|
|
MUHAMMAD HARUN, Chief Editor |
Otonomi adalah sebuah istilah yang lahir dan hadir dari buah reformasi. Dari
sini kemudian muncul istilah Otonomi Daerah (Otda).
Secara substansi, otonomi memerlukan arah dan koridor yang jelas demi pemerataan pembangunan bangsa tanpa mengenal dari mana
dan daerah mana.
Otonomi tak hanya menuntut hak daerah yang selama beberapa decade rezim berkuasa akan tetapi bagaimana keseimbangan dalam
pembangunan pusat-baerah bisa terwujud dengan kongkrit.
Perkembangan reformasi disegala bidang ternyata sangat berpengaruh positip terhadap perkembangan kemajuan daerah-daerah, dan
daerah-daerahpun sebenarnya tak hanya menginginkan keseimbangan pemerataan hasil-hasil sumber daya yang ada akan tetapi mereka
juga sangat menghendaki adanya suksesi kepemimpinan daerah baik di propinsi, kota maupun di tingkat kabupaten yang dilaksanakan
secara demokratis, jujur, fair dan sudah barang tentu reformis.
Namun setelah 8 tahun usia perjalanan otonomi daerah sesuai agenda reformasi, ternyata tidak seperti apa yang diharapkan
menjadikan daerah lebih maju mandiri dan sejahtera. Malahan ditengarai banyaknya raja-raja kecil yang menghinggapi daerah-daerah
tersebut.Lantas apa yang harus dibenahi dari itu semua? Kembalipada sentralisasi atau memperbaiki undang-undang otonomi yang
tak berpihak pada rakyat atau merombak semua sistem birokrasi daerah yang selama ini terjadi? (Redaksi).
|
Presdir PT Juan Motor, Hanny Yong |
Jakarta, Otonominews,-PT. Multi Layer Indonesia (MLI) – JUAN MOTOR HO sebagai deler resmi produk kaca film Perfections,
sebuah merek kaca film otomotif premium turut tampil kembali pada even Indonesian Internasional Motor Show 2009 (IIMS) 24
Juli -2 Agustus 2009 di Pekan Raya Jakarta . Pada ajang otomotif berskala internasional ini Juan Motor HO akan memberikan
harga paket subsidi lebih rendah dari harga ritel selama event berlangsung dan memberikan pemasangan di tempat secara cuma-cuma.
Demikian
diungkapkan Presiden Direktur MLI, Hanny Yong saat jumpa pers di Media Center IIMS 2009 hari ketiga kemarin, Hanny Yong bahkan
mengatakan akan memberikan harga khusus selama pameran berlangsung.
Selain kaca untuk otomotif, Juan Motor HO juga
memasarkan kaca film Perfections untuk kebutuhan gedung apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan dan perumahan. “Kami
menargetkan penjualan kaca film otomotif di IIMS 2009 sebesar 500 unit (setara 500 unit mobil) selama 10 hari,” tuturnya
dihadapan para media.
“Kami yakin, target 500 unit akan tercapai mengingat pada 2009, rata-rata kami menjual
400 – 450 unit set kaca film Perfections per bulan. Pasalnya, harga paket subsidi di acara IIMS ini di bawah harga ritel
dan target kami 50% didukung oleh penjualan ke ATPM dan IU,” tambah Hanny Yong, Presiden Direktur MLI.
Pada IIMS
2009, lanjut Hanny, Juan Motor HO di IIMS juga akan menyajikan varian andalan (best seller) untuk otomotif seperti Perfections
tipe New Nickel 65 LE Clear untuk kaca depan, New Nickel 40 LE bening kehitaman untuk kaca depan atau kaca samping, Zircon
Series (Zi-60/80) hitam solid untuk kaca samping, Nickel 20/10 untuk kaca samping.
Menurutnya, produk-produk diatas
adalah produk paling laris, seperti pengalaman pada tahun 2008 yang mencapai target penjualan sebesar 5000 unit atau rata-rata
420 unit per bulan yang dikontribusi oleh merek Perfections 65% dan Perfect Gard 35%.
“Kami berharap di IIMS
2009 Juan Motor HO dapat mencapai target penjualan hingga 6500 unit per tahun atau naik 30% . Kami juga optimis karena pada
tahun ini Juan Motor HO agresif memasarkan ke ATPM sebagai kaca film standar seperti produk kaca film pelindung lainnya,”
harap Hanny.
Perlu diketahui bahwa kualitas kaca film perfections buatan Amerika ini memiliki tingkat visible yang
tinggi dengan Heat Rejections mencapai 99,9% (Infra Red) dan 99,9% (UV Control). “Kaca film tolak panas ini dilengkapi
pula dengan varian andalan baru berupa Security Film 8-mill yang berfungsi sebagi bullet resistence,” kata Hanny
seraya mengakhiri perbincangan dengan pers.(Syarifuddin).
Sejumlah Menteri dan Mbah Marijan Lepas Pemudik Sido Muncul
Jakarta,
Otonominews,-
Menjelang Hari Raya Idul Firi 1427 hijriyah PT. Sido Muncul seperti tahun-tahun
sebelumnya masih konsisten menggelar mudik bareng para agen dan sales yang ada dilingkungan Jamu Sido Muncul. Untuk tahun
ini sekitar 240-an lebih unit bus akan mengangkut mereka dan beberapa jumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu akan melepas
keberangkatannya, seperti Menhub Hatta Radjasa, Menristek Kasmayanto Kadiman, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Bahkan,
Mbah Marijan sejak (16/10) telah hadir dari Jawa Tengah ke Jakarta guna melepas para pemudik dari perusahaan jamu yang sudah
terkenal ini pada 18 Oktober 2006 di Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Menurut
Direktur Utama PT Sido Muncul Irwan Hidayat fasilitas para pemudik ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya karena bulan puasa
maka pada siang hari tidak ada makan siang. “Hanya saja bagi pemudik yang sudah disiapkan fasilitas dari bus untuk tujuan Semarang, Solo dan Wonogiri sekitarnya mereka diharapkan lebih tertib dan menjaga
keamanannya sehingga sampai ke kampong halamannya,”tutur Irwan kepada sejumlah Media di sela-sela Peluncuran dan Bedah
Buku “SKBRI No Way Untuk Masa Depan Tanpa Diskriminasi” di Mega Glodok Mal Kemayoran (14/10) kemarin.
(m. harun).
|
Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra |
Yusril
Jadi Imam Buka Puasa Bersama Brigade Hizbullah Bulan Bintang
Jakarta, Otonominews,-
Lama kurang terdengar
suaranya di muka public pasca pernikahannya dengan wanita Muallaf dari Jepang, Mensekneg kita, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
tiba-tiba muncul jadi Imam sholat Magrib pada buka puasa bersama dengan Brigade Hizbullah Bulan Bintang di komplek Nam Center
Kemayoran (10/10) kemarin malam. Sontak saja menteri yang selalu berpenampilan rapid dan necis ini dikerubuti sejumlah wartawan
elektronik, cetak, maupun fotografer yang ingin mengabadikan penampilan Pak Yusril bersama sang isteri baru-nya yang terlihat
masih belia dan cantik.
Tokoh parpol
Islam yang pernah dijagokan sebagai Natsir Muda (tokoh parpol Islam Masyumi era orde lama)
ini ternyata tidak terlalu open terhadap pers, terkesan biasa-biasa namun disamping ia duduk didampingi beberapa tokoh
partai seperti Zainal Bahar Noor, Komandan Brigade Hizbullah Bulan Bintang Ir. Arfiansyah dan tampak juga mantan Kas Kostrad
Mayjen (purn) Kivlan Zein. Sementara posisi duduk sang isteri ada disebelahnya yakni bersama ibu dan saudara-saudaranya.
Yusril saat itu
menggunakan busana kemeja warna cerah krem putih dengan stelan celana hitam tanpa peci seperti lazimnya tokoh ini, yang jarang
menggunakan kopiah namun rambut tersisir dengan rapi sehingga tampak lebih trendi
dan intlektual. Sedangkan sang isteri berbusana kebaya warna agak putih dan berkerudung.
Gaya tokoh parpol Islam modernis ini tetap menarik karena sesekali senyumnya
tersebar ke hadapan para hadirin yang sebagian besar keluarga besar PBB dan satgas Hizbullah. Acara yang tak berlangsung begitu
lama tersebut cukup meriah namun khidmat apalagi ketika Yusril membacakan do’a usai melaksanakan sholat maghrib berjamaah.
(m.harun).
Dari Konvensi
Nasional K3-VI tahun 2006
Selain
Cari Untung, Perusahaan Dihimbau Lebih Peduli Safety Manusia
Jakarta,
Otonominews,- Perusahaan yang banyak menggunakan tenaga manusia
disektor-sektor besar, seperti pertambangan, minyak dan gas, memang memiliki
tingkat resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Begitu juga pada pekerjaan tertentu yang menjadikan tenaga manusia sebagai factor
utama. Sebab itu, Perusahaan-perusahaan tersebut selain berorientasi mencari untung, diimbau hendaknya lebih peduli terhadap
safety and health para pekerjanya
Konvensi
Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja –IV tahun 2006 yang
belangsung di Jakarta 11-13 Januari 2006 adalah sebagai kegiatan tahunan dalam mengevaluasi perkembangan budaya K3 dalam mengatasi
problem K3 masa depan. Demikian tema sentral yang diberikan oleh Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) sebagai
penyelenggara bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Japan Industrial Safety and Health Association
(JISHA).
Kepedulian
terhadap masalah K3 ini paling tidak mengingatkan kita, pemilik perusahaan serta Pemerintah untuk senantiasa mengingatkan
pula tentang kesadaran terhadap K3. Gubernur Sutiyoso dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh
Indonesia (APPSI) menyatakan dalam sambutannya, K3 setiap perusahaan/industri wajib menerapkan dan melaksanakan syarat-syarat
K3 yang mengacu pada perkembangan Iptek melalui pendekatan system safety secara konsisten sejak design hingga tahap akhir
(demolition) sepanjang daur hidup dari perusahaan/industri (life time of system) itu
“Dalam
hal ini peran pemerintah propinsi dan daerah otonomi daerah lainnya sangat penting untuk mendorong pemenuhan kewajiban dari
setiap perusahaan/industri terhadap upaya K3 sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya,”kata Bang Yos yang kini
masih kokoh menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya.
Sementara
pendapat yang agak sama disampaikan Directur Bisnis PT Dupon Indonesia,
Susanto, konvensi ini merupakan kegiatan yang sangat baik sebagai ajang untuk penyadaran
diri bagi pemilik perusahan-perusahaan dan pelaku bisnis. “ Meski fungsi perusahan itu kadang-kadang focus untuk mencari
untung dan ini betul sesuai dengan fungsi perusahaan, tapi jangan melupakan bahwa dia bias cari untung dikarenakan ada karyawannya,”ujarnya
kepada Otonominews saat ditanya manfaat adanya Konvensi bagi kesinambungan perusahaan sekaligus social kemanusiaan.
Dia menambahkan, bahwa asset yang terpenting dari karyawan itu adalah nyawa yang tidak boleh perusahaan kesampingkan,
yang tentu saja selain kesejahteraan berupa uang misalnya. “Mereka tentu tak ingin pulang dengan nama saja sebab ia
datang dengan sehat, pulang juga dengan sehat walafiyat,”tandas Susanto seraya mengingatkan pelaku bisnis tentang fungsi
perusahaan yang bukan sekadar mesin uang tapi juga bagaimana menghindari resiko bahaya kecelakaan kerja bagi tenaga manusia.
(hrn).
dr. Sulastri, Direktur Pengembangan Etika Masyarakat: Pemerintahan
SBY Tidak Punya Konsep Yang Jelas
Jakarta, Otonominews,-Belum seratus hari usia Kabinet SBY sudah
banyak yang mengkritisi. Apa pasal? Karena tanda-tanda SBY tidak mampu menjalankan Pemerintahannya sudah nampak dari opini
yang mencuat kepermukaan. Misalnya, kabinet Indonesia Bersatu yang terlalu gemuk, kinerja para menteri kabinet yang tidak
efektif, serta gejala pengawasan yang masih lemah.
Dalam kaitan diatas, Direktur Pengembangan Etika Masyarakat, dr.
Sulastri mengungkapkan pada Otonominews, di sela-sela Halal Bi Halal KAHMI pimpinan Fuad Bawazier beberapa waktu lalu di Hotel
Le Meridien. Menurutnya, kabinet SBY tidak memiliki konsep yang jelas dalam pemulihan krisis yang menimpa bangsa dan rakyat
Indonesia, sehingga kinerja para menterinya tidak tahu persoalan apa yang harus dilakukan, bahkan tidak menguasai permasalahan.
