Home
0tda
Rileks
Berita Dunia
Sosok
Pendidikan
arsip
Bisnis Hari ini

Otonomi News

harun.jpg
MUHAMMAD HARUN, Chief Editor

Otonomi adalah sebuah istilah yang lahir dan hadir dari buah reformasi. Dari sini kemudian muncul istilah Otonomi Daerah (Otda). Secara substansi, otonomi memerlukan arah dan koridor yang jelas demi pemerataan pembangunan bangsa tanpa mengenal dari mana dan daerah mana. Otonomi tak hanya menuntut hak daerah yang selama beberapa decade rezim berkuasa akan tetapi bagaimana keseimbangan dalam pembangunan pusat-baerah bisa terwujud dengan kongkrit. Perkembangan reformasi disegala bidang ternyata sangat berpengaruh positip terhadap perkembangan kemajuan daerah-daerah, dan daerah-daerahpun sebenarnya tak hanya menginginkan keseimbangan pemerataan hasil-hasil sumber daya yang ada akan tetapi mereka juga sangat menghendaki adanya suksesi kepemimpinan daerah baik di propinsi, kota maupun di tingkat kabupaten yang dilaksanakan secara demokratis, jujur, fair dan sudah barang tentu reformis.


Namun setelah 8 tahun usia perjalanan otonomi daerah sesuai agenda reformasi, ternyata tidak seperti apa yang diharapkan menjadikan daerah lebih maju mandiri dan sejahtera. Malahan ditengarai banyaknya raja-raja kecil yang menghinggapi daerah-daerah tersebut.Lantas apa yang harus dibenahi dari itu semua? Kembalipada sentralisasi atau memperbaiki undang-undang otonomi yang tak berpihak pada rakyat atau merombak semua sistem birokrasi daerah yang selama ini terjadi? (Redaksi).

hanny.jpg
Presdir PT Juan Motor, Hanny Yong

 
Jakarta, Otonominews,-PT. Multi Layer Indonesia (MLI) – JUAN MOTOR HO sebagai deler resmi produk kaca film Perfections, sebuah merek kaca film otomotif premium turut tampil kembali pada even Indonesian Internasional Motor Show 2009 (IIMS) 24 Juli -2 Agustus 2009 di Pekan Raya Jakarta . Pada ajang otomotif berskala internasional ini Juan Motor HO akan memberikan harga paket subsidi lebih rendah dari harga ritel selama event berlangsung dan memberikan pemasangan di tempat secara cuma-cuma.

Demikian diungkapkan Presiden Direktur MLI, Hanny Yong saat jumpa pers di Media Center IIMS 2009 hari ketiga kemarin, Hanny Yong bahkan mengatakan akan memberikan harga khusus selama pameran berlangsung.

Selain kaca untuk otomotif, Juan Motor HO juga memasarkan kaca film Perfections untuk kebutuhan gedung apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan perumahan. “Kami menargetkan penjualan kaca film otomotif di IIMS 2009 sebesar 500 unit (setara 500 unit mobil) selama 10 hari,” tuturnya dihadapan para media.

“Kami yakin, target 500 unit akan tercapai mengingat pada 2009, rata-rata kami menjual 400 – 450 unit set kaca film Perfections per bulan. Pasalnya, harga paket subsidi di acara IIMS ini di bawah harga ritel dan target kami 50% didukung oleh penjualan ke ATPM dan IU,” tambah Hanny Yong, Presiden Direktur MLI.

Pada IIMS 2009, lanjut Hanny, Juan Motor HO di IIMS juga akan menyajikan varian andalan (best seller) untuk otomotif seperti Perfections tipe New Nickel 65 LE Clear untuk kaca depan, New Nickel 40 LE bening kehitaman untuk kaca depan atau kaca samping, Zircon Series (Zi-60/80) hitam solid untuk kaca samping, Nickel 20/10 untuk kaca samping.

Menurutnya, produk-produk diatas adalah produk paling laris, seperti pengalaman pada tahun 2008 yang mencapai target penjualan sebesar 5000 unit atau rata-rata 420 unit per bulan yang dikontribusi oleh merek Perfections 65% dan Perfect Gard 35%.

“Kami berharap di IIMS 2009 Juan Motor HO dapat mencapai target penjualan hingga 6500 unit per tahun atau naik 30% . Kami juga optimis karena pada tahun ini Juan Motor HO agresif memasarkan ke ATPM sebagai kaca film standar seperti produk kaca film pelindung lainnya,” harap Hanny.

Perlu diketahui bahwa kualitas kaca film perfections buatan Amerika ini memiliki tingkat visible yang tinggi dengan Heat Rejections mencapai 99,9% (Infra Red) dan 99,9% (UV Control). “Kaca film tolak panas ini dilengkapi pula dengan varian andalan baru berupa Security Film 8-mill yang berfungsi sebagi bullet resistence,” kata Hanny seraya mengakhiri perbincangan dengan pers.(Syarifuddin).

Sejumlah Menteri dan Mbah Marijan Lepas Pemudik Sido Muncul

 

Jakarta, Otonominews,-

 

Menjelang Hari Raya Idul Firi 1427 hijriyah  PT. Sido Muncul seperti tahun-tahun sebelumnya masih konsisten menggelar mudik bareng para agen dan sales yang ada dilingkungan Jamu Sido Muncul. Untuk tahun ini sekitar 240-an lebih unit bus akan mengangkut mereka dan beberapa jumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu akan melepas keberangkatannya, seperti Menhub Hatta Radjasa, Menristek Kasmayanto Kadiman, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Bahkan, Mbah Marijan sejak (16/10) telah hadir dari Jawa Tengah ke Jakarta guna melepas para pemudik dari perusahaan jamu yang sudah terkenal ini  pada 18 Oktober 2006 di Pekan Raya Jakarta (PRJ). 

 

Menurut Direktur Utama PT Sido Muncul Irwan Hidayat fasilitas para pemudik ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena bulan puasa maka pada siang hari tidak ada makan siang. “Hanya saja bagi pemudik yang sudah disiapkan fasilitas dari bus untuk tujuan  Semarang, Solo dan Wonogiri sekitarnya mereka diharapkan lebih tertib dan menjaga keamanannya sehingga sampai ke kampong halamannya,”tutur Irwan kepada sejumlah Media di sela-sela Peluncuran dan Bedah Buku “SKBRI No Way Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi” di Mega Glodok Mal Kemayoran (14/10) kemarin.

 (m. harun).

 

jusril.jpg
Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Yusril Jadi Imam Buka Puasa Bersama Brigade Hizbullah Bulan Bintang

 

Jakarta, Otonominews,-

 

Lama kurang terdengar suaranya di muka public pasca pernikahannya dengan wanita Muallaf dari Jepang, Mensekneg kita, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba muncul jadi Imam sholat Magrib pada buka puasa bersama dengan Brigade Hizbullah Bulan Bintang di komplek Nam Center Kemayoran (10/10) kemarin malam. Sontak saja menteri yang selalu berpenampilan rapid dan necis ini dikerubuti sejumlah wartawan elektronik, cetak, maupun fotografer yang ingin mengabadikan penampilan Pak Yusril bersama sang isteri baru-nya yang terlihat masih belia dan cantik.

 

Tokoh parpol Islam yang pernah dijagokan sebagai Natsir Muda (tokoh parpol Islam Masyumi era orde lama)  ini ternyata tidak terlalu open terhadap pers, terkesan biasa-biasa namun disamping ia duduk didampingi beberapa tokoh partai seperti Zainal Bahar Noor, Komandan Brigade Hizbullah Bulan Bintang Ir. Arfiansyah dan tampak juga mantan Kas Kostrad Mayjen (purn) Kivlan Zein. Sementara posisi duduk sang isteri ada disebelahnya yakni bersama ibu dan saudara-saudaranya. 

 

Yusril saat itu menggunakan busana kemeja warna cerah krem putih dengan stelan celana hitam tanpa peci seperti lazimnya tokoh ini, yang jarang menggunakan kopiah namun rambut tersisir dengan rapi sehingga tampak  lebih trendi dan intlektual. Sedangkan sang isteri berbusana kebaya warna agak putih dan berkerudung.  Gaya tokoh parpol Islam modernis ini tetap menarik karena sesekali senyumnya tersebar ke hadapan para hadirin yang sebagian besar keluarga besar PBB dan satgas Hizbullah. Acara yang tak berlangsung begitu lama tersebut cukup meriah namun khidmat apalagi ketika Yusril membacakan do’a usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. (m.harun).

Dari Konvensi Nasional K3-VI tahun 2006

Selain Cari Untung, Perusahaan Dihimbau Lebih Peduli Safety Manusia

 

Jakarta, Otonominews,- Perusahaan yang banyak menggunakan tenaga manusia disektor-sektor besar, seperti pertambangan, minyak dan gas,  memang memiliki tingkat resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Begitu juga pada pekerjaan tertentu yang menjadikan tenaga manusia sebagai factor utama. Sebab itu, Perusahaan-perusahaan tersebut selain berorientasi mencari untung, diimbau hendaknya lebih peduli terhadap safety and health para pekerjanya

 

Konvensi Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja –IV tahun 2006  yang belangsung di Jakarta 11-13 Januari 2006 adalah sebagai kegiatan tahunan dalam mengevaluasi perkembangan budaya K3 dalam mengatasi problem K3 masa depan. Demikian tema sentral yang diberikan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai penyelenggara bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA).

 

Kepedulian terhadap masalah K3 ini paling tidak mengingatkan kita, pemilik perusahaan serta Pemerintah untuk senantiasa mengingatkan pula tentang kesadaran terhadap K3. Gubernur Sutiyoso dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan dalam sambutannya, K3 setiap perusahaan/industri wajib menerapkan dan melaksanakan syarat-syarat K3 yang mengacu pada perkembangan Iptek melalui pendekatan system safety secara konsisten sejak design hingga tahap akhir (demolition) sepanjang daur hidup dari perusahaan/industri (life time of system) itu

 

“Dalam hal ini peran pemerintah propinsi dan daerah otonomi daerah lainnya sangat penting untuk mendorong pemenuhan kewajiban dari setiap perusahaan/industri terhadap upaya K3 sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya,”kata Bang Yos yang kini masih kokoh menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya.

 

Sementara pendapat yang agak sama disampaikan Directur Bisnis PT Dupon Indonesia, Susanto, konvensi ini merupakan kegiatan yang sangat baik sebagai ajang untuk  penyadaran diri bagi pemilik perusahan-perusahaan dan pelaku bisnis. “ Meski fungsi perusahan itu kadang-kadang focus untuk mencari untung dan ini betul sesuai dengan fungsi perusahaan, tapi jangan melupakan bahwa dia bias cari untung dikarenakan ada karyawannya,”ujarnya kepada Otonominews saat ditanya manfaat adanya Konvensi bagi kesinambungan perusahaan sekaligus social kemanusiaan.

 

Dia menambahkan, bahwa asset yang terpenting dari karyawan itu adalah nyawa yang tidak boleh perusahaan kesampingkan, yang tentu saja selain kesejahteraan berupa uang misalnya. “Mereka tentu tak ingin pulang dengan nama saja sebab ia datang dengan sehat, pulang juga dengan sehat walafiyat,”tandas Susanto seraya mengingatkan pelaku bisnis tentang fungsi perusahaan yang bukan sekadar mesin uang tapi juga bagaimana menghindari resiko bahaya kecelakaan kerja bagi tenaga manusia. (hrn).                

dr. Sulastri, Direktur Pengembangan Etika Masyarakat:
Pemerintahan SBY Tidak Punya Konsep Yang Jelas

Jakarta, Otonominews,-Belum seratus hari usia Kabinet SBY sudah banyak yang mengkritisi. Apa pasal? Karena tanda-tanda SBY tidak mampu menjalankan Pemerintahannya sudah nampak dari opini yang mencuat kepermukaan. Misalnya, kabinet Indonesia Bersatu yang terlalu gemuk, kinerja para menteri kabinet yang tidak efektif, serta gejala pengawasan yang masih lemah.

Dalam kaitan diatas, Direktur Pengembangan Etika Masyarakat, dr. Sulastri mengungkapkan pada Otonominews, di sela-sela Halal Bi Halal KAHMI pimpinan Fuad Bawazier beberapa waktu lalu di Hotel Le Meridien. Menurutnya, kabinet SBY tidak memiliki konsep yang jelas dalam pemulihan krisis yang menimpa bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga kinerja para menterinya tidak tahu persoalan apa yang harus dilakukan, bahkan tidak menguasai permasalahan.

"Kelemahan Kabinet SBY ini akan mempersulit SBY dalam melaksanakan tugasnya 100 hari pertama yang menjadi program Pemerintah terutama pemberantas KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dll-nya,"tegas Sulastri. Ia juga tidak yakin atas kemampuan SBY memberantas Korupsi di negeri ini , sebab SBY tidak punya konsep serta langkah yang jelas tentang pemberantasan korupsi tersebut.

Namun ketika Otonominews mengejar dengan pertanyaan, bahwa program pertama 100 hari Pemerintahan SBY adalah memimpin langsung pemberantasan korupsi, Sulastri dengan penuh semangat menyatakan tetap tidak-yakin bahwa SBY mampu memberantas dan memberi sangsi hukum kepada koruptor secara tegas. "Mana mungin orang percaya kepada SBY bahwa ia bisa menindak koruptor sementara ia sendiri tidak memberikan langkah secara kongkrit dan transparan bagaimana dan dari mana memulai memberantas korupsi itu,"kata Sulastri dengan nada tinggi.

Sulastri dengan tegas membeberkan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama Pemerintahan SBY yang kini sudah memasuki hari yang ke 40 dengan menyebut antaranya: Kabinet SBY terlalu gemuk, Pemerintah dalam merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru-baru ini bener-benar keteteran serta menyimpang dari agenda otonomi daerah yang sesungguhnya, Pemerintahan tidak melaksanakan penghematan (tidak efisisen dan efektif)dan juga perputaran uang hanya berkutat di Pusat bukan di daerah dll-nya.

Menurut Sulastri, sebelum melakukan pemberantasa terhadap korupsi seharusnya SBY mencari dahulu apa sebenarnya akar dan asal usul yang menjadi penyebab korupsi itu merajalela di negeri ini. "Ibarat mengobati penyakit maka yang harus diberantas adalah bibit penyakitnya lebih dulu,"tandas Sulastri menaggapi keseriusan SBY yang akan menindak Bupati/Gubernur yang terlibat praktek korupsi.

Bibit penyakit bangsa ini, kata Sulastri ternyata disebabkan karena beberapa hal antaranya; Gaji PNS yang sangat rendah,Sistem Birokrasi yang sangat berbelit-belit, Pedoman bagi pelaksana, perencana dan pengawas di setiap departemen tidak jelas, sementara itu pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) tidak full Otority. Dalam konteks pelaksanaan Otda yang demikian, sambung Sulastri, menyebabkan uang hanya bergulir di tingkat pusat saja. Padahal kalau full Autority dilaksanakan, uang jelas bergulir seimbang antara pusat dan daerah sehingga lapangan kerja baru mudah dibuka dan perekonomian di daerah tumbuh pesat, orang daerah tidak lagi beroientasi ke pusat karena di daerah khususnya di kabupaten kemajuan ekonomi tak kalah dengan di Pusat. (mHRN).

eni.jpg

Sedih Melihat Kesenjangan Dalam Semua Bidang

 

Jakarta, Otonominews,-Kesedihan melihat kondisi pertiwi tak hanya dirasakan di ibu kota, di daerahpun juga mengalami hal yang sama. Misalnya, situasi dan kondisi Propinsi Bengkulu bagian barat yang kini masih tertinggal dalam semua bidang ; ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur,  termasuk pelaksanaan otonomi daerah dll.

 

Demikian diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Bengkulu, Dra. Eni Khaerani, MSi kepada Otonominews di sela-sela pemilihan Ketua DPD, DPR dan MPR di Senayan (1/10) kemarin. Menurutnya, selaku anggota senat yang baru muncul di tanah air, ternyata tiada lain misi saya  sebagai anggota DPD  kecuali akan berjuang menyampaikan aspirasi daerah terutama daerah yang saya wakili, yaitu daerah Bengkulu.

 

“Khusus di daerah Bengkulu yang terjadi hingga kini adalah kesenjangan yang masih terlalu dalam dari semua segi kehidupan, maka dalam forum DPD inilah kami akan memperjuangkan supaya kesenjangan itu bisa diperkecil,”kata Eni seraya mengungkapkan kesedihannya mengamati banyaknya daerah yang masih jauh tertinggal.

