|
|
gambar plaza indonesia |
Ditanda Tangani Kerjasama BRI-PD.
Pasar Jaya
Jakarta, Otonominews,- Demi kelangsungan bisnis para pedagang yang berada di pasar tradisional khususnya dibawah PD. Pasar Jaya, Bank Rakyat
Indonesia (BRI) menandatangani kerjasama dengan PD. Pasar Jaya guna pemberian
fasilitas kredit.
Demikian dikatakan Direktur Utama PD. Pasar Jaya, Drs. H. Prabowo Soenirman, Ak, MM usai melangsungkan
nota kerjasama dengan jajaran direksi BRI (28/12) kemarin di Jakarta. Menurutnya,
penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam pemberian kredit bagi para pedagang pemakai tempat usaha antara PD. Pasar Jaya
dan PT. Bank Rakyat Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan dalam pengembangan usaha kecil menengah (UKM) serta kelangsungan
bisnis para pedagang lewat jasa perbankan.
Dia menambahkan, bahwa
dengan kerjasama ini juga merupakan wujud kepedulian kami terhadappara pedagang yang ada dilingkungan PD. Pasar Jaya yang
mayoritas pedagang kecil dan menengah. “Kami sebagai avalist atas pinjaman maksimal 10% dari fasilitas kredit yang diberikan,”ujar
Prabowo seraya menyatakan sebelum adanya perjanjian kerjasama ini telah dilakukan MOU (Memorandum Of Understanding) antara
PD. Pasar Jaya- Bank BRI pada 30 September 2005. (hrn).
|
Suasana di Paris Tower Drop Off |
Didesain dengan Konsep One
Stop Living
Hunian Gaya Perancis Ada di Kelapa Gading Square
Jakarta, Otonominews,- Hunian
ekslusif bergaya khas Perancis kini hadir di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.
Kawasan yang diberi nama “Kelapa Gading Square” tersebut dijuluki "Primadona baru" bagi bisnis property seperti halnya kawasan
lain yang lebih dahulu ada yaitu; kawasan Sunter, Muara Karang, Pluit, dan Kapuk serta kawasan lainnya.
Kawasan Kelapa Gading dengan
lahan sekitar 1.800 hektar ini menurut rencana akan disulap menjadi pusat komersial,
perdagangan, pariwisata dan pendidikan. Sementara Kelapa Gading Square merupakan
salah satu keunggulan tersendiri dengan inovasi produknya, karena memiliki konsep
“ One Stop Living Concept”. Konsep yang baru pertama kali ada di Indonesia ini perlu kita cermati secara
akurat. Terutama bagi calon investor dan konsumen yang berminat meraup keuntungan
melalui pembangunan mega proyek dengan prospek investasi cukup menggiurkan. Kawasan
Kelapa Gading Square berada pada lahan seluas 17 hektar, sedang produk yang dijual berupa pusat perdagangan dengan 4000-an unit hunian disekelilingnya.
Menurut Eveliana Setiawan,
selaku General Manager Marketing Agung Sedayu Group, proyek ini ditangani secara serius dan profesional, bukan main-main.
“ Selain memakan biaya cukup besar, proyek Kelapa Gading Square memiliki empat nilai keunggulan yaitu; nilai strategis
karena lokasinya dikelilingi oleh dua Mall tematik (Artha Gading dan Mall of Indonesia), kedua, nilai Feng Shui berupa kepala
Naga sebuah tanda keberuntungan, ketiga, adalah nilai asset karena potensinya cukup baik di kawasan tersebut, dan keempat,
nilai investasinya sangat bagus ke depan karena lebih tinggi dari bunga deposito,”ungkap Eveliana saat jumpa pers
di kantornya (22/12) yang lalu.
Apa dan bagaimana
konsep “One Stop Living” itu?
Kawasan ini bercorak komersial
sekaligus terpadu, yakni perpaduan antara beberapa proyek antara lain; Gading River City Home, diperuntukkan bagi
pasangan muda, didesain unik dan mewah, French Walk adalah hunian modern dilengkapi service Apartemen dengan jaringan
infrastruktur yang cukup ekslusif, dekat dengan pertokoan. Sedangkan hunian lainnya , Italian Walk, adalah special
buat pedestrian bernuansa Italia yang diapit oleh shopping arcade 4 dan 5. Italian
Walk juga memenuhi kebutuhan fashion, aksesoris serta perlengkapan rumah tangga, termasuk alat-alat elektronika. Sehingga
Italian Walk bisa dikatakan pusat belanja yang penuh life style.
Sementara ada tempat belanja
mewah bernama The Venetian Mall, adalah menggunakan konsep wisata sebagai
tempat bermain , rekreasi beserta gondola-gondola
yang sekelilingnya ada pertokoan dan foodcourt yang ada di dalam supermall. Fasilitas hunian lainnya adalah
Gading Resort Residence, yang dirancang dengan gaya hidup modern (private lift). Setiap unit menghadap ke arah kolam
renang, yakni hanya 10 langkah dari The Venetian Mall. Dari konsep keterpaduan “One Stop Living”
itu, maka berbagai fasilitas tersebut diperkirakan akan menyedot calon konsumen
sehingga mereka memungkinkan ingin lebih tertarik untuk memilikinya.
It’s a one Stop
Living Concept sebagai desain strategis yang berada di areal Kelapa Gading Square merupakan mega proyek dengan konsep
terlengkap, tercantik, termegah termasuk termewah dikawasan Kelapa Gading khususnya dan seluruh
Indonesia pada umumnya. Posisi Kelapa Gading Square berada di lokasi nomor
wahid dan cukup strategis di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Apa pasal? Menurut Eveliana, Kelapa Gading Square berada
persis di sisi Jalan Bouelevard Barat, sisi utara Artha Gading Mall, sisi selatan jalan Boulevard Barat, sisi timur Plaza
Pacific, serta berada di sisi barat jalan Yos Sudarso Tanjung Priok Jakarta Utara.
Hunian Eksklusif
bergaya Perancis
Hunian Eksklusif bergaya
Perancis terletak juga di Kelapa Gading Square dan memiliki 20 fasilitas, terutama
Klinik, Bank, Post Office, Security yang memadai selama 24 jam, Standby Genset,
Fire Alarm andSmoke Detector serta arena rekreasi dan bermain
yang cukup indah. Meski ada 20 fasilitas mewah yang ditawarkan disana, namun proyek ini
serta keseluruhan proyek Kelapa Gading Square perlu memperhatikan kualitas bangunan yang akan dilaksanakan
terutama kekuatan fisik bangunan menghadapi gempa. Sebab, bagaimanapun hebatnya design mega proyek tersebut
kita tampilkan, jika daya tahan dan kekokohan bangunan terhadap gempa yang kini
ditengarai akan merambah kota-kota besar tanahnya rentan terhadap gempa tentu
harus ada perhatian khusus. Hal ini juga agar investor tidak merasa cemas dan khawatir menanamkan investasinya
di proyek bergengsi ini.
Kelapa Gading Square yang
posisinya strategis dengan target konsumen eksklusif tidak tertutup kemungkinan memperhatikan hal-hal penting diatas, karena
itu konstruksi dari bangunan mega proyek tersebut agar betul-betul menjadi perhatian utama sebelum datangnya kerugian cukup
besar. Namun dari prospeknya, Kelapa Gading Square nampaknya sangat cerah. Karena selain daya tariknya yang cukup gencar dengan
variasi dan gaya bangunannya (salah satunya hunain bergaya Perancis atau
Fench Walk) yang ditawarkan kepada calon konsumen beserta konsep “One Stop Living”, berikut rencana
pembangunan (Underpass) Sunter- Kelapa Gading Square. “Saya
optimis investasi untuk Kelapa Gading Square sangat prospektif dan luar biasa,”ungkap Eveliana Setiawan, selaku
General Manager Marketing Agung Sedayu Group.
Site plan dari
hunian dengan aroma dan nuansa dan suasana kota taman di negara Perancis ini sedikitnya memiliki 20 kemewahan yang lebih lengkap
seperti: fasilitas ATM, Barbeque, Klinik, Coffee Shop, Day Care, Fitness Club, Jacuzzi, Jogging Track, Function Room,
Laundry, Post Office, Mini Market, Play Group, Putting Green, Restaurant, Salon, Spa, Squash, Swimming Pool, dan Tennis. Selera calon konsumen memang tidak bisa dipaksakan, namun dengan melihat
gaya pertamanan kota Perancis dengan ibu kotanya Paris yang terletak di kawasan Kelapa Gading Square, maka mengingatkan
kita pada keunggulan kota Paris sebagai diva perancang busana dunia yang mengagumkan dan belum
ada tandingannya hingga kini. (M. Harun).
|
Direktur Utama BRI, Rudjito (foto:tokoh Indonesia) |
Di Usia ke-109 BRI Menerima 13 Penghargaan
Laba
Bersih 2,74 triliun dengan Total assets 100 triliun
Jakarta, Otonominews,- Perkembangan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
pada usia yang ke-109 dengan kinerja cukup meyakinkan ditengah kondisi perbankan di tanah air. Banyak prestasi yang dicapai,
selain perkembangan kinerja manajemen, karyawan, saham perusahaan, serta berbagai penghargaan dan peran serta BRI di tengah
bisnis perbankan global, kini BRI mencapai laba bersih Rp. 2,74 triliun.
Demikian diungkapkan Direktur Utama BRI, Rudjito saat
memberi kata sambutan dalam rangka HUT BRI yang ke-109 di Jakarta (16/12) kemarin. Menurutnya, laba tersebut diraih juga ditopang
total assets BRI per 30 September 2004 mencapai Rp. 100,1 triliun.
"Disisi lain BRI telah mengucurkan kredit kepada UMKM
mencapai 86,72% dari total kredit yang disalurkan, yaitu; Rp. 18,15 triliun untuk kredit mikro, Rp. 22,88 triliun untuk
usaha kecil, Rp. 2,60 triliun untuk kredit menengah dan Rp. 7,75 triliun untuk kredit korporasi,"kata Rudjito.
"Keberhasilan ini memang patut kita syukuri, karena
selain kinerja keuangan yang cukup meyakinkan, BRI telah meraih berbagai penghargaan yang berjumlah 13 penghargaan karena
prestasi dan kinerjanya yang cukup bagus,"jelas Direktur Utama Bank kebanggaan rakyat Indonesia ini seraya menyebut salah
satu penghargaan yang diberikan majalah The Bankers dengan rangking 18 dari
1000 bank dunia dengan kategori best profit on capital.
Dalam HUTnya yang ke-109 ini juga BRI memiliki
kesempatan menghadiri pencanangan tahun Internasional Kredit Mikro 2005 yang dilaksanakan oleh Markas Besar PBB di New York.
Dalam even dan forum tersebut, BRI juga diberi kesempatan nanti berbicara tentang microbanking.
Meski demikian dibalik sukses kinerja dan penghargaan itu, kata
Rudjito, BRI harus berhati-hati (prudent) terutama dalam menghadapi permaslahan yang berkaitan dengan citra BRI. "Kami
selalu menyerukan untuk lebih prudent (hati-hati) dalam menjalankan operasional dan patuh terhadap semua peraturan perbankan,"katanya
seraya menegaskan bahwa direksi BRI telah memberikan sangsi (punishment) kepada oknum BRI yang terlibat melakukan
pelanggaran.
Sebaliknya, tambah Rudjito, direksi juga telah memberikan penghargaan
kepada sebanyak 2.319 orang karyawan BRI pada HUT BRI ke-109 ini. "Tahun 2004 ini BRI memberikan penghargaan kepada
mereka yang telah mengabdi selama 20 sebanyak 574 orang, selama 25 tahun sebanyak 747 orang, selama 30 tahun
sebanyak 998 orang,"ungkap Rudjito dengan penuh gembira. (Hrun).
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Parlindungan Siahaan:
Fakta Menunjukkan Pelaut Kita Sukses dan Memiliki Integritas
Jakarta, Otonominews,- Kesan atau imej tentang pelaut Indonesia yang tidak berkualitas dan
tak siap berkompetisi dengan pelaut asing adalah cerita 2-3 tahun yang lalu. Kenyataanya, fakta berbicara bahwa pelaut Indonesia
tergolong pelaut yang sukses dan memiliki sikap dan prilaku yang baik-baik.
Ini diungkapkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Parlindungan Siahaan kepada
Otonominews saat diwawancarai pada Munas VI KPI di Jakarta (20/12). Menurutnya, sungguh sangat mengecewakan kami jika orang
asing menganggap rendah pelaut Indonesia, padahal imej tersebut diatas kertas justru pelaut kita termasuk pelaut yang suka
menolong, tidak suka mabuk-mabukan atau alkoholik, serta tidak pernah mengadakan protes ini dan itu. "Tidak berlebihan
bila dikatakan pelaut kita adalah pelaut yang baik,"kata Parlindungan seraya meyebutkan bahwa paradigma kita tentang
pelaut kita sangat jauh berubah.
