengesahkan RUU ini, justru kita
mengembalikan nasionalisme yang sejati. (M. Harun).
Pendidikan Agama Wajib Diajarkan Oleh Guru Seagama Di
Sekolah
Keresahan tokoh/ulama
jika RUU Sidiknas tak disahkan oleh DPR memang berdampak sangat tidak baik bagi kehidupan beragama di negeri ini, terutama
bagi pemeluk agama mayoritas, dan pelan-pelan tapi pasti Pemerintah akan menjadikan bangsa Indonesia tak beragama. Jangan
dibiasakan minoritas semena-mena di tengah mayoritas.
Demikian kata wakil Majelis
Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Barat, H. Mas'ud Abidin kepada Otonominews
(24/5/2003) usai menjadi pembicara pada sarasehan Forum Adat dan Budaya Sulit
Air di Gedung Juang Jakarta. Berikut ini rangkuman wawancara bersama H.
Mas'ud Abidin :
Bagaimana tanggapan anda tentang tertundanya pengesahan RUU Sisdiknas ?
Menanggapi hal itu kita
lebih dulu perlu mengkaji kaiatananaya dengan dasar perundang-undangan sebagai bangsa. Kita hidup berbangsa ini berdasarkan
pada UUD 1945 yang telah diletakkan dasarnya oleh founding father kita (pendiri bangsa ini), terutama Ketuhanan yang Maha
Esa yang tercantum dalam falsafah Pancasila.
Maka tidak boleh tidak masalah agama menjadi persoalan yang sangat
penting dipikul oleh negara (dipimpin oleh negara). Sebenarnya semua adat yang ada di Indonesia adalah bersandarakan kepada
agama. Karena agama itu sendiri mengajarkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itu, pelajaran-pelajaran agama
amat sangat penting didalam membentuk watak dan prilaku masyarakat kita. Dari watak dan prilaku itulah, bisa kita lihat dalam
kebiasaan atau adat sehari-hari.
MUI Sumatera Barat berpendapat
bahwa wajib adanya agama atau pendidikan agama dididikkan oleh orang-orang yang seagama
di sekolah-sekolah sesuai pasal 13 RUU Sisdiknas. Sebab, mustahil pendidikan budi pekerti bisa
diangkat tanpa pendidikan agama. Tidak bisa itu.
Apa pendapat anda terhadap pernyataan dari kelompok yang menolak disahkannya RUU
Sisdiknas itu?
Secara diplomatis saya katakana, janganlah dibiasakan di negeri yang berprinsip NKRI (Negara Kesatuan Repulik Indonesia)
ini minoritas jadi pemenang di tengah-tengah mayoritas (tirani minoritas).
Bagaimana MUI Sumatera Barat menyikapi DPR yang masih menunda pengesahan
terhadap RUU Sidiknas tersebut?
MUI Sumbar secara resmi mendukung sepenuhnya atas pengesahan RUU Sisdiknas dan lebih baik bila secepat mungkin disahkan.
Perlukah dijelaskan kembali kepada pihak-pihak terkait apa DPR atau Pemerintah agar
RUU Sisdiknas ini segera disahkan?
Sangat perlu, tapi saya akan katakan, bahwa negara Indonesia ini meski bukan negara agama, tapi bangsa Indonesia
adalah bangsa yang beragama. Kita ini berada ditengah-tengah bangsa yang beragama. Bila di tengah-tengah bangsa yang bergama
ini pendidikan agama tidak diurus oleh Pemerintah maka itu berarti Pemerintah akan menjadikan bangsa ini pelan-pelan menjadi
bangsa yang tidak beragama.
Tapi tekanan dan penolakan dari pihak yang anti RUU Sisdiknas terus berlangsung
dengan target utama menggagalkan, komentar anda?
Barangkali sekuat apapun orang ingin menolak dan menggagalkan, akan tetapi sekuat itupulalah kita harus memperjuangkannya.
Kenapa kita harus mendekat mereka yang anti RUU Sisdiknas, padahal kita harus melihat bahwa kekuatan ummat ini haruslah kita
angkat.
RUU Sisdiknas ada yang mengatakan akan mengarah pada pemberlakuan Piagam Jakarta,
menurut anda?
Sebetulnya, agama manapun mengajaraakan agar pemeluknya melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan syariat agamanaya
masing-masing. Misalnya, Gereja mesti mewajibkan bagi orang yang ada di dalam gereja itu untuk melaksanakan syariat atau ibadahnya,
begitu juga di Masjid bagi orang Islam atau di Pure bagi orang Hindu atau Buddha.