 

Kesenjangan ini, kata Eni Khaerani,  seharusnya menjadi konsen kita semua sebagai anak bangsa, dan mestinya peran dan kewenangan DPD diperbesar. “Kedepan otoritas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kami harapkan memiliki pengaruh lebih kuat  sehingga perjuangan kami menyampaikan aspirasi daerah benar-benar optimal,”tegas Eni dengan penuh antusias.

 

Otoritas serta kewenangan DPD untuk sementara ini memang terlihat masih kecil, bahkan terkesan tak jelas tugasnya. Mungkin saja karena lembaga ini masih baru berdiri sehingga perlu banyak masukan dari berbagai pihak. Hanya saja, sebagai lembaga baru yang prestisius layaknya Senator yang ada di belahan dunia, DPD mulai saat ini jangan ketinggalan start untuk berbenah dalam semua hal, terutama ketika berhadapan dengan kemajuan masyarakat. Mampukan DPD berbenah diri sebelum membenahi rakyat Indonesia yang masih timpang dan senjang ini. (harun).        

 

 

ginanjar_kartasasmita_1.jpg
Ketua DPD 2004-2009, Prof. Ginanjar Kartasasmita

Akhirnya Ginanjar Kartasasmita Terpilih Menjai Ketua DPD

Jakarta, Otonominews,- Meski bejalan agak alot, ternyata pemilihan Ketua DPD yang berlangsung hingga dini hari (2/10) berakhir dengan memuluskan Prof. Ginandjar Kartasasmita (mantan wakil Ketua MPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta menjadi Ketua DPD mengalahkan lawannya Irman Gusman, SE (anggota DPD dari Sumatra Barat) dengan perbandingan 72 suara dan 54 suara..

Dalam pemilihan tersebut secara berurutan Ginandjar medapat  59 suara, Irman Gusman 43 suara, dan Sarwono 26. Karena tidak ada yang minimum memperoleh 50 persen plus satu (65 suara), akhirnya Ginanjar dan Irman maju ke babak ketiga (terakhir).

Pada proses pemilihan babak pertama ketua DPD, sebenarnya telah muncul tujuh nama sebagai kandidat ketua DPD, yaitu Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat) dengan 49 suara, Irman Gusman (Sumatera Barat) dengan 29 suara, Sarwono Kusumaatmadja dengan 22 suara, La Ode Ida (Sulawesi Tenggara) dengan 18 suara, Harun Al Rasyid (NTB) dengan dua suara, Kasmir Triputra (Lampung) dengan satu suara, serta anggota DPD paling muda  Muhammad Nasir (Jambi) dengan satu suara. (Lap. Hrn).

eni.jpg
Dra. Eni Khairani, MSi Senator dari Bengkulu

Dra. Eni Khairani, Msi (DPD Bengkulu) :

Perjuangan Reformasi Belum Selesai

 

Jakarta, Otonominews,- Ketika dijumpai di Lobby Hotel Mulia (1/10), Wanita berjilbab ini sesekali memberi senyum sebagai tanda keramahan, meski ia kini sudah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan  Bengkulu. Baginya jabatan sebagai anggota Senat,  memang  dunia baru namun cukup prestisius  di negara kita, bahkan Senator atau DPD itu sendiri baru dikenal pasca Amandemen UUD 45 yang belum lama ini kita laksanakan. Apa kata ibu muda ini tentang lembaga baru yang ia sandangnya sekarang ? Berikut ini perbincangan Otonominews bersama anggota DPD propinsi Bengkulu, Dra. Eni Khairani, MSi.

 

Apa yang akan anda perjuangkan sebagai anggota DPD, khususnya untuk kontituen anda?

 

Aspirasi masyarakat daerah, khususnya di Bengkulu merupakan prioritas perjuangan kami. Sebab, masyarakat disana mengalami kesenjangan dalam semua bidang, baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dll.

 

Prioritas program kerja apa yang anda harus lakukan?

 

Sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang berlaku, tentu saja setelah terpilihnya ketua DPD,  DPD akan membentuk komisi atau bidang-bidang sesuai dengan kealian dan kemampuannya, antaranya; bidang otonomi daerah dan pemekaran wilayah, agama, pajak, pendidikan dan kesehatan,  serta perimbangan keuangan pusat-daerah dan seterusnya.

 

Tentang Ketua Dewan Perwakilan Daerah ?

 

Kami  menginginkan bahwa yang duduk menjadi Ketua DPD adalah orang yang memiliki kepribadian bersih serta cakap dalam memimpin, yang penting ia memiliki kelebihan-kelebihan, termasuk juga kualitas intlektual, cukup wawasan dan kalau bisa dari pengusaha. Begitu juga kami menerima jika perempuan mampu menjadi Ketua, tentu saja perempuan yang dimaksud harus kompetitif dengan laki-laki, why not?

 

Apa harapan anda ke depan sebagai anggota DPD, terutama bagi bangsa dan negara?

 

Harapan kami adalah terjadinya perubahan di Indonesia, terutama sekali proses reformasi harus terus dilanjutkan demi memperbaiki masyarakat dan bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga Indonesia di mata dunia Internasional bisa lebih berwibawa, khususnya pada Pemerintahan yang baru nanti. Bahkan, Pemerintahan yang baru tersebut bisa gagal jika tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat (rakyat). Kalau ini mampu dilakukan, maka proses reformasi kami yakin mampu dilanjutkan. Sebab, tak ada lagi kesenjangan antara Pemimpin dan rakyatnya. Ingat,  perjuangan reformasi belum selesai (hrn).

aspar.jpg
H. Aspar, SE

H. Aspar, SE (DPD Kalimantan Barat)
Senator Harus Mampu Melobi Investor
 
Jakarta, Otonominews,- Kepentingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru saja dilantik (1/10),  ternyata sudah menyodok dengan pikiran-pikiran cerdas para anggotanya. Salah satunya datang dari DPD propinsi Kalimantan Barat H. Aspar, kepada Otonomi news ia mengungkapkan pentingnya DPD memiliki kemampuan negosiasi dengan pihak investor terutama dari luar negeri. Baginya mengundang investor sebagai tugas Senator merupakan suatu keniscayaan.
 
Menurutnya, banyak sekali pembangunan yang kita butuhkan biayanya tidak hanya dari Pemerintah, tapi juga berasal dari investor. " Kami berharap juga bahwa tugas sebagai Senator yang mewakili daerahnya masing-masing diperlukan wawasan pembangunan yang luas, sebab membangun kesejahteraan rakyat di daerah harus benar-benar memiliki spesialis bagaimana mendatangkan investor ,"tegas Aspar seraya mencontohkan dirinya akan berupaya mengundang investor ke Kalimantan Barat untuk membangun tran-Kalimantan dan Pelabuhan.
 
H. Aspar yang sebelumnya pernah menjadi Dirut BPD Kalbar atau PT. Bank Kalbar sekarang sangat serius mengikuti perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga baginya otda sangat penting untuk dikritisi tapi jangan terburu-buru. "Kita atur secara rasional saja,"sergahnya menanggapi revisi UU Otda. Bukan itu saja, Aspar mengatakan, tugas Senator selain mewakili aspirasi masing-masing daerah, Senator juga harus mewakili aspirasi lokal dalam rangka integrasi bangsa.  (hrn).
 
  

21 % anggota DPD Perempuan:

Menakar Kualitas  Senator Indonesia

 

Jakarta, Otonominews,-Kaum perempuan sebenarnya tidak benar terpinggirkan, karena ajaran dan norma manapun mesti menjadikan perempuan sebagai sosok yang harus dihargai, sebagaimana juga kita menghargai kaum laki-laki. Mungkin, pada kurun tertentu perempuan memang hanya dijadikan konco wingking (teman di belakang saja), tanpa ada penghargaan terhadap eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang sama dengan kaum laki-laki. Kondisi terakhir ini, bisa kita baca dalam sejarah raja-raja kuno, yang situasinya sangat feodalistik, bahkan ortodok.

 

Di era modern seperti sekarang, meski bukan karena latah  ikut-ikutan paham emansipasi barat yang sangat redikal, akan tetapi sudah sewajarnya jika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengekspresikan kiprah individual dan sosialnya, terutama dalam bidang politik. Kontrovesrsi tentang hal ini sesungguhnya, bukan lagi hal yang baru bahkan cenderung kontra produktif bagi pengembangan kemampuan SDM perempuan itu sendiri ke depan.

 

Dalam konteks Indonesia pasca pemilu 2004, ternyata perkembangan dan perubahan  selangkah  lebih maju ketimbang era-era sebelumnya. Buah reformasi terbukti membawa hasil, pemilu yang dilaksanakan ternyata juga sukses memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan senator (DPD). Sesuai data yang diungkapkan kepada media massa, target quota 30% perempuan di politik terbukti hampir mendekati kenyataan yakni 21% dari 128 anggota DPD se-Indonesia adalah perempuan.

 

Masalahnya sekarang, nuansa gender yang dihembus-hembuskan mereka dalam setiap pengambilan keputusan politik sedang mereka perjuangkan, karena dilihat dari angka 21% tersebut memang  perbandingan dengan anggota DPD yang laki-laki sangat kurang. Namun demikian, optimisme perempuan untuk terus berperan mewujudkan nuansa baru dengan warna gender terus menerus mereka sosialisasikan agar slogan demi keadilan dan kesetaraan gender tidak hanya lip service. Anggota DPD periode 2004-2009 yang baru saja dilantik memiliki ruang dan peluang emas menunjukkan kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi kaumnya ke arah yang lebih baik.   

 

Yang menarik ketika berkembang proses pemilihan Ketua DPD, kaum perempuang anggota DPD itu menginginkan agar wakil perempuan juga dapat memegang Ketua DPD. Bahkan, ketika berlangsung diskusi dengan wartawan di press room DPR (30/9), wakil-wakil perempuan DPD dari daerah berkumpul dan mengungkapkan uneg-unegnya. Mereka tampak hadir antaranya; Ratu Hemas (Yogjakarta), Qomariyah (Kaltim), Moeryati Sudibyo (DKI), Aida Ismeth Abdullah (Kepri), Ida Ayu Agung (Bali), Aryanti Baramuli (Sulut) dan Eni Haerani (Bengkulu dll-nya.

 

Semangat perjuangan membela hak-hak kaum perempuan yang kini masih di marginalkan, sudah menjadi trade merk dan standar baku bagi mereka. Selain juga masalah pendidikan, kesehatan, otonomi daerah dsb. Namun tidak ketinggalan slogan tentang perubahan mewarnai pemikiran mereka, seiring dengan hadirnya Pemerintahan baru hasil pemilu 2004 kemarin.Yang jelas, perjuang mereka tetap mendapat respon positif dari kalangan manapun, dengan memberikan peluang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah banyak bagi pembangunan bangsa dan negara. Akan tetapi, peluang itu akan hilang dengan sendirinya bila kemampuan Sumber Daya Manusia Perempuan tidak ditingkatkan, artinya sebagai anggota senat, ataupun apa saja profesi mereka, menakar kualitas diri jauh lebih penting daripada hidup dalam angan-angan tanpa jelas apa yang harus dilakukan. (Harun).

 

   

 

   

Mas Dodi Susanto:
Pada Pilpres Putaran kedua
"SBY Simbol Perubahan"
 
Jakarta, Otonominews,- Rupanya motto: dengan tema "Bersama Kita Bisa" yang diusung Tim Sukses dan pendukung SBY-MJK saat kampanye merupakan senjata ampuh menyihir konstituen fanatik SBY. Begitu juga halnya apa yang dituturkan Mas Dodi Susanto, Ketua Kordinator Nasional SBY Fans Club (SFC) kepada Otonominews saat bincang-bincang di kantornya di bilangan Dr. Saharjo- Manggarai Jakarta Pusat (23/7) kemarin.
 
Menurut Dodi,  "Bersama Kita Bisa" kita terjemahkan dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat dan rakyat pemilih, bahwa Indonesia sangat membutuhkan Dwi Tunggal yang bisa mengajak potensi masyarakat sehingga bisa membangun dirinya, yang tidak hanya menunggu keputusan elit saja tapi elit harus berpihak pada kepentingan rakyat.
 
Tentu saja, kata Dodi, rakyat harus bisa merubah semua sikip kejuangan, dan sikap sebagai warga bangsa dan terutama sekali perlahan-lahan  kemajuan peradaban bangsa harus dibangun dengan semangant kebersamaan. "Sebab, saat ini secara jujur republik ini sesungguhnya mengalami krisis kepemimpinan,"tegas Dodi di sela-sela pelatihan Komunikasi Politik bagi pengurus SFC se- Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI.     
 
Terkait dengan acara pelatihan yang akan berlangsung  hingga 25 Juli 2004 ini, tambah Dodi tugas utama semua pihak tidak hanya mendukung seorang menjadi Presiden, namun melalui pelatihan ini  barangkali semua orang harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di semua lapisan sosialnya.
 
"Jadi, salah satu bentuk dukungan konkret kami kepada pasangan SBY-MJK bila nanti terpilih menjadi Presiden/Wakil adalah bagaimana kami mengelola semaksimal mungkin putera-putera terbaik bangsa agar siap memikul tanggung jawab sebagai pemimpin di semua lapisan masyarakat di masa depan,"ungkapnya dengan penuh antusias.    
 
Ditanya mengenai kans SBY-MJK pada putaran kedua melawan Mega-Hasyim, Dodi dengan kata-katanya yang lembut hanya mengatakan, tentang fakta statistik hasil pilpres putaran pertama berbicara bahwa sebanyak 73% lebih rakyat Indonesia menginginkan perbahan.
 
"Ini bisa kita lihat bagaimana seleksi alamiah pada pilpres putaran I, ternyata SBY-MJK menang dengan angka lebih dari 30% suara mengungguli pesaing-pesaingnya. Dengan demikian sangat wajar jika Dwi Tunggal SBY-MJK merupakan sosok atau simbol perubahan,"kata Dodi sembari menyatakan bahwa dirinya bersama SBY Fans Club akan terus memperbesar dukungan dari seluruh warga bangsa melalui komunikasi dengan semua lapisan masyarakat. (HRN).     
 
 

logo.gif
logo dari perusahaan PT Leo Sis Global

Mou Pokja Narkoba Depdiknas-PT. Leo Sis Global tentang:

Teknologi Penanggulangan Narkoba Sistem Canggih  

Jakarta, Otonominews,- Sembari mengadakan seminar dengan topik, Pendekatan Ilmiah dan Teknologi dalam Menanggulangi masalah Narkoba di lingkungan Sekolah, diadakan pula MOU atau Penandatanganan Piagam Kerjasama antara Pokja Narkoba Depdiknas dengan PT. Leo Sis Global, Perusahaan Teknologi asal Korea.

Acara yang berlangsung di Auditorium Depdiknas Jl. Sudirman Jakarta (8/8/2003) selain dihadiri oleh ratusan peserta dari guru-guru sekolah se-Jabotabek juga diisi seminar oleh pembicara antaranya Mr Choi, DR. Kim Dae-Hoon dari Korea dan Jesse A. Monintja PAC dari Pokja Narkoba Depdiknas, serta DR. Enoch Markum.   

Alat Screening yang diperkenalkan ini disebut "Drug Pre-Screening System atau Sistem Diagnosa Narkoba (Hasil Langsung)." Keuntungan yang diperoleh dari alat tersebut antaranya: tanpa adanya kontak fisik secara langsung padahal seperti biasanya pemeriksaan lewat urine, darah dan rambut.

Tapi dalam pemerikasaan system ini menghasilkan pemeriksaan dengan mudah dan kecil kemungkinan dari pemalsuan, juga tidak membutuhkan obat, juga hasil pemeriksaan lebih cepat diketahui sehingga hemat waktu dan biaya. Meski korban telah memakai narkoba beberapa hari tetapi masih bisa di lakukakn dengan alat ini (misalnya: pemeriksaan urine batas waktunya hingga 2-3 hari sedangkan untuk pemeriksaan darah batasnya setelah 18 jam).

Alat DPSS ini memiliki cara kerja yang cukup canggih karena system diagnosanya akan merangsang pupil mata sehingga dapat membedakan antara pegguna dan bukan pengguna narkoba secara langsung (otomatis). Meski system diagnosa ini tak berhubungan secara fisik manusia tapi langsung menghasilkan data yang tingkat kebenarannya sampai 85 persen.  Hanya saja alat ini harganya cukup mahal, itu saja kelemahannya.