Parlindungan juga menyebut sekolah tinggi yang sekarang dipimpin tersebut sudah mendapatkan
ISO 9001-2000, bahkan telah bekerjasama dengan berbagai lembaga di dunia. "Kami telah mengeluarkan ak kurang ari
10 ribu alumni yang bekerja di kapal dan tersebar di seluruh dunia,"ungkapnya sembari mengharap supaya Pemerintah dan
seluruh stake holder untk selalu menyatukan langkah, menyatukan bahasa dan jiwa kita demi nusa dan bangsa. (harun).
Pelaut Indonesia Sekitar 35 Ribu Bergabung di KPI
Pemerintah Harus Punya Politicall Will Untuk
Meningkatkan Kualitas Pelaut
Jakarta, Otonominews,- Lewat Munas VI Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang berlangsung 20-22
Desember 2004 , diharapkan Pemerintah SBY punya politicall will untuk meningkatkan kualitas pelaut Indonesia yang kini
ditengarai kurang berkualitas dibandingkan pelaut asing. Padahal, kalau saja Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap
peningkatan kualitas pelaut kita, seperti subsidi-subsidi, sebenanya pelaut kita tak kalah bersaing dengan pelaut asing.
Demikian dikatakan Ketua Umum KPI Hanafi Rustandi kepada Otonominews usai pembukaan
Munas di Hotel Mandarin Jakarta. Menurutnya, perlindungan terhadap pelaut kita sesungguhnya sudah ada dari Pemerintah
namun karena Pemerintah tidak memiliki kesan bahwa mempekerjakan Pelaut kita itu mudah,
pendidikannnya teratur, mengikuti ketentuan internasional, cara penyalurannya tidak penuh dengan pungutan liar, kita
memperhatikan segi-segi keamanan dll-nya sehingga memakai pelaut Indonesia benar-benar baik dan aman.
Dikatakan Hanafi, KPI memang sampai kini belum begitu terekspos, namun dengan 35 ribu pelaut
beserta kesepakatannya, serta keberadaan KPI di luar negeri diakui, maka KPI sangat peduli dengan nasib pelaut kita, sayangnya
Pemerintah kurang memberikan penonjolan hak berserikat kepada pelaut Indonesia meski sudah meraifikasi konvensi
87 tentang hak berserikat."Tentang pelaut kita yang seringkali terlantar di luar negeri, karena sistem rekrutmen dan penyalurannya tidak
memenuhi aturan,"tegas Hanafi seraya mengatakan mereka bekerja sebagai pelaut melalui calo yang hanya mementingkan uang
tanpa ada rasa tanggung jawab.(harun).
Kabag TU Dinas Koperasi dan UKM Kab. Natuna, Drs. Komaruddin
Natuna Dirikan KSP Agrobisnis Unggulan
Jakarta, Otonominews,-Kondisi perkoperasian dan UKM di Kab. Natuna sebenarnya cukup lancar, meski
sedikit banyak masih mempunyai hambatan, diantaranya karena faktor transportasi. Natuna saat ini sedang mendirikan Koperasi
Simpan Pinjam (KSP) unggulan yang diberi nama: "KSP Agrobisnis Unggulan".
Demikian dikatakan Kepala Bagian Tata usaha Dinas Koperasi dan UKM Kab. Natuna Riau, Drs. Komaruddin.
Menurutnya, mekanisme pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM di Natuna tak bedanya dengan daerah lain, namun Natuna
relatif lancar karena pengembalian simpan pinjam dari para anggota koperasi hampir mayoritas dikatakan lancar.
Dikatakan Komarudin bahwa di Natuna ada tak kurang dari 86 kpoerasi simpan pinjam dibawah koordinasi
dinas koperasi dan UKM kab. Natuna yang daerahnya terpencar terdiri dari 10 kecamatan, memang sulit dijangkau dengan
angkutan darat karena untuk melintasinya harus melalui angkutan laut dengan menunggu selama 15 hari baru ada kapal.
"Anggota kopreasi dan UKM di Natuna selain bergerak di bidang perdagangan, juga di bidang
perikanan, kelautan, pertanian dan kontraktor, sehingga sektor inilah yang kami kembangkan dengan mendirikan KSP Agrobisnis
Unggulan yang usulannya telah direkomendasi oleh Pemerintah Daerah Natuna,"ungkap Komaruddin kepada Otonominews dengan
mantap. (hrn).
Dari Rakornas Koperasi dan UKM 23-26 Agustus 2004
Kapan Koperasi dan UKM Kita Berdaya
Jakarta, Otonominews,-
Respon terhadap pidato Menkop dan UKM Ali Marwan Hanan saat membuka Rakornas
Koperasi dan UKM di Hotel Sahid Jakarta (23/8/2004), sesungguhnya sangat beragam,
tapi sebenarnya bermuara pada satu persoalan yang sama yaitu menyangkut bagaimana pengembangan dan pembinaan koperasi dan
UKM di daerah-daerah se-Indonesia.
Koperasi yang konon
merupakan soko gurunya ekonomi bangsa Indonesia hampir-hampir kini tenggelam oleh banyaknya opini yang menganggap bahwa koperasi
di Indonesia kurang sukses, bahkan gagal mensejahterakan rakyat. Lebih menyakitkan lagi, koperasi sering diplesetkan menjadi
“Koperasi”=“Kuperasi” atau “KUD” disingkat
“Ketua Untung Duluan” . Jika kenyataan ini memang benar, tentu ada yang salah dan ada yang harus dikoreksi oleh
kita dan bagi siapapun yang terlibat dengan urusan perkoperasian bangsa ini.
Terlepas dari itu
semua, Otonominews,-mencoba mewawancarai pejabat daerah atau yang berada di lingkungan Departemen Koperasi dan UKM di daerah,
diantaranya, Kepala Dinas Perekonomian Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, Drs. Jhonri Roza , Msi, Staf. Ka.
Dinas Koperasi Kab. Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, Mudi, Kepala
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Tanjung Balai, Sumatera
Utara, Drs. Hasballah, serta Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi dan UKM Kab. Natuna, Riau, Drs.
Komaruddin. Apa kata mereka tentang Koperasi di daerahnya masing-masing.
Kendala Utama: Permodalan, Marketing
dan Teknologi
Dari persoalan pokok
yang menjadi hambatan koperasi dan UKM tidak bisa berberak maju, umumnya karena kendala akses permodalan dan pemasaran (marketing)
dan sedikit kemampuan teknologi. Di Kab. Solok Selatan misalnya, akses terhadap modal dan kemampuan teknologi seringkali terkalahkan
oleh pengusaha besar dan industri besar. “ Kami mencoba menjalin kemitraan dengan pengusaha dan industri skala besar
tersebut sembari menjadikan Pemerintah sebagai fasilitator terhadap berbagai peluang,”ungkap Kepala Dinas Perekonomian Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat, Drs. Jhonri Roza , Msi.
Memang, kalau tidak ada perhatian serius dari Pemerintah, maka sulit
sekali koperasi dan UKM di daerah bisa tumbuh dan berkembang. Karena factor akses
modal dan pemasaran merupakan kendala utama, secara otomatis Pemerintah harus memberikan kesempatan besar kepada mereka dengan
kemudahan dan pelatihan-pelatihan yang cukup, sehingga sector riil yang diharapkan bisa terus bergerak bukan lagi isapan jempol.
Sementara itu Staf Ka. Dinas Koperasi dan UKM Kab, Talaud, Sulawesi Utara, Mudi mengatakan bahwa penyebab kenapa Koperasi
di daerahnya tidak berjalan, karena para peminjam atau anggota Koperasi sulit mengembalikan (tidak bagus). “ Selain
tidak bagusnya pengembalian pinjaman, juga pinjaman itu terdistribusi kurang mengenai sasaran karena tidak sesuai denganh
criteria,”kata Mudi kepada Otonominews.
Namun bagi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Koperasi dan UKM Kab. Natuna, Riau, Drs. Komaruddin, selain karena
rendahnya sumber daya manusia(SDM) di bidang perkoperasian, di Natuna masalah pengembangan koperasi dan UKM terkendala karena
factor transportasi antar daerah yang ada di Natuna. “ Kalau mengangkut atau pergi ke satu kecamatan dari 10 kecamatan
yang ada membutuhkan waktu tunggu selama 15 hari baru ada armada kapal laut,”keluh Komaruddin saat bincang-bicang dengan
Otonominews di Hotel Sahid Jakarta.
Faktor Kebijakan
Pemerintah Pusat yang kurang mendukung akses koperasi agar berkembang merupakan sorotan
utama Kepala Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Tanjung Balai, Sumatera Utara,
Drs. Hasballah. Baginya, Pemerintah pusat hingga saat ini belum
berpihak kepada koperasi dan UKM, alias hanya berpihak pada pengusaha besar (Konglomerat).
Sehingga kalau disimpulkan sementara, bahwa
perkoperasian kita yang didukung oleh UKM di semua daerah yang ada di Indonesia masih perlu pembenahan secara serius. Bukan
hanya akses modal, kemampuan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) serta kebijakan yang berpihak kepada mereka saja yang
harus dibenahi. Akan tetapi justru tekad semua yang terlibat dengan masalah koperasi dan UKM, harus merubah paradigma lama
yang sekedar untuk kepentingan pribadi dan instan menjadi paradigma baru yang lebih berpihak kepada kepentingan bersama yakni
sesama anak bangsa, agar semboyan “Koperasi adalah Soko Guru Ekonomi Bangsa” benar-benar menjadi nyata, dan kita
segera keluar dari lingkaran krisis dan kemiskinan. (hrn).
Drs. Hasballah:
Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak Kepada UKM dan Koperasi, Bukan Konglomerat
Saja
Jakarta, Otonominews,-
Drs. Hasballah, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Tanjung Balai Sumatera Utara ini
cukup serius mengkritisi masalah-masalah ekonomi, apalagi yang berkaitan dengan koperasi dan UKM. Kenapa koperasi kita banyak mengalami kendala baik dalam pembinaan maupun pengembangan. Dalam konteks ini,
kata Hasballah, banyak masalah yang harus dipecahkan oleh kebijakan pusat. “Misalnya tentang dana bergulir yang
saat ini bunganya sangat tinggi, padahal kalau diberi 5% saja pertahun, maka sedikit demi sedikit kita akan bisa memberi permodalan
bagi UKM lebih besar lagi. Pengalaman di Tanjung Balai Sumatera Utara, saat ini ada dana bergulir 1,5 miliar rupiah dan di
setiap UKM di Tanjung Balai kini telah 200 UKM yang telah mendapatkan dana bergulir dari 27 ribu UKM yang ada,”tegas
Hasballah kepada Otonominews saat istirahat di acara Rakornas .
Dan yang penting bagi kita sekarang, tambah Hasballah, bagaimana
meningkatkan income perkapita rakyat lewat UKM, seperti para pengrajin kita misalnya,
sehingga benar-benar nyata bahwa sector riil kita bergerak, sehingga program ekonomi rakyat terus berjalan. “Akan tetapi, apa yang terjadi sekarang,
justru program ekonomi rakyat belum berjalan. Apa sebabnya? Berbagai kendala menghadangnya,
antaranya; sedikitnya permodalan dan akses dari perbankan untuk koperasi dan UKM,
sementara kebijakan Pemerintah pusat hingga saat ini belum berpihak kepada koperasi dan UKM, alias hanya berpihak pada
pengusaha besar (Konglomerat),”tegas Hasballah.
“Saya dari daerah menginginkan kebijakan tentang koperasi bisa dipecahkan secara bersama-sama,
antara departemen koperasi dan UKM, Dep. Keuangan, Deperindag dan BI,”ungkap
Hasballah seraya mengatakan bahwa singkronisasi antar departemen sangatlah
membantu mempermudah terealisasinya program peningkatan UKM dan Koperasi di daerah-daerah.
Selain itu, sambungnya, dalam memecahkan persoalan koperasi dan UKM ini perlu adanya kesamaan presepsi
diantara kita tentang koperasi yang ada di Indonesia, karena memang koperasi dan UKM kita masih lamban ketimbang perusahaan-perusahaan
besar, apalagi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. “Disinilah perlu ada kesadaran dari pejabat-pejabat
di Pusat untuk membantu secara moral serta komitmen akan kemajuan koperasi dan UKM terutama
yang ada di daerah-daerah yakni dengan kebijakan yang memihak,” tegas Hasballah sembari memberi contoh bahwa untuk
menghasilkan petani yang sukses seharusnya harga pupuk juga harus murah, jangan seperti sekarang harga pupuk terlalu mahal
dan tidak terjangkau oleh para petani. (hrn).
|
Ketua Umum Kadin, MS Hidayat |
Kadin Akan Luncurkan Wisma Niaga Untuk UKM
Jakarta.
Otonominews,- Di tengah keaadan perekonomian saat ini yang belum menentu akibat krisis,
Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dibawah kepemimpinan MS Hidayat berharap agar peranan UKM atau Usaha Kecil Menengah
bias terus ditingkatkan. Sebab, kata Hidayat dalam kondisi apapun UKM masih tetap surviv bahkan keadaannya kini semakin tangguh.
"Untuk
mengantisipasi hal tersebut Kadin akan membangun trading house seperti Wisma Niaga yakni untuk usaha kecil dan menengah (UKM).