"Kelemahan Kabinet SBY ini akan mempersulit SBY dalam melaksanakan tugasnya 100 hari pertama yang menjadi program
Pemerintah terutama pemberantas KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dll-nya,"tegas Sulastri. Ia juga tidak yakin atas kemampuan
SBY memberantas Korupsi di negeri ini , sebab SBY tidak punya konsep serta langkah yang jelas tentang pemberantasan korupsi
tersebut.
Namun ketika Otonominews mengejar dengan pertanyaan, bahwa program pertama 100 hari Pemerintahan SBY adalah
memimpin langsung pemberantasan korupsi, Sulastri dengan penuh semangat menyatakan tetap tidak-yakin bahwa SBY mampu memberantas
dan memberi sangsi hukum kepada koruptor secara tegas. "Mana mungin orang percaya kepada SBY bahwa ia bisa menindak koruptor
sementara ia sendiri tidak memberikan langkah secara kongkrit dan transparan bagaimana dan dari mana memulai memberantas korupsi
itu,"kata Sulastri dengan nada tinggi.
Sulastri dengan tegas membeberkan kelemahan-kelemahan yang terjadi selama Pemerintahan
SBY yang kini sudah memasuki hari yang ke 40 dengan menyebut antaranya: Kabinet SBY terlalu gemuk, Pemerintah dalam merekrut
Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru-baru ini bener-benar keteteran serta menyimpang dari agenda otonomi daerah yang sesungguhnya,
Pemerintahan tidak melaksanakan penghematan (tidak efisisen dan efektif)dan juga perputaran uang hanya berkutat di Pusat bukan
di daerah dll-nya.
Menurut Sulastri, sebelum melakukan pemberantasa terhadap korupsi seharusnya SBY mencari dahulu
apa sebenarnya akar dan asal usul yang menjadi penyebab korupsi itu merajalela di negeri ini. "Ibarat mengobati penyakit maka
yang harus diberantas adalah bibit penyakitnya lebih dulu,"tandas Sulastri menaggapi keseriusan SBY yang akan menindak Bupati/Gubernur
yang terlibat praktek korupsi.
Bibit penyakit bangsa ini, kata Sulastri ternyata disebabkan karena beberapa hal antaranya;
Gaji PNS yang sangat rendah,Sistem Birokrasi yang sangat berbelit-belit, Pedoman bagi pelaksana, perencana dan pengawas di
setiap departemen tidak jelas, sementara itu pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) tidak full Otority. Dalam konteks pelaksanaan
Otda yang demikian, sambung Sulastri, menyebabkan uang hanya bergulir di tingkat pusat saja. Padahal kalau full Autority dilaksanakan,
uang jelas bergulir seimbang antara pusat dan daerah sehingga lapangan kerja baru mudah dibuka dan perekonomian di daerah
tumbuh pesat, orang daerah tidak lagi beroientasi ke pusat karena di daerah khususnya di kabupaten kemajuan ekonomi tak kalah
dengan di Pusat. (mHRN).
Sedih
Melihat Kesenjangan Dalam Semua Bidang
Jakarta, Otonominews,-Kesedihan
melihat kondisi pertiwi tak hanya dirasakan di ibu kota, di daerahpun juga mengalami hal yang sama. Misalnya, situasi dan
kondisi Propinsi Bengkulu bagian barat yang kini masih tertinggal dalam semua bidang ; ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dll.
Demikian diungkapkan
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Propinsi Bengkulu, Dra. Eni Khaerani, MSi kepada Otonominews di
sela-sela pemilihan Ketua DPD, DPR dan MPR di Senayan (1/10) kemarin. Menurutnya, selaku anggota senat yang baru muncul di
tanah air, ternyata tiada lain misi saya sebagai anggota DPD kecuali akan berjuang menyampaikan aspirasi daerah terutama daerah yang saya wakili,
yaitu daerah Bengkulu.
“Khusus
di daerah Bengkulu yang terjadi hingga kini adalah kesenjangan yang masih terlalu dalam dari semua segi kehidupan, maka dalam
forum DPD inilah kami akan memperjuangkan supaya kesenjangan itu bisa diperkecil,”kata Eni seraya mengungkapkan
kesedihannya mengamati banyaknya daerah yang masih jauh tertinggal.
Kesenjangan ini, kata
Eni Khaerani, seharusnya menjadi konsen kita semua sebagai anak bangsa, dan mestinya
peran dan kewenangan DPD diperbesar. “Kedepan otoritas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kami harapkan
memiliki pengaruh lebih kuat sehingga perjuangan kami menyampaikan aspirasi daerah benar-benar optimal,”tegas
Eni dengan penuh antusias.
Otoritas serta
kewenangan DPD untuk sementara ini memang terlihat masih kecil, bahkan terkesan tak jelas tugasnya. Mungkin saja karena lembaga
ini masih baru berdiri sehingga perlu banyak masukan dari berbagai pihak. Hanya saja, sebagai lembaga baru yang prestisius
layaknya Senator yang ada di belahan dunia, DPD mulai saat ini jangan ketinggalan start untuk berbenah dalam semua hal, terutama
ketika berhadapan dengan kemajuan masyarakat. Mampukan DPD berbenah diri sebelum membenahi rakyat Indonesia yang masih timpang
dan senjang ini. (harun).
|
Ketua DPD 2004-2009, Prof. Ginanjar Kartasasmita |
Akhirnya
Ginanjar Kartasasmita Terpilih Menjai Ketua DPD
Jakarta, Otonominews,-
Meski bejalan agak alot, ternyata pemilihan Ketua DPD yang berlangsung hingga dini hari (2/10) berakhir dengan memuluskan
Prof. Ginandjar Kartasasmita (mantan wakil Ketua MPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari DKI Jakarta menjadi
Ketua DPD mengalahkan lawannya Irman Gusman, SE (anggota DPD dari Sumatra Barat) dengan perbandingan 72 suara dan 54 suara..
Dalam pemilihan tersebut secara
berurutan Ginandjar medapat 59 suara, Irman Gusman 43 suara, dan Sarwono 26.
Karena tidak ada yang minimum memperoleh 50 persen plus satu (65 suara), akhirnya Ginanjar dan Irman maju ke babak ketiga
(terakhir).
Pada proses pemilihan babak pertama
ketua DPD, sebenarnya telah muncul tujuh nama sebagai kandidat ketua DPD, yaitu Ginandjar Kartasasmita (Jawa Barat) dengan
49 suara, Irman Gusman (Sumatera Barat) dengan 29 suara, Sarwono Kusumaatmadja dengan 22 suara, La Ode Ida (Sulawesi Tenggara)
dengan 18 suara, Harun Al Rasyid (NTB) dengan dua suara, Kasmir Triputra (Lampung) dengan satu suara, serta anggota
DPD paling muda Muhammad Nasir (Jambi) dengan satu suara. (Lap. Hrn).
|
Dra. Eni Khairani, MSi Senator dari Bengkulu |
Dra. Eni Khairani,
Msi (DPD Bengkulu) :
Perjuangan
Reformasi Belum Selesai
Jakarta, Otonominews,-
Ketika dijumpai di Lobby Hotel Mulia (1/10), Wanita berjilbab ini sesekali memberi senyum sebagai tanda keramahan, meski ia
kini sudah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan Bengkulu.
Baginya jabatan sebagai anggota Senat, memang dunia baru namun cukup prestisius di negara kita, bahkan Senator atau DPD itu sendiri baru dikenal pasca Amandemen UUD 45 yang belum lama ini
kita laksanakan. Apa kata ibu muda ini tentang lembaga baru yang ia sandangnya sekarang ? Berikut ini perbincangan Otonominews
bersama anggota DPD propinsi Bengkulu, Dra. Eni Khairani, MSi.
Apa yang akan
anda perjuangkan sebagai anggota DPD, khususnya untuk kontituen anda?
Aspirasi masyarakat
daerah, khususnya di Bengkulu merupakan prioritas perjuangan kami. Sebab, masyarakat disana mengalami kesenjangan dalam semua
bidang, baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, termasuk pelaksanaan otonomi daerah dll.
Prioritas
program kerja apa yang anda harus lakukan?
Sesuai dengan prosedur
dan tata tertib yang berlaku, tentu saja setelah terpilihnya ketua DPD, DPD akan
membentuk komisi atau bidang-bidang sesuai dengan kealian dan kemampuannya, antaranya; bidang otonomi daerah dan pemekaran
wilayah, agama, pajak, pendidikan dan kesehatan, serta perimbangan keuangan pusat-daerah
dan seterusnya.
Tentang Ketua
Dewan Perwakilan Daerah ?
Kami menginginkan bahwa yang duduk menjadi Ketua DPD adalah orang yang memiliki kepribadian bersih serta cakap
dalam memimpin, yang penting ia memiliki kelebihan-kelebihan, termasuk juga kualitas intlektual, cukup wawasan dan kalau bisa
dari pengusaha. Begitu juga kami menerima jika perempuan mampu menjadi Ketua, tentu saja perempuan yang dimaksud harus kompetitif
dengan laki-laki, why not?
Apa harapan
anda ke depan sebagai anggota DPD, terutama bagi bangsa dan negara?
Harapan kami adalah
terjadinya perubahan di Indonesia, terutama sekali proses reformasi harus terus dilanjutkan demi memperbaiki masyarakat dan
bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga Indonesia di mata dunia Internasional bisa lebih berwibawa, khususnya pada Pemerintahan
yang baru nanti. Bahkan, Pemerintahan yang baru tersebut bisa gagal jika tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan berbagai
lapisan masyarakat (rakyat). Kalau ini mampu dilakukan, maka proses reformasi kami yakin mampu dilanjutkan. Sebab, tak ada
lagi kesenjangan antara Pemimpin dan rakyatnya. Ingat, perjuangan reformasi belum
selesai (hrn).
|
H. Aspar, SE |
H. Aspar, SE (DPD Kalimantan Barat)
Senator Harus Mampu Melobi Investor
Jakarta, Otonominews,- Kepentingan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang baru saja dilantik (1/10), ternyata sudah menyodok dengan pikiran-pikiran cerdas para anggotanya. Salah satunya
datang dari DPD propinsi Kalimantan Barat H. Aspar, kepada Otonomi news ia mengungkapkan pentingnya DPD
memiliki kemampuan negosiasi dengan pihak investor terutama dari luar negeri. Baginya mengundang investor sebagai tugas Senator
merupakan suatu keniscayaan.
Menurutnya, banyak sekali pembangunan yang kita butuhkan biayanya
tidak hanya dari Pemerintah, tapi juga berasal dari investor. " Kami berharap juga bahwa tugas sebagai Senator yang mewakili
daerahnya masing-masing diperlukan wawasan pembangunan yang luas, sebab membangun kesejahteraan rakyat di daerah harus
benar-benar memiliki spesialis bagaimana mendatangkan investor ,"tegas Aspar seraya mencontohkan dirinya
akan berupaya mengundang investor ke Kalimantan Barat untuk membangun tran-Kalimantan dan Pelabuhan.
H. Aspar yang sebelumnya pernah menjadi Dirut BPD Kalbar atau
PT. Bank Kalbar sekarang sangat serius mengikuti perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga baginya otda sangat penting
untuk dikritisi tapi jangan terburu-buru. "Kita atur secara rasional saja,"sergahnya menanggapi revisi UU Otda. Bukan
itu saja, Aspar mengatakan, tugas Senator selain mewakili aspirasi masing-masing daerah, Senator juga harus mewakili
aspirasi lokal dalam rangka integrasi bangsa. (hrn).
21 % anggota DPD
Perempuan:
Menakar Kualitas Senator Indonesia
Jakarta, Otonominews,-Kaum perempuan
sebenarnya tidak benar terpinggirkan, karena ajaran dan norma manapun mesti menjadikan perempuan sebagai sosok yang harus
dihargai, sebagaimana juga kita menghargai kaum laki-laki. Mungkin, pada kurun tertentu perempuan memang hanya dijadikan konco
wingking (teman di belakang saja), tanpa ada penghargaan terhadap eksistensinya sebagai makhluk Tuhan yang sama dengan kaum
laki-laki. Kondisi terakhir ini, bisa kita baca dalam sejarah raja-raja kuno, yang situasinya sangat feodalistik, bahkan ortodok.
Di era modern seperti sekarang,
meski bukan karena latah ikut-ikutan paham emansipasi barat yang sangat redikal,
akan tetapi sudah sewajarnya jika perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengekspresikan kiprah individual
dan sosialnya, terutama dalam bidang politik. Kontrovesrsi tentang hal ini sesungguhnya, bukan lagi hal yang baru bahkan cenderung
kontra produktif bagi pengembangan kemampuan SDM perempuan itu sendiri ke depan.