Memang kalau kita bandingkan dengan cara lain yang biasanya digunakan maka cara yang lazim itu biayanya cukup tinggi, pemeriksaannya menggunakan fisik manusia (Urine, darah dan rambut), sementara hasil deteksinya baru diketahui dalam waktu relatif lama dan hasilnyapun sangat mudah bisa dipalsukan atau dimanipulasi.      

"Follow up atau tindak lanjut dari penanda tanganan program kerjasama ini, agar anak-anak Indonesia bebas narkoba,"ujar Lee Hyung Soo selaku CEO dari PT. Leo Sis Global  kepada Otonominews usai seminar dan MOU dengan Pokja Narkoba Depdiknas. Ia juga mengatakan bahwa Pilot Proyeknya adalah perkenalan penggunaan Alat dengan Sistem Diagnosa Pre-Screen System ini adalah bekerjasama dengan program Kelompok Kerja (Pokja) Narkoba Depdiknas.

Sementara itu Choi Byung-Ho sebagai pembicara juga memaparkan tentang kemampuan kerja alat ini. Ia telah melakukan test di lebih dari 20.000 orang selama 15 tahun yang meliputi negara Rusia, Korea, Jepang, Amerika, dan lainnya. "Hasil uji test klinik yang dibuat oleh komputer dengan system Screening yaitu dengan cara algoritma Iris identifikasi system, maka DM 2010 dalam tempo 2,5 detik akan bergerak di pupil mata dan ada garis-garis dimata itu,"ujar Choi meyakinkan.   

"Kelebihan dari alat baru ini yang paling pertama adalah system yang digunakan untuk mendeteksi secara prefentif atau pencegahan dini secara langsung bisa diketahui,"tambah Bos Perusahaan Teknologi yang kini sudah mendapat sertifikasi dari FDA.  Namun Lee Hyung Soo yang saat itu didampingi oleh Man Jin Kim, Presiden direktur dari IMC Technologiy Nusantara tersebut mengakui bahwa harga dari alat ini memang sangat mahal.

"Maka ini tidak mungkin digunakan untuk sekolah-sekolah secara langsung akan tetapi lewat program seperti dengan Depdiknas ini saya harapkan bisa terjangkau karena kami ingin membantu masyarakat Indonesia agar anak-anak di sekolah bebas narkoba,"imbuh Lee mengakhiri penuturannya kepada Otonominews. (m. harun).

Abacus

Dari Silaturrahmi Asosiasi Pedagang Tanah Abang Korban Kebakaran:

PD Pasar Jaya Akan Bangun Pasar Delapan Lantai

Jakarta, Otonominews,- Merespon ketidak pastian para pedagang tanah abang yang terkena kebakaran beberapa bulan lalu, Asosiasi Pedagang Tanah Abang Korban Kebakaran mengadakan silaturrahmi dengan Direktur PD Pasar Jaya, Prabowo di Hotel Mulia (4/8/2003). Tampak hadir pada acara itu antaranya: Wali Kota Jakpus, Petra S Lumbu, Kapolres Jakpus, Ketua Umum APTAKK, Irwan Husein dan Penasihat APTAKK, pengusaha muslim, H.Datuk Hakim.

Menurut Ketua Umum APTAKK, Irwan Husein tujuan silaturrahmi adalah dalam rangka mempererat tali persatuan antara stecholder yang ada di pasar,  termasuk para pedagang dengan wakli kota, kapolres, dan PD Pasar Jaya. "Sebab selama ini antara pedagang dan pejabat tersebut tidak ada komunikasi,"kata Irwan kepada Otonominews usai acara silaturrahmi yang dihadiri tak kurang dari 400 undangan terdiri dari pedagang korban kebakaran.

Irwan juga menambahkan bahwa silaturrahmi ini merupakan masalah serius karena tidak saling bertemu sementara perputaran pedagang di tanah abang itu terus meningkat dari waktu ke waktu. "Maka untuk agar pedagang, terutama korban kebakaran memiliki tempat yang representatif, pihak PD Pasar Jaya punya komitmen untuk membangun kembali pasar yang rencananya akan dimulai pada Nopember 2003 mendatang,"jelas Irwan.

Pembangunan pasar tanah abang, tambah Irwan terdiri dari 8 lantai, 2 basment dan satu tempat parkir, dengan biaya kurang lebih antara 12 - 20 miliar rupiah. Persoalan pasar tanah abang ini memang kompleks namun bisa diatasi. Hanya saja memerlukan waktu agak lama.

"Karenanya kami harapkan pak Wali kota Jakarta Pusat bisa memperhatikan secara intens atas pembangunan pasar tanah abang agar mengurangi kesemrawutan,"sambungnya seraya mengingatkan supaya polisi juga lebih berperan dalam menjaga keamanan.

Tapi yang pasti PD Pasar Jaya punya komitmen membangun kembali pasar tanah abang berlantai 8. Dengan target itulah maka secara otomatis jalan/ lalu lintas seputar tanah abang tak lagi semrawut akibat padatnya pengasong yang ada di lokasi. Hingga saat ini pedagang korban kebakaran berjumlah tak kurang dari 3000 orang dengan kerugian total miliaran rupiah.(m. Harun).

       

Ostrich
lingkungan ayam yang sehat

CPI Adakan  Seminar Tentang Manajemen Pemeliharaan Broiler

Jakarta, Otonominews,- Sebagai konsekuensi kemajuan teknologi, kesehatan dan pemeliharaan bagi peternak ayam broiler harus menyesuaikan diri kalau tak ingin gulung tikar. Charoen  Pokphan  Indonesia (CPI)  mengadakan seminar "Manajemen Broiler Dan  Penanganan Penyakit Di masa Pancaroba" di Hotel Mulia  Jakarta (30/7/2003).  

Seminar tersebut menampilkan  beberapa  pembicara yang  ahli di bidangnya diantaranya yaitu: Fransiskus Affandi (Key Note Speaker), yang dilanjutkan dengan Drh. Darjono Msc. PhD.(Penanganan Penyakit Di Masa PancaRoba) dan  Wayan Sudhiana (Manajemen Boiler Modern).

Karena seminar ini dirancang untuk mengantisipasi adanya penyakit bagi ayam broiler , tentu  dibicarakan bagaimana menghadapi adanya  tantangan dan ancaman dalam pemeliharaan kesehatan ayam broiler seperti misalnya: kondisi kandang serta pengaruhnya  terhadap kualitas udara . "Begitu juga  terhadap tingkat stres ayam. Bila Ayam sudah stres akibat dinginnya udara maka  ayam  mudah terkena  radang  pernafasan,"papar  Darjono.

Sementara itu  Wayan Sudhiana dalam makalahnya menyatakan  bahwa  manajemen ayam dulu dengan sekarang  berbeda. Ayam dulu  tanpa mempertimbangkan lingkungan pertumbuhan sedangkan sekarang kita perlu  menggu nakan teknologi  dan bergerak lebih jauh lagi, selain  itu juga memperhatikan lingkungan pertumbuhan.

"Pentingnya sirkulasi udara bagi pemeliharaan ayam broiler  maka bukan saja menggunakan manajemen  Brooding tapi  ventilasi merupakan hal yang sangat penting,"kata Wayan seraya mengatakan kalau dulu terfokus pada  pakan, air dan ventilasi sedangkan sekarang dibalik  menjadi ventilasi, air dan pakan.

Seminar yang dikuti tak kurang dari  ratusan peserta,  semuanya berasal dari para distributor-distributor se-jawa dan jabotabek yang sudah lama bersama  perusahaan CPI dengan  memiliki  kapasitas 50 ribu  ton  per tahun. Charoen  Pokphan  Indonesia hingga sudah  berhasil mengembangkan bisnis Broiler dan  Poultry dengan  jangkauan  Jakarta, bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Denpasar dan Balikpapan.  (laporan: Harun).

  

 

 

 

 

Mountains 3
Salah satu lokasi gunung dan tanah pertanian

Para Gubernur Membahas Raskin

Menyoal Ketahanan Pangan Bangsa Agraris

Jakarta, Otonominews,- Data jumlah orang miskin cukup bervariasi sehingga kadang tak bisa dijadikan patokan. Ada angka 30 persen tapi ada juga yang mencatat hingga 40 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Mari kita tinggalkan angka-angka tersebut, dan kita fokuskan perhatian kita pada program kongkrit yang telah menjadi kesepakatan pihak pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pada 22-23 Juli 2003 para gubernur dari 30 propinsi se-Indonesia mengadakan Rapat kerja (Rakor) di Jakarta membahas khusus masalah Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin). Gema istilah raskin ini terdengar dari rakyat paling atas sampai rakyat yang paling bawah, karena memang dipublikasikan secara luas dan transparan bahwa program pengadaan raskin adalah sebuah keniscayaan untuk menaggulangi kemiskinan, meski terkadang bersifat instan.

Tak kalah menariknya, ternyata rakor tersebut tetap membahas serta mencari solusi tentang ketahanan pangan bagi bangsa yang hidup di negara dengan sebutan agraris ini. Laporan Direktur Perum Badan Usaha Logistik (Bulog), Widjanarko Puspoyo ternyata  cukup menarik untuk disimak karena ia menyatakan penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks bagaikan lingkaran setan. "Program raskin adalah bagian terpadu dari kebijakan penaggulangan kemiskinan,"jelas Widjanarko seraya menambahkan bahwa rakyat miskin butuh 20 kg per keluarga perbulan.

Dari sini peranan pemerintah daerah atau lebih jelasnya gubernur, wali kota dan bupati sangatlah penting. Dari rakor ini kesamaan presepsi untuk menanggulangi kemiskinan sangatlah diperlukan. Lembaga pemerintah seperti Bulog sebenarnya tidak kalah peranannya dalam membantu selain melayani usaha logistik pangan, juga sebagai pengaman harga pangan serta mengelola cadangan pangan dan pendistribusiannya kepada masyarakat.

Menurut hasil kesimpulan rakor seperti dituturkan panitia, bahwa penanggulangan kemiskinan (PK) difokuskan kepada perluasan kesempatan kerja serta terwujudnya jaminan sosial bagi masyarakat secara berkesinambungan. "Program raskin bukan sekedar program darurat (emergency programme) atau karikatif lagi, tapi merupakan program yang terencana dan terkoordinasi antara pusat-daerah menuju ketahanan pangan nasional,"kata Gunawan Sumodiningrat selaku Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan.

Ketahanan pangan inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Bahkan, Gunawan juga mengatakan,  sektor pertanian terutama beras merupakan konsumsi utama masyarakat kita dan hampir 50 persen penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian itu dengan kategori masyarakat miskin. Memang agak susah menjelaskan, dari satu sisi negeri kita ini terkenal dengan negeri agraris (pertanian) tapi disisi lain petani kita sendiri mayoritas miskin, ibarat ayam mati di lumbung padi.

Kemudian kita juga bertanya, sejauh mana ketahanan pangan bangsa kita saat ini? Kalau kita tengok, konon persediaan beras total volume yang ada di Bulog untuk tahun 2003 adalah sebesar 2 juta ton sementara beras impor dari luar negeri sebesar 6 juta ton. Dari perbandingan jumlah volume tersebut tentu sangat penting apabila kita kaji lebih mendalam relevansinya dengan pendistribusian raskin kepada masyarakat yang menjadi fokus sasaran. Artinya, jangan sampai dinegeri yang agraris ini kita kekuarangan stok beras sebagai bahan pangan utama karena diakibatkan tak produktifnya sektor pertanian bangsa kita.

Dengan adanya rakor raskin gubernur seluruh Indonesia itulah diharapkan peran pemda dalam hal ini gubernur sebagai fasilitator dan pusat layanan informasi dan data kepada masyarakat miskin yang menjadi sasaran. Bukan itu saja,  Guru Besar Ekonomi UGM yang juga Deputi Sekretaris Wapres, Gunawan Sumodiningrat mengatakan  kepada wartawan saat jumpa pers, bahwa pemberdayaan terhadap penduduk miskin lewat program raskin itu perlu ada pendampingan yang tentu saja ada biaya operasionalnya.

"Karena itu program raskin ada tiga kriteria untuk sampai pada kelompok sasaran yaitu penyelamatan, pendukung serta mekanisme pasar,"jelas Gunawan yang saat itu didampingi salah satu pejabat teras Bulog dan Asisten Pemprov. DIY, Bambang Purnomo.  (Lap. Harun).

 

 

 

 

 

 

 

    

 

       

 

RSPAD Adakan Simposium "Gawat Darurat"
 
Jakarta, Otonominews,- Pertolongan Pertama Pada Kedaruratan Medis bagi masyarakat awam menjadi topik pada Simposium yang diadakan oleh RSPAD Gatot Subroto (17/7/2003) kemarin. Acara yang berlangsung di Auditorium RSPAD tersebut dibuka oleh  Kepala RSPAD,  Brigjend. TNI Dr Mardjo SpB  dan diikuti oleh kalangan para medis khususnya bagian gawat darurat dan peserta umum.
 
Menurut Ketua Pelaksana, DR. Dr. Bambang Darwono, SpB. SpoT  bahwa acara simposium ini merupakan proses edukasi bagi kita terhadap pertolongan pertama bila menangani kasus kedauratan medis. Sebab kebanyakan kita belum mengetahui secara benar dan efektif cara mengatasi pertolongan pada korban dalam kondisi kritis. "Simposium ini sebagai upaya pembelajaran agar di lapangan tak terjadi hal-hal yang vatal karena ketidak tahuan kita,"jelasnya kepada otonominews usai penutupan simposium yang dihadiri tak kurang dari ratusan peserta. Tampak hadir sebagai pembicara antaranya, Kepala Dinas Kesehatan DKI, dr Hani, dan Dr Qamaruddin Bausat, Sp. B, SpBA, Drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, Ms, Ph.D., serta dr Silvana dan lain-lain.
 
Simposium Nasional "The Recent Advances In Critical Care Management  Of  Trauma Cases"
 
"Setelah ini juga akan diadakan Simposium Nasional pada 19-20 Juli 2003 di Hotel Borobudur Jakarta dengan topik: "The Recent Advances In Critical Care Management  Of  Trauma Cases,"ujar Bambang yang sekaligus ia menjadi ketua penyelenggaranya.  
Pada Simposium tersebut, tambah Kolonel yang menangani Club Kesehatan Militer  (KCM) ini Simposium Nasional dibuka oleh Direktur Kesehatan AD Brigjend. TNI,  Adib A. Yahya dan mendatangkan pembicara penting selain dari Indonesia juga berasal dari Singapore, Australia, Jepang, Philipina, dan Turki. Event ini banyak mengambil contoh kasus korban kejadian Bom Bali (Bali Blast).  Laporan:  Harun.     

rudihartono.jpg
Komisaris Utama, PT. Topindo Atlas Asia, Rudy Hartono

Rudy Hartono Raih "The Best Potential Brand" dari IBBA

Jakarta, Otonominews,- Acara rutin Majalah Swa,  Indonesian Best Brand Award (IBBA)  dengan menggandeng Riset MARS digelar di Hotel Shangri-La,  Jakarta  (11/7/2003) berlangsung marak. Dari 80 kategori produk dan merek terbaik yang diberi penghargaan antaranya: Cosmetic, Food, Households,  Medicine, Otomotive, Bank, Airlines. Media, Credit Card, The Potential Brand dan The Corporate Brand.

Salah satu yang meraih "The Best Potential Brand" pada malam itu adalah Rudy Hartono, Komisaris Utama PT. Topindo Atlas Asia, sebuah merek pelumas motor TOP ONE OIL yang sudah populer di tengah masyarakat Asia Pasific, termasuk di Indonesia. Survey terhadap produk yang satu ini memang agak lain, karena menggunakan metode Top Of Mind (TOM) serta Brand Performance sebagai penggabungan dari TOM Merk, TOM Iklan, Brand Share, Perceived Quality, Satisfaction, Loyalty, Gain Index, Projacted Brand Share dan Brand Value.

Pada saat yang bersamaan pelumas motor berasal dari California USA ini juga menerima "The Best Brand" yang diwakili oleh Joe Ryan dari Top One Oil Amerika. Perusahaan ini memang kerap menerima sederet penghargaan sebelumnya, misalnya: ICSA 2001, ICSA 2002, MURI, IMI, ICMA dll. "Dengan sederet penghargaan ini dan terakhir dari IBBA, ternyata kami merasa Surprie karena Top One Oil  memenangkan kategori Potential Brand,"ujar Mantan Juara Dunia Bulu Tangkis kita di tahun 70-an ini.