Tujuannya adalah untuk menjadi buyer, pembeli produk-produk UKM di sentra-sentra produksi, yang kemudian produk tersebut dikemas dan dieksporkan atau dipasarkan di dalam negeri." ujar MS Hidayat kepada Otonominews usai membuka
Munas HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) ke-6 di Jakarta (16/6).
Dalam pembangunan ini, kata Hidayat, dibutuhkan dana sebesar Rp 60 miliar dan saat ini
sudah terkumpul sekitar Rp 30 miliar.
Trading
Hause atau Wisma Niaga yang akan dibangun, kata Hidayat, akan
digunakan secara optimal oleh produsen UKM terutama untuk akses modal serta merencanakan pasar atau identity market sehingga
mereka tak kesulitan untuk medistribusikan ke pasar mana akan dipasarkan. Trading House ini akan dibangun di seluruh
Indonesia dimana anggota Kadin berada. "Untuk mempermudah mekanisme tersebut Wisma Niaga akan bekerja secara linked system
sebagai jaringan antar UKM-UKM yang ada,"jelas Hidayat seraya menyatakan bahwa Trading House atau Wisma Niaga
untuk UKM akan diluncurkan pada 1 Juli 2004. (hrn).
Prospek Bisnisnya Kian Cerah
Tahun 2003, PT. Duta Kirana Finance
Tbk, Raih Laba Bersih Rp. 3 Miliar Lebih
Jakarta, Otonominews,- Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) PT Duta Kirana Finance TBK
pada 23 Juni 2004 di Jakarta, mencatat beberapa hal penting dari kegiatan usahanya. Sebab, secara umum ketika krisis ekonomi
di Indonesia terjadi, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (Finance) konsumen, yang kini berrgerak pada sektor kendaraan
roda dua dan empat tersebut sempat mengalami kerugian. Akan tetapi, masa-masa sulit itu ini telah dilaluinya dengan mulus
dengan prestasi yang cukup menjanjikan.
Duta Kirana Finance terus mengalami kenaikan laba bersih. Menurut laporan keuangan Perusahaan per
31 Desember 2003, bahwa pada 2003 laba bersih PT Duta Kirana Finance sudah mencapai tak kurang dari Rp. 3.239.055.267,-
atau 3 miliar lebih bila dibanding pada tahun-tahun sebelumnya yakni pada 2002 sebesar Rp. 972.635.726,- dan pada
2001 sebesar Rp. 801.668.733,-. Perkembangan kenaikan laba bersih ini dikeluarkan dari hasil audit Kantor Akuntan
Publik Drs. Bambang S. dan Rekan.
RUPS juga menghasilkan tentang komposisi permodalan PT. Duta Kirana yang dimiliki oleh PT. Candani
Grahatama sebesar 30%, PT. Dwibakti Sangga Guna sebesar 30% dan Masyarakat memiliki saham sebesar 40%. Saham perseroan pada
2003 yang hanya tercatat di Bursa Efek Surabaya (BES) tersebut sesuai keterangan pers perusahaan saat konferensi pers,
bahwa perkembangan saham adalah sebanyak 65.000.000 lembar saham yang terdiri dari 39.000.000 lembar saham mayoritas
dimiliki oleh PT Chandani Grahatama dan PT. Dwibakti Sangga Guna, sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat. Menurut catatan
BES, bahwa pada 2003 harga saham stabil yaitu Rp. 550,-/lembar.
Meski pada RUPS kali ini Duta Kirana tak membagikan deviden, serta banyaknya resiko yang ditanggung
perusahaan, akan tetapi prospek perusahaan masih tetap cerah. "Prospek bisnis / usaha pembiyaan di Indonesia sekarang
mulai membaik (cerah), khususnya untuk pembiayaan sepeda motor dan roda empat," tegas pihak direksi perusahaan dengan
penuh optimis. RUPS dihadiri oleh seluruh Komisaris perusahaan baik yang lama maupun yang baru serta 50% para pemegang saham. (syr/hr).
|
Direktur Utama Bank BNI 46, Sigit Pramono |
Tahun 2003, Bank BNI 46 Raih Laba Bersih Rp. 829 Miliar.
Jakarta, Otonominews,- Kinerja BNI 46 pada laporan tahun 2003 meraih laba bersih Rp. 829 miliar.
Laporan ini disampaikan pihak direksi Bank BNI saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa
di Jakarta (4/5/2004). Dari laporan tahunan tersebut, laba per 31 Desember
2003 sebesar Rp. 420 miliar yang merupakan laba semester II karena laba semester I digunakan untuk reorganisasi perusahaan.
Total Laba bersih Rp. 829 miliar ternyata mengalami penurunan sebanyak 66, 93% dari tahun sebelumnya yang mencapai
Rp. 2, 51 triliun. Menurut Direktur Utama Bank BNI, Sigit Pamono yang didampingi oleh wakil Direktur Utama Arwin Rasyid kepada
pers, bahwa penurunan kinerja ini akibat pembentukan Penyisihan Kerugian Aktiva Produkstif sebesar Rp. 2, 97 triliun. "Hal
ini disebabkan adanya kasus L/C, penurunan kualitas pinjaman dan kenaikan aktiva
produktif CAR perusahaan per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 18, 16 % atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2002)
sebesar 15,94%,"kata Pramono.
Sementara itu, kata Pramono, jumlah pinjaman, termasuk pembiayaan syariah
per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 46,41 triliun, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 8, 62 triliun atau 22,81 % dari
tahun sebelumnya sebesar Rp. 37, 79 triliun. Yang menarik, dari hasil RUPS tahunan
dan RUPS Luar Biasa tersebut dilaporkan, bahwa dari sisi Kesehatan Bank, BNI 46 memiliki CAR di tahun 2003 sebesar 18, 16% disbanding tahun sebelumnya sebesar 15, 94%.
Kenaikan CAR itu, menurut Sigit Pramono, disebabkan antara lain oleh penerbitan Obligasi Subordinasi sebesar
100 juta USD, sehingga berdasarkan penilaian Tingkat Kesehatan Bank per Desember 2003, maka Bank
BNI 46 meraih predikat SEHAT seperti pada tahun-tahun sebelumnya. (AMR/HR).
Ketua Asosiasi Kesehatan GP Farmasi,Anthony
CH Sunarjo, MBA:
Pemerintah Harus Segera Tertibkan
Peredaran Obat-Obatan Ilegal
Jakarta Otonomi News, Deklarasi pembentukan Forum
Komunikasi Kesehatan oleh delapan Asosiasi yang bergerak dalam bidang obat obatan dan farmasi ini bertujuan menyamakan
Visi dan Misi, dalam rangka menuju pencapaian usaha usaha di bidang kesehatan Nasional yang kuat dan mempunyai etika
dagang yang sehat serta merespon setiap regulasi Nasional dan Internasional secara transparan dan rasional. Demikian diantara
point-point penting dari kesepakatan yang diputuskan oleh mereka saat Deklarasi di Jakarta Rabu (24/9).
Pada saat pertemuan itu salah seorang penggagas
Deklarasi Anthony CH Sunarjo, MBA kepada wartawan tentang adanya obat obatan tertentu terutama obat obatan import
yang telah dipatenkan di Indonesia, sementara itu Undang undang belum tegas mengatur
tentang masalah tersebut.
Kelemahan itu harus segera dilakukan perubahan
dan saya dengar ada usulan revisi tentang Undang undang paten,kata Anthony sembari mengingatkan perlu adanya pembicaraan saat
pertemuan di Doha Uni Emirat Arab yang saat ini sedang berlangsung yakni bagaimana akses masyarakat umum terhadap obat obatan
yang penting khususnya obat-obatan import.
Mengenai peredaran obat obatan yang begitu bebas
akhir akhir ini sementara aparat kita kurang tegas dalam bertindak, Anthony CH
Sunarjo selaku Ketua Umum GP Farmasi Indonesia menjelaskan bahwa peredaran obat obatan baik produksi dalam negeri maupun import
tetap harus diregistrasi, karena dengan cara itu akan diketahui apakah obat itu mampu mengobati dan aman dipergunakan. Kalau
sudah dianggap memenuhi syarat baru diberikan nomor registrasi dan sekaligus ijin peredarannya,tegasnya.
Menyinggung tentang pembentukan forum bersama
ini Anthony menambahkan, banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh masing masing anggota Asosiasi yaitu saling bersinggungan
antara yang satu dengan lainnya, terutama menyangkut regulasi atau peraturan pemerintah. Begitu juga masalah registrasi
bagi obat-obatan, jamu, dan Laboratorium. "Diharapkan melalui forum ini diantara kita bisa saling bertukar informasi
dalam menghadapi berbagai kendala menyangkut masalah obat-obatan, agar bisa menyatukan
visi serta memberi masukan pada pemerintah terutama menghadapi era globalisasi yang kian menantang di depan mata," tambahnya
mengakhiri perbincangan. (FDL).
Privatisasi BUMN Masih Jadi Isu Kontroversial
Jakarta, Otonomi News. Dalam sambutannya pada acara seminar nasional privatisasi BUMN perkebunan, yang diselenggarakn
PT. Agripamas Nusabesar, Sekretaris Kementerian BUMN Barcelius Ruru mengatakan, walau masih jadi isu kontroversial,
Privatisasi BUMN tetap diperlukan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BUMN serta untuk membantu pemerintah
dalam menutup defisit APBN.
Sedangkan disisi lain, menurut Ruru privatisasi secara politis memang menuai kritik keras dan tantangan
dari berbagai kalangan, sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah. "Dampak ini baru pertama kali dihadapi oleh kementrian
BUMN,"ujar Ruru di Jakarta, Kamis (18/9).
Lebih lanjut Ruru menambahkan bahwa privatisasi BUMN tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan strategis
yaitu azas kemanfaatan lebih diutamakan daripada azas kepemilikan. "Saya harapkan dengan telah diundangkannya UU BUMN maka
pelaksanaan privatisasi dimasa datang tidak akan mengalami kendala yang berarti seperti yang terjadi sekarang ini,"paparnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua Kadin bidang Kehutanan dan Perkebunan Soedjai Kartasasmita
mengatakan, hendaknya pemerintah lebih mempertimbangkan lagi pelepasan kepemilikan negara pada BUMN perkebunan. "Saya
harapkan agar sektor perkebunan dan kehutanan bisa menjadi andalan Indonesia dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian
kita terutama dari keterpurukan saat ini,"tegasnya. (FDL).
|
Tampak Gambar Salah Satu Lokasi KBN |
KBN
Punya Daya Tarik Bagi Investor
Marunda
Zona Eksport Kompetitif Bagi Pasar Internasional
Jakarta,
Otonominews,- Sejak didirikan pada 1986 sebenarnya Kawasan Berikat Nusantara
(KBN) sebagai sebuah persero dikawasan Marunda dan Cakung Jakarta Utara kini telah berkembang dengan pesat. Lokasi ini memang punya daya tarik sendiri bagi
para investor yang akan menanamkan investasinya.
Hingga
kini KBN punya zona eksport yang bisa diandalkan yaitu: "Marunda Export Processing Zone Total Logistic Sysitem." Meski sebagian besar bergerak di bidang garment tapi penyediaan
lahan di Marunda masih menjadi andalan bagi investor. Fasilitas lahan yang relatif luas itu sampai saat ini antara 100-200
hektar dari seluruh total 410 hektar masih tersedia bagi calon investor.
Demikian
diungkapkan Direktur Utama KBN, Agus Supriyanto, SE kepada Otonominews saat pembukaan BUMN Ekspo 2003 di Jakarta
Convention Center (17/9). Menurutnya, sekitar 100 hektar lahan tersebut sudah digunakan.
"Kami
juga berupaya agar daya tarik terhadap Marunda sebagai lahan para Eksportir terus meningkat karena memang kami memberikan
kemudahan khusunya untuk pasar internasional,"katanya seraya menjelaskan bahwa KBN tidak saja bergerak di bidang garment tapi
juga di bidang elektronika dan sepatu.
Kawasan
ini memang sangat strategis, karena ada di jantung kota Jakarta yaitu hanya 5
km dari Pelabuhan utama Tanjung Priok dan 30 km dari Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Seperti apa yang dikatakan Dirktur
Pemasaran dan Pelayanan Ir. Eddy Siahaan Msi, karena Nusantara Bounded Zone
ini memiliki prospek yang sangat bagus ke depan maka titik pertumbuhannya bikan saja menyediakan garden (lahan yang luas dan
baik) tapi juga kita menjadi pemainnya.
"Kedepan
koordinasi dan kerjasama dengan Pemda DKI dan Kementerian Kimpraswil akan terus kita tingkatkan untuk membangun sarana jalan
(transportasi) yang lebih representatif lagi,"jelas Eddy dengan mengatakan program
perbaikan tarip akan dilakukan secara bertahap tergantung perkembangan, bahkan bukan hanya itu tapi juga logistiknya.
Sesuai
dengan visi dan misi KBN, tambah Agus Supriyanto, benefet bagi mereka yang menanamkan investasinya di Zona itu selain Semua
dokumen dan lisensi ada pada otoritas satu atap (one stop service), penyedian lahan dan gedung memiliki harga yang kompetitif
dan fasilitas transportasi yang cukup memadai serta jaminan keamanan (security) selama 24 jam.