Dalam konteks Indonesia pasca pemilu
2004, ternyata perkembangan dan perubahan selangkah lebih maju ketimbang era-era sebelumnya. Buah reformasi terbukti membawa hasil, pemilu yang dilaksanakan
ternyata juga sukses memilih wakil-wakil rakyat di parlemen dan senator (DPD). Sesuai data yang diungkapkan kepada media massa,
target quota 30% perempuan di politik terbukti hampir mendekati kenyataan yakni 21% dari 128 anggota DPD se-Indonesia adalah
perempuan.
Masalahnya sekarang, nuansa
gender yang dihembus-hembuskan mereka dalam setiap pengambilan keputusan politik sedang mereka perjuangkan, karena dilihat
dari angka 21% tersebut memang perbandingan dengan anggota DPD yang laki-laki
sangat kurang. Namun demikian, optimisme perempuan untuk terus berperan mewujudkan nuansa baru dengan warna gender terus menerus
mereka sosialisasikan agar slogan demi keadilan dan kesetaraan gender tidak hanya lip service. Anggota DPD periode 2004-2009
yang baru saja dilantik memiliki ruang dan peluang emas menunjukkan kemampuan dalam memperjuangkan aspirasi kaumnya ke arah
yang lebih baik.
Yang menarik ketika berkembang proses pemilihan Ketua DPD, kaum perempuang anggota DPD itu menginginkan agar wakil perempuan
juga dapat memegang Ketua DPD. Bahkan, ketika berlangsung diskusi dengan wartawan di press room DPR (30/9), wakil-wakil perempuan
DPD dari daerah berkumpul dan mengungkapkan uneg-unegnya. Mereka tampak hadir antaranya; Ratu Hemas (Yogjakarta),
Qomariyah (Kaltim), Moeryati Sudibyo (DKI), Aida Ismeth Abdullah (Kepri), Ida Ayu Agung (Bali), Aryanti Baramuli (Sulut) dan
Eni Haerani (Bengkulu dll-nya.
Semangat perjuangan membela hak-hak kaum perempuan yang kini masih di marginalkan, sudah menjadi trade merk dan standar
baku bagi mereka. Selain juga masalah pendidikan, kesehatan, otonomi daerah dsb. Namun tidak ketinggalan slogan tentang perubahan
mewarnai pemikiran mereka, seiring dengan hadirnya Pemerintahan baru hasil pemilu 2004 kemarin.Yang jelas, perjuang mereka
tetap mendapat respon positif dari kalangan manapun, dengan memberikan peluang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berkiprah
banyak bagi pembangunan bangsa dan negara. Akan tetapi, peluang itu akan hilang dengan sendirinya bila kemampuan Sumber
Daya Manusia Perempuan tidak ditingkatkan, artinya sebagai anggota senat, ataupun apa saja profesi mereka, menakar kualitas
diri jauh lebih penting daripada hidup dalam angan-angan tanpa jelas apa yang harus dilakukan. (Harun).
Mas Dodi Susanto:
Pada Pilpres Putaran kedua
"SBY Simbol Perubahan"
Jakarta, Otonominews,- Rupanya motto: dengan tema "Bersama Kita Bisa" yang diusung Tim
Sukses dan pendukung SBY-MJK saat kampanye merupakan senjata ampuh menyihir konstituen fanatik SBY. Begitu juga halnya apa
yang dituturkan Mas Dodi Susanto, Ketua Kordinator Nasional SBY Fans Club (SFC) kepada Otonominews
saat bincang-bincang di kantornya di bilangan Dr. Saharjo- Manggarai Jakarta Pusat (23/7) kemarin.
Menurut Dodi, "Bersama Kita Bisa" kita terjemahkan dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat dan
rakyat pemilih, bahwa Indonesia sangat membutuhkan Dwi Tunggal yang bisa mengajak potensi masyarakat sehingga bisa membangun
dirinya, yang tidak hanya menunggu keputusan elit saja tapi elit harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Tentu saja, kata Dodi, rakyat harus bisa merubah semua sikip kejuangan, dan sikap sebagai warga bangsa
dan terutama sekali perlahan-lahan kemajuan peradaban bangsa harus dibangun dengan semangant kebersamaan. "Sebab,
saat ini secara jujur republik ini sesungguhnya mengalami krisis kepemimpinan,"tegas Dodi di sela-sela pelatihan Komunikasi
Politik bagi pengurus SFC se- Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI.
Terkait dengan acara pelatihan yang akan berlangsung hingga 25 Juli 2004 ini, tambah Dodi tugas utama
semua pihak tidak hanya mendukung seorang menjadi Presiden, namun melalui pelatihan ini barangkali semua orang harus
mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di semua lapisan sosialnya.
"Jadi, salah satu bentuk dukungan konkret kami kepada pasangan SBY-MJK bila nanti terpilih menjadi Presiden/Wakil
adalah bagaimana kami mengelola semaksimal mungkin putera-putera terbaik bangsa agar siap memikul tanggung jawab sebagai
pemimpin di semua lapisan masyarakat di masa depan,"ungkapnya dengan penuh antusias.
Ditanya mengenai kans SBY-MJK pada putaran kedua melawan Mega-Hasyim, Dodi dengan kata-katanya yang lembut
hanya mengatakan, tentang fakta statistik hasil pilpres putaran pertama berbicara bahwa sebanyak 73% lebih rakyat Indonesia
menginginkan perbahan.
"Ini bisa kita lihat bagaimana seleksi alamiah pada pilpres putaran I, ternyata SBY-MJK menang
dengan angka lebih dari 30% suara mengungguli pesaing-pesaingnya. Dengan demikian sangat wajar jika Dwi Tunggal SBY-MJK merupakan
sosok atau simbol perubahan,"kata Dodi sembari menyatakan bahwa dirinya bersama SBY Fans Club akan terus memperbesar
dukungan dari seluruh warga bangsa melalui komunikasi dengan semua lapisan masyarakat. (HRN).
|
logo dari perusahaan PT Leo Sis Global |
Mou Pokja Narkoba Depdiknas-PT. Leo Sis Global
tentang:
Teknologi Penanggulangan
Narkoba Sistem Canggih
Jakarta, Otonominews,- Sembari mengadakan seminar
dengan topik, Pendekatan Ilmiah dan Teknologi dalam Menanggulangi masalah Narkoba di lingkungan Sekolah, diadakan pula MOU
atau Penandatanganan Piagam Kerjasama antara Pokja Narkoba Depdiknas dengan PT. Leo Sis Global, Perusahaan Teknologi asal
Korea.
Acara yang berlangsung di Auditorium Depdiknas
Jl. Sudirman Jakarta (8/8/2003) selain dihadiri oleh ratusan peserta dari guru-guru sekolah se-Jabotabek juga diisi seminar
oleh pembicara antaranya Mr Choi, DR. Kim Dae-Hoon dari Korea dan Jesse A. Monintja PAC dari Pokja Narkoba Depdiknas, serta
DR. Enoch Markum.
Alat Screening yang diperkenalkan ini disebut "Drug
Pre-Screening System atau Sistem Diagnosa Narkoba (Hasil Langsung)." Keuntungan yang diperoleh dari alat tersebut antaranya:
tanpa adanya kontak fisik secara langsung padahal seperti biasanya pemeriksaan lewat urine, darah dan rambut.
Tapi dalam pemerikasaan system ini menghasilkan
pemeriksaan dengan mudah dan kecil kemungkinan dari pemalsuan, juga tidak membutuhkan obat, juga hasil pemeriksaan lebih cepat
diketahui sehingga hemat waktu dan biaya. Meski korban telah memakai narkoba beberapa hari tetapi masih bisa di lakukakn dengan
alat ini (misalnya: pemeriksaan urine batas waktunya hingga 2-3 hari sedangkan untuk pemeriksaan darah batasnya setelah 18
jam).
Alat DPSS ini memiliki cara kerja yang cukup canggih
karena system diagnosanya akan merangsang pupil mata sehingga dapat membedakan antara pegguna dan bukan pengguna narkoba secara
langsung (otomatis). Meski system diagnosa ini tak berhubungan secara fisik manusia tapi langsung menghasilkan data yang tingkat
kebenarannya sampai 85 persen. Hanya saja alat ini harganya cukup mahal, itu
saja kelemahannya.
Memang kalau kita bandingkan dengan cara lain
yang biasanya digunakan maka cara yang lazim itu biayanya cukup tinggi, pemeriksaannya menggunakan fisik manusia (Urine, darah
dan rambut), sementara hasil deteksinya baru diketahui dalam waktu relatif lama dan hasilnyapun sangat mudah bisa dipalsukan
atau dimanipulasi.
"Follow up atau tindak lanjut dari penanda tanganan
program kerjasama ini, agar anak-anak Indonesia bebas narkoba,"ujar Lee Hyung Soo selaku CEO dari PT. Leo Sis Global kepada Otonominews usai seminar dan MOU dengan Pokja Narkoba Depdiknas. Ia juga mengatakan
bahwa Pilot Proyeknya adalah perkenalan penggunaan Alat dengan Sistem Diagnosa Pre-Screen System ini adalah bekerjasama
dengan program Kelompok Kerja (Pokja) Narkoba Depdiknas.
Sementara itu Choi Byung-Ho sebagai pembicara
juga memaparkan tentang kemampuan kerja alat ini. Ia telah melakukan test di lebih dari 20.000 orang selama 15 tahun yang
meliputi negara Rusia, Korea, Jepang, Amerika, dan lainnya. "Hasil uji test klinik yang dibuat oleh komputer dengan system
Screening yaitu dengan cara algoritma Iris identifikasi system, maka DM 2010 dalam tempo 2,5 detik akan bergerak di pupil
mata dan ada garis-garis dimata itu,"ujar Choi meyakinkan.
"Kelebihan dari alat baru ini yang paling pertama
adalah system yang digunakan untuk mendeteksi secara prefentif atau pencegahan dini secara langsung bisa diketahui,"tambah
Bos Perusahaan Teknologi yang kini sudah mendapat sertifikasi dari FDA. Namun
Lee Hyung Soo yang saat itu didampingi oleh Man Jin Kim, Presiden direktur dari IMC Technologiy Nusantara tersebut mengakui
bahwa harga dari alat ini memang sangat mahal. "Maka ini tidak mungkin digunakan untuk sekolah-sekolah secara langsung akan tetapi lewat
program seperti dengan Depdiknas ini saya harapkan bisa terjangkau karena kami ingin membantu masyarakat Indonesia agar anak-anak
di sekolah bebas narkoba,"imbuh Lee mengakhiri penuturannya kepada Otonominews. (m. harun).
Dari Silaturrahmi Asosiasi Pedagang Tanah
Abang Korban Kebakaran:
PD Pasar Jaya Akan Bangun Pasar Delapan
Lantai
Jakarta, Otonominews,- Merespon ketidak pastian
para pedagang tanah abang yang terkena kebakaran beberapa bulan lalu, Asosiasi Pedagang Tanah Abang Korban Kebakaran mengadakan
silaturrahmi dengan Direktur PD Pasar Jaya, Prabowo di Hotel Mulia (4/8/2003). Tampak hadir pada acara itu antaranya: Wali
Kota Jakpus, Petra S Lumbu, Kapolres Jakpus, Ketua Umum APTAKK, Irwan Husein dan Penasihat APTAKK, pengusaha muslim, H.Datuk
Hakim.
Menurut Ketua Umum APTAKK, Irwan Husein tujuan silaturrahmi
adalah dalam rangka mempererat tali persatuan antara stecholder yang ada di pasar, termasuk
para pedagang dengan wakli kota, kapolres, dan PD Pasar Jaya. "Sebab selama ini antara pedagang dan pejabat tersebut tidak
ada komunikasi,"kata Irwan kepada Otonominews usai acara silaturrahmi yang dihadiri tak kurang dari 400 undangan terdiri dari
pedagang korban kebakaran.
Irwan juga menambahkan bahwa silaturrahmi ini merupakan
masalah serius karena tidak saling bertemu sementara perputaran pedagang di tanah abang itu terus meningkat dari waktu ke
waktu. "Maka untuk agar pedagang, terutama korban kebakaran memiliki tempat yang representatif, pihak PD Pasar Jaya punya
komitmen untuk membangun kembali pasar yang rencananya akan dimulai pada Nopember 2003 mendatang,"jelas Irwan.
Pembangunan pasar tanah abang, tambah Irwan terdiri
dari 8 lantai, 2 basment dan satu tempat parkir, dengan biaya kurang lebih antara 12 - 20 miliar rupiah. Persoalan
pasar tanah abang ini memang kompleks namun bisa diatasi. Hanya saja memerlukan waktu agak lama.