Kenapa harus Top One Oil?  "Ternyata survey telah membuktikan bahwa Brand Image kita sangat kuat,"imbuhnya seraya mengatakan,  pertumbuhan sepeda motor di Indonesia memang luar biasa pesatnya. Bahkan kebangaan itu dikatakan oleh Anne.  "Tentu karena faktor kualitas, maka  Top One Oil kini sudah melekat di hati masyarakat,"kata Anne, selaku Public Relation di Perusahaan yang berkantor di bilangan Garuda 32 ini dengan sumringah.

Hal ini datang bukan karena serta merta tapi Top One Oil sebagai pelumas motor memiliki Market Segmen yang sudah terbangun, terutama dari kalangan menengah kebawah. Selain menjadi Market Leader, Top One Oil juga memiliki produk lain yang tak sekedar oli sepeda motor. Pemalsuan yang yang terjadi relatif minimal,  juga menggunakan  Composit Can sebagai teknologi yang sekali pakai langsung dibuang sehingga sulit dipalsukan, sekaligus harga yang terjangkau buat konsumen.

Menururt Anne, Merk Top One Oil sudah tersebar di seluruh tanah air. Paling tidak di setiap daerah ada distributor,  kemudian diteruskan ke Cabang-cabang  lalu sampai ke Mekanik seluruh Indonesia. "Dengan penghargaan IBBA ini,  membuktikan bahwa  produk kami memiliki komitmen yang sangat kuat kepada konsumen, "tutur Anne kepada OtronomiNews.   "Selamat Dan Sukses ,  Buat Rudy Hartono Pemenang The Best Potential Brand". (M. Harun).                 

Port of Tacoma, WA

Pengakuan Vigo Kristoffer, pengusaha asal Norwegia:

Mau Investasi Di Indonesia Malah Kesandung  Oknum Pejabat Depnaker

Jakarta, Otonomnews,-Maksud hati ingin berinvestasi di Indonesia, ternyata  malah  tersandung oknum pejabat Depnaker.  Itulah yang dialami pengusaha asal Norwegia VIGO KRISTOFFER, yang bermitra kerja dengan PT. LINTAS SAMUDRA ARMADA

"Sebenarnya pada awal saya bekerja  tak ada masalah namun 3 tahun belakangan ini saya mulai gelisah,"tutur Vigo saat jumpa pers di sebuah Hotel berbintang di Jakarta beberapa waktu lalu yang didampingi Hj. Hoiriah dari Kantor Pengacara RIA dan Partners. Ia mengatakan selama 8 tahun bekerja di Indonesia tidak menemui halangan dan masalah apapun.

Menurut pengakuan Vigo, ia kerap kali dipanggil Depnaker melalui Direktur Norma Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja. Depnaker Menuduh Vigo rangkap jabatan serta ijin kerjanya palsu. Ternyata semua tuduhan tersebut, kata Vigo adalah hasil laporan Omri Naibaho, mantan konsultannya pada sebuah perusahaan yang bernama PT. Tirta Samudra Caraka.

Omri tampaknya mempunyai hubungan dekat dengan pejabat Depnaker tersebut, tapi karena belakangan Omri, seperti  diakui, Vigo pernah ada masalah dengannya dan sempat menuntutnya di pengadilan, dan Vigo akhirnya menang.

Tapi Omri tidak kehabisan akal, memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat Depnaker tadi seraya meminta agar Vigo dideportasi dari Indonesia dengan alasan rangkap jabatan dan KITA (Kartu Ijin Tenaga Kerja Asing) palsu itu.

Kasus ini belum selesai hingga saat ini. Menurut kuasa hukum Vigo dari Kantor RIA & Partner, bahwa Depnaker pernah berusaha mendamaikan Vigo dengan Omri. Dalam acara pertemuan itu, kata kuasa hukumnya , Vigo diminta uang damai US 20.000,  dan bagi Vigo tidak ada masalah. "Tetapi apakah dengan uang US 20.000 itu dapat menyelesaikan masalah,"tegas Hj. Hoiriah, SH seraya menanyakan apa ini yang namanya suap?.

Hj. Hoiriah, SH selaku kuasa hukumnya menyarankan agar Vigo tidak meloloskan permintaan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata, permintaan deportasi Omri tetap dilakukan oleh pihak Depnaker.  Atas keputusan Depnaker tersebut, Vigo berusaha tetap bertahan di Jakarta dan meminta perlindungan hukum ke berbagai pihak, termasuk ke Presiden dan DPR.

Jika sampai dideportasi dari Indonesia, saya akan menarik modal saya dari Indonesia,ancam Vigo kepada rekan bisnisnya dari Indonesia. Sementara itu  mitra bisnis Vigo yang bernama Harsono dari PT. Lintas Samudra Armada menyesalkan atas kasus dan kejadian ini.

"Investasi kami yang sudah berjalan lama dan jumlahnya cukup besar akan dikemanakan, serta berapa banyak Tenaga Kerja Indonesia yang harus menanggung PHK,"keluh Harsono jika Vigo sampai keluar dari Indonesia seraya bertanya dengan penuh sedih. (Zohiri,SH).

 

Hari Kebangkitan Nasional Berpadu Dengan Pameran Produksi Indonesia      

Jakarta, Otonominews,-Menteri Komunikasi dan Informasi  Syamsul Mu arif  menyatakan, untuk peringatan hari Kebangkitan Nasional ke-95 tahun ini  akan di padukan dengan Pameran Produksi Indonesia (PPI)  2003 yang dipusatkan di Arena Pekan Raya Jakarta . Dalam pemeran ini, lanjut menteri, akan dilakukan peluncuran produk unggulan Indonesia, Peragaan Telematika, dan Sapta Pesona Wisata.

Syamsul Muarif juga mengatakan bahwa dengan semangat hari kebangkitan nasional  mari  kita bangkitkan cinta produksi dalam negeri. "Kita memang kalah dengan negara negara  tetangga , seperti Thailand, Korea, dan  Malaysia karena mereka mencintai produk dalam negerinya,"aku menteri pengganti Harmoko itu kepada pers.

Kenapa Kita lebih bangga dengan produk Luar Negeri daripada Produk Dalam Negeri sendiri? Jika dibandingkan dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, kata Syamsul  memang Indonesia berada dibawahnya, meski negara mereka pernah  dilanda krisis,  tetapi mereka sudah lama bangkit, apa faktornya? Ternyata, mereka mencintai produk dalam negerinya.

Sebagai bukti kecintaan kita pada produk dalam negeri, maka dalam  PPI 2003 ini akan diutamakan produk dalam negeri dan  akan diberikan penghargaan bagi produk ungulan dan bersamaan dengan itu juga akan ada lounching Majalah khusus Produk Indonesia. Selain itu, tambah Menteri  yang dulu bernama Departemen Penerangan itu juga akan dilakukan kontak Bisnis  dengan negara-negara lain.

Dalam  rangka peringatan  Hari  Kebangkitan Nasiomal tersebut akan  dilakukan ziarah  ke Makam Dr. Wahidin Soedirohusodo dan dr. Soetomo di Surabaya. Menurut panitia,  PPI juga menyediakan festival  masakan/makanan khas Indonesia  selama 10 hari   Sementara pada tanggal 25 Mei 2003 PPI akan melakukan kegiatan berupa gerak Jalan.

Juga masih kata panitia, Tema Hari Kebangkitan Nasional Tahun ini adalah: BANGKITLAH  BANGSA DAN   NEGERIKU,  MANTAPKAN  INDONESIA DAMAI DAN BERSATU.  (Laporan: Zohiri)                      

Flower Close Up
Muhammad Harun

IPPNU Angkat Kembali Kecintaan Pada Dunia Bahari

Jakarta, Otonominews,- Menjelang diadakannya Kongres ke-13 Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Surabaya pada 18-22 Juni 2003, serangkaian acara diadakan, antaranya peluncurann buku Paradigma Baru Pembangunan Berbasis Kelautan karangan Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Prof. Dr. Roekhmin Dahuri. Peluncuran dan bedah buku tersebut terlah berlangsung di Jakarta (senin 12/5/2003).

Menurut pantia pelaksana, Dra. S. Maryamah A. Al-Khadriyah, kenapa kita tertarik mengangkat masalah kelautan? Karena bila dilihat secara georafis pada umumnya para aktifis pelajar nahdhiyin atau lebih khususnya IPPNU, mereka berasal dari daerah pesisir. "Jadi relevan sekali jika persoalan yang terkait dengan kelautan kita bahas, apalagi kita ingin mengangkat kembali kecintaan kita pada dunia bahari,"tutur Sekretaris Umum PP. IPPNU ini pada otonominews di sela-sela acara bedah buku di Hotel Acacia.    

Sementara itu Anggota DPR, Ir. Tari Sani Utami  sebagai pembahas buku tersebut mengatakan, kalau kita mau bicara paradigma baru berbasiskan kelautan, saya pikir masalah batas wilayah laut kita harus dibenahi lebih dahulu,  bagaimana kita bisa membangun,  sementara itu disisi lain masih ada yang bocor." Artinya garis batas itu belum secara tuntas diselesaikan oleh pemerintah Indonesia,"jelas anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa itu kepada Otonominews.

Sekarang saja seperti pengalaman Sipadan dan Ligitan, tambahnya bahwa pemetaan yang sebenarnya ada garis batasnya tapi karena lobby kita di tingkat internasional itu kurang   dan ada sebagian kita yang tidak tertarik dengan masalah kelautan bahkan tak pernah memperhatikan laut maka Malaysia yang mengurus dua kepulauan kita itu.

Ia juga mengatakan Malaysia telah memberdayakan atau mengambil potensi kedua wilayah itu lebih dulu,  sehingga itulah kemenangan Malaysia di PBB. "Untuk itu kita harus belajar, sebab jika wilayah laut itu tidak tuntas yakni masalah perbatasannya, terutama disebelah timur maka kita akan terancam kehilangan pulau-pulau lainnya yang saat ini kemungkinan masih ada yaitu sekitar 60 pulau lagi,"jelas Tari Sani Utami.

Sebenarnya,siapa yang punya wewenang dan batas laut ini? Anggota komisi III yang menangani pertanian, kelautan dan kehutanan ini menyatakan bahwa mereka yang berwenang ada di tiga instansi terkait yaitu: Departemen Kelautan dan Perikanan, Angkatan Laut dan Departemen Luar Negeri.

"Deplu yang berhubungan dengan pihak asing, tapi kalau deplu juga tidak diberi peluru  oleh TNI AL dan disuport oleh departemen kelautan, maka ia tidak mungkin bisa bicara dengan baik menyelesaikan masalah kelaautan kita,"tegasnya.

Apa upaya dari kemeterian kelautan, apakah khusus mengkoordinasikan saja atau ada tugas-tugas lainnya untuk mengambil peran-peran strategis? "Saat ini kementerian kelautan dan perikanan harus mengambil peran strategis itu, serta bernisiatif kerjasama dengan TNI AL,"kata Tari dengan mengatakan bahwa  kita harus menyediakan batas-batas laut itu yang kemudian mengajukan kepada DPR komisi III.

Sehingga, sambung Tari kita segera membahasnya di DPR, setelah itu baru kemudian kita bicarakan dengan AL dan hasilnya nanti kita berikan pada Deplu dalam rangka membicarakan batas-batas laut Indonesia di dunia Internasional.

Khusus mengenai penanganan nelayan-nelayan kita yang mayoritas terdiri dari nelayan miskin itu, anggota DPR berkerudung ini mengatakan, supaya peran Dep. Kelautan dapat memperhatikannya. "Secara efektif jumlah nelayan kita yang seperti itu tak kurang dari 3 juta orang, kita harus perhatikan mereka,"pintanya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan seraya  mengingatkan agar kerja kementerian Pak Rukhmin lebih gencar memperhatikan kesejahteraan nelayan itu sehingga kedepan kita merasakan keberadaan dari Dep. Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat khususnya nelayan. (Laporan: M. Harun).

 

 

nurdiati.jpg
Dra. Hj. Nurdiati Akma, Anggota DPR Fraksi Reformasi

Dra. Nurdiati Akma, Wakil Sekretaris  Fraksi Reformasi DPR:

Menggoalkan RUU Pornografi dan Sisdiknas  Perlu Jihad

 

Jakarta, Otonominews,- RUU tentang Sisdiknas belum kelar, bakal menyusul RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi. Kedua Rancangan Undang-undang ini sangat terkait dengan masalah agama, atau bahkan keyakinan yang paling azasi terutama bagi pemeluk islam di Indonesia. Karenanya, anggota DPR dari Fraksi Reformasi, Dra. Hj. Nurdiati Akma menyatakan untuk meloloskan kedua undang-undang tersebut dibutuhkan perjuangan keras alias"JIHAD".

 

Demikian diungkapkan Nurdiati usai tabligh akbar  anti pornografi dan pornoaksi di pusat dakwah Muhammadiyah (11/5/2003). Ia bersama Rhoma Irama memprotes tayangan-tayangan televisi dan musik yang berbau porno. Menurut Nurdiati untuk memerangi pornografi dan pornoaksi diperlukan payung undang-undang. "RUU tentangnya akan segera dirumuskan oleh DPR,"tuturnya seraya mengatakan bahwa DPR sekarang lagi membahas RUU tentang anti kekerasan di dalam rumah tangga. 

 

Sementara RUU Pornografi dan Pornoaksi, tambah Nurdiati sedang kami dengarkan dari berbagai elemen masyarakat termasuk LSM dan ormas-ormas Islam. Utamanya tentang batasan atau definisi pornografi itu sendiri. Hingga saat ini hal tersebut belum ada titik temu, karena mereka ada yang mengatakan bahwa telanjang itu bagian dari seni bukan pornografi. Sehingga sampai sekarang belum ketemu apa sebenarnya definisi yang pas untuk pornografi dan pornoaksi itu.

 

Nurdiati memberi contoh misalnya budaya di Bali, pulau dewata,  antara batasan seni dan pornografi tidak jelas lagi, begitu juga di daerah lain karena kita masing-masing daerah itu punya perbedaan. "Meski ada perbedaan, kita adalah mayoritas di negeri ini maka yang mayoritas itulah yang harus diutamakan,"tegas pengurus DPP PAN ini.

 

Apa mungkin konsep kita selaku mayoritas bisa diterima padahal mereka juga kebanyakan memandang seni itu sebagai sesuatu yang universal ? "InsyaAllah, kami akan berjuang keras, karena kami adalah pihak mayoritas yang harus dipedulikan. Kami memerlukan payung hokum  sesuai dengan apa yang mayoritas peluk (islam). Jadi bukan kami yang justru memerlukan hokum dari pihak minoritas, itu artinya sangat zalim,"tegasnya lagi.

 

Mengenai pro-kontra tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas), Nurdiati juga secara terang-terangan menolak anggapan segelintir tokoh atau politisi yang tak setuju dengan RUU Sisdiknas sekarang ini. Menurut Nurdiati Akma, mereka sejak dulu memang tidak suka masalah negara dibawa-bawa mengatur urusan agama karena itu masalah pribadi dan keluarga, bahkan kata mereka sensitif serta mengarah pada masalah SARA. 

 

"Namun bagi Kami menghadapi mereka terus saja maju karena di era reformasi ini justru generasi muda kita atau anak-anak kita harus diselamatkan akidahnya jangan sampai terkena pemurtadan,"tegas anggota DPR yang berjilbab itu dengan mantap  seraya menceritakan pengalamannya menggodok undang-undang di DPR seperti UU perlindungan anak. Nurdiati optimis RUU tentang Sisdiknas akan disahkan menjadi undang-undang.

 

Ia juga memuji kerja keras dan perjuangan MUI atas kepeduliannya terhadap RUU Sisdiknas dan akan dirumuskannya RUU Pornografi dan Pornoaksi. Kalau misalnya dalam menggoalkan UU Sisdiknas menemui jalan buntu? "Maka Voting harus kita lakukan,"jelasnya dengan mengatakan bahwa semua fraksi sudah bersatu  kecuali PDIP, meski di PDIP juga ada orang islamnya tapi tidak bersuara. Memang sangat dibutuhkan "JIHAD" untuk menggoalkan kedua Undang-undang tersebut. (Lap. Reporter Otonominews)    

 

forgap.jpg
Ahmad Sumargono, Rhoma Irama, Eggy Sujana dan Agus Suradika

Tablig Akbar Dan Deklarasi Forum Anti Pornografi
 
Jakarta,Otonominews,- Tabligh Akbar menentang pornografi dan pornoaksi berlangsung cukup marak yang berlangsung di Pusat dakwah muhammadiyah menteng Jakarta Pusat (11/5/2003).  Acara tersebut sebenarnya bukanlah semata-mata khusus menentang goyang ngebor Inul Daratista yang saat ini lagi kontroversial itu. Tapi sebuah peringatan akan bahaya pornografi dan pornoaksi di tanah air yang kian meningkat frekwensinya.
 