"Saat
ini KBN telah menyerap sekitar 130 investor yang ada di kawasan Cakung dan Tanjung Priok dan sejak 1999 perusahaan merencanakan pengembangan Marunda sebagai Zona baru ekspor dengan pelayanan yang sangat baik dan
fasitiltas lokasi yang strategis dan harga yang sangat kompetitif di pasar internasional,"imbuh Agus Supriyanto sembari mengharap
daya tarik investor yang sudah ada bisa dipertahankan syukur-syukur bisa meningkat. (hrn).
|
Ketua DPD AKLI DKI Jakarta, H. Adam Surahman |
Peran AKLI Dalam Pembangunan
Kelistrikan Di Indonesia
Jakarta Otonomi News, Sebagai salah satu mitra kerja strategis PT. PLN (Persero) dalam pengerjaan konstruksi
listrik, peran Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) sudah banyak memberikan
konstribusi yang signifikan terhadap pembangunan sector ketenaga listrikan di Indonesia. Dalam usianya yang telah mencapai
dua puluh empat tahun tersebut menunjukan bahwa AKLI bukanlah pendatang baru dalam sector pembangunan ketenaga listrikan.
Demikian dikatakan Ketua Panitia Rakaerda DPD AKLI DKI Jakarta, Mangatur Lumban Tobing
kepada pers disela-sela Raker yang dihadiri pengurus dan anggota se-DKI (11/9/2003) di Hotel Millenium Sirih Jakarta. Dalam keterangannya, Lumban Tobing mengatakan bahwa AD/ART Asosiasi telah diperbaharui berdasarkan UU No. 18 serta PP No. 28, 29, 30 dimana AKLI juga
dipercaya menangani pekerjaan Mekanikal.
Khusus di Jakarta, lanjutnya Rakerda diikuti oleh anggota yang terdiri dari utusan Perusahaan, sedangkan
kegiatan Rakerda sendiri selain memberikan laporan kegiatan seputar AKLI juga diadakan promosi tentang keberadaan AKLI.
"Keberadaan AKLI sebagai mitra kerja Pemerintah dalam pembangunan ketenaga listrikan di Indonesia,
yakni adanya kerjasama antara AKLI dengan beberapa Pemerintah daerah, ini merupakan suatu bukti nyata kepercayaan pemerintah
daerah kepada Asosiasi ini,"sambung Tobing. Sementara itu di wilayah DKI Jakarta
sendiri kerjasama antara AKLI dan Pemda DKI telah dibuat beberapa kesepakatan antara lain tanggal 23 Januari 1998 no. 57 dan
No. 21 22 Maret 1999, yang intinya Pemda DKI akan mengikut sertakan anggota AKLI
dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan saluran instalasi listrik baik milik Pemda maupun yang
berada dibawah kewenangan Pemda DKI Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama H. Adam Surahman, Ketua Umum DPD AKLI DKI Jakarta mengatakan selaras dengan
perkembangan teknologi saat ini AKLI berusaha menata diri dengan peningkatan
sumber daya manusia bekerjasama dengan PT. PLN, KADIN dan Instansi terkait lainnya yakni dalam rangka menghadapi globalisasi
dan untuk menghasilkan pekerjaan dengan standard Nasional dan Internasional.
Lebih lanjut H. Adam mengatakan bahwa dalam era otonomi daerah anggota AKLI bisa solid serta meningkatkan
profesonalisme terutama dalam memberikan pelayanan kepada konsumen apalagi dengan adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. "Bahkan AKLI DKI Jakarta, sebelum terbit UU No. 8 telah melakukan kewajiban pekerjaannya yang disebut
dengan Yilda, dan telah melakukan mekanisme tanggung jawab resiko bahaya bagi pemakai dengan menutup premi asuransi kecelakaan
diri bagi manusia,"ungkap Adam. Di DKI sendiri sebenarnya jumlah anggota AKLI sebanyak 470 dengan kategori luar biasa dan
300 anggota biasa.
Ketika ditanyakan tentang masalah kebakaran yang sering terjadi terutama di DKI Jakarta H. Adam mengatakan, bahwa
kalau ada kesalahan pemasangan instalasi, pada saat itu pula akan terjadi kecelakaan, tetapi kalau saja ada gangguan konslet
atau percikan api, dan bila tidak ada bahan-bahan yang mudah terbakar tentu saja kecelakaan ini tidak akan terjadi . "Untuk
itu AKLI sudah membentuk Tim tiga tahun yang lalu bersama PD Pasar Jaya untuk
memeriksa instalasi yang tidak memenuhi syarat lagi dan harus diuji kembali karena life timenya sudah mencapai lebih dari
lima tahun,"imbuhnya seraya mengatakan bahwa AKLI juga akan melakukan terhadap
instansi-instansi lain berikut dengan pelanggannya. (FDL).
Ketua Kadin Banjarnegara,
Jawa Tengah, H. Muchtarom
Perusahaan
Harus Punya Kesadaran Menerapkan CD
Jakarta, Otonominews,-Ketua
Kadinda Banjarnegara H. Mukhtarom mengatakan kepada Otonomi News tentang Community Development (CD). Baginya, Penerapan Community
Development bisa dilakukan bila ada kesadaran yang tinggi dari Perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berdomisili.
Pemberdayaan masyarakat diharapkan menjadi salah satu kepedulian perusahaan untuk itu bersama-sama Pemerintah mengentaskan
kemiskinan.
Berikut ini kutipan
perbincangan Otonomi News dengan H. Mukhtarom yang saat ini juga menjadi Ketua Ardin Banjarnegara Jawa Tengah Rabu (3/9) di
Jakarta.
Sejauhmana pengaruh Kadin Banjarnegara bagi pembangunan ekonomi di sana dan bagaimana perkembangannya?
Tidak banyak
pengaruhnya karena semua organisasi ketuanya adalah saya; baik ketua Kadin maupun Ardin serta beberapa organisasi lainnya
dan jumlah anggota sekarang lebih kurang 200 lebih.
Bagaimana
perkembangan perekonomian di Banjarnegara dan peranan Kadin?
Kelihatannya
berkembang baik karena dampak krismon tidak begitu terasa di daerah berbeda apa yang terjadi di Jakarta. Sedangkan Kadin di
banjarnegara terus berbenah diri dan saat ini cukup maju.
Apa saja
penekanan usaha Kadin di Banjarnegara ?
Bermacam-macam
pada umumnya adalah perusahaan kontruksi pengadaan barang, dan bermacam-macam usaha lainnya tetapi rata-rata bisa berjalan
dengan baik dan lancar.
Apakah dengan adanya Otonomi daerah seperti saat ini mempersulit investor
menanamkan modalnya di Banjarnegara ?
Belum ada masalah
di Banjarnegara, tetapi masalah yang kami alami adalah tentang infra struktur jalan yang belum memadai, terutama menuju ke
lokasi potensial bagi investor. Sekarang ini Pemerintah daerah sedang menangani perbaikan jalan yang menuju Banjarnegara khususnya
agar bisa dilewati Tronton.
Pada umumnya
Investor dari luar daerah yang masuk bergerak di bidang apa?
Belum ada investor
dari luar di Banjarnegara, semuanya masih ditangani Pengusaha lokal diantaranya pengolahan kayu yang sekarang ini juga banyak
dikirim ke luar daerah.
Potensi apa
yang sekarang sedang ditawarkan pada investor dari luar ?
Terutama tambang
yang cukup lengkap dan potensi ini akan ditawarkan pada investor yang berminat datang ke Banjarnegara, dan kebetulan sudah
ada calon pemodal yang akan menanamkan investasinya bekerjasama dengan perusahaan dari Prancis, pada saatnya nanti akan menemui
Kadinda dan akan dipertemukan dengan Bupati untuk menjelaskan proses perijinan dengan segala kemudahan-kemudahannya, diantaranya
investor dapat segera melakukan aktivitasnya sementara ijin bisa digarap sambil jalan.
Apa dan Bagaimana
dampak terhadap lingkungan bila hutan itu dijadikan kawasan pertambangan ?
Kebetulan ada gunung yang isinya adalah cadangan tambang yang terdiri dari marmer dan granit dan hal ini tidak akan
merusak lingkungan.
H. Muchtarom
adalah seorang Pengusaha sukses dari Banjarnegara, juga menjadi Ketua Yayasan
Pendidikan Cokroaminoto. Selain memiliki beberapa unit usaha antara lain Budidaya Sarang Walet dan dealer sepeda motor , H.
Mokhtarom yang dilahirkan di Banjarnegara 15 Oktober 1950 ini kini dikarunia
dua putra. (Moh. Fadli).
Program CD Bukan
Ambil Alih Kegiatan Pemerintah
Pertamina
Memperhatikan Nilai-nilai Good Corporate Governance
Jakarta Otonomi
News. Dinamika lingkungan bisnis yang terpicu oleh globalisasi dan liberalisasi membuat perubahan pola usaha yang berorientasi
lebih holistic, berbasis nilai-nilai Good Corporate Governance (GCG). Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang industri
migas dan panas bumi, Pertamina secara komprehensif dan terpadu melakukan best practices dalam pengembangan usahanya, dengan
memperhatikan nilai-nilai GCG termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan, baik fisik maupun sosial.
Hal ini diagendakan
dalam kebijakan kesehatan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan (K 3 LL) serta program Community Development ( CD). Program
CD bukan mengambil alih kegiatan pemerintah, tetapi hanya untuk mempercepat perkembangan masyarakat sesuai dengan kondisi
suatu daerah dimana perusahaan itu berada.
Demikian dikatakan
Ridwan Nyak Baik ketika ditemui di sela-sela seminar Community Development di Jakarta Rabu (3/9). Menurutnya, Pertamina selama
ini mengeluarkan dananya untuk program CD sebesar 1% dari laba bersih. Dari dana yang diberikan tersebut dibagi untuk sekian
puluh unit dan masing-masing unit mengajukan proposal kepada Direktur Keuangan, hal itu dikarenakan ada perbedaan skala di
setiap unit dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketika Otonomi
News menanyakan tentang cadangan LNG Arun yang tinggal sedikit, Ridwan mengatakan, seandainya tidak ditemukan cadangan baru
dan cadangan yang ada dikuras terus menerus, paling lama tinggal tak kurang dari 10 tahun lagi. Sementara itu untuk pabrik pupuk masih bisa beroperasi sekitar
15 sampai dengan 20 tahun lagi.
"Ada pemikiran
jangka panjang untuk membangun pipa dari Natuna ke Arun, Lhokseumawe demi mempertahankan investasi Kilang LNG,"tambahnya seraya
menjelaskan bahwa kita perlu melakukan percepatan eksplorasi di sekitar kawasan tersebut dalam rangka mencari sumber gas baru.
Pada kesempatan yang sama Ridwan juga mengatakan, perkembangan Pertamina di luar negeri cukup baik, diantaranya
sekarang mempunyai konsesi di Irak yaitu Western Dessert. Diharapkan ke depan dengan pemerintah yang baru di Irak tersebut
akan lebih mempermudah operasional Pertamina di sana. "Sementara untuk kawasan Asean Pertamina juga melakukan kerjasama dengan
Petronas Malaysia dan Vietnam Oil dengan system prosentase bagi hasil,"ujar Ridwan mengakhiri wawancaranya dengan otonominews.
(Moh. Fadli).
Dari Konvensi Nasional Serikat Buruh Di Tugu-Puncak Bogor:
Kesamaan Persepsi dan Visi Serikat Buruh/Pekerja
Indonesia Belum Tuntas
Jakarta, Otonominews,- Dalam rangkaian memperingati 100 tahun Hari Buruh Indonesia pada tahun 2005 nanti, Tim
sepuluh yang terdiri dari para aktivis Serikat Buruh/Serikat Pekerja (SB/SP)
telah melangsungkan sebuah Konvensi Nasional untuk menyatukan persepsi dan visi SB/SP di Indonesia yang diadakan di Tugu Bogor
Rabu (27/8) kemarin.
Konvensi tersebut membahas banyaknya problematika yang dihadapi pekerja/ buruh hingga saat ini Salah.satunya; "Belum
bersatunya serikat pekerja/buruh saat ini dan juga belum adanya perbaikan nasib bagi mereka."
Hal ini akibat banyaknya SB/SP yang bermunculan belakangan ini, sehingga
membuat kekuatan terpencar dan lemah, bahkan ditambah lagi belum adanya forum bersama SB/SP di tingkat nasional.
Demikian diungkapkan Rudy Hutabarat selaku koordinator Tim sepuluh
dan sekaligus sebagai Ketua Pengarah Konvensi kepada Otonomi News saat acara berlangsung. Menurutnya, organisasi buruh/pekerja dulu hanya ada satu, sekarang ini yang sudah terdaftar secara Nasional sudah mencapai 72 Serikat Pekerja/Serikat Buruh. "Dalam
konvensi ini adalah tidak mengganggu otonomi dari masing-masing SP/SB tetapi lebih kepada penyatuan visi dan persepsi,"tegas
Rudy seraya mengatakan bahwa meski misi kita mungkin bervariasi, tetapi visinya adalah sama, yaitu kuncinya mengurusi kepentingan
anggota, agar bagaimana meningkatkan kesejahteraan.