"Karenanya kami harapkan pak Wali kota Jakarta
Pusat bisa memperhatikan secara intens atas pembangunan pasar tanah abang agar mengurangi kesemrawutan,"sambungnya seraya
mengingatkan supaya polisi juga lebih berperan dalam menjaga keamanan.
Tapi yang pasti PD Pasar Jaya punya komitmen membangun
kembali pasar tanah abang berlantai 8. Dengan target itulah maka secara otomatis jalan/ lalu lintas seputar tanah abang tak
lagi semrawut akibat padatnya pengasong yang ada di lokasi. Hingga saat ini pedagang korban kebakaran berjumlah tak kurang
dari 3000 orang dengan kerugian total miliaran rupiah.(m. Harun).
|
lingkungan ayam yang sehat |
CPI Adakan Seminar Tentang Manajemen Pemeliharaan
Broiler
Jakarta, Otonominews,- Sebagai konsekuensi kemajuan teknologi, kesehatan dan pemeliharaan bagi peternak ayam broiler
harus menyesuaikan diri kalau tak ingin gulung tikar. Charoen Pokphan Indonesia (CPI) mengadakan seminar "Manajemen Broiler Dan Penanganan Penyakit Di masa Pancaroba" di Hotel Mulia
Jakarta (30/7/2003).
Seminar tersebut menampilkan beberapa
pembicara yang ahli di bidangnya diantaranya yaitu: Fransiskus Affandi
(Key Note Speaker), yang dilanjutkan dengan Drh. Darjono Msc. PhD.(Penanganan Penyakit Di Masa PancaRoba) dan Wayan Sudhiana (Manajemen Boiler Modern).
Karena seminar ini dirancang untuk mengantisipasi adanya penyakit bagi ayam broiler , tentu dibicarakan bagaimana menghadapi adanya tantangan dan ancaman
dalam pemeliharaan kesehatan ayam broiler seperti misalnya: kondisi kandang serta pengaruhnya
terhadap kualitas udara . "Begitu juga terhadap tingkat stres ayam. Bila
Ayam sudah stres akibat dinginnya udara maka ayam
mudah terkena radang pernafasan,"papar Darjono.
Sementara itu Wayan Sudhiana dalam makalahnya menyatakan bahwa manajemen ayam dulu dengan sekarang berbeda. Ayam dulu tanpa mempertimbangkan lingkungan pertumbuhan
sedangkan sekarang kita perlu menggu nakan teknologi dan bergerak lebih jauh lagi, selain itu juga memperhatikan
lingkungan pertumbuhan.
"Pentingnya sirkulasi udara bagi pemeliharaan ayam broiler maka bukan
saja menggunakan manajemen Brooding tapi
ventilasi merupakan hal yang sangat penting,"kata Wayan seraya mengatakan kalau dulu terfokus pada pakan, air dan ventilasi sedangkan sekarang dibalik menjadi
ventilasi, air dan pakan.
Seminar yang dikuti tak kurang dari ratusan peserta, semuanya berasal dari para distributor-distributor se-jawa dan jabotabek yang sudah lama bersama perusahaan CPI dengan memiliki
kapasitas 50 ribu ton per
tahun. Charoen Pokphan Indonesia
hingga sudah berhasil mengembangkan bisnis Broiler dan Poultry dengan jangkauan
Jakarta, bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Denpasar dan Balikpapan. (laporan: Harun).
|
Salah satu lokasi gunung dan tanah pertanian |
Para Gubernur Membahas Raskin
Menyoal Ketahanan Pangan Bangsa Agraris
Jakarta, Otonominews,- Data jumlah orang miskin cukup bervariasi sehingga kadang tak bisa
dijadikan patokan. Ada angka 30 persen tapi ada juga yang mencatat hingga 40 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Mari kita tinggalkan angka-angka tersebut, dan kita fokuskan perhatian kita pada program kongkrit yang telah menjadi kesepakatan
pihak pemerintah baik pusat maupun daerah.
Pada 22-23 Juli 2003 para gubernur dari 30 propinsi se-Indonesia mengadakan Rapat kerja (Rakor)
di Jakarta membahas khusus masalah Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin). Gema istilah raskin ini terdengar dari rakyat
paling atas sampai rakyat yang paling bawah, karena memang dipublikasikan secara luas dan transparan bahwa program pengadaan
raskin adalah sebuah keniscayaan untuk menaggulangi kemiskinan, meski terkadang bersifat instan.
Tak kalah menariknya, ternyata rakor tersebut tetap membahas serta mencari solusi tentang
ketahanan pangan bagi bangsa yang hidup di negara dengan sebutan agraris ini. Laporan Direktur Perum Badan Usaha Logistik
(Bulog), Widjanarko Puspoyo ternyata cukup menarik untuk disimak karena
ia menyatakan penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks bagaikan lingkaran setan. "Program raskin
adalah bagian terpadu dari kebijakan penaggulangan kemiskinan,"jelas Widjanarko seraya menambahkan bahwa rakyat miskin
butuh 20 kg per keluarga perbulan.
Dari sini peranan pemerintah daerah atau lebih jelasnya gubernur, wali kota dan bupati sangatlah
penting. Dari rakor ini kesamaan presepsi untuk menanggulangi kemiskinan sangatlah diperlukan. Lembaga pemerintah seperti
Bulog sebenarnya tidak kalah peranannya dalam membantu selain melayani usaha logistik pangan, juga sebagai pengaman harga
pangan serta mengelola cadangan pangan dan pendistribusiannya kepada masyarakat.
Menurut hasil kesimpulan rakor seperti dituturkan panitia, bahwa penanggulangan kemiskinan
(PK) difokuskan kepada perluasan kesempatan kerja serta terwujudnya jaminan sosial bagi masyarakat secara berkesinambungan.
"Program raskin bukan sekedar program darurat (emergency programme) atau karikatif lagi, tapi merupakan program yang terencana
dan terkoordinasi antara pusat-daerah menuju ketahanan pangan nasional,"kata Gunawan Sumodiningrat selaku Sekretaris
Komite Penanggulangan Kemiskinan.
Ketahanan pangan inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Bahkan, Gunawan juga mengatakan, sektor pertanian terutama beras merupakan konsumsi utama masyarakat kita dan hampir
50 persen penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian itu dengan kategori masyarakat miskin. Memang agak susah menjelaskan,
dari satu sisi negeri kita ini terkenal dengan negeri agraris (pertanian) tapi disisi lain petani kita sendiri mayoritas
miskin, ibarat ayam mati di lumbung padi.
Kemudian kita juga bertanya, sejauh mana ketahanan pangan bangsa kita saat ini? Kalau kita
tengok, konon persediaan beras total volume yang ada di Bulog untuk tahun 2003 adalah sebesar 2 juta ton sementara beras impor
dari luar negeri sebesar 6 juta ton. Dari perbandingan jumlah volume tersebut tentu sangat penting apabila kita kaji
lebih mendalam relevansinya dengan pendistribusian raskin kepada masyarakat yang menjadi fokus sasaran. Artinya, jangan sampai
dinegeri yang agraris ini kita kekuarangan stok beras sebagai bahan pangan utama karena diakibatkan tak produktifnya sektor
pertanian bangsa kita.
Dengan adanya rakor raskin gubernur seluruh Indonesia itulah diharapkan peran pemda dalam
hal ini gubernur sebagai fasilitator dan pusat layanan informasi dan data kepada masyarakat miskin yang menjadi sasaran. Bukan
itu saja, Guru Besar Ekonomi UGM yang juga Deputi Sekretaris Wapres, Gunawan
Sumodiningrat mengatakan kepada wartawan saat jumpa pers, bahwa pemberdayaan
terhadap penduduk miskin lewat program raskin itu perlu ada pendampingan yang tentu saja ada biaya operasionalnya.
"Karena itu program raskin ada tiga kriteria untuk sampai pada kelompok sasaran yaitu
penyelamatan, pendukung serta mekanisme pasar,"jelas Gunawan yang saat itu didampingi salah satu pejabat teras Bulog
dan Asisten Pemprov. DIY, Bambang Purnomo. (Lap. Harun).
RSPAD Adakan Simposium "Gawat Darurat"
Jakarta, Otonominews,- Pertolongan Pertama Pada Kedaruratan Medis bagi masyarakat awam menjadi topik pada Simposium yang
diadakan oleh RSPAD Gatot Subroto (17/7/2003) kemarin. Acara yang berlangsung di Auditorium RSPAD tersebut dibuka oleh
Kepala RSPAD, Brigjend. TNI Dr Mardjo SpB dan diikuti oleh kalangan para medis khususnya bagian gawat darurat
dan peserta umum.
Menurut Ketua Pelaksana, DR. Dr. Bambang Darwono, SpB. SpoT bahwa acara simposium ini merupakan proses edukasi
bagi kita terhadap pertolongan pertama bila menangani kasus kedauratan medis. Sebab kebanyakan kita belum mengetahui
secara benar dan efektif cara mengatasi pertolongan pada korban dalam kondisi kritis. "Simposium ini sebagai upaya pembelajaran
agar di lapangan tak terjadi hal-hal yang vatal karena ketidak tahuan kita,"jelasnya kepada otonominews usai penutupan
simposium yang dihadiri tak kurang dari ratusan peserta. Tampak hadir sebagai pembicara antaranya, Kepala Dinas Kesehatan
DKI, dr Hani, dan Dr Qamaruddin Bausat, Sp. B, SpBA, Drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, Ms, Ph.D., serta dr Silvana dan lain-lain.
Simposium Nasional "The Recent Advances In Critical Care Management Of Trauma Cases"
"Setelah ini juga akan diadakan Simposium Nasional pada 19-20 Juli 2003 di Hotel Borobudur Jakarta dengan topik:
"The Recent Advances In Critical Care Management Of Trauma Cases,"ujar Bambang yang sekaligus ia menjadi
ketua penyelenggaranya.
Pada Simposium tersebut, tambah Kolonel yang menangani Club Kesehatan Militer (KCM) ini Simposium Nasional dibuka
oleh Direktur Kesehatan AD Brigjend. TNI, Adib A. Yahya dan mendatangkan pembicara penting selain dari Indonesia
juga berasal dari Singapore, Australia, Jepang, Philipina, dan Turki. Event ini banyak mengambil contoh kasus korban kejadian
Bom Bali (Bali Blast). Laporan: Harun.
|
Komisaris Utama, PT. Topindo Atlas Asia, Rudy Hartono |
Rudy Hartono Raih "The Best Potential Brand" dari IBBA
Jakarta, Otonominews,- Acara rutin Majalah Swa, Indonesian
Best Brand Award (IBBA) dengan menggandeng Riset MARS digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta (11/7/2003) berlangsung marak.
Dari 80 kategori produk dan merek terbaik yang diberi penghargaan antaranya: Cosmetic, Food, Households, Medicine, Otomotive, Bank, Airlines. Media, Credit Card, The Potential Brand dan The Corporate Brand.
Salah satu yang meraih "The Best Potential Brand" pada malam itu adalah Rudy Hartono, Komisaris Utama PT.
Topindo Atlas Asia, sebuah merek pelumas motor TOP ONE OIL yang sudah populer di tengah masyarakat Asia Pasific, termasuk
di Indonesia. Survey terhadap produk yang satu ini memang agak lain, karena menggunakan metode Top Of Mind (TOM) serta Brand
Performance sebagai penggabungan dari TOM Merk, TOM Iklan, Brand Share, Perceived Quality, Satisfaction, Loyalty, Gain Index,
Projacted Brand Share dan Brand Value.
Pada saat yang bersamaan pelumas motor berasal dari California USA ini juga menerima "The Best Brand" yang
diwakili oleh Joe Ryan dari Top One Oil Amerika. Perusahaan ini memang kerap menerima sederet penghargaan sebelumnya, misalnya:
ICSA 2001, ICSA 2002, MURI, IMI, ICMA dll. "Dengan sederet penghargaan ini dan terakhir dari IBBA, ternyata kami merasa Surprie
karena Top One Oil memenangkan kategori Potential Brand,"ujar Mantan Juara Dunia
Bulu Tangkis kita di tahun 70-an ini.
Kenapa harus Top One Oil? "Ternyata survey telah membuktikan
bahwa Brand Image kita sangat kuat,"imbuhnya seraya mengatakan, pertumbuhan sepeda
motor di Indonesia memang luar biasa pesatnya. Bahkan kebangaan itu dikatakan oleh Anne.
"Tentu karena faktor kualitas, maka Top One Oil kini sudah melekat di
hati masyarakat,"kata Anne, selaku Public Relation di Perusahaan yang berkantor di bilangan Garuda 32 ini dengan sumringah.