Sebaliknya, tidak ada kewajiban orang di dalam gereja melaksanakan syariat Islam, atau orang di dalam Masjid melaksanakan syariatnya orang Kristen dan seterusnya. Mari kita berpikir jernih dalam kontek ini.
Bagaimana anda menjelaskan bila seorang tokoh Islam menyampaikan ceramah pada acara
resmi kebaktian (non muslim), lalu tokoh Islam itu di do'akan oleh mereka. Tokoh tersebut tampil supaya dikatakan tokoh pluralis yang diterima oleh berbagai pihak ?
Itu kami anggap karena suatu kebodohan saja. Kita tidak bias mengatakan tokoh itu satu-satunya tokoh Islam atau ulama.
Maka karena kebodohannya itulah sehingga ia mau diperlakukan seperti itu. Sebab bila ia mengerti tentu ia akan tahu dan pandai
memisahkan disini saya boleh dan disini saya tidak boleh. Tokoh atau ulama seperti inilah yang harus kita hidup-hidupkan terus.
Pengertian pluralistis atau kemajemukan masyarakat Indonesia disini ialah tidak semestinya orang Islam mengerjakan
kerja (Ibadah) orang Kristen, begitu juga sebaliknya, orang Kristen tak semestinya
mengerjakan kerja (ibadah) orang Islam. Tapi kalau itu yang terjadi ( saling beribadah atau berdo'a antar umat beragama) ,
maka itu kita namakan Sinkritisme bukan Pluralisme.
Sebab, yang pluralistis itu adalah orang Islam menghormati orang Islam dan juga menghormati orang kristen /non muslim tetapi tidak menjalanakan ajaran agamanya.
Dan negara kita itu menolak sinkritisme. Meski ulama/ tokoh tersebut
akan didukung sebagai pemimpin yang akan mendamaikan bangsa dan negara. Sebab apakah bangsa ini hanya dipimpin oleh satu kelompok?
Apakah kita tak menghormati kelompok lain?
Kita ini harus jelas dalam bernegara, justru karena
kita mau menghormati maka kita menolak anarkhis dan agama manapun menolak anarkhis itu. Jadi kalau umpama ada satu oknum mencoba
berbuat anarkhis itu bukan berarti ajaran agamanya anarkhis. Tolong kita berpikir
cerdas, apalagi dikatakan sebagai tokoh atau ulama.
Apa hukumnya bagi seorang tokoh atau ulama yang datang dan didoakan di acara kebaktian
oleh orang non muslim itu ?
Saya tidak mengatakan apa hukumnya, tapi saya mengatakan kebodohannya,
itu saja.
Masalah budaya dan adat Minangkabau sekarang ditengarai mulai luntur dari generasi
muda Minang sendiri, apa relevansinya kalau dikaitkan dengan rencana Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi yang akan diusulkan
umat Islam di DPR?
Kenapa kita menentang pornografi dan pornoaksi, karena merusak generasi bangsa ke depan. Kalau kita ingin menghasilkan generasi yang kuat silakan belajar saja ke negara Jepang. Di sana anak pelajar SMP akan membeli Majalah, walaupun disamping
Majalah yang akan dibeli itu ada Majalah Play Boy, tapi ia tidak mau melihat Majalah porno itu.
Ketika ditanya, kenapa anda tidak mau melihat-lihat majalah porno
itu, ia Cuma mejawab karena Majalah tersebut bukan makanan saya. Anak SMP di Jepang mengerti bacaannya, tapi kenapa bangsa
kita tak mengerti mana bacaan yang pantas dan yang tidak. Inilah gunanya pendidikan , terutama pendidikan agama sebab pendidikan
membentuk kebiasaan yang baik bagi generasi ke depan.
Kembali kepada adat bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah dalam membentuk
watak dan kebiasaan generasi muda, komentar anda?
Di Minangkabau adat dan budaya yang dimaksud sebenarnya bukan
hanya sekarang tapi sejak dulu sudah ada. Dan adat atau budaya itu tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena
hujan. Jangan kita lihat orang perorangan yang tidak melaksanakan budaya dan adat, tapi adat Minang adalah milik secara bersma.
Jadi kalau ada orang perorang tak melaksanakan adat itu bukan berarti orang Minang tak beradat.