Ia juga mengatakan bahwa dalam konverensi ini diharapkan adanya keinginan bersama untuk memperkuat SB/SP dalam
menghadapi tantangan serta bargaining position dengan Pemerintah dan pengusaha, termasuk mengenai kebijakan ataupun undang-undang
yang selama ini masih cenderung merugikan pekerja.
Sementara itu pada kesempatan yang sama salah seorang anggota Tim sepuluh Helmi Salim juga mengatakan, tidak
ada keinginan dari konvensi ini mengarah kepada hanya ada satu SB/SP, tetapi bagaimana adanya satu kebersamaan dalam menghadapi
berbagai masalah terutama menyangkut kepentingan pekerja dan buruh. Nah, dalam Konvensi seperti ini penyamaan visi dan presepsi atas SP/SB yang beragam dicoba
untuk dicarikan titik temunya. (Moh. Fadli).
Ir. Haji Imran Noor Terpilih Kembali Sebagai Ketua Umum ARPENA
Jakarta, Otonominews,- Lewat Musyawarah Besar II Asosiasi
Rekanan Pertamina (ARPENA) di Jakarta (26/10) kemarin, Ir. Haji Imran Noor terpilih kedua kalinya menjadi Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat ARPENA periode 2002-2007 dengan suara aklamasi seluruh peserta yang datang dari daerah daerah se-Indonesia.
Sebelumnya, ia memang telah menjadi
Ketua Umum, namun pada kali ini ia terpilih dengan suara bulat. Meski demikian, Haji Noor tak merasa berbangga hati dipilih
jadi ketua Asosiasi orang-orang kontraktor yang menjadi rekanan Pertamina tersebut. Apa pasalnya? "Sebenarnya kami memimpin
Asosiasi ini tidak menghasilkan untung malahan bisa-bisa buntung,"jelasnya ketika berbincang-bincang dengan pers usai
pemilihan yang didampingi beberapa staf dan sekjen-nya.
Kendati ia mengatakan tak ada untung,
tapi ia akan berupaya sekuat tenaga mengusahakan kemudahan bagi para anggota ARPENA
termasuk pemerataan, terutama menyangkut sertifikasi dan kerjasama dengan Pertamina. "Untuk tahun pertama, prioritas program ARPENA , yakni menunjuk Pertamina sebagai
filter rekanan terutama dalam program keselamatan kerja di daerah sekitar Kilang,"kata Haji Imran seraya menyebut PT Patra Trijaya yang pertama akan digandeng.
Ia juga menambahkan, pada umumnya
anggota ARPENA memiliki manpower dan skill yang lebih bagus dari rekanan
Pertamina lainnya. "Kini anggota ARPENA ada tak kurang dari 800 perusahaan di DKI serta sekitar 6500 perusahaan se-Indonesia,
dan lebih dari 8 Cabang,"ungkap Haji Imran Nur.
Kedepan, tambahnya, ruang lingkup
ARPENA akan melakukan bukan hanya tender yang dikeluarkan oleh Pertamina saja, tapi juga menyangkut seluruh pertambangan dan
mineral di seluruh Indonesia. Kita tunggu saja Pak Haji. (H).
Komposisi Kepengurusan ARPENA 2002-2007
Dewan Pertimbangan:
Ir. Djamal Sinaga (Ketua), Sutadi (Wakil Ketua), Ir. R Mahmud Badaruddin (Wakil Ketua)
Dewan Pimpinan Pusat:
Ir. Haji Imran Nur (Ketua Umum), Gogo Manurung(Ketua I), Capt. A. Marpaung (Ketua II), H.Taslim Manan (Ketua III),
Teguh Hartono (Ketua IV), Salpen Damanik (Sekretaris Jenderal), Mohammad Yunus,
SH (Wakil Sekjen), Eddy Jansens Saragih,SH (Wakil Sekjen), Ny. Tiur Napitulpulu (Bendahara), Endang (Wakil Bendahara).
PUSAT
PERDAGANGAN JEMBATAN METRO-MEGA GROSIR CIPULIR DIRESMIKAN
Pusat Perbelanjaan Jembatan
Metro-Mega Grosir yang berlokasi di Jalan Cileduk Raya Cipulir Jakarta Selatan, 18 Pebruari 2002 diresmikan pemakainnya. Hadir
saat acara tersebut antaranya, Ketua Induk Koperasi Pasar (Inkoppas) Cipulir, MYamin, Aparat Setempat, Pihak Pengembang serta
undangan, terutama pemilik kios.
Jembatan Metro Cipulir berlantai
dua yang menghubungkan Gedung PD Pasar Grosir Cipulir dengan Gedung Mega Grosir (dulu Cipulir Plaza) dibangun oleh PT Pacific
Bangun Mas (PBM) adalah sebuah perusahaan pengembang yang bekerjasama dengan Pemda DKI. Di lokasi ini tersedia sekitas 700
kios yang siap digunakan untuk kegiatan perdagangan.
Sebenarnya Jembatan Metro
ini adalah hasil renovasi dengan penataan ruang pertokoan di Mega Grosir yang sudah berlangsung delapan bulan yakni sejak
penanaman tiang pancang dari bangunan ini pada 1 Mei 2001. Pembangunan ini sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta dengan nomor
IMB 02499/IMB/2001 melalui dinas P2K DKI Jakarta, serta melalui Surat Izin Membangun Prasarana (IMP) nomor 486/078.6 dari
Dinas PU DKI Jakarta.
Sekedar diketahui, kata humas
PT PBM, Hanny bahwa peletakan batu pertama gedung ini oleh walikota Jakarta Selatan
pada 7 April 2001, dengan mengatakan pembangunan ini sebagai upaya memajukan perekonomian rakyat di tengah krisis saat ini.
Saat ini Jembatan Metro terdiri dari lantai I dan II, masing masing 200 unit kios. Format penataan toko toko disitu mirip
dengan pertokoan di Jembatan Metro Glodok,jelas Hanny.
Sementara di gedung Mega
Grosir yang terdiri dari lima lantai dengan rincian yaitu: lantai dasar khusus untuk para pedagang eceran seperti, pusat perdagangan
makanan, Kue-kue, Fuji Film, took mas, dan fasilitas Bank. Lantai satu, ada department Store Matahari. Lantai dua, yang jumlahnya
382 toko/kios. Dan untuk lantai tiga, rencana akan diisi oleh sebanyak 197 toko/kios ditambah lagi 318 counter khusus bagi
pedagang K-5, untuk lantai empat ada 28 toko/kios serta 388 counter untuk pedagang-K5 Ditampung sebanyak 706 orang pedagang
K-5 di lantai tiga dan empat tesebut, kata Hanny mewakili PT.PBM, adalah karena komitmen PT.PBM dalam membantu Pemerintah
melakukan penataan pedagang.
Dalam hal ini ada keterpaduan
antara Pusat Perdagangan Cipulir yang dikelola oleh Pemerintah lewat PD Pasar jaya dengan Jembatan Metro yang dikelola oleh
Swasta sehingga tak terjadi persaingan yang tak sehat,tegas Humas PT PBM tersebut dalam siaran pers yang diberikan pada wartawan
saat acara peresmian.
Kehadiran Jembatan Metro
Cipulir yang pertama di Jakarta Selatan, diharapkan menjadi Pusat Perdagangan Grosir Skala Internasional, sehingga dapat bersaing
dengan kawasan perdagangan Tanah Abang, Glodok, mangga Dua dan Pasar Baru,kata Wali Kota Jakarta Selatan dengan penuh harap.
Yang lebih penting, dengan
adanya Jembatan Metro Cipulir, justru akan mengurangi kemacetan lalulintas akibat padatnya aktivitas pasar yang sejak lama
ada. Paling tidak, kawasan ini lebih tertib, lancar, aman dan bersih. Bagi Pedangan-K5 yang berminat memesan kios,toko atau
counter di Pusat Perbelanjaan tersebut, akan diberi kesempatan melalui undian.
H.Yamin selaku Ketua Inkoppas
Cipulir merasa berterima kasih kepada pihak yang terkait yang memberikan kesempatan bagi pedagang K-5 untuk memanfaatkan tempat
tersebut. Namun, masyarakat juga sudah seharusnya lebih berterima kasih dengan wujud memberikan bantuan yang baik supaya pusat
perbelanjaannya menjadi lebih baik. Apa wujud kongkritnya? Menjaga Kebersihan dan Kemanan Bersama. (Harun).
Peletakan Batu Pertama
PASAR INDUK Kramat Jati, Siap-siap Menghadapi Persaingan Pasar Bebas
Ditengah situasi banjir di kota Jakarta,
PD Pasar Jaya meresmikan peletakan batu pertama Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur pada tanggal 1 Pebruari 2002. PD
Pasar Jaya dalam hal ini menggandeng PT Tritunggal Sentra Sejahtera sebagai pihak pelaksana pembangunan proyek bergengsi tersebut.
Kerjasama proyek yang akan menjadikan pasar sayur-sayuran dan buah-buahan itu akan tertata lebih tertib dan bersih.
Pasar induk yang telah berusia 29
tahun, yakni berdiri pada tahun 1973, kondisinya sudah tak lagi memadai. Karena itu harus segera dilakukan pembenahan, yang
selama lima tahun tertunda pelaksanaannya. Menurut Ir Syahrir Tanjung selaku Direktur Utama PD Pasar Jaya, proyek ini memakan
biaya sampai 268 miliar rupiah.Dengan kondisi sarana usaha yang lebih baik nanti setelah dibenahi, maka akan lebih memacu
pedagang untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen,jelasnya saat memberikan sambutan.
Pasar induk kramat jati, memang sebelumnya
sempat memacetkan areal lalu lintas kota, dan penumpukan sampah. Dengan dibangunnya proyek ini, tambah Syahrir diharapkan
bisa mengurangi kemacetan lalu lintas dalam kota serta menghindari penumpukan sampah di wilayah DKI Jakarta. Pasar induk ini
direncanakan menempati areal lahan seluas 14,78 ha, dengan luas bangunan 7,62 ha. Dari luas bangunan itu, akan disediakan
sekitar 3.879 kios untuk 1.862 pedagang dengan volume komudite buah buahan dan sayur sayuran sebanyak 2.500 ton per hari dari
seluruh Indonesia.
Tempat usaha yang lama sebanyak 3.879
kios yang terdiri dari; 127 kios, 1.387 counter, 2.365 los khusus. Sementara itu untuk pembangunan yang baru diharapkan menjadi
4.729 kios, yang terdiri dari; 377 kios, 1.256 counter, 828 los khusus, 76 unit took, 4 cold storage, serta 2.188 los grosir.
Rencananya, di sekitar pasar akan
dibangun sebuah masjid seluas 1.359, 77 m2.
Bangunan pasar akan berbentuk hanggar
dengan ketinggian lantai sama dengan bak truk pengangkut sayur dan buah. Sehingga memudahkan
proses bongkar muat barang. Di bagian ini nanti akan tersedia tempat usaha penunjang seperti, usaha pengepakan, usaha
ekspedisi dan memberi kesempatan kepada produsen untuk membuka perwakilannya di pasar induk.
Fasilitas lainnya adalah dilengkapi
dengan sound system di sekitar bangunan pasar, fire alarm, fire hydran, pengelolaan air limbah padat dan cair, juga disediakan
tempat pembuangan sampah supaya pasar tampak bersih dan sehat. Sementara posisi para pedagang akan ditata sedemikian rupa,
sehingga seluruh pedagang pedagang lainnya/eksiting akan mendapatkan tempat usaha di bangunan baru nanti dengan cara undian
terbuka. Penataan zoning jenis jualan akan dikelompokkan menjadi tiga zoning
yaitu; pedagang grosir, sub grosir, dan eceran. Selain itu di aeral pasar induk ini juga disediakan rumah makan dan fasilitas
perbankan.
Acara peletakan batu pertama persis
jatuh pada hari jumat, dan diresmikan oleh Gubernur DKI, Sutiyoso yang disaksikan Wali Kota Jakarta Timur, Andi Mappaganti,
dan Direktur PD Pasar Jaya, Ir.Syahrir Tanjung. Karena situasi hujan mulai turun dan sangat lebat, maka acarapun berangsur
angsur selesai. Dan seluruh peserta satu persatu meninggalkan tempat acara.
Semoga rencana ini bisa terealisasi dengan sukses, supaya pasar kita bisa bersaing dengan pasar pasar yang ada di seluruh
dunia, menjelang era pasar bebas nanti. (M.Harun)
Satu Dasawarsa Bank Kesejahteraan
:
SURVIVE DAN TETAP BERPRESTASI
Berita tentang likuidasi bank saat ini bukan hal baru. Bahkan, beberapa bank
sebagian mengalami pembekuan operasi dan take over bank oleh BPPN. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, bank kesejahteraan
ternyata dinilai menjadi bank yang sehat. Meski ia masih dalam skala kecil, keadaannya tetap tumbuh dan berkembang dengan
solid di usianya yang ke-10.
Demikian disimpulkan dari sambutan Direksi bank tersebut saat acara syukuran
HUT ke-10 pada 27 Pebruari 2002 di kantornya Jakarta. Menurutnya, prestasi yang dicapai bank kesejahteraan saat ini adalah
hasil dari kerja keras dan jerih payah para pendahulunya, sehingga jasa jasa mereka tidak bisa kita lupakan," jelas direktur
tersebut dengan merendah.