Sebagai sohibul hajat (tuan rumah) adalah majelis Tabligh PP Muhammadiyah yang dikomadani oleh Drs. Tabrani Sabirin MA. Menurutnya, kendati diadakan dalam suasana sangat sederhana karena banyaknya keterbatasan-keterbatasan namun secara konsisten dilakukan karena tuntutan hatinurani. Bahkan, terbukti menyedot banyak khlayak yang hadir di halaman gedung yang cukup megah dikawasan Menteng tersebut.
 
Bukan itu saja, sebagai pembicara selain para ustaz dan ulama, bintangnya si raja dangdut Rhoma Irama. Bang Haji, begitu ia kerap dipanggil mengupas habis kronologi sebenarnya tentang kontroversinya dengan si raja ngebor Inul Daratista."Kebanyakan yang ditulis dan diberitakan di media massa baik cetak maupun elektronik tentang perkara saya memarahi Inul karena menegor goyangnya yang erotis dan seks oriented itu merupakan fitnah,"kata artis muslim pelantun lagu begadang itu seraya meluruskan opini yang berkembang di masyarakat.
 
Selain Rhoma, hadir juga sebagai pembicara antaranya, Dra. Nurdiati Akma, anggota DPR Fraksi reformasi, KH Nur Iskandar SQ, anggota DPR Fraksi kebangkitan bangsa, Ahmad Sumargono, SE, anggota komisi I DPR Fraksi Bulan Bintang, KH Kholil Ridwan, Ponpes Al Husnayain, Dr. Agus Suradika,  Pengurus PWM DKI, dan Eggy Sujana, SH, dari PPMI.
 
Mereka semua sepakat menolak pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya dengan mendeklarasikan sebuah wadah yang diberi nama "Forum Gerakan Anti Pornografi dan Pornoaksi ( Forgap)". Forum ini diketuai oleh Sofyan Ali dan Sekretaris jenderal, Asrrul Tanjung. Tindak lanjut dari Forgab ini adalah unjuk rasa  demonstrasi ke DPR pada 13 Mei 2003, untuk secepatnya DPR merumuskan RUU anti pornografi dan pornoaksi.
 

Ahmad Sumargono, anggota DPR Fraksi Bulan Bintang

Situasi saat ini kita sudah terperangkap kedalam pola hidup Yahudi, apa indikatornya, mereka menolak pemerintahan yang mengikutsertakan agama dalam pemerintahan. Kenapa Afghanistan dan Bagdad diserang oleh Yahudi? Karena kedua negara itu ingin agar agama bisa diikutsertakan dalam bernegara.

Maka dengan pola dan konsep Yahudi itulah gerakan sekularisme berkembang sampai di Indonesia. Sekularisme bukan saja dalam ideologi, tapi juga masuk dalam moral dan peradaban. Hal ini untuk merusak moral bangsa dan akhlak. Padahal bangsa Indonesia mayoritas islam, tapi pandangannya banyak yang sekuler.

Kita ini sebenarnya dikuasai oleh walantardha yang hanya berpikir tentang materi dan komersial. Dan kalau sudah banyak orang seperti ini maka ekonominya adalah kapitalis  bukan ekonomi untuk kepentingan rakyat. Rakyat kita banyak yang menjadi miskin karena banyaknya pembangunan-pembangunan dengan konsep kapitalis.

Dr.Agus Suradika, pengurus PWM DKI

Kita akan mendukung siapa saja yang membela kebenaran, termasuk Muhammadiyah mendukung Rhoma Irama dalam menyampaikan kebenaran, menegor Inul Daratista. Ini   menunjukkan bahwa islam kompak. Saat ini misalnya, persoalan RUU Sisdiknas muncul lagi, seperti halnya pada saat tahun 1989 dimana Sisdiknas ditentang oleh kelompok tertentu di parlemen. Dan yang menentang RUU Sisdiknas 2002 ini ya orang- itu-itu juga. Sebenarnya musuh kita ini telah jelas, yaitu musuh islam. Tapi marilah kita rapatkan barisan agar musuh-musuh islam tidak punya kesempatan memenangkan pada  pemilu 2004.

Dra. Hj.Nurdiati Akma, anggota DPR Fraksi Reformasi

Kami menjunjung tinggi penegakan moral, yang didalam pasal UUD 1945 ada ajaran tentang HAM.  Namun ayat tentang pasal HAM itu haruslah melalui koridor  moral dan agama. Memasukkan ayat dengan tambahan moral dan agama itu banyak yang menentang dan yang tidak setuju. Sekarang ada ramai-ramai orang beralasan tentang HAM bagi kasus Inul Daratista si Ratu Ngebor itu.

Tapi dalam hal ini saya membela Bang Rhoma Irama karena ia maju dalam membela kebenaran. Apalagi sebagai ketua  PAMMI, Rhoma telah menunjukkan nahi mungkarnya  dengan lisan (fabillisanihi) walau yang menentang banyak dan walantardha juga ikut-ikutan. Oleh karena itu kami sekarang sedang mempersiapkan RUU di DPR tentang Pornografi dan Pornoaksi. Tugas kita sekarang, agar bagaimana orang islam bersatu di negeri ini, mari kita tegakkan agama di negeri ini.

Eggy Sujana, Pengacara Rhoma Irama, penggerak demonstrasi

Keresahan-keresahan yang terjadi bagi ummat islam sekarang ini karena keslahan ummat islam juga. Apa kesalahannya? Kita ingat sewaktu terjadi amandemen UUD 45 pada sidang tahunan MPR,  tentang syariat islam ditolak oleh ummat islam sendiri termasuk tokohnya, tapi yang mendukung hawa nafsu justru lebih banyak.  Karenanya, hanya dengan kesamaan idologi maka ummat islam di Indonesia bisa menegakkan izzul islam wal muslimin.

KH Kholil Ridwan, Ketua Pondok Pesantren Al Husnayain

Menanggapi masalah goyang ngebor inul itu ada tiga golongan menurut al quran, yaitu: Muttaqin, Kafirin dan Munafiqin. Tapi yang paling banyak adalah kelompok Munafiqin, kelompok ini bisa saja ada di organisasi politik, ormas dan lain-lainnya. Padahal dosa munafik itu lebih besar dari dosa orang kafir. Orang islam yang maksiat atau berlaku zina dsb itu sebenarnya masuk kelompok munafiqun.

Zina bukan hanya ada di tempat pelacuran seperti di Dolly Surabaya atau di kramat tunggak Jakarta dulu, tapi zina sekarang sudah ada di kamar-kamar orang islam. Dan zina sekarang justru paling banyak dilakukan di telivisi atau tayangan TV. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Yang paling bertanggung jawab adalah produser-produser pembuat program acara di TV itu.

Dalam kasus goyang ngebor inul, Rhoma sebagai sesama artis dan lebih senior lagi melakukan tegoran.  Nantinya di mata Allah sikap serta apa yang dilakukan Rhoma tersebut  ada diatas apa yang dilakukan oleh ulama, ustaz serta khotib-khotib di masjid-masjid. Sebenarnya tujuan media atau tV itu apa ? Saya mengatakan, pertama sebagai informasi, kedua sebagai edukasi, ketiga sebagai  entertaimen dan keempat sebagai distorsi.

Saya akan bahas yang terakhir ini, kalau tujuan adanya media TV  sebagai sarana distorsi maka artinya TV sebagai alat merusak. Bisa merusak moral, merusak bangsa dan bahkan merusak lawan-lawan politik. Saya pesan kepada yang memiliki media janganlah menggunakan media untuk merusak bangsa dan akhlak masyarakat islam. Apa itu namanya artis, produser dsb kalau mereka berbuat baik maka akan dicatat sebagai amal saleh, siapapun dia marilah kita bersatu menghadapi walan tardha dan munafiqin.

Saya katakana bahwa yang salah memang ummat islam sendiri, karena tak punya TV islam atau TV quran atau TV hadits, ummat islam sekarang harus sadar bahwa kita harus punya TV sendiri.

KH Nur Iskandar SQ, pengurus NU dan anggota DPR dari FPKB  

Yang  salah sebenarnya bukan TV- nya tapi yang salah adalah Presiden kita. Makanya ummat islam wajib jadi imam.  Apapun suaranya kedepan kita haruslah memilih presiden yang ngerti islam,  ini wajib. Janagan kita memilih Presiden yang tak mengerti islam.

Makanya saya senang kalau tiap lima tahunan antara NU dan Muhammadiyah gantian menjadi imam (Presiden). Lima tahun setelah NU ya berikan ke Muhammadiyah.  Begitau juga seterusnya, karena di Indonesia yang banyak adalah anggota kedua organsiasi Islam ini.  Laporan: H.run
 
   

 

Puluhan Ribu Jamaah Pengajian Protes Rencana Serangan Amerika ke Irak

KH Abdullah Gymnastiar: Bush ! Kamu milih Tinta Emas Atau Tinta Darah ?

 

Jakarta, Otonominews,- Sejak pagi jemaah sudah berduyun-duyun mendatangi masjid Istiqlal yang terletak di Jantung ibu kota Jakarta. Mereka satu-persatu duduk bershaf-shaf,  deretan jemaah antara pria dan wanita terpisah, menunjukkan ketertiban dan kesejukan tanpa terkesan emosional sedikitpun. Meski dalam bathinnya mereka sesungguhnya ingin menyampaikan protes keras atas sikap arogan negara Amerika yang  akan menyerang Irak tanpa lasan yang masuk akal.

 

Hari tanggal 9 Maret 2003 itu jemaah telah memenuhi ruangan masjid Istiqlal, Ustaz muda asal Bandung, KH Abdullah Gymnastiar, atau lebih akrabnya dikenal Aa Gym mulai mengupas satu persatu pengajian bulanan Manajemen Qolbu plus Silaturrahmi Hijriyah. Usai itu,  Aa Gym dengan gayanya yang khas terlihat agak geram ketika menyampaikan kecaman pedas terhadap rencana Amerika menyerang Irak.

 

Moment yang sangat tepat itulah Abdullah Gymnastiar menyampaikan pula surat terbuka kepada George W. Bush di depan tak kurang dari lima puluhan ribu jemaah. Usai shalat Ashar, iapun bersama para pendukungnya di majelis manajemen Qolbu menunju lapangan silang monas untuk berorasi sekaligus berzikir dan membaca shalawat. Ditengah gemuruh zikir dan sholawat tersebut sesekali  Aa Gym menyampaikan orasinya menolak perang.

 

Matahari kian redup karena hari itu sudah menjelang sore. Jemaah yang awalnya duduk diatas pelataran silang monas lalu melakukan teaterikal seolah-olah menjadi korban perang. Mereka terjatuh pingsan dan bergelimpangan, dengan meraung kesakitan serta teriak  dan isak tangis,  yang sebelumnya  diawali dengan bunyi serina, dentuman meriam dan bom serta senapan. Perang yang begitu memilukan itulah yang digambarkan oleh mereka seperti halnya bila Irak benar-benar diserang oleh Amerika.

 

Berbagai poster dan spanduk yang semuanya menolak perang atau anti perang tersebut diacungkan oleh mereka. Aa Gym yang waktu itu mengenakan sorban merah dan baju putih berlumuran darah sedang menggendong anak kecil berusia tiga tahun yang tidak lain adalah puteranya bernama Muhammad Al-Ghozi. "Jangan ikuti saya, saya akan mengantarkan surat kepada Geoge W. Bush,"teriak Aa Gym saat berangkat jalan kaki dari silang monas menuju Kedutaan besar Amerika.

 

Pendukung anti perang rata-rata berbaju putih tetap berada di tempat teaterikal. Pertemuan di Kedubes Ameria, Aa gym hanya berklangsung kurang dari lima menit, iapun kembali  di depan jemaah yang masih belum beranjak dari tempat simulasi  anti perang. Wartawan yang sempat mengikuti Aa Gym jalan kaki ikut berlarian karena khawatir jamaah dan fans Aa Gym yang setia mengikuti  bersikap emosioanal  maka penyampaian surat protes itu terkesan amat singkat.

 

....."Alangkah indahnya jikalau di suatu saat Amerika menjadi negara yang besar dan terhormat bukan karena hebatnya persenjataan dan balatentaranya tetapi karena kemuliaan pribadi orang-orang yang memerintahnya dan keseungguhan untuk memajukan   peradaban dunia dengan adil dan bijak,"tegas AaGym di salah satu bagian akhir bunyi suratnya.

 

DaI muda yang memimpin pondok pesantren Daaruttauhiid tersebut waktu itu memang terlihat energik dan bersemangat seperti biasanya  jika menyampaikan pengajian di Majelis Manajemen Qolbun. Surat terbuka  yang berisi sentuhan hati nurani  memang jauh dari pernyataan kasar dan hujatan tapi intinya adalah pernyataan kemanusiaan bagai siapapun yang masih punya hati nurani.

 

.......Ketahuilah kita semua sama-sama hidup di dunia satu kali dan sebentar saja. Sejarah mencatat dengan tinta emas orang-orang yang dengan tulus hati menebar kedamaian, membangun, melindungi yang lemah, menjalin pershabatan, membangun peradaban moral dengan penuh kemuliaan dan kasih sayang.

 

....."Dan sejarah menulis dengan tinta darah yang mengerikan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, pembunuhan, pembantaian karena selera pribadi dan nafsu belaka,  Andakata suatu saat kemataian datang, dengan tinta yang manakah anda akan ditulis?, "tanya  A'a Gym dalam akhir suratnya. Pertanyaan yang mengerikan dan menggetarkan  hati nurani ini, mungkinkah dapat menjinakkan hati George W. Bush  agar tak menyerang Irak?  (Laporan: M. Harun).      

Ornamental piece with gold figures

Pertemuan Ulama, Pakar dan Ormas Islam  Bahas  RUU Wakaf

Jakarta, Otonominews,- Masalah  Wakaf secara khusus di Indonesia  belum dilembagakan dalam sebuah perundang-undangan negara meski penduduknya mayoritas beraga Islam.  Dengan latar belakang ini RUU Wakaf saat ini lagi dibahas sebelum nantinya resmi diajukan ke DPR dan kkemudian  dijadikan Undang-Undang Wakaf. Pembahasan yang melibatkan para Ulama, tokoh/ormas Islam,  dan pakar  tersebut  dilaksanakan di Aula Departemen Agama Jakarta pada 6-7 Maret 2003.

Mereka  yang  tampak terlihat membahas dengan  serius antaranya; KH Sukri Zarkasi dari Ponpes Gontor,  Prof. Mawardi Chotib dari  UIA,  Prof. Ismail Sunny,  KH. Umar Shihab, Hussein Umar, Fathurrhman Djamil. Mereka ada yang  mewakili Muhammadiyah, NU, Persis, Al Irsyad,   Yayasan Pendidikan Islam Universitas dan peserta lainnya.

Pembahasan ini hasilnya akan dibawa ke DPR untuk dikukuhkan menjadi Undang-Undang. Berhubung masih dalam proses pembahsan dan pengkajian, tentu masih membutuhkan proses dan waktu yang agak lama. Tujuan akan adanya UU Wakaf ini sebenarnya  sangat sederhana yaitu agar setiap para pemberi wakaf serta penerima wakaf  bisa dilindungi secara hokum.

"Dengan adanya Undang-Undang Wakaf maka pengembangan wakaf memiliki dasar hukum yang lebih kuat antaranya  kepada pewakaf (wakif), pengelola wakaf(nadzir), pihak yang berhak menerima hasil wakaf (maukuf alaih),"ujar  Drs. H.Taufiq Kamil, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam kertas kerjanya yang dibacakan di depan peserta.

Ia juga menambahkan, bahwa  adanya UU Wakaf ini sebenarnya sejalan dengan UU RI No. 25 Th. 2000,  tentang  Propenas 2000-2004, dan juga sejalan dengan Tap MPR No. IV/MPR/ 1999 tentang GBHN 1999-2004.

Sementara itu yang mengemuka dalam pembahasan hari pertama pertemuan itu adalah masalah syarat-syarat yang harus menjadi  pengelola wakaf (nadzir). Kemudian, setelah itu adalah  pada masalah apa bentuk sanksi-sanksi hukum bagi para pengelola wakaf apabila melakukan penyimpangan.