Tapi ada presepsi yang mengatakan bahwa adat Minangkabau itu sudah banyak bergeser,
karena dianggap mengungkung kemajuan, apa benar?
Pendapat itu salah sekali, karena adat tidak pernah mengungkung
kemajuan, tapi adat malahan memberi stimulan dan dinamika. Kalau adat Minang
mengungkung kemajuan maka tidak mungkin orang Minang banyak merantau ke luar daerahnya. Bahkan, kalau dilihat sekarang
duapertiga masyarakat Minang jadi perantau. Karena justru dengan adat itulah
mereka didorong untuk menjadi maju. Dan mudah-mudahan pada Kongres Kebudayaan bulan Oktober 2003 besok di Bukit Tinggi, masalah
dampak adat bagi pertumbuhan kebudayaan menjadi pembahasan.
Konsep apa yang akan diberikan pada acara Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi, terutama
sekali berkaitan dengan adat Minang dan peranannya membangun budaya
bangsa di tanah air?
Konsep kami
hanya satu saja yang akan disumbangkan yaitu bagaimana masyarakat kita menjadi masyarakat yang berbudaya, sebab tanpa
budaya tidak mungkin masyarakat itu menjadi kokoh. Saya akan bertanya sekarang, apakah bangsa kita masih berbudaya Indonesia? Jika orang Indonesia tidak lagi berbudaya Indonesia, terbukalah bangsa kita dikuasai
oleh orang-orang asing. Penjajahan itu terjadi pabila kita tidak lagi menghormati dan menghargai budaya kita sendiri,
dan puncak dari budaya Indonesia itu sebenarnya terdiri dari budaya-budaya daerah.
(M. Harun).
|
| Ketua Umum PB PII (Pelajar Islam Indonesia), Zulfikar |
PB PII Desak DPR Sahkan RUU Sistem Pendidikan Nasional:
Wujud Jaminan Mendapat Pendidikan Agama Di Sekolah
Jakarta, Otonominews,- Tersendatnya pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kini lagi
digodok di DPR RI, karena masih adanya sebagian fraksi-fraksi yang mempersoalkan masuknya pasal 13 draft RUU Sisdiknas yang diusulkan oleh Pemerintah, agar memberikan rasa aman bagi setiap penganut agama
di Indonesia untuk memperoleh pendidikan agama di setiap jenjang pendidikan.
Namun dukungan terhadap draft pasal 13 RUU Sisdiknas tersebut justru
semakin menguat di kalangan masyarakat, salah satunya adalah datang dari Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII).
Organisasi pelajar islam ini bahkan mendatangi gedung DPR di Senayan untuk menyampaikan dukungan (9/4) kemarin. Mereka dengan
sekitar ratusan anggotanya menyampaikan aspirasi di gedung rakyat dan menyatakan dukungan
penuh atas usulan draft RUU Sisdiknas dari Pemerintah.
"Kami berpendapat bahwa RUU Sisdiknas terutama pasal 13 yang diusulkan oleh pemerintah merupakan kewajiban
Pemerintah memberikan jaminan bagi warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan dan menjalakannya,"kata Zulfikar selaku Ketua
Umum PB PII lewat pernyataan sikap dukunganya pada usulan Pemerintah tersebut. .
Menurutnya, pasal 13 RUU Sisdiknas itu tidak dipandang sebagai upaya
pemerintah mencampuri urusan pribadi rakyatnya. Tapi, justru merupakan wujud jaminan mendapat pendidikan agama di sekolah.
"Karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan kepastian bahwa pedidikan agama itu sangat penting untuk membentuk karakter bangsa
(character building) maka perlu landasan hokum yang kuat lewat payung undang-undang,"jelasnya seraya mengingatkan bahwa
dengan undang-undang ini kelompok minoritas di Indonesia justru lebih tenang.
PB PII menyatakan, bahwa pluralisme sebgai bangsa bisa dikembangkan di Indonesia, salah satunya adalah memberikan
hak azasi dari pelajar untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan ini juga seiring dengan
Deklarasi HAM.
Aspirasi dukungan PB PII terhadap RUU Sisdiknas itu juga dilanjutkan dengan desakan agar DPR segera mengesahkannya.
Kita tahu bahwa RUU Sidiknas saat ini sedang dibahas, terutama di komisi VI DPR RI.