Bank yang diirintis dan didirikan oleh almarhum ayatullah ekonomi Indonesia,
Prof. Sumitro Djoyohadikuso tersebut kini boleh berbangga, karena kalau kita lihat hasil laporan direksi menunjukkan
angka-angka sebagai berikut :
-Modal awal disetor awal = 10 miliar rupiah meningkat menjadi 50 miliar,
artinya meningkat 500%
-Aset awal = 22 miliar meningkat menjadi 253 miliar, artinya meningkat
menjadi 1.150%
-Dana masyarakat awal = 9,6 miliar meningkat menjadi 144 miliar, artinya
meningkat menjadi 1.400%
-Jumlah kredit yang telah disalurkan awal = 7,7 miliar meningkat menjadi 203,8
miliar, artinya meningkat 2.547%
-Dari jumlah kredit tersebut 86,02%-nya (175,3 miliar) digunakan untuk koperasi
pegawai negeri sipil dan KPR type RS/RSS
-Car = 31,82% jumlah diatas persyaratan yang ditetapkan dari BI sebesar 8%
- Sehingga kinerja bank kesejahteraan dapat dilihat dari hasil akhir laba pertahun
1992 = 324 juta meningkat menjadi 13,4 miliar rupiah pada tahun 2001, artinya meningkat 4,035%.
dari gambaran laporan diatas, boleh dikatakan bahwa bank kesejahteraan cukup
survive dan berprestasi, apalagi ditengah lesunya dunia perbankan saat ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selamat
HUT Ke 10 Bank Kesejahteraan, Semoga Masyarakat Bisa Sejahtera Pula. (Harun).
Memperingati Hari Jadi Indonesian
Petroleum Association (IPA) ke-30
Realitas Industri MIGAS Kita
Sektor Minyak dan Gas memang tergolong sektor paling basah. Hanya saja, rakyat
kita perlu mencermatinya secara seksama sejauh mana perminyakan dan gas kita saat ini ? Apa pasalnya, rakyat ditengarai belum
banyak mengetahui informasi tentang perminyakan dan gas. Padahal sudah seratus tahun industri perminyakan dan gas sudah ada
di negeri Indonesia.
Demikian pernyataan Supramu Santosa selaku Ketua penyelenggara Konvensi ke-28
IPA yang akan berlangsung 26-28 Pebruari 2002 di Bali Sidang Jakarta. Menurutnya, acara konvensi ini bertujuan untuk lebih
memebrikan informasi kepada khalayak (publik) secara umum tentang apa itu IPA, apa visi dan misinya dalam industri perminyakan
dan gas. Dalam konvensi tersebut, kita tidak akan membicarakan secara khusus kasus individu atau masing masing perusahaan
oil dan gas, akan tetapi akan lebih mengarah pada isu isu global,jelasnya saat memberikan keterangan pers di Jakarta, 20 Pebruari
2002.
Acara tersebut rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Megawati Sukarno Puteri
yang akan didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Menko Polsoskam, Susilo Bambang Yudhoyono
dan Presiden Chevron Overseas Petroleum, Peter J. Robertson diharapkan menjadi pembicara utama pada acara konvensi tersebut.
Menurut siaran pers dari panitia, konvensi akan membawakan 98 makalah dengan
tiga sesi dalam waktu bersamaan. Makalah atau ceramah direkam dalam bentuk buku proceding sebanayak dua volume. Ada juga dalam
format digital CD-Rom yang akan diberikan pada para peserta konvensi.
Pada hari berikutnya, pada tanggal 27 Pebruari 2002 ada Sidang Paripurna IPA.
Dalam sidang tersebut akan dibahas isu isu yang tengah berkembang dalam industri
perminyakan dan gas, dengan topik, Peningkatan Investasi dalam bidang perminyakan dan gas di Indonesia.
Sementara Sidang Paripurna kedua berlangsung pada 28 Pebruari 2002, dengan
topik Mempromosikan Etika Bisnis Sehat Dalam Industri Oil dan Gas di Indonesia.
Di tengah acara konvensi diadakan pula Pameran Industri Perminyakan yang diikuti
perusahaan perusahaan terkenal seperti: Pertamina, BP, Caltex, Exxon Mobil, Gulf Resources Indonesia, Total FinaElf, dan Unocal
sebagai produk mutakhir dalam teknologi Oil dan Gas.
Karena topik dari konvensi ini Masa Transisi Industri Perminyakan dan Gas Di
Indonesia beserta Peluang yang ada, tentu pertanyaan yang muncul yaitu, masih adakah peluang bagi industri perminyakan dan
gas di Indonesia? Padahal kalau kita simak sambutan Presiden IPA Internasional, Mr Bran saat konferensi pers, Indonesia dari
tahu ke tahu memiliki data yang cukup menarik dalam sektor oil dan gas di tengah pemain dunia. Misalnya pada tahun 1988 Indonesia
menduduki peringkat ke 18 setelah tahun sebelumnya ada pada peringkat ke 25. Tapi apa yang terjadi, sekarang tak ada lagi
dalam daftar.
Yang lebih menarik lagi, ia mempertanyakan, apakah kepercayaan investor dalam
sektor oil dan gas meroosot atau karena krisis ekonomi di kawasan Asean ? Bahkan, menurutnya lagi, isu isu penting lainnya
seperti operasi keamanan, pajak, serta production Sharing dalam kontrak menjadi sangat penting untuk disimak secara seksama,
supaya bisa sukses.
Lantas posisi Indonesia dimana di masa transisi ini ? Dengan membesarkan hati
para pemain kita, yakni dalam bidang oil dan gas, Bran berusaha menghiburnya, dengan mengatakan bahwa dimasa transisi ini
kita masih punya peluang ke arah yang lebih baik lagi. (Harun)
90 TAHUN AJB BUMI PUTERA 1912 REFLEKSI
SEBUAH KEMANDIRIAN DAN PROFESIONALISME USAHA
Oleh : M.Harun/Zohiri
Dunia Asuransi
sebagai sebuah industri tidak sama resistensinya dengan dunia perbankan, terutama saat krisis sedang menerpa perekonomian
suatu negara. Bahkan kalau boleh bisa dibilang asuransi lebih tangguh ketimbang perbankan. Hal ini dibuktikan oleh AJB (Asuransi
Jiwa Bersama) Bumi Putera 1912. Di usianya yang ke-90 pada 12 Pebruari 2002 sekarang ini, AJB Bumi Putera 1912 telah mampu
menjadi perusahaan Asuransi papan atas. Bahkan, total asetnya per-Desember 2001 lalu mencapai 16 triliun rupiah.
Perusahaan
yang didirikan oleh Mas Nagabehi Dwidjosewojo itu, kini telah menanjak cepat dengan kinerja yang sangat baik. Apalagi saat
krisis, justru ia menunjukkan jati dirinya yang visioner. Jika kita lihat sejarahnya, AJB berdiri bukan dengan menerjemahkan
MODAL sebagaiUANG. Namun ia lebih memilih semangat kebersamaan, mirip usaha koperasi begitu kira kira kita menyebutnya.
Dari
segi kemandirian usaha, AJB bisa kita bilang cukup bisa diandalkan. Karena ia dasarkan pada azas azas mutualisme dalam usaha
(usaha berama), dimana pemegang polis sekaligus pemilik perusahaan. Meski tampak konservatif, namun tak tergantung pada pinjaman
modal asing alias pribumi asli atau kaum bumi putera . Kendati demikian AJB adalah bergerak dengan prinsip prinsip profesionalisme.
Faktor efektivitas dan efisiensi merupakan sesuatu yang penting bagi AJB ke depan,ujar Suparwanto, MBA selaku Direktur
Utama dalam sambutannya di acara HUT ke-90 AJB Bumi Putera 1912 di Hotel Wiyata Depok 13 Pebruari 2002 sembari ia membeberkan
data pembayaran klaim sebesar 5,1 triliun rupiah pada 1998-2001.
Kondisi AJB Bumi Putera 1912 Sekarang
Di
era menghadapi pasar bebas saat ini, AJB Bumi Putera 1912 sebanarnya sudah siap. Karena sampai saat sekarang perusahaan ini
telah memiliki 20 ribu lebih karyawan seluruh Indonesia. Dengan 585 jaringan kantor serta 13 anak perusahaan / badan penyertaan
dan sebanyak 4 yayasan. Dalam uisia yang cukup tua tersebut AJB memiliki kompetensi dan siap menghadapi iklim kompetisi yang
mulai ketat di dunia Asuransi. Namun dipastikan ia tetap selalu inovatif dalam menjalankan roda perusahaan.
Dalam
kurun waktu setahun yakni Januari-Desember 2001 AJB telah membayar klaim sebesar 1,1 triliun rupiah, dan ini menunjukkan jumlah
pembayaran terbesar bagi asuransi jiwa di Indonesia jelas Suparwanto meyakinkan. Semetara data data lain menunjukkan secara
rinci bahwa pembayaran klaim pada 1998 sebesar 2 triliun rupiah, 1999 sebesar 1 triliun rupiah, 2000 sebesar 1 triliun rupiah
dan 2001 sebesar 1,1 triliun rupiah.
Pertumbuhan signifikan bagi AJB dan prospek kinerja pada tahun 2001 sangat mengembirakan
ini diakui sendiri oleh Suparwanto MBA. Ia menjelaskan, bahwa perolehan premi income pada tahun 2000 mencapai 21 persen yakni
sebesar 1,69 triliun rupiah. Sedang pada tahun 2000 hanya 1,32 triliun rupiah. Dengan demikian kami bersyukur dan gembira
karena premi income tumbuh lebih tinggi sebesar 33 persen setelah hampir empat tahun mengalami kelambanan,ujarnya dengan penuh
kebangaan.
Dengan pertumbuhan yang cukup signifikan tersebut AJB Bumi Putera 1912 sekarang telah melindungi 8,4 juta
orang di Indonesia. Bahkan memasuki tahun 2002 AJB menetapkan target pemi income sebesar 2 triliun rupiah. Sasaran ini yang
merangsang AJB akan membuka kantor cabang baru di daerah, apalagi dengan semangat otonomi daerah yang saat ini semakin kencang.
Peluang sekaligus tantangan ini yang memicu supaya AJB Bumi Putera 1912 terus meningkatkan kualitas SDM, Manajemen,
Sistem Teknologi Informasi, serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Saya yakin dengan dukungan sarana dan prasarana yang
lebih baik, serta optimalisasi pemberdayaan SDM, kinerja Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 akan terus meningkat ke arah
yang lebih baik,tegas Suparwanto dengan mantap. Memang diakui, AJB merupakan potret perusahaan asuransi dengan semangat kemandirian
dan profesionalisme yang bisa diandalkan.
SELAMAT HUT KE 90 AJB BUMI
PUTERA 1912 , SUKSES SELALU.
Wajah Baru Manajemen BII, Tbk.
Jakarta, OtonomiNews- Setelah diadakan Rapat Umum Pemegang saham Luar
Biasa (RUPS), PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (BII) menyetujui adanya wajah manajemen baru di Jajaran BII dengan perkuatan
percepatan kinerja perusahaan.
Demikian dikatakan pihak direksi kepada pers usai acara pada (5/9) di
Jakarta. Menurutnya, manajemen perusahaan bertekad menjadikan BII sebagai salah
satu Bank terbaik dengan komitmen pelayanan yang lebih baik. Untuk mewujudkan itu, harus didukung tiga pilar utama, myaitu;
modal yang kuat, SDM professional, dan teknologi yang mumpuni,jelasnya.
Dengan wajah manajemen baru tersebut, tambah Corporate communications bank
BII, kini perusahaan tengah mengembangkan prosedur pelaksanaan good corporate governance di tubuh BII. Dalam hal ini, dibutuhkan
transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam kegiatan usaha perusahaan.
Manajemen baru BII tersebut, tambahnya,
bisa juga kita lihat pada kinerja BII, antaranya; Tambahan modal akhir pada juli
2002 serta rasio kecukupan modal (CAR) mengalami perbaikan secara signifikan
yaitu menjadi 27%.
Sehingga dengan peningkatan permodalan tersebut, BII bisa meningkatkan intermediasi
yang tercurah pada sector UKM selain juga pemberian kredit bagi sector korporasi secara selektif. Diprediksikan pertumbuhan
kredit BII hingga akhir tahun 2002 diperkirakan akan mencapai Rp. 1 triliun.
Wajah Direksi Dan Komisaris BII yang Baru
Presiden Direktur
: Sigit Pramono
Wakil Presiden Direktur : Armand B. Arief
Direktur
: Sukatmo Padmosukarso
Halim Susanto
Judi Prayudi Sudjono
Rudy N. Hamdani
Dira K. Mochtar
Presiden Komisaris
: Soedarjono
Wakil Presiden Komisaris: Sumantri
Slamet I.S.