Hal ini datang bukan karena serta merta tapi Top One Oil sebagai pelumas motor memiliki Market Segmen yang
sudah terbangun, terutama dari kalangan menengah kebawah. Selain menjadi Market Leader, Top One Oil juga memiliki produk lain
yang tak sekedar oli sepeda motor. Pemalsuan yang yang terjadi relatif minimal,
juga menggunakan Composit Can sebagai teknologi yang sekali pakai langsung
dibuang sehingga sulit dipalsukan, sekaligus harga yang terjangkau buat konsumen.
Menururt Anne, Merk Top One Oil sudah tersebar di seluruh tanah air. Paling tidak di setiap daerah ada
distributor, kemudian diteruskan ke Cabang-cabang
lalu sampai ke Mekanik seluruh Indonesia. "Dengan penghargaan IBBA ini, membuktikan
bahwa produk kami memiliki komitmen yang sangat kuat kepada konsumen, "tutur
Anne kepada OtronomiNews. "Selamat Dan Sukses , Buat Rudy Hartono Pemenang The Best Potential Brand". (M. Harun).
Pengakuan Vigo Kristoffer, pengusaha asal Norwegia:
Mau Investasi Di Indonesia Malah Kesandung Oknum
Pejabat Depnaker
Jakarta, Otonomnews,-Maksud hati ingin berinvestasi di Indonesia, ternyata
malah tersandung oknum pejabat Depnaker.
Itulah yang dialami pengusaha asal Norwegia VIGO KRISTOFFER, yang bermitra kerja dengan PT. LINTAS SAMUDRA ARMADA
"Sebenarnya pada awal saya bekerja
tak ada masalah namun 3 tahun belakangan ini saya mulai gelisah,"tutur Vigo saat jumpa pers di sebuah Hotel berbintang
di Jakarta beberapa waktu lalu yang didampingi Hj. Hoiriah dari Kantor Pengacara RIA dan Partners. Ia mengatakan selama 8 tahun bekerja di Indonesia tidak menemui halangan dan masalah apapun.
Menurut pengakuan Vigo, ia kerap kali dipanggil Depnaker melalui Direktur Norma Ketenagakerjaan, Departemen
Tenaga Kerja. Depnaker Menuduh Vigo rangkap jabatan serta ijin kerjanya palsu. Ternyata semua tuduhan tersebut, kata Vigo
adalah hasil laporan Omri Naibaho, mantan konsultannya pada sebuah perusahaan yang bernama PT. Tirta Samudra Caraka.
Omri tampaknya mempunyai hubungan dekat dengan pejabat Depnaker tersebut, tapi karena belakangan Omri,
seperti diakui, Vigo pernah ada masalah dengannya dan sempat menuntutnya di pengadilan,
dan Vigo akhirnya menang.
Tapi Omri tidak kehabisan akal, memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat Depnaker tadi seraya meminta agar
Vigo dideportasi dari Indonesia dengan alasan rangkap jabatan dan KITA (Kartu Ijin Tenaga Kerja Asing) palsu itu.
Kasus ini belum selesai hingga saat ini. Menurut kuasa hukum Vigo dari
Kantor RIA & Partner, bahwa Depnaker pernah berusaha mendamaikan Vigo dengan Omri. Dalam acara pertemuan itu, kata kuasa
hukumnya , Vigo diminta uang damai US 20.000, dan bagi Vigo tidak ada masalah.
"Tetapi apakah dengan uang US 20.000 itu dapat menyelesaikan masalah,"tegas Hj. Hoiriah, SH seraya menanyakan apa ini yang
namanya suap?.
Hj. Hoiriah, SH selaku kuasa hukumnya menyarankan agar Vigo tidak meloloskan permintaan tersebut. Tetapi
apa yang terjadi? Ternyata, permintaan deportasi Omri tetap dilakukan oleh pihak Depnaker.
Atas keputusan Depnaker tersebut, Vigo berusaha tetap bertahan di Jakarta dan meminta perlindungan hukum ke berbagai
pihak, termasuk ke Presiden dan DPR.
Jika sampai dideportasi dari Indonesia, saya akan menarik modal saya dari Indonesia,ancam Vigo kepada rekan
bisnisnya dari Indonesia. Sementara itu mitra bisnis Vigo yang bernama Harsono
dari PT. Lintas Samudra Armada menyesalkan atas kasus dan kejadian ini.
"Investasi kami yang sudah berjalan lama dan jumlahnya cukup besar akan dikemanakan, serta berapa banyak
Tenaga Kerja Indonesia yang harus menanggung PHK,"keluh Harsono jika Vigo sampai keluar dari Indonesia seraya bertanya dengan
penuh sedih. (Zohiri,SH).
Hari Kebangkitan Nasional Berpadu Dengan
Pameran Produksi Indonesia
Jakarta, Otonominews,-Menteri Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu arif menyatakan, untuk peringatan hari Kebangkitan
Nasional ke-95 tahun ini akan di padukan dengan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003 yang dipusatkan di Arena Pekan Raya Jakarta . Dalam pemeran ini, lanjut menteri,
akan dilakukan peluncuran produk unggulan Indonesia, Peragaan Telematika, dan Sapta Pesona Wisata.
Syamsul Muarif juga mengatakan bahwa dengan semangat hari kebangkitan nasional mari kita bangkitkan cinta produksi dalam
negeri. "Kita memang kalah dengan negara negara tetangga , seperti Thailand,
Korea, dan Malaysia karena mereka mencintai produk dalam negerinya,"aku menteri
pengganti Harmoko itu kepada pers.
Kenapa Kita lebih bangga dengan produk Luar Negeri daripada Produk Dalam Negeri
sendiri? Jika dibandingkan dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi, kata Syamsul
memang Indonesia berada dibawahnya, meski negara mereka pernah dilanda
krisis, tetapi mereka sudah lama bangkit, apa faktornya? Ternyata, mereka mencintai
produk dalam negerinya.
Sebagai bukti kecintaan kita pada produk dalam negeri, maka dalam PPI 2003 ini akan diutamakan produk dalam negeri dan akan
diberikan penghargaan bagi produk ungulan dan bersamaan dengan itu juga akan ada lounching Majalah khusus Produk Indonesia.
Selain itu, tambah Menteri yang dulu bernama Departemen Penerangan itu juga akan
dilakukan kontak Bisnis dengan negara-negara lain.
Dalam rangka peringatan Hari
Kebangkitan Nasiomal tersebut akan dilakukan ziarah ke Makam Dr. Wahidin Soedirohusodo dan dr. Soetomo di Surabaya. Menurut panitia, PPI juga menyediakan festival masakan/makanan khas Indonesia selama 10 hari Sementara pada tanggal 25 Mei 2003 PPI akan melakukan kegiatan berupa gerak Jalan.
Juga masih kata panitia,
Tema Hari Kebangkitan Nasional Tahun ini adalah: BANGKITLAH BANGSA DAN NEGERIKU, MANTAPKAN
INDONESIA DAMAI DAN BERSATU. (Laporan: Zohiri)
|
Muhammad Harun |
IPPNU Angkat Kembali Kecintaan Pada Dunia
Bahari
Jakarta, Otonominews,- Menjelang diadakannya Kongres ke-13 Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di
Surabaya pada 18-22 Juni 2003, serangkaian acara diadakan, antaranya peluncurann buku Paradigma Baru Pembangunan Berbasis
Kelautan karangan Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Prof. Dr. Roekhmin Dahuri. Peluncuran dan bedah buku tersebut terlah
berlangsung di Jakarta (senin 12/5/2003).
Menurut pantia pelaksana, Dra. S. Maryamah A. Al-Khadriyah, kenapa kita tertarik mengangkat masalah kelautan?
Karena bila dilihat secara georafis pada umumnya para aktifis pelajar nahdhiyin atau lebih khususnya IPPNU, mereka berasal
dari daerah pesisir. "Jadi relevan sekali jika persoalan yang terkait dengan kelautan kita bahas, apalagi kita ingin mengangkat
kembali kecintaan kita pada dunia bahari,"tutur Sekretaris Umum PP. IPPNU ini pada otonominews di sela-sela acara bedah buku
di Hotel Acacia.
Sementara itu Anggota DPR, Ir. Tari Sani Utami sebagai pembahas
buku tersebut mengatakan, kalau kita mau bicara paradigma baru berbasiskan kelautan, saya pikir masalah batas wilayah laut
kita harus dibenahi lebih dahulu, bagaimana kita bisa membangun, sementara itu disisi lain masih ada yang bocor." Artinya garis batas itu belum secara tuntas diselesaikan
oleh pemerintah Indonesia,"jelas anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa itu kepada Otonominews.
Sekarang saja seperti pengalaman Sipadan dan Ligitan, tambahnya bahwa pemetaan yang sebenarnya ada garis
batasnya tapi karena lobby kita di tingkat internasional itu kurang dan
ada sebagian kita yang tidak tertarik dengan masalah kelautan bahkan tak pernah memperhatikan laut maka Malaysia yang mengurus
dua kepulauan kita itu.
Ia juga mengatakan Malaysia telah memberdayakan atau mengambil potensi kedua wilayah itu lebih dulu, sehingga itulah kemenangan Malaysia di PBB. "Untuk itu kita harus belajar, sebab jika
wilayah laut itu tidak tuntas yakni masalah perbatasannya, terutama disebelah timur maka kita akan terancam kehilangan pulau-pulau
lainnya yang saat ini kemungkinan masih ada yaitu sekitar 60 pulau lagi,"jelas Tari Sani Utami.
Sebenarnya,siapa yang punya wewenang dan batas laut ini? Anggota komisi III yang menangani pertanian, kelautan
dan kehutanan ini menyatakan bahwa mereka yang berwenang ada di tiga instansi terkait yaitu: Departemen Kelautan dan Perikanan,
Angkatan Laut dan Departemen Luar Negeri.
"Deplu yang berhubungan dengan pihak asing, tapi kalau deplu juga tidak diberi peluru oleh TNI AL dan disuport oleh departemen kelautan, maka ia tidak mungkin bisa bicara dengan baik menyelesaikan
masalah kelaautan kita,"tegasnya.
Apa upaya dari kemeterian kelautan, apakah khusus mengkoordinasikan saja atau ada tugas-tugas lainnya untuk
mengambil peran-peran strategis? "Saat ini kementerian kelautan dan perikanan
harus mengambil peran strategis itu, serta bernisiatif kerjasama dengan TNI AL,"kata Tari dengan mengatakan bahwa kita harus menyediakan batas-batas laut itu yang kemudian mengajukan kepada DPR komisi III.
Sehingga, sambung Tari kita segera membahasnya di DPR, setelah itu baru kemudian kita bicarakan dengan
AL dan hasilnya nanti kita berikan pada Deplu dalam rangka membicarakan batas-batas laut Indonesia di dunia Internasional.
Khusus mengenai penanganan nelayan-nelayan kita yang mayoritas terdiri dari nelayan miskin itu, anggota
DPR berkerudung ini mengatakan, supaya peran Dep. Kelautan dapat memperhatikannya. "Secara efektif jumlah nelayan kita yang
seperti itu tak kurang dari 3 juta orang, kita harus perhatikan mereka,"pintanya kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan
seraya mengingatkan agar kerja kementerian Pak Rukhmin lebih gencar memperhatikan
kesejahteraan nelayan itu sehingga kedepan kita merasakan keberadaan dari Dep. Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat khususnya
nelayan. (Laporan: M. Harun).
|
Dra. Hj. Nurdiati Akma, Anggota DPR Fraksi Reformasi |
Dra. Nurdiati Akma, Wakil Sekretaris Fraksi Reformasi DPR:
Menggoalkan RUU Pornografi
dan Sisdiknas Perlu Jihad
Jakarta, Otonominews,- RUU
tentang Sisdiknas belum kelar, bakal menyusul RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi. Kedua Rancangan Undang-undang ini sangat
terkait dengan masalah agama, atau bahkan keyakinan yang paling azasi terutama bagi pemeluk islam di Indonesia. Karenanya,
anggota DPR dari Fraksi Reformasi, Dra. Hj. Nurdiati Akma menyatakan untuk meloloskan kedua undang-undang tersebut
dibutuhkan perjuangan keras alias"JIHAD".
Demikian diungkapkan Nurdiati
usai tabligh akbar anti pornografi dan pornoaksi di pusat dakwah Muhammadiyah (11/5/2003). Ia bersama
Rhoma Irama memprotes tayangan-tayangan televisi dan musik yang berbau porno. Menurut Nurdiati untuk memerangi pornografi
dan pornoaksi diperlukan payung undang-undang. "RUU tentangnya akan segera dirumuskan oleh DPR,"tuturnya seraya
mengatakan bahwa DPR sekarang lagi membahas RUU tentang anti kekerasan di dalam rumah tangga.
Sementara RUU Pornografi dan
Pornoaksi, tambah Nurdiati sedang kami dengarkan dari berbagai elemen masyarakat termasuk LSM dan ormas-ormas Islam.