Meski sebenarnya draft RUU Sisdiknas sendiri telah disampaikan Pemerintah
pada 20 Pebruari 2003 lalu. Bahkan, PB PII juga mendesak
supaya pasal tentang sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar dimasukkan dalam UU Sisdiknas. "Kami mendesak DPR untuk memasukkan pasal tentang sanksi yang tegas bagi pihak-pihak penyelenggara pendidikan yang melanggar
ketentuan dalam UU Sisdiknas, sebab tanpa adanya sanksi suatu peraturan tidak akan memiliki kekuatan,"tegas Zulfikar. (Laporan:
Wartawan Otonominewes)
| belajar menjadi |
|
| anak yang baik |
Dari Pertemuan
Nasional Kesehatan Jiwa Islami Indonesia:
Kesehatan
Jiwa Dan Moral Bangsa Dipertanyakan
Jakarta, Otonominews,-
Masalah kesehatan mental (Jiwa) masyarakat dan bangsa kita saat ini ditengarai mengalami degradasi. Gejala ini kemungkinan
besar bisa kita saksikan sendiri di depan mata kita sendiri, berita-berita di televisi dan media massa lainnya. Semuanya memang
mencemaskan dan sangat meprihatinkan kita.
Bagaimana tidak,
kriminalitas dengan eskalasinya yang kian meningkat di tengah masyarakat padahal masyarakat kita dulu terkenal sangat santun
dan berperadaban. "Kami mempertanyakan kesehatan dan moral bangsa ini,"ujar kedua pemakalah dalam pertemuan itu.
Dengan kondisi ini
barangkali, pertemuan nasional kesehatan jiwa islami Indonesia dilaksanakan, pada
1-3 Maret 2003 di Jakarta kemarin. Berbagai persoalan dibahas di acara tersebut, antaranya ; makalah dari Suharso Kasran, dengan topik: Pendidikan Budi Pekerti Untuk
Meningkatkan Moral Bangsa. Sedangkan makalah lain berjudul:Hati(Qolb) Dalam Perspektif AlQuran disampaikan oleh Ahmad Mubarok,
Wak. Ketua Komisi Kajian MUI Pusat.
Menurut Suharso Kasran,
pengembangan sikap prilaku dan budi pekerti merupakan salah satu cara mencegah pecahnya NKRI. Sebab, kata Suharso, Indonesia
yang berpenduduk muslim 90% kesehatan jiwa islamiah perlu ditegakkan meski tekanan bagi bangsa yang mayoritas ini begitu besar.
Menurutnya, di Indonesia
sekarang ini terbagi paling tidak menjadi tujuh
kelompok muslim, yaitu: pertama kel garis keras, yang menganggap dirinya
paling kaffah. Kedua, mslim Indonesia yang menamakan dirinya NII dan TII yang juga menganggap dirinya paling kaffah dan benar
sehingga mau mengubah NKRI menjadi negara Islam.
Sedangkan kel ketiga,
adalah muslim Indonesia yang ingin memberlakukannya syariah islam lewat piagam Jakarta, mereka juga menganggap paling kaffah.
Kel. Keempat, muslim garis keras juga tapi sifatnya temporer seperti FPI dan lasykar Jihad yang geraqkannya seringkali dengan
kekuatan fisik,jelasnya.
Suharso juga mengatakan
kelompk kelima, adaalah termasuk kel. Moderat moeslim, karena mereka yang sejalan
dengan NKRI. Sementara itu ada kel. Muslim yang tidak memihak namun moderat Suharso menilai sebagai kel mengambang . Sedangkan
kel terakhir kata Suharso tergolong Moeslim
Abangan, meski ia tak melksanakan ajaran islam secara baik tapi kalau
dituduh bukan musli mereka marah.
Di pihak berbagai
kelompok muslim inilah, tambah Suharso, para psikater dan para ahli kesehatan jiwa islami
harus berinteraksi dengan mereka, kemana arah yang harus di tempuh. Ia juga mengatakan bahwa kesehatan jiwa islami
tersebut harus dikembangkan menghadapi moeslim Indonesia yang berbeda-beda tadi.
Sementara itu, Ahmad
Mubarok dalam makalahnya, mengutip AlQuan sebagai rujukan utama membedah hati(qolb) yang dikaitkan dengan kajian kesehatan jiwa. Ia mengatakan konsep jiwa dala islam disebut dengan nafs. Dan nafs sendiri, kata Mubarok memiliki subsistem yang terdiri
dari hati(qolb), akal(aql), nafsu/keinginan
(Syahwat) dan nurani (Bashirah).