Komisaris
: Fuad Rahmany
Pradjoto
Putu Antara
Umar Juoro (Hn)
Public Expose
Bank Eksekutif Internasional Tbk. Naik Status dan Menguji Kredibilitas
Setelah setahun tercatat di Bursa Efek Jakarta(BEJ), PT.Bank Eksekutif Internasional
Tbk. kini telah go publik dengan mengadakan publik ekspos kepada masyarakat luas. Acara yang dilaksanakan di kantor pusat
Jl Tomang raya tersebut berlangsung pada 19 Juli 2002.
Menurut Presiden Direktur PT. Bank Eksekutif Internasional Tbk, Tonny Antonius,
dengan publik ekspos, maka kinerja dan informasi Bank EI diharapkan diketahui dan bisa dinilai sendiri oleh masyarakat.
" Dalam situasi perekonomian yang tidak begitu kondusif, strategi kami adalah mementingkan prinsip kehati-hatian serta pengawasan,
terutama dalam pemberian kridit baru, menjaga likuiditas usaha serta efisiensi perusahaan,"jelas Tonny dalam pernyataan pers
kepada wartawan.
Hingga 31 desember 2001, Bank yaang saat ini telah memiliki 13 kantor, 1
kantor pusat, 7 buah kantor cabang, 4 buah kantor cang pembantu dan 1 kantor Kas tersebut memiliki perkembangan
keuangan dengan posisi Kredit Rp. 949.630 juta, Dana pihak ketiga sebesar Rp.1.303.393, sementara Modal disetor Rp. 77.500
juta serta agio saham Rp. 11.100 juta, Total asset Rp. 499.784 juta. Sedangkan untuk posisi per 30 Juni total asset sebesar
Rp. 1.472.748 juta , kredit diberikan Rp. 942.211 juta, Dana pihak Ketiga Rp. 1.264.557 juta dan laba yang telah
dibukukan sebesar Rp. 15.350 juta.
Hingga saat ini juga tercatat Modal dasar Bank EI sebesar Rp. 199.000.000.000
dengan rincian kepemilikan saham 1.990.000.000 lembar saham. Dari sebesar itu yang disetor penuh sebesar Rp. 77.500.000.000
atau sebanyak 775.000.000 lembar saham. Mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh Tuan Lunardi Widjaya yakni sebanyak 55,80
%, kemudian Ny. Lusiana Widjaya sebanyak 5,81 %, Ny. Trawati Widjaya sebanyak 2,58 %. Sedang kepemilikan saham oleh masyarakat
sebanyak 35, 81 %.
" Kredit yang disalurkan kepada masyarakat hingga kini 50% boleh dikatakan
installment atau terjaga keberlangsungannya, "jelas Tonny sembari menunjuk prestasi Bank EI yang pernah mendapat penghargaan Info
Bank Award 2000 dari majalah Info Bank dan juga mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia (BI) dalam program Real Time
Gross Settlement dalam sistem Clearing yang baru. Meski begitu Bank EI masih dihadang oleh tantangan yang cukup besar dalam
memajukan usahanya khususnya di era yang masih krisis sekarang. Kredibilitasnya tentu masih diuji oleh masyarakat seiring
dengan kenaikan status yang dimiliki. (M.Harun)
Pendapatan Tahun 2001 Mencapai Rp. 6 triliun
PT. Unilever Indonesia Tbk. Bisa Dikatakan Punya Prestasi Luar Biasa
Untung ataupun rugi bagi sebuah perusahaan
apalagi perusahaan publik adalah suatu hal yang wajar. Begitu juga halnya yang
terjadi pada perusahaan penyedia barang-barang untuk konsumen semisal PT. Unilever
Indonesia Tbk. yang melaporkan prestasi dan kinerja perusahaannya saat acara
RUPS dan Publik Ekspos pada 26 Juni 2002 di Jakarta. Prestasi itu tercatat sebagai pengulangan kembali pada tahun 2001.
Salah satu prestasi yang dibilang
luar biasa menurut catatan siaran
pers perusahaan adalah tercermin pada pendapatan
yang mencapai hingga Rp. 6 triliun.
Peningkatan sekitar 23 % tersebut
diiringi dengan peningkatan laba operasi 12% serta pendapatan netto perusahaan sebesar
9%. Berkat adanya program efisisensi yang berkesinambungan, PT. Unilever juga berhasil mempertahankan laba kotor pada kisaran 46%. Sehingga hal itu dapat mengurangi
dampak peningkatan biaya operasional.
Pada kwartal terakhir, perusahaan memiliki laba usaha rata-rata sebesar 19%.
Ini disebabkan karena adanya peningkatan biaya pemasaran dan penjualan. Sementara laba
usaha tahun 2002 meningkat 31% dari tahun sebelumnya karena adanya peningkatan
investasi serta adanya produk-produk baru yang diluncurkan perusahaan, sehingga jaringan distribusi terus menyebar dan tumbuh
secara signifikan.
Surplus sebesar Rp. 1,1 triliun pada akhir tahun, PT. Unilever Tbk. menyimpan dalam
mata uang rupiah dan dolar AS. Namun karena kebijakan valuta yang konservatif, maka perusahaan mengharuskan semua pertanggung
jawaban dalam mata uang asing, baik secara kontrak berjangka maupun dengan deposit
dolar.
Membayar Dividen
Pt. Unilever Tbk. juga telah membayar
dividen interim kedua sebesar Rp. 250 per saham pada bulan Pebruari 2002. Begitu juga perusahaan telah membayar dividen terakhir
sebesar Rp. 350 per saham dan telah disetujui. Sehingga jumlah dividen yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 850 per saham untuk setahun penuh dengan rasio pembayaran sebesar 73% dari laba tahun berjalan atau sebesar
23% lebih dari tahun sebelumnya.
Sekilas
Tentang PT. Unilever Indonesia Tbk.
Perusahaan ini sudah beroperasi sejak
tahun 1933, dan tumbuh menjadi sebuah perusahaan penyedia barang-barang kebutuhan konsumen, consumer product di seluruh tanah
air.
PT. Unilever Tbk. telah menjadi perusahaan
yang go publik baik di Jakarta maupun di Surabaya. Unilever menjadi perusahaan
multinasional yang benar-benar multilokal. Karena produknya banyak memenuhi kebutuhan
masyarakat lokal seperti: sabun mandi, sabun cuci, shampo, obat-obatan bahkan
mungkin ada produk yang belum disebar di masyarakat umum. (hrn).
P.T. Unggul Indah Cahaya : Penjualan Bersih Konsolidasi Meningkat 8,17%, Kini Sedang Menjajaki Debottlenecking
Otonomi News,- P.T. Unggul Indah Cahaya, merupakan satu-satunya perusahaan Alkybenzene, yaitu bahan baku produk-produk deterjen. Pada Laporan tahunan 2001 yang
diadakan melalui RUPS pada 30 Mei 2002 di Jakarta,
P.T. Unggul Indah Cahaya Tbk. mempunyai data-data
kinerja perusahaan yang sangat mencengangkan. Pasalnya, pada tahun buku 2001 tersebut perusahaan memiliki peningkatan penjualan
bersih konsolidasi sebesar 8,17%, atau dari US$ 167,14 juta pada tahun 2000 menjadi
US$ 180,80 juta pada tahun 2001. Hal itu dikarenakan naiknya permintaan produk UIC, terutama untuk produk Linear Alkybenzene(LAB).
Demikian
pernyataan pers yang dikeluarkan pihak perusahaan kepada wartawan di Jakarta.
Selanjutnya, laporan tersebut menyebutkan untuk laba operasional konsolidasi meningkat angkanya menjadi 12,80%, yakni
dari US$ 34,15 juta pada tahun 2000 menjadi US$ 38,52 juta pada tahun 2001. Begitu
juga perusahaan mencatat kenaikan laba usaha konsolidasi pada tahun 2001 sebesar US$ 30,92 juta atau 15,75% dari tahun 2000.
Namun demikian setelah dilakukan penyesuaian
transisi atas aplikasi prinsip akuntansi baru, yaitu dikurangi penyesuaian terhadap pajak sebesar US$ 2.269.734, laba bersih
konsolidasi mengalami penurunan sebesar US$ 8,86 juta yaitu dari angka US$ 13,85 juta
pada tahun 2000 menjadi US$ 4,99 juta pada tahun 2001.
Penurunan angka ini diakui sendiri oleh Hartono
Gunawan selaku Presdir P.T Unggul Indah Cahaya. Menurutnya, penurunan itu sebagai akibat langsung dari penyesuaian transisi
atas aplikasi standar akuntansi keuangan (PSAK), yang juga dalam hal ini termasuk
penyisihan beban pajak tangguhan.
Hal penting
mengikuti peningkatan penjualan bersih konsolidasi, adalah kondisi perekonomian masyarakat yang kian membaik dan kondusif,
sehingga untuk mengantisipasi lonjakan pasar, P.T. Unggul Indah Cahaya sedang melakukan penjajakan proses debottlenecking atau perlancaran arus produksi. Terobosan ini
dilakukan sebagai langkah antisipasi kemungkinan datangnya pemain batu dalam lini usaha yang sama,tutur Hartono Gunawan dengan
optimis bahwa rencana debottlenecking tersebut akan meningkat kapasitas produksinya menjadi 270.0000 MT per tahun.
Pada RUPS yang diadakan di Hotel Merriot Kuningan
tersebut juga menghasilkan kesepakatan pembagian dividen sebesar US$ 0,0033 per
saham yang akan dikurs dengan nilai rupiah di BI pada tanggal ex dividen di pasar tunai. Juga akan dilakukan di perdagangan
saham dengan cum dividen dan ex dividen di pasar reguler. Dan waktu negosiasi masing-masing pada tanggal 19 dan 20 Juni 2002. Sedangkan untuk
cum dividen dan ex dividen di pasar tunai masing-masing pada tanggal 25
dan 26 Juni 2002. Sementara itu pembayaran dividen akan berlangsung mulai tanggal
8 Juli 2002. (mhrn).
53 PERUSAHAAN BESAR SHANGHAI
PAMERAN DI JAKARTA, ANTARA INVESTASI DAN BEBAN
Sekitar 53 Perusahaan
dari Shanghai, salah satu kota di RRC (Republik Rakyat Cina) akan mengadakan pameran dagang dan teknologi bertempat di Pekan
Raya Jakarta/23-26 Mei 2002. Demikian disampaikan panitia (organizer) kepada pers saat acara konferensi pers di Jakarta 20/5/02.
Menurut panitia tersebut, pameran akan dihadiri oleh tak kurang dari 108 orang rombongan yang langsung datang dari propinsi
Shanghai, RRC.
Menurut siaran resmi akhir tahun pada 7 Januari 2002, Departemen Luar negeri Indonesia, menyatakan
bahwa masuknya China menjadi anggota WTO pada tahun 2001 berdampak positif dan negatif bagi hubungan antar dunia. Hal demikian
berpengaruh juga terhadap tata hubungan ekonomi internasional. Sebab, China sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar
serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat akan mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara di masa datang.
Di satu
sisi, bergabungnya China dalam WTO disambut hangat masyarakat internasional karena akan berdampak bagi upaya-upaya pemajuan
perdagangan bebas. Akan tetapi di sisi lain, China juga dianggap sebagai ancaman mengingat daya saing produk-produk China
diperkirakan akan mengancam produk-produk negara maju serta memperkecil peluang lapangan pekerjaan dan produk-produk negara
berkembang.
Kenapa Indonesia menjadi sasaran empuk perdagangan produk-produk China atau khususnya dari Shanghai ?
Seperti dikatakan pihak Shanghai yang datang dari negara asalnya, bahwa kehadirannya di pameran yang diberi topik 2002 Shanghai
Technical Equipment Commodities Exibition itu tidak lain hanyalah merupakan misi hubungan kerjasama dengan Indonesia, sebab
pameran yang sama pernah dilakukan pada tahun 1992 yang waktu itu orde baru sedang berkuasa.
Namun ketika ditanya
salah satu wartawan, apakah kehadirannya untuk menanam atau menarik investasi di Indonesia, padahal keadaan perekonomian,
kepastian hokum serta keamanan belum tentu menjamin alias tidak kondusif ? Rombongan dari negeri komunis tersebut berargumen
karena antara Indonesia dan Shanghai merupakan sama-sama negara sedang berkembang.
Pameran tersebut, kata pihak rombongan dari Shanghai, akan menggelar produk-produk
buatan negaranya yang terdiri dari teknologi untuk alat-alat kedokteran, industri-industri berat, sarana perekonomian, pabrik
besi terbesar di RRC, mesin jahit merk butterfly serta produk-produk elektronika yang berbasiskan high-tech.
Dalam
pameran yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Suwandi dan, Ketua Umum Kadin Pusat,
Ir Rizal Bakri itulah, kata mereka, konon memang tak ada hubungan antara Pemerintah Shanghai dan Indonesia dalam pameran ini,
namun sebatas misi dagang dan kerjasama khususnya antara usaha kecil dan menengah di Indonesia dengan pihak perusahaan dari
Shanghai.