"Yang  menjadi pertanyaan memang  baik ada undang-undang Wakaf maupun tidak ada  yang penting  bagaimana para pengelola/nadzir itu bisa bersikap amanah, "tegas salah satu peserta dari sebuah yayasan pendidikan islam ketika ia  bertanya di forum tersebut.

RUU Wakaf ini sendiri sebenarnya sudah diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden, / Menkeh dan HAM pada 24 Januari 2003 lalu. Dalam proses pembahasan selanjutnya wacana RUU Wakaf  tersebut diharapkan bisa rampung menjadi Undang-Undang Wakaf  pada tahun ini juga. Demikian dikatakan Menteri Agama Said Aqil Al Munawwar saat membuka pertemuan dengan para ulama itu. (Laporan: M. Harun).  

 

 

Drs. Halim Asyhari
pan.jpg
Angota komisi E DPRD DKI

 

Ratusan Ribu Warga Ibu Kota Hadiri Shalat Ied 5 Desember 2002

 (Perbedaan penetapan lebaran pertanda kedewasaan di kalangan ummat)

 

Jakarta, Otonominews,- Saat ummat islam menunggu datangnya fajar hari raya iedul fitri 1423 hijriyah, warga Muhammadiyah seluruh Indonesia melaksanakan hari lebaran pada 5 Desember 2002. Padahal pemerintah lewat Departemen Agama masih belum bersikap dan menentukan lebaran pada 6 Desember.

 

Namun ditengah itu pula intruksi Muhammadiyah ternyata disambut  gembira dan antusias bukan saja oleh warganya tapi juga dari semua ummat islam yang memiliki kesamaan pendapat dengan Muhammadiyah. Tapi, inipun tak harus membuat perpecahan, justru sebaliknya ummat semakin dewasa dengan perbedaan

 

"Kesan saya selaku panitia pelaksana shalat iedul fitri 1423 hijriyah kali ini, kebersamaan kita saat ini sangat menonjol, ummat menyadari bahwa beribadah itu merupakan kewajiban  dan tentu juga masing-masing berpedoman kepada ketentuan yang mereka  yakini benar,"jelas Halim Asyhari, MA pada otonominews usai shalat Ied.    

 

Alhamduillah, kami tidak perkirakan sebelumnya menjadi membludak begini. Kami yakin ini karena kesadaran masyarakat dan beketetapan hati untuk shalat pada tanggal 5 desember di parkir timur gelora bung karno ini. Alhamdulillah juga, kami hari ini sudah tidak lagi shalat tarweh seperti juga di masjidil haram Saudi Arabia juga melaksanakan shalat ied  hari ini.

 

Apakah karena faktor figur Amien Rais ? Faktor figur Amien Rais memang sangat berpengaruh dan mudah-mudahan hal ini benar. "Tapi saya kira faktor kesemuanya termasuk juga faktor ketaatan kita beribadah,"jelas salah satu ketua DPP PAN ini.

 

Menyikapi perbedaan ini, Halim menganggap tak ada masalah, karena perbedaan waktu shalat ied juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 1992 dan 1998. Dengan adanya perbedaan ini kita perlu maklumi,  bahwa kita sama-sama punya pedoman. 

 

"Sebab dengan dasar iman dan taqwa kita insyaAllah ummat sudah dewasa menyikapi perbedaan itu,  bahkan kami anggap perbedaan bukanlah perpecahan tapi justru merupakan karunia yaitu berkah dari Allah SWT  supaya kita selalu berpikir, seperti kata Al-Quran afala ta'qilun, afala ya tadzakkarun dan seterusnya,"tegas anggota DPRD DKI ini.

 

Sementara itu Bendahara panitia, Dra. Syamsidar Siregar merasa bersyukur  kehadirat Allah SWT atas banyaknya jamaah yang hadir pada shalat ied tersebut. "Saya bersyukur karena di luar dugaan kami ternyata masyarakat DKI dan sekitarnya sangat antusias, dan Alhamdulillah juga bahwa acara kali ini sesuai dengan harapan  kita,  semoga di masa yang akan datang moment seperti ini akan menjadi hikmah,  bukan saja bagi warga Muhammadiyah yang ada di DKI tapi juga bagi ummat islam secara keseluruhan,"katanya saat dimintai tanggapan usai shalat ied.

 

Begitu juga dengan Andi Usman Gumadi, selaku panitia lapangan. Ia menyebut bahwa membludaknya para jamaah shalat ied di  parkir timur gelora Bung Karno tersebut adalah dinilai paling banyak (memegang record). "Massa yang hadir ini sepengetahuan saya paling banyak yang pernah terjadi di tempat ini daripada event-event sebelumnya,  baik itu event hiburan, olahraga maupun event lainnya,"tutur Andi kepada otonominews saat dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa jumlah jamaah  sekitar ratusan ribu orang. Bahkan ada sebagian jamaah yang tak sempat memasuki lapangan kerena terkena macet.

 

Meski ditengah berlangsungnya acara shalat ied suara sound systemnya kurang bagus, namun usai shalat yang dilanjutkan dengan khutbah iedul fitri oleh  Dr. M. Amien Rais, keadaan cukup khidmat. Ternyata, suasana lebaran dan shalat ied di parkir timur  gelora Bung Karno berlangsung dengan tertib hingga bubarnya acara.  (Laporan: M. Harun).

 

 

 

 

 

 
 

Ketua Umum PP.Muhammadiyah Prof. A. Syafi'i Ma'arif: Kualitas SDM Kita Masih Memprihatinkan

Muhammadiyah Luncurkan LAZIS

Jakarta,Otonominews,- Bertempat di gedung Bank Syariah Mandiri (16/9) kemarin,  organisasi islam,  Muhammadiyah  meluncurkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS). Peluncuran  itu  diresmikan oleh Ketua PP. Muhammadiyah Prof. Dr. Ahamad Syafii Maarif  dan didampingi  wakil ketua Prof. Dr. Dien Syamsuddin serta dihadiri oleh Duta Besar Arab Saudi, Irak juga pengusaha-pengusaha Indonesia seperti Dirut Bank Mandiri dan lain-lainnya..

Dalam sambutannya,  Syafii Maarif mengatakan  secara geopolitik dari 1,2 miliar jumlah ummat Islam  di dunia,  70% kekayaan sumberdaya alamnya, terutama minyak  berada  di  bumi yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi sayang sumber daya manusia ummat islam masih rendah,  karena itu  tak mampu mengelolanya.  

"Diprediksikan sekitar 2030 jumlah ummat islam  yaitu seperempat dari jumlah ummat manusia di dunia yang hampir 6 miliar atau sekitar 20% dari penduduk dunia  adalah beragama islam,"papar  Profesor sejarah di Univ. Negeri Yogjakarta sembari menghitung angka dari 5 orang berjalan di muka bumi saat itu, 1 orang beragama islam. Bahkan, tambah Syafi'i, peringkat perguruan tinggi kita dari 100 perguruan tinggi se-Asia Pasifik, Indonesia berada pada urutan ke-3 dari bawah.

Sementara itu Dien Syamsuddin, Wakil PP. Muhammadiyah juga mengatakan bahwa diluncurkannya LAZIS Muhammadiyah ini hanya untuk memperkuat lembaga lembaga keuangan ummat yang sudah ada, begitu juga yang sudah ada di cabang-cabang muahmmadiyah. "Meski demikian,  manajemen Zakat harus ditingkatkan untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan, sebab dengan cara inilah masalah-masalah ummat akan dapat kita atasi,"tegas guru besar Univ. Islam Jakarta ini di depan pers cetak dan elektronik.

Ia menambahkan, mudah-mudahan Lazis ini menjadi pilar dari gerakan Zakat. Meskipun amil zakat Muhammadiyah sudah bertahun-tahun ada terutama di cabang-cabang tetapi LAZIS ini hanya ada di tingkat pusat serta akan menyalurkan Zakat yang bukan dari warga Muhammadiyah.  

Terkait dengan peningkatan SDM ummat islam, SyafiI  Ma'arif  juga  mengingatkan supaya zakat yang telah diperintahkan oleh agama haruslah dilaksanakan secara konsekuen, karena zakat  selain memancarkan  substansi hubungan kita dengan Allah juga terkait dengan hablum-minannas. "Kami berharap dengan sumber daya zakat yang dikelola secara baik terutama zakat profesi, maka   SDM ummat kita dapat  tertolong,"jelasnya seraya mengutip  alquran surat Ali-imran ayat 112.   (ZoHiRi).

Susilo BY: Terorisme ada di depan mata
Knight Pointing Right
Amin Rais: Tidak Berspekulasi Soal Al Qaeda

 
 

Pernyataan Keprihatinan Forum Komunikasi Partai-Partai Politik  (FKPP) Atas Tragedi Bom Bali

Jakarta, Otonominews,-Pernyatan prihatin  dan kutukan atas tragedi bom Bali  pada 12 Oktober 2002 malam yang menewaskan  tak kurang dari 200 orang dan 300 orang luka-luka, datang dari seluruh elemen bangsa. bahkan  dunia. Rasa sedih dan duka cita  juga datang bertubi-tubi dari sebagian besar ormas-ormas, LSM dan partai politik besar maupun kecil  yang  ada di tanah air.

 Diantara pernyataan keprihatinan  datang juga dari Forum Komunikasi Partai-Partai Politik (FKPP) yang beranggotakan 9 partai politik. Mereka menyatakan empat sikap  sekaligus  empat keprihatinan sebagai berikut:

  1. Bahwa tindakan peledakan bom di Indonesia  khususnya di Kuta, Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan suatu tindakan biadab yang nyata-nyata  bertentangan dengan prinsip perikemanusiaan.
  2. Peristiwa itu juga mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang terkenal ramah di mata internasional yang akhirnya akan memukul kegiatan pemulihan dari krisis multidimensi khususnya kegiatan ekonomi investasi  dan kepariwisataan .
  3. Persitiwa itu juga berpotensi menimbulkan perpecahan antar komponen bangsa berupa saling curiga dan saling tuduh antar komponen bangsa tersebut.
  4. Peristiwa itu adalah bukti dari ketidak-mampuan pemerintah dalam tugasnya untuk menciptakan stabilitas dan keamanan.

 Karena itu  Forum Komunikasi Partai-Partai Politik (FKPP) menyatakan keprihatinannya  yaitu:

  1. Menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya khususnya kepada korban dan keluarga akibat peristiwa 12 Oktober 2002.
  2. Mengutuk pelaku peledakan pemboman tersebut karena tindakan tersebut merupakan tindakan biadab dan tidak berprikemanusiaan.
  3. Mendesak kepada Pemerintah khususnya aparat keamanan untuk bekerja keras mengungkap dan menindak tegas kasus peledakan  tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya  sehingga masyarakat akan merasa tenang dan tidak saling curiga.
  4. Menghimbau kepada segenap komponen bangsa untuk tetap tenang, tidak terjebak dan terpancing untuk mengambil kesimpulan terhadap siapa  pelaku pemboman tersebut, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kedamaian.

Dikeluarkan di Jakarta, 13 Oktober 2002

  1. Rahardjo Cakraningrat (PSII)
  2. Mardinsyah (Partai Persatuan)
  3. Abdy S. Kusumanegara  (Partai Kebangkitan Ummat)
  4. Nurdin Purnomo (Partai Bhinneka Tunggal Ika)
  5. Jumhur Hidayat  (Partai Daulat Rakyat)
  6. Hasan Potaboga  (PNI-Massa Marhaen)
  7. Eddy Tugino  (PNI-Front Marhaen)
  8. Medy Susanto  (Partai IPKI)
  9. Anton Lumagon  (Partai Katolik Demokrat)

 

 

 

 

 

 

9 Partai politik Prihatin
Knight Pointing Left
Atas Hancurnya Primadona Wisata Kita

 
 

Rahardjo Cakraningrat: Investasi Pariwisata Anjlok Dan Ekonomi Kita Hancur

Jakarta,otonominews,-Pasca peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002 sudah jelas amat berpengaruh terhadap kegiatan investasi di pulau dewata tersebut. Bahkan seluruh investasi di tanah air sangat terpukul dengan kejadian bom maut itu. Memang yang paling merasakan akibat buruk tersebut di sektor pariwisata dan turisme. Sehingga devisi menjadi anjlok sekaligus  ekonomi kita hancur. 

Demikian dikatakan  Rahardjo Cakraningrat, ketua umum PSII sat jumpa pers (14/10) di Jakarta. Menurutnya, akibat berantai dari adanya bom di Bali itu bukan saja devisa dari sektor  pariwisata saja yang menurun tapi juga hasil kerajinan  dan investasi asing lainnya. Sebab, kata Rahardjo yang punya kapital alias modal adalah orang asing. Maka,  kalau  orang asing cabut semua atau hengkang dari Bali tentu industri yang menjadi primadona kita akan mati,jelasnya sembnari mempertegas jika income/pemasukan berhenti maka dampaknya bukan saja di Bali tapi juga seluruh Indonesia.

Kenapa demikian? Ia yang waktu itu didampingi delapan tokoh politik lainnya banyak membahas dari sisi dampak menurunnya investasi asing dengan kejadian bom tersebut. Ia menambahkan, beberapa negara sudah  melarang warganya untuk datang ke Indonesia bahkan ada yang meninjau kembali rencana perjalanannya ke Indonesia akibat takut teror bom yang masih menghantui mereka. Juga ada sebagian yang menyuruh pulang warganya dari Indonesia.

Kenyatan ini juga bisa dilihat dari travel-travel agent yang sudah dipesan terpaksa ditunda,ungkap cucu Hos Cokroaminoto tersebut yang mengatakan cepatnya  informasi itu diterima bila ada sebuah kejadian, itu karena kemajuan teknologi komunikasi saat ini.

Ata kejadian ini, tambah Rahardjo, dampak buruk buat ekonomi kita apalagi menjelang sidang CGI. Apakah kita nanti tak ditekan oleh negara-negara lain? Kita  sekarang sudah terjebak lilitan hutang , mau tidak mau kita harus ngutang terus, dan kalau kitak tak mengikuti kemauan itu, pinjaman diputus,tegas ketrua umum Partai Syarikat Islam Indonesia ini dengan serius.

Yang jelas, kata  Rahardjo, kemungkinan  ini ada skenario besar dibalik kejadian Bom Bali  untuk mendiskreditkan  serta menghancurkan ekonomi kita,  sehingga yang jadi korban adalah rakyat  kita bukan hanya elit yang berkuasa. (H).     

 

  

 

           

 

 
 

Karena IDI  Dinilai Tak Reformis,  P dr I Dideklarasikan

Jakarta, Otonominews,- Karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dinilai tak reformis menyuarakan aspirasi para anggotanya, maka sebagian dokter umum dan dokter gigi yang tergabung dalam Forum  Dokter Indonesia (FDI) mendeklarasikan diri organisasi baru yaitu: Persatuan Dokter Dan Dokter Gigi Indonesia (P dr I) di Gedung Stovia-Musium Kebangkitan Nasional, Jakarta, (7/10) .

Menurut Ketua Forum  Dokter Indonesia (FDI), dr. Imelda Datau,  Organisasi profesi yang baru dibentuk ini bukanlah tandingan dari IDI, tapi merupakan bentuk dari idealisme dari dokter umum dan dokter gigi di Indonesia. Karena itu,  ia mengatakan bahwa organisasi profesi dokter perlu disehatkan seiring dengan sehatnya fisik, mental dan spiritual kita. Dan itu semua butuh perjuangan yang solid,jelasnya pada otonominews saat pers konfrens di depan kuli disket dan elektronik dengan penuh optimis.

Ia juga membantah, bahwa  terbentuknya PdrI ini adalah karena ditunggangi oleh salah satu kekuatan tertentu, kelompok-kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. PdrI adalah murni organisasi profesi dengan visi-misi serta tujuan  yang sudah jelas,tegas Imelda serius.

Karenanya, tambah Imelda,  P dr I akan berjuang menyuarakan aspirasi seluruh anggota yang jumlahnya sekarang diperkirakan sepuluh ribu orang dokter.  Perlu diketahui bahwa nasib dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di daerah pedalaman sangat memprihatinkan, mereka selain masih menjadi dokter PTT juga suaranya tak pernah digubris oleh IDI dan pihak-pihak yang berwenang. 