"Karena yang mengorganisir
dalam system nafs kita adalah hati(qolb) maka, hati ibarat perdana menteri yang mengorganisir segala aktifitas serta
menetapkan keputusan untuk bertindak,"tegas Dosen UIA ini.
Dalam konteks kesehatan
jiwa, Mubarok mengatakan kesehatan yang dimaksud adalah meliputi jasmani dan ruhani. Karena itu, kesehatan jiwa terdiri dari tingkatan kualitasnya sesuai dengan prespektif alquan. Mubarok menyebut empat tingkatan kesehatan jiwa yaitu; nafsu Zakiyyah (suci),
nafs lawwamah ( selalu menyesali diri), nafs Muthmainnah (jiwa yang tenang), dan
nafs Ammarah( nafsu yang selalu cenderung kepada keburukan).
Untuk itu dalam pertemuan
nasional kesehatan jiwa islami ini, Mubarok menawarkan supaya bangsa dan masyarakat
Indonesia untuk selalu kembali kepada kesucian jiwa yang telah diajarkan oleh Alquran. Dan untuk mengembalikan hal tersebut,
sambung Mubarok, perlu upaya-upaya penyucian diri/jiwa (tazkiyatunnafs) terutama lewat proses pendidikan, gemar melakukan amal-amal kebaikan, serta suka menafkahkan harta pada jalan Allah.
"Insya-Allah kalau ini dilakukan oleh seluruh elemen bangsa
kita akan terlepas dari lingkungan dan kungkungan krisis multi dimensional, yang p[ada akhirnya bangsa ini akan damai,
serta sejahtera dibawah naungan hidayah Allah,"ujar Sataf Ahli Yayasan Kesehatan
Mental, anggota MPR RI dan sekaligus Dosen di UIA. (Laporan: Zohiri).
| perkampungan |
|
| bangunan unik |
Ketua YPKJK Indonesia, Ir. H. Bambang Pranoto, MM. Mk
KKN Penyebab Terjadinya Degradasi Kualitas Pada Sektor
Konstruksi
Jakarta, Otonominews,- Dunia Industri Jasa Konstruksi saat ini memang
mengalami degradasi kualitas. Akar penyebabnya adalah merajalelanya KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Untuk mengatasinya
diperlukan pendekatan yang profesional serta adanya perlindungan terhadap para konsumen di sektor konstruksi.
Demikian dikatakan Ir.Bambang Pranoto selaku Ketua Yayasan Perlindungan
Konsumen Industri Dan Jasa Konstruksi (YPKJK) kepada otonominews saat membuka pertemuan pra Munas I ( Maret 2003 ) dan ekspos
publik LKJK 2003 di Jakarta, kemarin(29/1). Berikut ini hasil wawancara selengkapnya:
On(Otonominews): Apa sebenarnya yang melatarbelakangi adanya
lembaga konsumen di sektor konstruksi ?
BP(Bambang Pranoto): Kehadiran lembaga konsumen ini sebagai penyadaran
kepada kita sebagai konsumen terutama di sektor konstruksi. Dan dasar tentang itu sebenarnya sudah ada yaitu pada UU No. 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sehingga masyarakat kita bisa mengenal lembaga konsumen seperti YLKI misalnya.
Tetapi ada suatu sektor yang terlupakan selama Indonesia merdeka ini yaitu konsumen pada sektor jasa konstruksi.
On: Di dunia kontruksi contoh kasusnya seperti apa?
BP: Misalnya anda beli rumah dan uang muka sudah dibayar tapi tak ada
jaminan kapan rumah itu terbangun sedang perlindungan terhadap anda tidak ada. Bahkan setelah terbangun baru dua hari sudah
bocor. Lantas anda tidak tahu akan menuntut kemana.
On: Apa implikasinya jika konsumen tidak ada yang melindungi?
BP: Itulah terjadinya pembodohan terhadap konsumen di dunia konstruksi
yang dalam hal ini dikuasai oleh para produsen. Sementara konsumen hanya membeli kucing dalam karung. Kita tahu bangunan
jalan yang sudah rusak lima tahun secara teknik, dan saya tahu persis sebagai orang teknik bahwa tidak ada desain dan
tidak ada ilmu yang bisa membuat jalan hanya dalam jangka waktu dua hari.
On: Sebenarnya akar persoalannya dari mana?