Menurutnya, produk-produk yang akan dipamerkan selain yang disebutkan diatas, yang justru menarik dan yang
akan dijajakan di Indonesia adalah berupa teknologi yang cara kerjanya efisien, harga murah hingga sepuluh kali lebih rendah
dari produk-produk buatan Eropa, Amerika, dan Jepang dsb. Misalnya mesin Jenset, diesel atau traktor pertanian, produk dari
Shanghai memang didesai untuk rakyat kecil untuk menghemat energi yang besarnya hanya 5-10 ribu watt. Sementara harga per-unit
adalah 10 kali lebih murah jika dibandingkan dengan produk-produk lainnya,jelas pembicara dari rombongan misi dagang Shanghai
itu setengah berpromosi.
Dalam kenyataanya, memang semua produk buatan RRC atau Shanghai di Indonesia, baik yang sudah
berjalan maupun yamg masih ingin ditawarkan dalam pameran itu tergantung dari kualitas komuniklasi diantara dua negara tersebut
untuk saling menguntungkan. Namun yang masih timbul pertanyaan besar, investasi pada sector alat dan teknologi yang sesederhana
seperti apapun untuk Indonesia sangat beresiko tinggi karena keadaan negara kita masih terpuruk. Apalagi di bidang pertanian,
sector yang paling rendah untuk tingkat kemajuan dalam mendorong pemulihah ekonomi
kita.
Lantas, apa jaminan bangsa kita
kalau investasi ditanam di Indonesia sementara kepastian hokum dan keamanan di Indonesia sangat rendah. Biasa-bisa datangnya
berbagai produk buatan asing di negara kita justru tidak merubah situasi para petani dan UKM kita. Malahan bisa jadi menambah
beban. Semoga tidak.
25 Tahun Yayasan Kanker Indonesia
IKHTIAR
MENUJU INDONESIA SEHAT 2010
Yayasan Kanker Indonesia (YKI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak
di bidang kesehatan. Karena sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk menanggulangi penyakit kanker, maka YKI mengadakan
kegiatan -kegiatan seperti 25 Tahun Yayasan Kanker Indonesia
KHTIAR
MENUJU INDONESIA antara lain; promotif, prevetif, kuratif dan rehabilitatif. Kelahiran organisasi ini dipelpori
oleh antaranya Mantan Wakil Presiden, Drs. Muhammad Hatta dan Menteri Kesehatan, Dr.G.A. Siwabessy beserta 15 orang lainnya.
YKI yang lahir pada 17 April 1977 tersebut, kini telah berusia 25 tahun. Di
usia yang seperempat abad ini YKI terus berkiprah menanggulangi penyakit kanker di Indonesia. Meski kanker sebagai penyakit
paling ditakuti oleh semua lapisan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, ternyata penyakit ini tergolong penyakit yang
paling banyak diderita oleh masyarakat kelas menengah keatas, sehingga pengobatannyapun tergolong mahal. Wajar kiranya, jika YKI punya motto:"Kanker dapat disembuhkan jika ditemukan pada stadium dini".
Saat acara perayaan HUT YKI ke-25 pada 29 April 2002, di Hotel Kartika Chandra,
Ketua Umum YKI, Ny.K. Umar Wirahaikusumah mengatakan, bahwa sejak 1987 YKI melakasanakan program santunan obat kanker sitostatika
kepada penderita kanker yang tergolong tidak mampu. Dan setap bulan, tambah Ny.K.Umar WK setiap bulan santunan itu diberikan
kepada 160-200 pasien, 40%-nya diantaranya pasien pada kanker anak. "Sejak tahun2002 ini YKI Pusat juga telah memberikan bantuan
biaya pengobatan bagi penderita kanker leher rahim stadium dini,"jelasnya saat memeberikan sambutan.
Tampak hadir pada acara HUT ke-25 tersebut Menko Kesra, Yusuf Kalla, dan Kepala
Biro Kesejahteraan Masyarakat Pemda DKI, serta Konglomerat Sudwikatmono.
Kiprah YKI selama kurun waktu diatas, kita anggap banyak untuk kepentingan
bangsa antaranya mengadakan program penanggulangan kanker terpadu (PKTP).
Dalam program ini PKK dapat beroperasi bagi semua desa bahkan hingga ke kelompok
kelompok terkecil misalnya Dasa Wisma PKK. YKI juga berperan serata dalam menanggulangi khusus masalah rokok. Untuk penyuluhan
masalah rokok ini, YKI membentuk sebuah forum Komunikasi Penanggulanagan Masalah Merokok yang kantornya bernaung dibawah Departemen
Kesehatan.
Sejak tahun 1982 YKI telah mendirikan Sarana Marsudi Husada (SMH), tempat ini
untuk menampung pasien yang berobat jalan di RSCM dari luar Jakarta. Sarana ini meliputi makan dan transportasi ke rumah sakit,
bahkan bagi pasien yang tak mampu tidak dipungut biaya alias gratis. SHM ini juga sudah ada di Surabaya, Semarang, Makassar
, Yogjakarta dan Palembang.
Kerjasama Luar Negeri YKI
Pengalaman dengan dunia internasional, YKI sejak tahun 1981 menjadi anggota
Union Internationale Contte le Cancer (UICC) yang berpusat di Geneva. Dan sejak tahun 19983 juga aktif di Asia Pasific Federation
Of Organisations For Cancer Research and Control (APFOCC).
Sementara Indonesia yang diwakili
oleh YKI pernah menjadi tuan rumah Asia Pasific Cancer Conference (APCC) ke VII di Jakarta pada 1995. Untuk yang kedua kalinya
Indonesia menjadi tuan rumah APCC ke XVII yang akan berlangsung di Bali pada 2003 atas kerjasama YKI dengan POI.
Untuk menambah kualitas dokter- dokter dan para perawat di bidang onkologi,
YKI pada April 2000 mengadakan MOU dengan Koningn Wilhelmina Fonds (KWF) dari Belanda, yaitu memberi kesempatan belajar tentang
masalah kanker di negeri Belanda itu selama 3-6 bulan. Dan hingga 2002 YKI telah mengirim 10 orang dokter ke Belanda dengan
biaya dari KWF.
"Dalam rangka HUT ke-25 ini telah
diberikan Lencana Kesetiaan sebagai tanda penghargaan bagi yang mengabdi lebih dari 10 tahun,"tutur Isteri Mantan Wakil Presiden
era Suharto tersebut diakhir sambutannya. Selamat dan Sukses HUT YKIke-25. /hrn
KENYATAANNYA
INDUSTRI "HANDICRAFT" KITA MASIH PONTANG - PANTING
Berbagai pameran dan konferensi kerap diadakan di Balai Sidang Convention Center Jakarta. Dari tempat ini Indonesia terus berusaha sekuat tenaga bagaimana bangsa
ini bisa kompetitif di mata dunia. Kendati kadang kita berkata ; Bak pungguk
merindukan rembulan sebab antara dunia teori kadang berbanding jauh dengankenyataan di lapangan. Akankah hal ini menimpa kondisi
industri kerajinan kita (Handicraft) ?
Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) menyelenggarakan
pameran dagang internasional ke-4 yang berlangsung pada 17-21 April 2002 di Jakarta
Convention Center. Acara tahunan dengan nama pameran INACRAFT tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Perindustrian Dan
Perdagangan Rini M.S Soewandi.
Sesuai dengan pers realease dari organiser,
peserta tercatat sebanayak 464 perusahaan dari 25 negara yang terdiri dari sekitar 110 buyer (pembeli). Mereka antaranya; Malaysia, Arab Saudi, U.A.E, Kuwait, Perancis,
Spanol, Inggris, Australia, NewZeland, Thailand, Philipina, India, Sri Lanka, Ghana, Mesir, Bangladesh, Hawaii, USA, Hongkong,
Austria, Italy, Maroko, Afrika Selatan, Jepang, Taiwan.
Merujuk pada data perkembangan pameran Handicraft memiliki nilai ekspor yang
masih kecil bila dibandingkan dengan ekspor pada sektor nonmigas secara keseuruhan. Maka, ekspor handicraf dari tahun ke tahun
menunjukkan angka yang kurang menggembirakan . Misalnya, pada tahun 1999 tercatat sebesar USD 499,208,243, tahaun 2000 sebesar
USD 443,336,000 sedang pada tahun 2001 meningkat sebesar USD 410,465,000.
Dari kondisi ini sekitar 4000 perusahaan yang rutin mengikuti acara pameran
berkisar antara 300-400 perusahaan atau baru sekitar 6-10% yang mampu mengadakan promosi pemasaran rutin. Banyak sekali faktor
dan kendala yang membuat mengapa industri handicraft kita masih pontang panting. Kenyatan ini memang membuat kita sedikit
tahu diri atas kemampuan berpromosi industri kerajinan kita terhadap para buyer(pembeli) atau para investor katakanlah begitu.
Meski dengan nada menghibur Menperindag Rini MS Suwandi dalam sambutannya mengatakan bahwa pameran seperti ini perlu terus dipertahankan dan dikembangkan di masa
depan dalam rangka membantu UKM (Usaha Kecil dan Menengah) terutama dalam promosi atau pemasarannya. Kelemahan bidang promosi
dan pemasaran inilah kemungkinan besar yang membuat nilai ekspor handicraft kita terus menurun, bahkan loyo.
Senada dengan pernyataan Sang menteri, Ir.Syafril Sofyan, selaku Wakil Sekjen ASEPHI Pusat juga membenarkan
kelemahan para pengrajin dan industri handicraft kita adalah pada bidang promosi dan pemasaran. Dan pameran seperti saat ini
jangan hanya dilihat meriahnya saja, tapi bagaimana event seperti ini bisa dijadikan media promosi yang efektif, terutama
bagi para pengrajin dari daerah di tanah air,jelasnya saat diwawancarai otonominews usai acara pembukaan.
Ia juga mengatakan, Asosiasi yang
ia terlibat didalamnya justru merupakan media promosi yang efektif. Keefektifan ini memang butuh eksperimentasi terus menerus
di lapangan. Sebab, hingga saat ini Asosiasi para pengrajin tersebut belum jelas kemana arah strategi yang akan dilakukan untuk mendongkrak kedigdayaan para eksportir hadicraft kita.
Lantas, bagaimana industri handicraft memasuki AFTA dan era persaingan bebas
? Persoalan ini sempat dibahas dalam pers konferens yang dihadiri antaranya oleh
Rudy Lengkong, selaku ketua umum
ASEPHI, serta petinggi Kadin. Namun, ditengah acara pembukaan INACRAFT 2002, selain dihadiri Menperindag, Rini M.S.Suwandi,
juga hadir Ms. RojanaPongse(Mantan President AHPADA= Asosiasi promosi handicraft
tingkat Asean) bersama rombongan dari Bangkok.
Direncanakan acara pameran INACRAFT 2002 ini juga diikuti dengan acara
lain seperti kontak dagang, demonstrasi produk, seminar serta pertemuan khusus antara anggota AHPADA.(m.hAR)
HUT KE-101
PERUM PEGADAIAN, SIAP BERSAING DI ERA PASAR BEBAS
Acara hari ulang
tahun ke-101 Perum Pegadaian membuahkan rasa optimisme dari para pimpinan dan karyawan. Ini ditunjukkan ketika acara ulang
tahun yang bertepatan pada tanggal 1 April 2002 di kantor Pusat Jakarta. Dengan thema:" Kebersamaan dan Peningkatan
Profesionalisme, pegadaian siap bersaing di era Pasar bebas", kini perusahaan yang lahir pada 1 April 1901 tersebut banyak
memperlihatkan kemajuan kemajuan yang segnifikan. Misalnya saja, pertumbuhan kredit yang telah disalurkan pada tahun 2001
mencapai 5,9 triliun dan laba selama tahun tersebut sebanyak 80 miliar. Sementara jumlah nasabah sebanyak 15,79 orang, dan
jumlah cabang sebanyak 722 unit. Padahal kalau dibandingkan pada lima tahun sebelumnya, omset pegadaian hanya sebesar 2,08
triliun, nasabah 5,3 juta orang dengan laba 33, 9 miliar serta jumlah cabang hanya 622 unit.
Prospek inilah
yang membuat Pegadaian sangat cerah untuk masa masa yang akan datang. Menurut Drs.Deddy Kusdedi, M.M selaku Presiden
Direktur Pegadaian bahwa Pegadaian di saat kondisi perekonomian masih sedang menggeliat dan masyarakat membutuhkan dana
seperti sekarang ini saya harapkan kepada pemerintah kalau ada dana dana masyarakat yang sulit disalurkan lewat lembaga
perbankan, Pegadaian siap untuk menyalurkan. Apa pasalnya?
"Kalau dana tersebut
disalurkan lewat pegadaian, alamatnya sangat jelas, jaminan pengembalian aman 99%, karena angunannya dipegang, serta trac
record dari Pegadaian itu juga jelas, masyarakat sebagai nasabah pegadaian itu sangat taat pada aturan,"tegas Deddy saat diwawancarai
pers pada acara ulang tahun yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan Pegadaian tingkat pusat.
Dalam memasuki era pasar bebas nanti, persaingan tak bisa dielakkan. Karena itu, tambah Deddy
Pegadaian mulai saat ini telah mencanangkan tata kelola perusahaan "Good Corporate Governance = baik, profesional dan
transparan".
Selamat HUT Ke- 101 PERUM PEGADAIAN, SUKSES. (M.Harun)
Enter subhead content here
|