Utamanya tentang batasan atau definisi pornografi itu sendiri. Hingga saat ini hal tersebut belum ada titik temu,
karena mereka ada yang mengatakan bahwa telanjang itu bagian dari seni bukan pornografi. Sehingga sampai sekarang belum ketemu
apa sebenarnya definisi yang pas untuk pornografi dan pornoaksi itu.
Nurdiati memberi contoh misalnya
budaya di Bali, pulau dewata, antara batasan seni dan pornografi tidak jelas lagi, begitu juga di daerah lain karena
kita masing-masing daerah itu punya perbedaan. "Meski ada perbedaan, kita adalah mayoritas di negeri ini maka yang mayoritas
itulah yang harus diutamakan,"tegas pengurus DPP PAN ini.
Apa mungkin konsep kita selaku
mayoritas bisa diterima padahal mereka juga kebanyakan memandang seni itu sebagai sesuatu yang universal ? "InsyaAllah,
kami akan berjuang keras, karena kami adalah pihak mayoritas yang harus dipedulikan. Kami memerlukan payung hokum sesuai dengan apa yang mayoritas peluk (islam). Jadi bukan kami yang justru memerlukan hokum dari pihak
minoritas, itu artinya sangat zalim,"tegasnya lagi.
Mengenai pro-kontra tentang
Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas), Nurdiati juga secara terang-terangan menolak anggapan segelintir tokoh atau politisi
yang tak setuju dengan RUU Sisdiknas sekarang ini. Menurut Nurdiati Akma, mereka sejak dulu memang tidak suka masalah negara dibawa-bawa
mengatur urusan agama karena itu masalah pribadi dan keluarga, bahkan kata mereka sensitif serta mengarah pada masalah
SARA.
"Namun bagi Kami menghadapi
mereka terus saja maju karena di era reformasi ini justru generasi muda kita atau anak-anak kita harus diselamatkan akidahnya
jangan sampai terkena pemurtadan,"tegas anggota DPR yang berjilbab itu dengan mantap seraya menceritakan pengalamannya menggodok
undang-undang di DPR seperti UU perlindungan anak. Nurdiati optimis RUU tentang Sisdiknas akan disahkan menjadi undang-undang.
Ia juga memuji kerja keras
dan perjuangan MUI atas kepeduliannya terhadap RUU Sisdiknas dan akan dirumuskannya RUU Pornografi dan Pornoaksi. Kalau misalnya
dalam menggoalkan UU Sisdiknas menemui jalan buntu? "Maka Voting harus kita lakukan,"jelasnya dengan mengatakan
bahwa semua fraksi sudah bersatu kecuali PDIP, meski di PDIP juga ada orang islamnya tapi tidak bersuara. Memang sangat
dibutuhkan "JIHAD" untuk menggoalkan kedua Undang-undang tersebut. (Lap. Reporter Otonominews)
|
Ahmad Sumargono, Rhoma Irama, Eggy Sujana dan Agus Suradika |
Tablig Akbar Dan Deklarasi Forum Anti Pornografi
Jakarta,Otonominews,- Tabligh Akbar menentang pornografi dan pornoaksi berlangsung cukup marak yang berlangsung di Pusat
dakwah muhammadiyah menteng Jakarta Pusat (11/5/2003). Acara tersebut sebenarnya bukanlah semata-mata khusus menentang
goyang ngebor Inul Daratista yang saat ini lagi kontroversial itu. Tapi sebuah peringatan akan bahaya pornografi dan pornoaksi
di tanah air yang kian meningkat frekwensinya.
Sebagai sohibul hajat (tuan rumah) adalah majelis Tabligh PP Muhammadiyah yang dikomadani oleh Drs. Tabrani Sabirin
MA. Menurutnya, kendati diadakan dalam suasana sangat sederhana karena banyaknya keterbatasan-keterbatasan namun secara konsisten
dilakukan karena tuntutan hatinurani. Bahkan, terbukti menyedot banyak khlayak yang hadir di halaman gedung yang cukup megah
dikawasan Menteng tersebut.
Bukan itu saja, sebagai pembicara selain para ustaz dan ulama, bintangnya si raja dangdut Rhoma Irama. Bang Haji, begitu
ia kerap dipanggil mengupas habis kronologi sebenarnya tentang kontroversinya dengan si raja ngebor Inul Daratista."Kebanyakan
yang ditulis dan diberitakan di media massa baik cetak maupun elektronik tentang perkara saya memarahi Inul karena menegor
goyangnya yang erotis dan seks oriented itu merupakan fitnah,"kata artis muslim pelantun lagu begadang itu seraya meluruskan
opini yang berkembang di masyarakat.
Selain Rhoma, hadir juga sebagai pembicara antaranya, Dra. Nurdiati Akma, anggota DPR Fraksi reformasi, KH Nur Iskandar
SQ, anggota DPR Fraksi kebangkitan bangsa, Ahmad Sumargono, SE, anggota komisi I DPR Fraksi Bulan Bintang, KH Kholil Ridwan,
Ponpes Al Husnayain, Dr. Agus Suradika, Pengurus PWM DKI, dan Eggy Sujana, SH, dari PPMI.
Mereka semua sepakat menolak pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya dengan mendeklarasikan sebuah wadah yang
diberi nama "Forum Gerakan Anti Pornografi dan Pornoaksi ( Forgap)". Forum ini diketuai oleh Sofyan Ali dan Sekretaris
jenderal, Asrrul Tanjung. Tindak lanjut dari Forgab ini adalah unjuk rasa demonstrasi ke DPR pada 13 Mei 2003,
untuk secepatnya DPR merumuskan RUU anti pornografi dan pornoaksi.
Ahmad Sumargono, anggota DPR Fraksi Bulan Bintang
Situasi saat ini kita sudah terperangkap kedalam pola hidup Yahudi, apa indikatornya, mereka menolak pemerintahan
yang mengikutsertakan agama dalam pemerintahan. Kenapa Afghanistan dan Bagdad diserang oleh Yahudi? Karena kedua negara itu
ingin agar agama bisa diikutsertakan dalam bernegara.
Maka dengan pola dan konsep Yahudi itulah gerakan sekularisme berkembang sampai di Indonesia. Sekularisme
bukan saja dalam ideologi, tapi juga masuk dalam moral dan peradaban. Hal ini untuk merusak moral bangsa dan akhlak. Padahal
bangsa Indonesia mayoritas islam, tapi pandangannya banyak yang sekuler.
Kita ini sebenarnya dikuasai oleh walantardha yang hanya berpikir tentang materi dan komersial. Dan kalau
sudah banyak orang seperti ini maka ekonominya adalah kapitalis bukan ekonomi
untuk kepentingan rakyat. Rakyat kita banyak yang menjadi miskin karena banyaknya pembangunan-pembangunan dengan konsep kapitalis.
Dr.Agus Suradika, pengurus PWM DKI
Kita akan mendukung siapa saja yang membela kebenaran, termasuk Muhammadiyah mendukung Rhoma Irama dalam
menyampaikan kebenaran, menegor Inul Daratista. Ini menunjukkan bahwa islam
kompak. Saat ini misalnya, persoalan RUU Sisdiknas muncul lagi, seperti halnya pada saat tahun 1989 dimana Sisdiknas ditentang
oleh kelompok tertentu di parlemen. Dan yang menentang RUU Sisdiknas 2002 ini ya orang- itu-itu juga. Sebenarnya musuh kita
ini telah jelas, yaitu musuh islam. Tapi marilah kita rapatkan barisan agar musuh-musuh islam tidak punya kesempatan memenangkan
pada pemilu 2004.
Dra. Hj.Nurdiati Akma, anggota DPR Fraksi Reformasi
Kami menjunjung tinggi penegakan moral, yang didalam pasal UUD 1945 ada ajaran tentang HAM. Namun ayat tentang pasal HAM itu haruslah melalui koridor moral
dan agama. Memasukkan ayat dengan tambahan moral dan agama itu banyak yang menentang dan yang tidak setuju. Sekarang ada ramai-ramai
orang beralasan tentang HAM bagi kasus Inul Daratista si Ratu Ngebor itu.
Tapi dalam hal ini saya membela Bang Rhoma Irama karena ia maju dalam membela kebenaran. Apalagi sebagai
ketua PAMMI, Rhoma telah menunjukkan nahi mungkarnya dengan lisan (fabillisanihi) walau yang menentang banyak dan walantardha juga ikut-ikutan. Oleh karena
itu kami sekarang sedang mempersiapkan RUU di DPR tentang Pornografi dan Pornoaksi. Tugas kita sekarang, agar bagaimana orang
islam bersatu di negeri ini, mari kita tegakkan agama di negeri ini.
Eggy Sujana, Pengacara Rhoma Irama, penggerak demonstrasi
Keresahan-keresahan yang terjadi bagi ummat islam sekarang ini karena keslahan ummat islam juga. Apa kesalahannya?
Kita ingat sewaktu terjadi amandemen UUD 45 pada sidang tahunan MPR, tentang
syariat islam ditolak oleh ummat islam sendiri termasuk tokohnya, tapi yang mendukung hawa nafsu justru lebih banyak. Karenanya, hanya dengan kesamaan idologi maka ummat islam di Indonesia bisa menegakkan
izzul islam wal muslimin.
KH Kholil Ridwan, Ketua Pondok Pesantren Al Husnayain
Menanggapi masalah goyang ngebor inul itu ada tiga golongan menurut al quran, yaitu: Muttaqin, Kafirin
dan Munafiqin. Tapi yang paling banyak adalah kelompok Munafiqin, kelompok ini bisa saja ada di organisasi politik, ormas
dan lain-lainnya. Padahal dosa munafik itu lebih besar dari dosa orang kafir. Orang islam yang maksiat atau berlaku zina dsb
itu sebenarnya masuk kelompok munafiqun.
Zina bukan hanya ada di tempat pelacuran seperti di Dolly Surabaya atau di kramat tunggak Jakarta dulu,
tapi zina sekarang sudah ada di kamar-kamar orang islam. Dan zina sekarang justru paling banyak dilakukan di telivisi atau
tayangan TV. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Yang paling bertanggung jawab adalah produser-produser pembuat
program acara di TV itu.
Dalam kasus goyang ngebor inul, Rhoma sebagai sesama artis dan lebih senior lagi melakukan tegoran. Nantinya di mata Allah sikap serta apa yang dilakukan Rhoma tersebut ada diatas apa yang dilakukan oleh ulama, ustaz serta khotib-khotib di masjid-masjid. Sebenarnya tujuan
media atau tV itu apa ? Saya mengatakan, pertama sebagai informasi, kedua sebagai edukasi, ketiga sebagai entertaimen dan keempat sebagai distorsi.
Saya akan bahas yang terakhir ini, kalau tujuan adanya media TV sebagai
sarana distorsi maka artinya TV sebagai alat merusak. Bisa merusak moral, merusak bangsa dan bahkan merusak lawan-lawan politik.
Saya pesan kepada yang memiliki media janganlah menggunakan media untuk merusak bangsa dan akhlak masyarakat islam. Apa itu
namanya artis, produser dsb kalau mereka berbuat baik maka akan dicatat sebagai amal saleh, siapapun dia marilah kita bersatu
menghadapi walan tardha dan munafiqin.
Saya katakana bahwa yang salah memang ummat islam sendiri, karena tak punya TV islam atau TV quran atau
TV hadits, ummat islam sekarang harus sadar bahwa kita harus punya TV sendiri.
KH Nur Iskandar SQ, pengurus NU dan anggota DPR dari FPKB
Yang salah sebenarnya bukan TV- nya tapi yang salah adalah
Presiden kita. Makanya ummat islam wajib jadi imam. Apapun suaranya kedepan kita
haruslah memilih presiden yang ngerti islam, ini wajib. Janagan kita memilih
Presiden yang tak mengerti islam. Makanya saya senang kalau
tiap lima tahunan antara NU dan Muhammadiyah gantian menjadi imam (Presiden). Lima tahun setelah NU ya berikan ke Muhammadiyah. Begitau juga seterusnya, karena di Indonesia yang banyak adalah anggota kedua organsiasi
Islam ini. Laporan: H.run
Puluhan Ribu Jamaah Pengajian Protes Rencana Serangan Amerika ke Irak
KH Abdullah Gymnastiar: Bush ! Kamu milih Tinta Emas Atau Tinta Darah ?
Jakarta, Otonominews,- Sejak pagi jemaah sudah berduyun-duyun mendatangi masjid
Istiqlal yang terletak di Jantung ibu kota Jakarta. Mereka satu-persatu duduk bershaf-shaf,
deretan jemaah antara pria dan wanita terpisah, menunjukkan ketertiban dan kesejukan tanpa terkesan emosional sedikitpun.