 Dengan PdrI ini, diharapkan suara mereka bisa didengar serta disampaikan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dan keputusan di negeri ini, terutama menyangkut nasib dan kesejahteraannya,tutur Imelda dengan nada agak sedih.  Sebab, sambung Imelda, IDI saat ini tidak reformis menaggapi permasalahan yang menyangkut nasib para dokter.

Acara tersebut diisi orasi ilmiah oleh dr. Kartono Muhammad dan  dihadiri oleh pengacara kondang Adnan Buyung Nasution. Peserta deklarasi  juga dihadiri oleh sebagian dokter muda yang baru bertugas dan sebagian lagi dokter PTT  serta  beberapa wartawan yang meliput acara deklarasi yang cukup monumental tersebut.

 Kenapa acara deklarasi  dilakukan di gedung Stovia ? Menurut Masdalifah Marbun, selaku ketua pelaksana, Stovia adalah nama sekolah kedokteran pertama di Indonesia  yang dirintis oleh para pejuang kemerdekaan semisal dr. Soetomo, dr. Wahidin serta dr. Cipto Mangunkusumo. Secara histories  gedung Musium Kebangkitan Nasional  Stovia ini erat kaitannya dengan  idealisme kami,jelasnya pada wartawan yang mengerubutinya  cukup lama usai deklarasi.  

Susunan Pengurus  Persatuan Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

Ketua  Umum                           : dr. Imelda Datau

Ketua I                                      : dr. Sastra W.

Ketua 2                                      : dr. Rahmat

Sekretaris Umum                      : dr. Zaini K. Saragih

Bendahara                                  : dr. Indri

Humas                                        : dr. Masdalifah Marbun

                                                    : dr. Agung Sapta

Cikal-bakal Persatuan Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (P dr I)

Latar belakang  berdirinya Persatuan Dokter tersebut, selain melihat kenyataan IDI tidak reformis, juga memiliki sejarah yang cukup panjang.  Dokter PTT yang ada di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugasnya di daerah-daerah terpencil dan pedalaman  nasibnya memang belum begitu mujur.  Gaji mereka sangat minim dan sering terlambat diterima serta perlakuan buruk yang dialami para dokter umum dan dokter gigi PTT di tempat kerjanya oleh aparat kesehatan setempat.

Kondisi inilah yang melahirkan Forum Dokter Indonesia (FDI) pada tahun 2000. Persoalan diperparah lagi karena keterlambatan penerimaan gaji dokter PTT pada awal tahun 2002 selama 3-4 bulan serentak seluruh Indonesia. Menanggapi kondisi tersebut,  FDI tak tinggal diam, tapi terus menyampaikan aspirasi ini  kepada Menteri Kesehatan dan sekaligus kepada Komisi VII DPR RI pada bulan Maret 2002.

FDI terus mengadakan rapat-rapat secara intensif dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para dokter PTT itu.  FDI terus berjuang tapi belum juga ketemu benang merahnya, apa sesungguhnya yang terjadi dibalik itu semua. Ternyata, FDI akhirnya menyadari bahwa akar persoalan sebenarnya  adalah Ketidakjelasan Status Kerja  para dokter  PTT itu. Di lapangan mereka dikenakan peraturan  seperti layaknya pegawai negeri tetapi di dalam keputusan pengangkatan  cenderung berupa ikatan kontrak.  Padahal setelah diteliti lebih jauh, ikatan tersebut cacat hukum, karena tak ada keseimbangan selayaknya ikatan kontrak  kerja.

Ketidakjelasan dan ketidakseimbangan tersebut bisa dilihat  menonjolnya kepentingan Pemerintah serta diremehkannya kepentingan para dokter yang akan memikul beban kerja dari Pemerintah. Untuk masalah ini,  FDI telah mengadakan audensi dengan Komnas HAM dan LBH pada bulan April 2002.   

 Untuk mengefektifkan kerja FDI terus  mengadakan kerjasama dengan  pihak DPR, Menkokesra, Menkes, Komnas HAM dan LBH untuk mencari penyelesaian masalah, seperti yang selalu dijanjikan oleh pemerintah dan  legeslatif selama enam bulan sejak Maret 2002 hingga Oktober 2002. Tapi tetap saja tak ada kemajuan dalam hal kejelasan status dokter PTT tadi.

Menghadapi hal tersebut diatas, FDI mencoba untuk menghadap dan mengadukan permasalahan ini pada  Presiden RI, yang sampai sekarang FDI masih sedang menunggu jawaban Presiden untuk diterima  menghadap.

Cikal-bakal inilah,   setelah ditinjau secara hokum, social, ekonomi serta keprofesian dokter,  maka perlunya dibentuk wadah persatuan para dokter umum dan dokter gigi  Indonesia maka terbentuklah P dr I, sebagai upaya penegakan harkat, martabat dan kesejahteraan dokter dan dokter gigi Indonesia demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat di masa datang. (Hn).

 

 

 

 

 

      

 

   

 

 

 

      

 
KH. Zainuddin MZ : Kita Tak Punya Nyali Menghadapi Amerika
 
Jakarta, otonominews- Ekonomi kita sekarang masih sangat tergantung kepada negara adidaya Amerika. Padahal, dulu Bung Karno berani menyatakan keluar dari PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa). Tapi sekarang,  kita sudah tak punya nyali seperti kata-kata Bung Karno itu, boro-boro,  sekarang kita gadaikan harga diri sebagai bangsa, kedaulatan kita untuk mengatur negeri kita sendiri.
 
Demikian komentar KH. Zainuddin MZ, Ketua Umum PPP Reformasi kepada otonominews  menaggapi serangan psikologis Amerika terhadap Indonesia tentang terorisme yang belakangan cukup gencar. Bahkan, rencana Amerika menghabisi orang yang dianggapnya teroris semisal Abu Bakar Ba'syir, tambah Zainuddin, justru akan menimbulkan masalah baru. 
 
"Saya kira sebaiknya Pemerintah harus melakukan klarifikasi secara terbuka kepada dunia bahwa di Indonesia tak ada teroris,"jelas da'i sejuta ummat itu sembari memberikan solusi agar Pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan secara intens kepada mereka yang dituduh teroris tersebut.
 
Dalam kondisi bangsa yang masih tunduk pada ketiak Amerika, ternyata tuduhan teroris bagi anak bangsa  Indonesia memang cukup menyakitkan. Namun, Zainuddin  menyatakan:"Ibarat kita mau menagkap tikus, kita tak perlu membakar gedungnya/rumahnya,"sergahnya pada sebagian wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Yayasan Warga Betawi  yang ia juga sebagai Ketua Umumnya di Jakarta, (27/9).  
 
Pernyatan Zainuddin tentang teroris tersebut memang belum begitu jelas.  Akan tetapi, ia secara tegas tak berkompromi dengan ketidak- adilan Amerika atas perlakuan Israel  terhadap  Yasser  Arafat. "Apa reaksi Amerika atas kejadian tersebut,"tanya Zainuddin.
 
Apa komentarnya tentang tuduhan teroris dari Amerika kepada Indonesia ? Zainuddin mengatakan, Amerika memang berlebihan dan ada kecenderungan mengeksploitir black september  untuk menghantam dunia islam tanpa kejelasan. 
 
"Namun dari bangsa kita sendiri terjadi kemandulan dan lambat menyikapi atau memberikan klarifikasi tentang ke-tidakbenaran  adanya terorisme itu,"katanya. Ia juga menyesalkan kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika  yang justru melahirkan terorisme yang ada di dunia.  (H). 
 
 
 
   

Personal Computer
Personal computer system
Untuk UKM Indonesia

Kesepakatan YDBA--MYOHDOTCOM,  Butuh Bukti Kongkrit

 Berbagai upaya untuk mengentaskan kaum dhuafa terus saja dilakukan. Termasuk pemberdayaan di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA),  salah satu lembaga bernaung di PT Astra Internasional Tbk. mencoba menggandeng PT. Myohdotcom Indonesia Tbk.  MOU atau penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan bersamaan dengan  seminar Pemanfaatan  Iptek  untuk Meningkatkan  Kinerja UKM di Kantor BPPT, Jakarta, pada 4 Juli 2002.

Penandatangan ini dilakukan dalam rangka upaya penguatan teknologi informasi (TI) bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Sebab, kalau dilihat dari data statistik tahun 2000, UKM menyumbang perekonomian nasional sebesar 56 persen dari GDP nasional dan menampung tenaga kerja sebanyak 99 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di dunia usaha.

 Demikian  dikatakan pengurus YDBA dalam siaran pers yang diberikan pada wartawan. MOU yang menitik beratkan pada perkuatan software komputer tersebut dilakukan oleh Krisni Murti, Ketua Dewan Pengurus YDBA dan Rendra Hertiadi, Direktur PT Myohdotcom Indonesia. Penandatanganan itu juga disaksikan oleh antaranya;  Menteri Negara Riset dan teknologi, Hatta Radjasa, Preskom PT Myohdotcom, Jaegopal Hutapea,  serta Dekan Fisip UI,  Martani Husseini.

 Menurut pengurus YDBA, yayasan tersebut adalah merupakan devisi PT. Astra Internasional Tbk. yang didirikan pada 1980 dengan misi pemberdayaan UKM dalam hal manajemen, teknologi, pasar, finansial dan informasi.  "Dalam menjalankan misinya YDBA melakukan sinergi dengan berbagai instansi yang berkompeten pemihakannya pada UKM,"jelas M. Kosasih selaku Manger YDBA pada otonominews saat ditemui usai acara penandatanganan dan pembukaan seminar.

 Perkuatan teknologi, misalnya yang dimulai disepakati saat ini,  tambah Kosasih, YDBA akan mengembangkan  klinik-klinik bisnis di daerah daerah seluruh Indonesia, antaranya, Jakarta, Tegal, Jogjakarta, Sidoarjo, Mataram, dan Batam. Dan setiap klinik bisnis mempunyai fasilitator sebagai pendampingan untuk mengenali kebutuhan para UKM,  yang kemudian dicarikan solusinya, termasuk dalam  hal teknologi informasi (TI) ini. 

 Hanya saja usai penandatanganan, UKM mana saja yang seharusnya memanfaatkan TI, khususnya dibawah YDBA, keberadaan belum jelas. Kemudian, bagaimana mekanisme teknis pelaksanaannya di lapangan hingga sampai ke tangan pelaku UKM. Sebab, konon biaya untuk pengembangan bidang teknologi informasi (TI) sangat mahal. Sementara itu pelaku UKM sendiri  butuh program  yang kongkrit untuk pengembangan usahanya. Memang dilema bisa terjadi,  dari satu sisi kita butuh IT untuk peningkatan kinerja UKM,  di sisi lain kepastian usaha bagi UKM saat ini masih belum begitu jelas dengan berbagai variabel yang menyertainya. (M. Harun). 

Handbooks
Books
Sertifikat

.....

Meski Laba Bersih Mengalami  Penurunan 18 Persen

KINERJA  PT. SAMUDERA  INDONESIA  TAHUN  2001  CUKUP  MENJANJIKAN

 OtonomiNews,   Pada tahun buku 2001,  kinerja PT. Samudera Indonesia Tbk sebagai sebuah Perseroan  yang bergerak di bidang usaha industri transportasi  tetaplah  menjanjikan, terutama bagi customer. Begitu juga akibat krisis berkepanjangan yang menimpa Indonesia sampai saat ini, namun indikator  kinerja  perseroan Samudera Indonesia,  sesuai hasil  Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) pada 12 Juni 2002 di Jakarta, menunjukkan kinerja  perseroan yang cukup baik meski laba bersih per 2001 mengalami penurunan 18 %  yaitu sebesar  Rp. 84 miliar pada 2001 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar  Rp. 102 miliar.

 Sesuai catatan laporan  perseroan, indikator-indikator lain yang mendukung kinerja  perseroan pada tahun buku 2001 antaranya ;  terjadinya peningkatan volume angkut peti kemas  sebesar  3 % yaitu  dari  1.218.452 TEUS pada 2000  menjadi  1.257.663  pada 2001.  Peningkatan tersebut selain  akibat  adanya perluasan pasar  yang dilakukan pada tahun 2001 di kawasan Asia tengah, Indian Sub-continent, China dan rute  Shanghai, juga akibat  menurunnya kegiatan ekonomi global  terutama  terjadi di kawasan  Amerika,  Eropa  dan Jepang  pasca  tragedi WTC  11 September 2001. 

Hal lain  yang  menyebabkan  tidak begitu tingginya peningkatan volume itu  karena berpindahnya  tempat  transhipment Maersk Line dari pelabuhan  Singapore  ke Tanjung Pelepas.  Dari sini  kemudian  berdampak menurunnya  lalu lintas cargo,  sehingga  jumlah  peti kemas yang dikelola oleh  PSA di Singapore  mengalami penurunan hingga menjadi  15,52  juta peti kemas atau  sebesar  8,9%.

Seiring dengan peningkatan volume angkut,  PT. Samudera Indonesia Tbk,  mengalami peningkatan di bidang  pendapatan jasa sebesar 22% dari Rp. 2,66 trilyun pada 2000  menjadi Rp. 3,25 trilyun pada 2001.  Hal ini disebabkan karena lemahnya nilai tukar  rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pendapatan perseroan diperolaeh dengan mata uang dollar USA sedangkan mata uang pelaporan dalam rupiah.

 Indikator lain bagi kinerja PT. Samudera Indonesia Tbk, adalah peningkatan beban jasa sebesar  27%  dari Rp. 2,32 trilyun pada 2000 menjadi  Rp. 2,94 trilyun pada 2001, yang diakibatkan  oleh  kenaikan komponen biaya operasional; sewa peti kemas, docking kapal, port charges, serta kenaikan tarif  bongkar muat dan sewa kapal.

 Sementara dari sisi  biaya umum dan administrasi, mengalami kenaikan  17% yaitu  sebesar  Rp. 153 miliar pada 2000  menjadi  Rp. 179 miliar  pada 2001.  Akan tetapi Laba kotor mengalami penurunan  11%  menjadi Rp. 307 miliar pada 2001. Penurunan ini akibat  menurunnya margin kegiatan pelayaran. Beban  lain-lain menurut catatan siaran pers yang dikeluarkan pihak perseroan juga mengalami penurunan drastis yaitu dari Rp. 31,3  miliar (2000) menjadi  Rp. 3,6 miliar (2001), ini disebabkan oleh  peningkatan laba kurs dan penurunan  biaya  bunga.

Peningkatan  total aktiva perseroan sebesar 8% dari  Rp. 2,17 trilyun  menjadi  Rp. 2,34 trilyun pada 2001. Peningkatan ini karena penambahan kapal  MT Sinar Yogya serta melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing.  Sementara itu  sisi kewajiban  lancar meningkat sebesar  Rp. 9,9 miliar  karena meningkatnya  hutang usaha dari pihak ketiga  serta kenaikan hutang pajak.  Begitu juga kewajiban jangka  panjang-setelah dikurangi bagian  yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat menjadi  11 miliar.

Dengan  peningkatan kinerja perseroan, PT. Samudera Indonesia Tbk,  kini memperkuat armadanya dengan menambah  1kapal lagi ,  MT  Sinar  Yogya.  Sementara kapal lainnya, MT  Sinar Merak  sudah beroperasi penuh sejak tahun 2001. Kedua kapal tersebut sebagai kekuatan armada  untuk mengangkut masing-masing muatan  bahan bakar dan bahan kimia.   PT. Samudera Indonesia Tbk, dalam kondisi  yang sulit  berusaha mengatasinya  dengan melakukan efisiensi di bidang operasi, marketing dan umum. (Hrn).

 

P.T. Bayu Buana,  Bebas Hutang  Per April  2002.

 

Berdasarakan Laporan Keuangan  Tahun Buku  2001 dari hasil RUPS Tahunan pada 31 Mei 2002,  P.T Bayu Buana Tbk. setelah diadakan audit  oleh Kantor  Akuntan Publik Amir  Abadi  Yusuf & Aryanto,  maka perusahaan tersebut dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian.

 

Hal itu, didukung oleh data-data perkembangan kinerja perusahaan  pada tahun 2001 yang memiliki peningkatan  pendapatan usaha sebesar  20, 57 % yakni  sebesar Rp. 108,6 miliar dari 527, 9 miliar pada tahun 2000 menjadi  636,5 miliar pada tahun 2001.  Demikian pernyataan pihak direksi Perseroan dalam siaran pers  kepada wartawan.