BP: Akar persoalannya jelas KKN dan monopolistik.
On: Jadi apa yang harus anda lakukan di lembaga
konsumen yang anda dirikan?
BP: Jadi, kita menggunakan pendekatan secara profesional, bahwa persoalan
degradasi kualitas terutama di sektor industri jasa konstruksi adalah diakibatkan karena merajalelanya KKN. Bahwa adanya kebocoran
dalam proyek-proyek di sektor jasa konstruksi itu sangat signifikan terhadap produk. Kita lihat, bagaimana kalau biaya
produksi sudah dibawah atau biaya produksi sudah diatas harga jual.
On: Kenapa sebagian besar anggota dan pengurus dari lembaga
konsumen ini dari orang akademis ?
BP: Memang benar, sebagian besar dari orang perguruan tinggi. Karena
saya jamin orang kampus atau dosen-dosen itu sebagian dari komunitas masyarakat kita ini yang masih punya moral.
Meski ini wadah berupa LSM tapi perlu diisi dengan orang-orang seperti itu untuk menjaga kredibilitas di sektor jasa konstruksi
agar lebih berkualitas.(lap. Harun).
Ketua
Umum Majelis Nasonal KAHMI, Dr. Fuad Bawazier, M.A :
Untuk Mengatasi Masalah Bangsa, Kita Butuh Kepemimpinan Yang Kuat
Jakarta,
Otonominews,-Dr. Fuad Bawazier, M.A, saat itu tampil bareng Budayawan Kiai Kanjeng, Emha Ainun Nadjib. Mereka berada di tengah-tengah
anggota dan pengurus KAHMI se-Indonesia yang akan dilantik, berlangsung di Aula TVRI, Senayan, Jakarta awal Oktober lalu.
Sebelum
acara pegelaran Kiai Kanjeng, Fuad melaksanakan tugasnya melantik pengurus KAHMI periode 2002-2005 pimpinannya, yang kemudian
ia lanjutkan dengan memberikan sedikit orasi ilmiah di hadapan tak kurang dari seribu peserta.
Mantan
Menteri Keuangan di era Habibi tersebut mengatakan, ada beberapa hal penting yang harus kita semua perhatikan dalam melanjutkan
amanat reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 atau sejak kejatuhan Presiden Suharto. Menurutnya, ada persoalan yang dihadapi
kita saat ini yang apabila tidak kita tangani segera maka akan menghambat jalannya proses reformasi, bahkan dapat menjadikan
bangsa sangat terpuruk.
Hal
tersebut, kata Fuad, bisa kita lihat dari indikasi antaranya: Kondisi petani
gabah kita yang semakin hari semakin menurun, nelayan kita kian susah mencari ikan karena peralatan yang sangat sederhana
sehingga devisa dari hasil kelautan dan perikanan kita rendah.
Ia juga mengakui bahwa saat ini kondisi perburuhan atau ketenagakerjaan kita sangat
memprihatinkan, termasuk soal tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang tak
menentu nasibnya. Sudah pasti, sambung Fuad, masalah ini kemudian terkait erat dengan jumlah pengangguran baik yang absolut
maupun yang terselubung. Bahkan, Fuad memprediksikan bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tragedy Bali masih akan terus mengancam.
"Karena
itu Pemerintahan Kabinet Gotong Royong saat ini harus mengevaluasi kinerjanya
supaya cepat keluar dari krisis multidimensional, atau paling tidak rakyat punya
harapan terhadap Pemerintah,"tegas Pengusaha sukses asal Solo ini dengan bersemangat.
Sementara
itu, tambah Fuad, gaji pegawai negeri sipil/TNI juga masih terbatas dari anggaran Pembangunan Pemerintah. Sekedar
kita ketahui masalah yang sedang kita hadapi cukup kompleks seperti, penyelundupan,
transaksi pasir laut, penyelundupan kayu glondongan serta kasus-kasus KKN yang terindikasi menimpa kabinet gotong royong.
"Keadaannya
diperparah lagi dengan mudahnya para pejabat dan Pemerintah kita menjual aset-aset negara yang kita miliki seperti di BUMN
kita,"tandasnya dengan nada yang sangat sedih.