Meski dalam bathinnya mereka sesungguhnya ingin menyampaikan protes keras atas sikap arogan negara Amerika yang akan menyerang Irak tanpa lasan yang masuk akal.
Hari tanggal 9 Maret 2003 itu jemaah telah memenuhi ruangan masjid Istiqlal,
Ustaz muda asal Bandung, KH Abdullah Gymnastiar, atau lebih akrabnya dikenal Aa Gym mulai mengupas satu persatu pengajian
bulanan Manajemen Qolbu plus Silaturrahmi Hijriyah. Usai itu, Aa Gym dengan gayanya
yang khas terlihat agak geram ketika menyampaikan kecaman pedas terhadap rencana Amerika menyerang Irak.
Moment yang sangat tepat itulah Abdullah Gymnastiar menyampaikan pula surat
terbuka kepada George W. Bush di depan tak kurang dari lima puluhan ribu jemaah. Usai shalat Ashar, iapun bersama para pendukungnya
di majelis manajemen Qolbu menunju lapangan silang monas untuk berorasi sekaligus berzikir dan membaca shalawat. Ditengah
gemuruh zikir dan sholawat tersebut sesekali Aa Gym menyampaikan orasinya menolak
perang.
Matahari kian redup karena hari itu sudah menjelang sore. Jemaah yang awalnya
duduk diatas pelataran silang monas lalu melakukan teaterikal seolah-olah menjadi korban perang. Mereka terjatuh pingsan dan
bergelimpangan, dengan meraung kesakitan serta teriak dan isak tangis, yang sebelumnya diawali dengan bunyi serina, dentuman meriam
dan bom serta senapan. Perang yang begitu memilukan itulah yang digambarkan oleh mereka seperti halnya bila Irak benar-benar
diserang oleh Amerika.
Berbagai poster dan spanduk yang semuanya menolak perang atau anti perang tersebut
diacungkan oleh mereka. Aa Gym yang waktu itu mengenakan sorban merah dan baju putih berlumuran darah sedang menggendong anak
kecil berusia tiga tahun yang tidak lain adalah puteranya bernama Muhammad Al-Ghozi. "Jangan ikuti saya, saya akan mengantarkan
surat kepada Geoge W. Bush,"teriak Aa Gym saat berangkat jalan kaki dari silang monas menuju Kedutaan besar Amerika.
Pendukung anti perang rata-rata berbaju putih tetap berada di tempat teaterikal.
Pertemuan di Kedubes Ameria, Aa gym hanya berklangsung kurang dari lima menit, iapun kembali
di depan jemaah yang masih belum beranjak dari tempat simulasi anti perang.
Wartawan yang sempat mengikuti Aa Gym jalan kaki ikut berlarian karena khawatir jamaah dan fans Aa Gym yang setia mengikuti bersikap emosioanal maka penyampaian
surat protes itu terkesan amat singkat.
....."Alangkah indahnya jikalau di suatu saat Amerika menjadi negara yang besar
dan terhormat bukan karena hebatnya persenjataan dan balatentaranya tetapi karena kemuliaan pribadi orang-orang yang memerintahnya
dan keseungguhan untuk memajukan peradaban dunia dengan adil dan bijak,"tegas
AaGym di salah satu bagian akhir bunyi suratnya.
DaI muda yang memimpin pondok pesantren Daaruttauhiid tersebut waktu itu memang
terlihat energik dan bersemangat seperti biasanya jika menyampaikan pengajian
di Majelis Manajemen Qolbun. Surat terbuka yang berisi sentuhan hati nurani memang jauh dari pernyataan kasar dan hujatan tapi intinya adalah pernyataan kemanusiaan
bagai siapapun yang masih punya hati nurani.
.......Ketahuilah kita semua sama-sama hidup di dunia satu kali dan sebentar
saja. Sejarah mencatat dengan tinta emas orang-orang yang dengan tulus hati menebar kedamaian, membangun, melindungi yang
lemah, menjalin pershabatan, membangun peradaban moral dengan penuh kemuliaan dan kasih sayang.
....."Dan sejarah menulis dengan tinta darah yang mengerikan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, pembunuhan,
pembantaian karena selera pribadi dan nafsu belaka, Andakata suatu saat kemataian datang, dengan tinta yang manakah
anda akan ditulis?, "tanya A'a Gym dalam akhir suratnya. Pertanyaan yang mengerikan
dan menggetarkan hati nurani ini, mungkinkah dapat menjinakkan hati George W.
Bush agar tak menyerang Irak? (Laporan:
M. Harun).
Pertemuan Ulama, Pakar dan Ormas Islam Bahas RUU
Wakaf
Jakarta, Otonominews,- Masalah Wakaf secara khusus di Indonesia belum dilembagakan dalam sebuah perundang-undangan negara meski penduduknya mayoritas
beraga Islam. Dengan latar belakang ini RUU Wakaf saat ini lagi dibahas sebelum
nantinya resmi diajukan ke DPR dan kkemudian dijadikan Undang-Undang Wakaf. Pembahasan
yang melibatkan para Ulama, tokoh/ormas Islam, dan pakar tersebut dilaksanakan di Aula Departemen Agama Jakarta pada
6-7 Maret 2003.
Mereka yang tampak terlihat membahas dengan serius antaranya; KH Sukri
Zarkasi dari Ponpes Gontor, Prof. Mawardi Chotib dari UIA, Prof. Ismail Sunny,
KH. Umar Shihab, Hussein Umar, Fathurrhman Djamil. Mereka ada yang mewakili
Muhammadiyah, NU, Persis, Al Irsyad, Yayasan Pendidikan Islam Universitas
dan peserta lainnya.
Pembahasan ini hasilnya akan dibawa ke DPR untuk dikukuhkan menjadi Undang-Undang. Berhubung masih dalam
proses pembahsan dan pengkajian, tentu masih membutuhkan proses dan waktu yang agak lama. Tujuan akan adanya UU Wakaf ini
sebenarnya sangat sederhana yaitu agar setiap para pemberi wakaf serta penerima
wakaf bisa dilindungi secara hokum.
"Dengan adanya Undang-Undang Wakaf maka pengembangan wakaf memiliki dasar hukum yang lebih kuat antaranya kepada pewakaf (wakif), pengelola wakaf(nadzir), pihak yang berhak menerima hasil
wakaf (maukuf alaih),"ujar Drs. H.Taufiq Kamil, Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji dalam kertas kerjanya yang dibacakan di depan peserta.
Ia juga menambahkan, bahwa adanya UU Wakaf ini sebenarnya
sejalan dengan UU RI No. 25 Th. 2000, tentang
Propenas 2000-2004, dan juga sejalan dengan Tap MPR No. IV/MPR/ 1999 tentang GBHN 1999-2004.
Sementara itu yang mengemuka dalam pembahasan hari pertama pertemuan itu adalah masalah syarat-syarat yang
harus menjadi pengelola wakaf (nadzir). Kemudian, setelah itu adalah pada masalah apa bentuk sanksi-sanksi hukum bagi para pengelola wakaf apabila melakukan penyimpangan.
"Yang menjadi pertanyaan memang baik ada undang-undang Wakaf maupun tidak ada yang penting bagaimana para pengelola/nadzir itu bisa bersikap amanah, "tegas salah satu peserta
dari sebuah yayasan pendidikan islam ketika ia bertanya di forum tersebut.
RUU Wakaf ini sendiri sebenarnya sudah diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden, / Menkeh dan HAM pada
24 Januari 2003 lalu. Dalam proses pembahasan selanjutnya wacana RUU Wakaf tersebut
diharapkan bisa rampung menjadi Undang-Undang Wakaf pada tahun ini juga. Demikian
dikatakan Menteri Agama Said Aqil Al Munawwar saat membuka pertemuan dengan para ulama itu. (Laporan: M. Harun).
Drs. Halim Asyhari |
|
Angota komisi E DPRD DKI |
Ratusan Ribu Warga Ibu Kota
Hadiri Shalat Ied 5 Desember 2002
(Perbedaan penetapan
lebaran pertanda kedewasaan di kalangan ummat)
Jakarta, Otonominews,- Saat ummat islam menunggu
datangnya fajar hari raya iedul fitri 1423 hijriyah, warga Muhammadiyah seluruh Indonesia melaksanakan hari lebaran pada 5
Desember 2002. Padahal pemerintah lewat Departemen Agama masih belum bersikap dan menentukan lebaran pada 6 Desember.
Namun ditengah itu pula intruksi Muhammadiyah
ternyata disambut gembira dan antusias bukan saja oleh warganya tapi juga dari
semua ummat islam yang memiliki kesamaan pendapat dengan Muhammadiyah. Tapi, inipun tak harus membuat perpecahan, justru sebaliknya
ummat semakin dewasa dengan perbedaan
"Kesan saya selaku panitia pelaksana shalat iedul
fitri 1423 hijriyah kali ini, kebersamaan kita saat ini sangat menonjol, ummat menyadari bahwa beribadah itu merupakan kewajiban dan tentu juga masing-masing berpedoman kepada ketentuan yang mereka yakini benar,"jelas Halim Asyhari, MA pada otonominews usai shalat Ied.
Alhamduillah, kami tidak perkirakan sebelumnya
menjadi membludak begini. Kami yakin ini karena kesadaran masyarakat dan beketetapan hati untuk shalat pada tanggal 5 desember
di parkir timur gelora bung karno ini. Alhamdulillah juga, kami hari ini sudah tidak lagi shalat tarweh seperti juga di masjidil
haram Saudi Arabia juga melaksanakan shalat ied hari ini.
Apakah karena faktor figur Amien Rais ? Faktor
figur Amien Rais memang sangat berpengaruh dan mudah-mudahan hal ini benar. "Tapi saya kira faktor kesemuanya termasuk juga
faktor ketaatan kita beribadah,"jelas salah satu ketua DPP PAN ini.
Menyikapi perbedaan ini, Halim menganggap tak
ada masalah, karena perbedaan waktu shalat ied juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 1992 dan
1998. Dengan adanya perbedaan ini kita perlu maklumi, bahwa kita sama-sama punya
pedoman.
"Sebab dengan dasar iman dan taqwa kita insyaAllah
ummat sudah dewasa menyikapi perbedaan itu, bahkan kami anggap perbedaan bukanlah
perpecahan tapi justru merupakan karunia yaitu berkah dari Allah SWT supaya kita
selalu berpikir, seperti kata Al-Quran afala ta'qilun, afala ya tadzakkarun dan seterusnya,"tegas anggota DPRD DKI ini.
Sementara itu Bendahara panitia, Dra. Syamsidar
Siregar merasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas banyaknya jamaah yang hadir pada shalat ied tersebut. "Saya bersyukur
karena di luar dugaan kami ternyata masyarakat DKI dan sekitarnya sangat antusias, dan Alhamdulillah juga bahwa acara kali
ini sesuai dengan harapan kita, semoga
di masa yang akan datang moment seperti ini akan menjadi hikmah, bukan saja bagi
warga Muhammadiyah yang ada di DKI tapi juga bagi ummat islam secara keseluruhan,"katanya saat dimintai tanggapan usai shalat
ied.
Begitu juga dengan Andi Usman Gumadi, selaku
panitia lapangan. Ia menyebut bahwa membludaknya para jamaah shalat ied di parkir
timur gelora Bung Karno tersebut adalah dinilai paling banyak (memegang record). "Massa yang hadir ini sepengetahuan saya
paling banyak yang pernah terjadi di tempat ini daripada event-event sebelumnya, baik itu event hiburan, olahraga maupun
event lainnya,"tutur Andi kepada otonominews saat dikonfirmasi. Ia menyebutkan bahwa jumlah jamaah sekitar ratusan ribu
orang. Bahkan ada sebagian jamaah yang tak sempat memasuki lapangan kerena terkena macet.
Meski ditengah berlangsungnya acara shalat ied
suara sound systemnya kurang bagus, namun usai shalat yang dilanjutkan dengan khutbah iedul fitri oleh Dr. M. Amien Rais, keadaan cukup khidmat. Ternyata, suasana lebaran dan shalat ied di parkir timur gelora Bung Karno berlangsung dengan tertib hingga bubarnya acara. (Laporan: M. Harun).
Ketua Umum PP.Muhammadiyah Prof. A. Syafi'i Ma'arif: Kualitas
SDM Kita Masih Memprihatinkan
Muhammadiyah Luncurkan LAZIS
Jakarta,Otonominews,- Bertempat di gedung Bank Syariah Mandiri (16/9) kemarin, organisasi islam, Muhammadiyah meluncurkan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS). Peluncuran
itu diresmikan oleh Ketua PP. Muhammadiyah Prof. Dr. Ahamad Syafii Maarif dan didampingi wakil ketua Prof. Dr.