 

Sementara itu,   laba kotor naik  sebesar  10, 74 % atau Rp. 3,3 miliar dari Rp. 30,7 miliar  pada tahun 2000  menjadi Rp. 34 miliar pada  tahun 2001. Sedang  laba bersih yang dimiliki  hingga tahun 2001 sebesar  Rp. 14, 6 miliar, yakni naik sebesar Rp. 4,3 miliar ketimbang  tahun 2000. Hal aini disebabkan karena adanya keuntungan akuntansi  sebesar Rp. 36, 7 miliar yang diperoleh dari potongan bunga pinjaman dalam rangka restruksturisasi.

 

Begitu juga dengan beban operasional Perseroan pada tahun 2001 yang meningkat sebesar  38,28 % atau sebesar Rp. 11,1 miliar  menjadi  Rp.  40, 6  miliar  dari Rp. 29 miliar  pada tahun 2000. Kenaikan biaya operasional tersebut  karena beban promosi  dan iklan,  juga karena  beban  biaya umum dan administrasi  yang masing-masing sebesar Rp. 2,5 miliar dan  Rp. 8,5 miliar dibanding  pada tahun 2000.

 

Hingga 31 Desember 2001 Perseroan memiliki saldo rugi sebesar  Rp. 87, 7 miliar. Namun   demikian,  hingga  April 2002 semua  jumlah hutang Perseroan  yang berjumlah  Rp.  72, 3 miliar dan 2,1 juta Dollar  Amerika Serikat  tersebut telah  terselesaikan pembayarannya.  Begitu juga, untuk tahun 2001, Perseroan tidak  membagikan  deviden, karena keuntungan yang diperoleh perseroan hanya bisa untuk menutupi  kerugian Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya. (M. Harun).            

 

"OTONOMI  DAERAH"  UPAYA  MENGURANGI  KETERGANTUNGAN  DAERAH  TERHADAP  PUSAT

 Pro-Kontra dan silang pendapat tentang perlunya revisi UU No.22 dan 25/1999 selama ini membawa wacana yang segar,  sebenarnya akan dibawa kemana bangsa ini di era otonomi daerah (Otda). Memang permasalahannya tak sebatas wacana,  kini masyarakat khususnya yang terkena euforia  otda  sedang asyiknya  menikmati apa sesungguhnya otda itu.

Sebuah seminar otda yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yang bertajuk, Pemahaman Menuju Otonomi Daerah : Meningkatkan Sektor Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Daerah, Suatu Solusi  Untuk Mengurangi Ketergantungan  Daerah  terhadap Pusat, barangkali  tidak sekedar euforia dan wacana semata. Sebab seminar yang berlangsung pada 27 April 2002 di Gedung Aneka Tambang Jakarta tersebut , benar benar sebuah refleksi ilmiah untuk menemukan solusi terbaik guna mengimplementasikan UU Otda itu dilapangan.

Permasalahan revisi ataupun tidak, UU otda itu bagi Prof. Dr. Ryas Rasyid, sebagi pembicara pertama, tak menjadi hal yang penting. Akan tetapi menjadi sangat dikhawatirkan adalah adanya draft UU yang justru melanggengkan resentralisasi. Untuk menepis bahwa dirinya dikatakan anti revisi terhadap UU Otda, mantan Meneg Otonomi Daerah pada era Gus Dur itu mengatakan, kalau toh terjadi revisi maka revisi UU itu harus secara komprehensif (menyeluruh).

 Menurutnya, revisi harus dalam kerangka memperkuat pelaksanaan Otda, juga harus mencakup seluruh peraturan yang terkait dengan otonomi daerah, dan yang paling penting adalah sosialisasi di lapangan haruslah dengan petunjuk yang jelas. Kalau benar-benar rencana revisi UU Otda itu akan dilaksanakan,  tambah Ryas, Pemerintah seharusnya secara transparan  menyampaikan pada sidang kabinet, padahal sampai saat ini Mendagri belum pernah membawanya  di sidang kabinet.

Saya tidak anti revisi terhadap UU Otda yang rencananya akan dilakukan Pemerintah, akan tetapi  jangan sampai revisi yang akan berlangsung itu nantinya bertentangan dengan UU Otda yang sudah ada. Juga revisi haruslah memberikan  kewenangan kepada daerah sebagai pejabat publik untuk lebih kreatif mengelola SDM dan SDA yang sudah ada dan itu semua tiada lain kecuali untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan bangsa secara keseluruhan,jelas Ryas dengan tegas dan gamblang.

 Sementara itu pembicara lain, Prof.Dr. Miftah Toha, MPA dari UGM Yogjakarta, menengok masalah Otonomi daerah tersebut dalam konteks Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Birokrasi-Pemerintahan. Menurutnya, seperti tertulis di makalahnya, bahwa  pegawai daerah jauh tertinggal dari pegawai yang ada di pusat (instansi vertical), baik kuantitas maupun kulaitasnya.

Dari hal itu, Miftah Toha mencatat  perbandingan kuantitas pegawai yang ada di Riau misalnya, yang angkanya pada 1999 sebesar 17.248 orang,  sedangkan PNS di pusat  sebesar 37.081 orang. Kondisi ini juga terjadi misalnya di Surabaya, angka pada 1998 jumlah PNS sebesar 91.106 orang, sedangkan 53. 518 orang adalah PNS dari pusat.  Ditinjau dari segi kualitas, Miftah Toha juga mencatat bebarapa angka menarik, misalnya di Riau ia mengambil satu contoh, PNS yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 1.411 orang, sementara instansi vertical (pusat) memiliki PNS yang berpendidikan Perguruan tinggi sebanyak 3.777 orang.  Apalagi bila ditinjau  menurut golongan/ruang, ternyata pegawai Pemda memiliki 2.003 orang sementara di instansi vertical atau pusat sebanyak 5.558 orang.

Meskipun indicator diatas sebagai parameter kualitas SDM PNS  masih banyak kelemahannya, akan tetapi indicator tersebut masih relevan dipergunakan sampai sekarang, kendati ada juga orang yang tak bergelarpun kulaitasnya tak kalah dengan yang memiliki gelar pendidikan,jelas Miftah Toha dalam tulisannya.  Karena itu, kata Miftah diperlukan pengembangan sistem penataan SDM Pemerintah daerah. Bagaimana itu harus dilakukan?

 Menurut Miftah Toha, penataan birokrasi pemerintah adalah dengan mengakomodasikan hadirnya jabatan-jabatan dan para pejabat politik dengan baik, karena susunan  birokrasi pemerintah, sejak terjadi reformasi adalah terdiri dari para pejabat birokrat karir dan sekaligus ada pula dari pejabat politik, yang ini tak bisa dihindari pada saat sekarang. Karena itu, dalam mengarungi perubahan ini salah satunya adalah perlunya mengubah mindset para pemimpin politik kita dari sikap orde barus yang mayoritas tunggal menjadi sikap demokratis yang multi partai,paparnya  yang ditulis pada makalah setebal 13 halaman folio itu.   

 Acara seminar sehari diikuti oleh sekitar 200 peserta yang terdiri dari para mahasiswa pascasarjana STIA YAPPAN,  para tokoh dan akademisi. Tampak sebagai pembicara selain Ryas dan Miftah, juga  Prof. Dr.Bhenyamin Hoessein dari UI. Semoga dengan seminar ini, daerah agak berkurang ketergantungannya terhadap pusat. Karena itu merupakan suatu indicator keberhasilan  peningkatan perekonomian daerah dan Sumberdaya manusianya sekaligus.(M.Harun)        

 

 

           

 

 

 

 

lonceng
Liberty Bell
kebebasan

SEMINAR TENTANG PENGALAMAN HAM AFRIKA SELATAN
 
Dirjen Perlindungan HAM Departemen Kehaliman dan HAM bekerjasama dengan Kedubes Afrika Selatan di Jakarta mengadakan seminar dengan tema : " Human Rights for Indonesia-The Soth Africa Experience" Atau "HAM di Indonesia-Pelaksanaan HAM di Afrika Selatan", pada 25 Maret 2002 di Hotel Borobudur.  Seminar tersebut dibuka oleh Menteri Kehakiman Dan HAM, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
 
Seminar yang diadakan dalam rangka peningkatan kerjasama memajukan penegakan HAM di tanah air, juga sekaligus memperingati "Hari Diskriminasi Rasial Se-dunia".  Seminar dengan mengambil pelajaran HAM serta apa yang terjadi di Afrika itu terdiri dari topik topik pilihan antaranya: "Diskriminasi rasial, gender dan anak" yang akan dibahas oleh Ms Zonke Majodina (Anggota Komnas HAM Afrika Selatan), Dr. Hafid Abbas (Direktur Jenderal Perlindungan HAM) dan Mr. Abdullah Saleh Mbamba (Direktur Pusat Informasi PBB di Jakarta). Sementara topik tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan dibahas oleh HE.Norman Manuel Mashabane (Duta Besar Afrika Selatan), Koesparmono Irsan (Anggota Komnas HAM Indonesia) dan Prof.Dr. Sunaryati Hartono (Anggota Ombudsman Nasional).
 
Usai membuka seminar, ketika diminta komentar tentang banyaknya aksi di luar sidang saat terjadi pengadilan HAM pasca jajak pendapat  Timor Timur , Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aksi diluar sidang boleh boleh saja asalkan dilakukan diluar tempat sidang, itu untuk menjaga independensi dan objektifitas jalannya persidangan."Kalau mau datang ke dalam sidang siapapun bisa, tapi kalau sudah mengadakan aksi unjuk rasa itu persoalan lain,"tegas Menteri Kehakiman dan HAM yang juga Ketua Umum Partai PBB itu.
 
Hingga berita ini ditulis sidang dakwaan terhadap para pelanggar HAM pasca jajak pendapat Timtim yang terdiri dari 5 anggota TNI/Polri sedang berlangsung dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat yang bersamaan diluar ruang sidang memang sedang terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh Front Persatuan Bangsa Indonesia (FPBI) menolak dilakukannya sidang tersebut. (M.Harun).       

BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) : ANTARA  YANG  SEHAT  DAN  YANG  KUSUT
 
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berkembang sejak adanya trend BPR dan Bank yang berdasarkan pada syariah. Namun perkembangannya tak berjalan mulus. Karena menurut data dari Yayasan Pinbuk, BMT yang terdaftar saat ini menurun dari sebalumnya sampai lebih 50%. Jumlah BMT mitra dari Pinkbuk sekarang tinggal 2000 buah. Memang usia BMT belum begitu lama. Tapi, kinerjanya sangat lamban.  Sehingga muncul adanya BMT yang sehat dan yang kusut, dan inipun jumlahnya kurang dari 50% karena justru yang mayoritas masih kusut.
 
Apa penyebabnya ? Faktor krisis memang salah satunya, tapi secara internal keberadaan BMT sendiri hingga saat sekarang belum memiliki dasar perundang undangan yang kuat, seperti halnya Bank-bank yang kokoh berporos pada BI(Bank Indonesia), termasuk sebagai lembaga pengawasnya. Barangkali, inilah yang melatar belakangi adanya seminar " Kebijakan Pengawasan BMT sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro" pada 13 Maret 2002 di Hotel  Cemara Jakarta.
 
Menurut Widhyanto Muttaqien Ahmad sebagai panitia, topik ini dipilih adalah dalam rangka mencari solusi dalam pemberdayaan keuangan mikro di kalangan umat dan bangsa, sekaligus bagaimana kebijakan pengawasan bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro."Yang justru masih menjadi kendala selain maslah pengawasan, adalah sumber daya manusia(SDM) dan Manajemen,"jelas Widhyanto pada otonomi News.
 
Hingga saat ini pengawasan bagi BMT tak terlalu formal, karena belum ada kebijakan dan undang undang yang mengaturnya, bahkan ada BMT yang berbentuk mirip koperasi. Meski begitu, tambah Widhyanto,  pengelolannya akan mengarah pada profesionalisme dengan prinsip dan target profit. Untuk saat ini, sambungnya lagi, keadaannya belum memungkinkan karena BMT BMT yang ada 50% kondisinya masih kusut.
"Kita tahu bahwa selama ini pendekatan BMT masih menggunakan pendekatan gerakan yang dilakukan oleh para aktivis,"jelas seorang pembicara seminar dari Dhompet Dhuafa republika.
 
Untuk mendongkrak hal tersebut, bukan perkara mudah. karena selain kuantitas juga kualitas BMT yang akan dikelola. Karena masih dikelola dengan pendekatan gerakan, tentu target profit belum begitu mengedepan. "Semetara ini BMT BMT yang ada secara organisasi dan manajemen banyak berkonsultasi kepada Pinbuk dan dompet dhuafa, kendati tak ada hubungan organisasi,"papar Widhyanto yang juga merangkap Devisi Layanan BMT, LAZ dan Pokusma di Yayasan Pinbuk pimpinan Ir. M.Amin Aziz.(M. Harun).
 
   

Engine Parts

KENAPA PETANI KITA MISKIN TERUS ?
 
Jakarta, Otonominews,-DARI era rezim Soekarno, Suharto hingga pemerintah sekarang, pembangunan di bidang pertanian sangat terabaikan. Bahkan boleh dikatakan cenderung melecehkan atau merendahkan profesi petani. Padahal tujuh puluh persen pembangunan ini berasal dari sector pertanian. Artinya jika pertanian kita jeblok, bangsa ini sebenarnya menanggung beban tujuh puluh persen orang miskin.

Demikian dikatakan Mahyudin Nawawi selaku ketua umum Masyarakat Tani Modern Indonesia (MTMI) kepada Reformasi Online 1 Pebruari 2002 di ruang kerjanya Masjid Istiqlal Jakarta. Akibatnya, kata Mahyudin profesi sebagai petani tidak lagi diminati oleh anak anak mereka karena beralasan jadi petani itu miskin dan melarat. Akhirnya apa yang terjadi, mereka lebih senang menjadi urban ke kota. Sementara bangsa ini mengandalkan impor bahan hasil pertanian dari luar negeri.

Padahal, tambah Mahyudin, kalau kita bandingkan dengan negara Amerika, Jepang dan negara negara Eropa yang tanahnya relatif kurang subur, ternyata petani disana mendapat perhatian sangat besar dari Pemerintah. Pertanian di sana bisa sampai masuk pasaran ekspor misalnya padi, beras, gandum, jagung dan kedelei."Petani di sana betul-betul dihormati, karena mereka berpikir bangsa bisa kuat, kalau petaninya juga kuat. Mereka juga berpikir supaya petani jadi kaya,"ungkapnya sembari memberi contoh pembangunan pertanian era Suharto yang hanya memberi para petani dengan kredit produksi dan pupuk tanpa memikirkan bagaimana menjadikan petani kaya.

Akhirnya, dengan hanya kredit yang pas pasan tersebut setiap panen harga menjadi jatuh dan petani tidak mampu lagi membayar utang.Karena tak lagi mampu bayar utang, otomatis mereka menjadi petani yang tak sejahtera apalagi jadi kaya, alias miskin terus menerus.

Lantas apa solusinya ? Ketua Umum Pengusaha Muslim Indonesia itu mengatakan, bahwa yang dibutuhkan oleh para petani adalah pada saat pasca panen. Disinilah pemerintah harus mampu mengontrol harga di pasaran supaya harga tetap stabil, serta memberikan penyuluhan secara benar bagaimana mengolah hasil produksi supaya baik."Dalam kondisi tak berdaya itu, mana mungkin petani disuruh membeli mesin untuk menggiling hasil pertanian yang harganya sebesar dua puluh lima juta rupiah,"tegasnya dengan nada tinggi.

Yang perlu direnungkan, kata Mahyudin, pada masa dulu program pembangunan pertanian dikemas dalam bentuk repelita mulai I sampai dengan III. Anehnya, kenyataan dilapangan tidak bisa direalisasikan dengan baik."Begitu juga sekarang, ada yang namanya propenas, itu bagus tapi di lapangan ternyata tidak ada dalam kenyataan,"jelas Mahyudin kepada reformasi Online. Kalau demikian kondisi pertanian dan petani kita yang konon dikatakan negara agraris, sungguh sangat memprihatinkan. Ibarat ayam mati di lumbung PADI sendiri, begitulah nasib petani kita yang terus menerus miskin. Semoga terjadi perubahan, kendati mereka tidak jadi petani kaya seperti di Jepang atau Amerika asalkan mereka sejahtera, itu dulu. (Zohiri-Hr)

Susunan Redaksi

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Muhammad Harun
Reporter Lapangan:   Suhepi dan kawan-kawan
E-mail : satelit@hotmail.com


Media Pencerahan Bangsa