Maka
seperti puncak gunung es, masalah-masalah itu membuat masyarakat atau rakyat
sangat kecewa terhadap Pemerintah. "Apa solusinya? Tiada lain solusi mengatasi masalah bangsa,
kita harus mempunyai pemimpin dan kepemimpinan bangsa yang kuat (Strong Leader/Strong Leadership),"jelas anggota MPR
dari Fraksi Utusan Daerah seraya menutup orasi ilmiahnya dengan mantap. Acara
kemudian dilanjutkan dengan Pagelaran Kiai Kanjeng Emha Ainun Nadjib.(harun).
| Handbooks |
|
| Sertificate |
Konferensi Nasional Manajemen
Pendidikan 8-10 Agustus 2002
Upaya Mendongkrak Kualitas SDM di Era Otonomi Daerah
Topik tentang SDM dan pendidikan tak pernah kehilangan moment.
Karena setiap saat selalu menjadi agenda pembangunan bangsa bangsa di dunia,
termasuk Indonesia. Pendidikan merupakan kunci sekaligus parameter kualitas SDM
di suatu bangsa, meski kita maklum potret pendidikan kita kian lama kian buram.
Berangkat dari sini kemungkinan besar yang menggerakkan sebuah Konferensi Nasional
bertajuk; Mencari jawab Manajemen, Profesionalisme dan Peningkatan Mutu Pendidikan Bertaraf Internasioanl Dalam Konteks Otonomi
Daerah.
Acara yang diadakan oleh Universitas Negeri Jakarta(UNJ)
dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN) berlangsung di Jakarta dan telah dibuka oleh Menteri Pendidikan
Nasional(Mendiknas), Drs. A. Malik Fadjar Msc. Sesuai pernyataan panitia di proposal, bahwa konferensi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang manajemen
pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan dan SDM bangsa .
Kalau kita simak tingkat SDM bangsa kita tergolong memprihatinkan,
khususnya di daerah-daerah. Karena itu dengan semangat otonomi daerah, negara dan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan
pembangunan SDM dengan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan,jelas panitia yang ditulis dalam panduan konferensi sembari
memberi contoh alokasi anggaran pendidikan Pemerintah Taiwan sebesar 15 persen di Pemerintah Pusat dan 25 persen di tingkat propinsi serta 25 persen di pemerintah tingkat II
dari total seluruh jumlah anggaran masing-masing.
Di era otonomi daerah yang sekaligus era globalisasi, memang
berbagai tantangan menghadang bangsa kita, terutama kesiapan daya saing (competitiveness) dalam memasuki global market (pasar
kerja internasional). Di era tersebut sistem sentralistik sudah seharusny direformasi, karena kalau tidak, tambah panitia
lagi, kebijakan pendidikan yang berlaku tidak demokratis, bahkan tak menutup
kemungkinan terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi pendidikan.
Untuk mendongkrak SDM dan mutu pendidikan bangsa,
otonomi pendidikan harus segera dilaksanakan, tanpa harus berorientasi kedaerahan(local oriented), dan mempertahankan prestasi pendidikan sebagai asset yang sudah kita miliki misalnya implementasi
manajemen berbasis sekolah (School based management) sangat perlu dukungan dan
pembinaan secara profesional,tegasnya.
Selain acara konferensi dengan berbagai sub tema yang cukup
menarik, juga diadakan Kongres Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN) yang dihadiri oleh semua anggota dan simpatisan dari seluruh Indonesia.
Berbagai topik tentang kualitas pendidikan dan SDM dibahas
secara detail dan tuntas dalam konferensi tersebut, antaranya; Peluang dan Tantangan
Sekolah dalam Implemetasi School Based Management oleh Dr. Ibrahim Bafadal, Kepala Sekolah Dasar Sabilah Malang, juga ada
topik Total Quality Management di Era Otonomi Daerah oleh Prof. Dr. Aris Pongtuluran, dr. M.PH, Ketua Program Manajemen Pendidikan
PPs UNJ.
Selain praktisi pendidikan, juga hadir memberikan makalah
yaitu; Dr. dr. Fazli Djalal, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas, Rektor IAIN Jakarta, Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A.,
Bupati Kebumen, Dra. Rustriningsih, M.Si, Bupati Kutai Timur, Drs. H. Awang Farouk Ishak , MM.Msi, Wardiman Djoyonegoro, dan
A.S. Hikam dll. Meski sudah diadakan konferensi untuk mendongkrak
SDM kita, tanpa ada tindak lanjut yang jelas, maka harapan akan mutu pendidikan
dan SDM yang baik, hanya tinggal kenangan saja. (M. Harun).
|