Dien Syamsuddin serta dihadiri oleh Duta Besar Arab Saudi, Irak juga pengusaha-pengusaha Indonesia seperti Dirut Bank Mandiri
dan lain-lainnya..
Dalam sambutannya, Syafii Maarif mengatakan secara geopolitik dari 1,2 miliar jumlah ummat Islam di dunia, 70% kekayaan sumberdaya alamnya, terutama minyak
berada di bumi yang berpenduduk
mayoritas muslim, tetapi sayang sumber daya manusia ummat islam masih rendah, karena
itu tak mampu mengelolanya.
"Diprediksikan sekitar 2030 jumlah ummat islam yaitu seperempat
dari jumlah ummat manusia di dunia yang hampir 6 miliar atau sekitar 20% dari penduduk dunia
adalah beragama islam,"papar Profesor sejarah di Univ. Negeri Yogjakarta
sembari menghitung angka dari 5 orang berjalan di muka bumi saat itu, 1 orang beragama islam. Bahkan, tambah Syafi'i, peringkat
perguruan tinggi kita dari 100 perguruan tinggi se-Asia Pasifik, Indonesia berada pada urutan ke-3 dari bawah.
Sementara itu Dien Syamsuddin, Wakil PP. Muhammadiyah juga mengatakan bahwa diluncurkannya LAZIS Muhammadiyah
ini hanya untuk memperkuat lembaga lembaga keuangan ummat yang sudah ada, begitu juga yang sudah ada di cabang-cabang muahmmadiyah.
"Meski demikian, manajemen Zakat harus ditingkatkan untuk mengatasi kemiskinan
dan kebodohan, sebab dengan cara inilah masalah-masalah ummat akan dapat kita atasi,"tegas guru besar Univ. Islam Jakarta
ini di depan pers cetak dan elektronik.
Ia menambahkan, mudah-mudahan Lazis ini menjadi pilar dari gerakan Zakat. Meskipun amil zakat Muhammadiyah
sudah bertahun-tahun ada terutama di cabang-cabang tetapi LAZIS ini hanya ada di tingkat pusat serta akan menyalurkan Zakat
yang bukan dari warga Muhammadiyah. Terkait dengan peningkatan SDM ummat islam, SyafiI Ma'arif juga mengingatkan supaya zakat yang telah
diperintahkan oleh agama haruslah dilaksanakan secara konsekuen, karena zakat selain
memancarkan substansi hubungan kita dengan Allah juga terkait dengan hablum-minannas.
"Kami berharap dengan sumber daya zakat yang dikelola secara baik terutama zakat profesi, maka
SDM ummat kita dapat tertolong,"jelasnya seraya mengutip alquran surat Ali-imran ayat 112. (ZoHiRi).
Susilo BY: Terorisme ada di depan mata |
|
Amin Rais: Tidak Berspekulasi Soal Al Qaeda |
Pernyataan
Keprihatinan Forum Komunikasi Partai-Partai Politik (FKPP) Atas
Tragedi Bom Bali
Jakarta, Otonominews,-Pernyatan
prihatin dan kutukan atas tragedi bom Bali
pada 12 Oktober 2002 malam yang menewaskan tak kurang dari 200 orang dan
300 orang luka-luka, datang dari seluruh elemen bangsa. bahkan dunia. Rasa sedih
dan duka cita juga datang bertubi-tubi dari sebagian besar ormas-ormas, LSM dan
partai politik besar maupun kecil yang
ada di tanah air.
Diantara pernyataan keprihatinan datang juga dari Forum Komunikasi Partai-Partai Politik (FKPP) yang beranggotakan 9 partai politik. Mereka
menyatakan empat sikap sekaligus empat
keprihatinan sebagai berikut:
- Bahwa tindakan peledakan bom di Indonesia khususnya
di Kuta, Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan suatu tindakan biadab yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip perikemanusiaan.
- Peristiwa itu juga mencoreng nama baik bangsa Indonesia yang terkenal ramah di mata internasional yang
akhirnya akan memukul kegiatan pemulihan dari krisis multidimensi khususnya kegiatan ekonomi investasi dan kepariwisataan .
- Persitiwa itu juga berpotensi menimbulkan perpecahan antar komponen bangsa berupa saling
curiga dan saling tuduh antar komponen bangsa tersebut.
- Peristiwa itu adalah bukti dari ketidak-mampuan pemerintah dalam tugasnya untuk menciptakan
stabilitas dan keamanan.
Karena itu
Forum Komunikasi Partai-Partai Politik (FKPP) menyatakan keprihatinannya yaitu:
- Menyatakan belasungkawa yang sedalam-dalamnya khususnya kepada korban dan keluarga akibat
peristiwa 12 Oktober 2002.
- Mengutuk pelaku peledakan pemboman tersebut karena tindakan tersebut merupakan tindakan
biadab dan tidak berprikemanusiaan.
- Mendesak kepada Pemerintah khususnya aparat keamanan untuk bekerja keras mengungkap dan
menindak tegas kasus peledakan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga masyarakat akan merasa tenang dan tidak saling curiga.
- Menghimbau kepada segenap komponen bangsa untuk tetap tenang, tidak terjebak dan terpancing
untuk mengambil kesimpulan terhadap siapa pelaku pemboman tersebut, serta tetap
menjaga persatuan dan kesatuan dalam kedamaian.
Dikeluarkan di Jakarta,
13 Oktober 2002
- Rahardjo Cakraningrat (PSII)
- Mardinsyah (Partai Persatuan)
- Abdy S. Kusumanegara (Partai Kebangkitan
Ummat)
- Nurdin Purnomo (Partai Bhinneka Tunggal Ika)
- Jumhur Hidayat (Partai Daulat Rakyat)
- Hasan Potaboga (PNI-Massa Marhaen)
- Eddy Tugino (PNI-Front Marhaen)
- Medy Susanto (Partai IPKI)
- Anton Lumagon (Partai Katolik Demokrat)
9 Partai politik Prihatin |
|
Atas Hancurnya Primadona Wisata Kita |
Rahardjo
Cakraningrat: Investasi Pariwisata Anjlok Dan Ekonomi Kita Hancur
Jakarta,otonominews,-Pasca
peristiwa peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002 sudah jelas amat berpengaruh terhadap kegiatan investasi di pulau dewata
tersebut. Bahkan seluruh investasi di tanah air sangat terpukul dengan kejadian bom maut itu. Memang yang paling merasakan
akibat buruk tersebut di sektor pariwisata dan turisme. Sehingga devisi menjadi anjlok sekaligus ekonomi kita hancur.
Demikian dikatakan Rahardjo Cakraningrat, ketua umum PSII sat jumpa pers (14/10) di Jakarta. Menurutnya,
akibat berantai dari adanya bom di Bali itu bukan saja devisa dari sektor
pariwisata saja yang menurun tapi juga hasil kerajinan dan investasi asing
lainnya. Sebab, kata Rahardjo yang punya kapital alias modal adalah orang asing. Maka,
kalau orang asing cabut semua atau hengkang dari Bali tentu industri yang menjadi primadona kita akan mati,jelasnya sembnari
mempertegas jika income/pemasukan berhenti maka dampaknya bukan saja di Bali tapi juga seluruh Indonesia.
Kenapa demikian? Ia yang
waktu itu didampingi delapan tokoh politik lainnya banyak membahas dari sisi dampak menurunnya investasi asing dengan kejadian
bom tersebut. Ia menambahkan, beberapa negara sudah melarang warganya untuk datang
ke Indonesia bahkan ada yang meninjau kembali rencana perjalanannya
ke Indonesia akibat takut teror bom yang masih menghantui
mereka. Juga ada sebagian yang menyuruh pulang warganya dari Indonesia.
Kenyatan ini juga bisa
dilihat dari travel-travel agent yang sudah dipesan terpaksa ditunda,ungkap cucu Hos Cokroaminoto tersebut yang mengatakan
cepatnya informasi itu diterima bila ada sebuah kejadian, itu karena kemajuan
teknologi komunikasi saat ini.
Ata kejadian ini, tambah
Rahardjo, dampak buruk buat ekonomi kita apalagi menjelang sidang CGI. Apakah kita nanti tak ditekan oleh negara-negara lain?
Kita sekarang sudah terjebak lilitan hutang , mau tidak mau kita harus ngutang
terus, dan kalau kitak tak mengikuti kemauan itu, pinjaman diputus,tegas ketrua umum Partai Syarikat Islam Indonesia ini dengan serius.
Yang jelas, kata Rahardjo, kemungkinan ini ada skenario
besar dibalik kejadian Bom Bali untuk mendiskreditkan serta menghancurkan ekonomi kita, sehingga yang jadi korban
adalah rakyat kita bukan hanya elit yang berkuasa. (H).
Karena IDI Dinilai Tak Reformis, P dr I Dideklarasikan
Jakarta, Otonominews,- Karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dinilai tak reformis menyuarakan
aspirasi para anggotanya, maka sebagian dokter umum dan dokter gigi yang tergabung dalam Forum
Dokter Indonesia (FDI) mendeklarasikan diri organisasi baru yaitu: Persatuan Dokter Dan Dokter Gigi Indonesia (P dr
I) di Gedung Stovia-Musium Kebangkitan Nasional, Jakarta, (7/10) .
Menurut
Ketua Forum Dokter Indonesia (FDI), dr. Imelda Datau, Organisasi profesi yang baru dibentuk ini bukanlah tandingan dari IDI, tapi merupakan bentuk dari idealisme
dari dokter umum dan dokter gigi di Indonesia. Karena itu, ia mengatakan bahwa
organisasi profesi dokter perlu disehatkan seiring dengan sehatnya fisik, mental dan spiritual kita. Dan itu semua butuh perjuangan
yang solid,jelasnya pada otonominews saat pers konfrens di depan kuli disket dan elektronik dengan penuh optimis.
Ia juga
membantah, bahwa terbentuknya PdrI ini adalah karena ditunggangi oleh salah satu
kekuatan tertentu, kelompok-kelompok tertentu dan orang-orang tertentu. PdrI adalah murni organisasi profesi dengan visi-misi
serta tujuan yang sudah jelas,tegas Imelda serius.
Karenanya,
tambah Imelda, P dr I akan berjuang menyuarakan aspirasi seluruh anggota yang
jumlahnya sekarang diperkirakan sepuluh ribu orang dokter. Perlu diketahui bahwa
nasib dokter umum dan dokter gigi yang bertugas di daerah pedalaman sangat memprihatinkan, mereka selain masih menjadi dokter
PTT juga suaranya tak pernah digubris oleh IDI dan pihak-pihak yang berwenang.
Dengan PdrI ini, diharapkan suara
mereka bisa didengar serta disampaikan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dan keputusan di negeri ini, terutama menyangkut
nasib dan kesejahteraannya,tutur Imelda dengan nada agak sedih. Sebab, sambung
Imelda, IDI saat ini tidak reformis menaggapi permasalahan yang menyangkut nasib para dokter.
Acara tersebut
diisi orasi ilmiah oleh dr. Kartono Muhammad dan dihadiri oleh pengacara kondang
Adnan Buyung Nasution. Peserta deklarasi juga dihadiri oleh sebagian dokter muda
yang baru bertugas dan sebagian lagi dokter PTT serta beberapa wartawan yang meliput acara deklarasi yang cukup monumental tersebut.
Kenapa acara deklarasi dilakukan di gedung Stovia ? Menurut Masdalifah Marbun, selaku ketua pelaksana, Stovia adalah nama sekolah
kedokteran pertama di Indonesia yang dirintis oleh para pejuang kemerdekaan semisal
dr. Soetomo, dr. Wahidin serta dr. Cipto Mangunkusumo. Secara histories gedung
Musium Kebangkitan Nasional Stovia ini erat kaitannya dengan idealisme kami,jelasnya pada wartawan yang mengerubutinya cukup
lama usai deklarasi.
Susunan Pengurus Persatuan Dokter dan Dokter Gigi Indonesia
Ketua Umum
: dr. Imelda Datau
Ketua
I
: dr. Sastra W.
Ketua
2
: dr. Rahmat
Sekretaris
Umum
: dr. Zaini K. Saragih
Bendahara
: dr. Indri
Humas
:
dr. Masdalifah Marbun
: dr. Agung Sapta
Cikal-bakal
Persatuan Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (P dr I)
Latar belakang berdirinya Persatuan Dokter tersebut, selain melihat kenyataan IDI tidak reformis,
juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Dokter PTT yang ada di seluruh Indonesia
dalam menjalankan tugasnya di daerah-daerah terpencil dan pedalaman nasibnya
memang belum begitu mujur. Gaji mereka sangat minim dan sering terlambat diterima
serta perlakuan buruk yang dialami para dokter umum dan dokter gigi PTT di tempat kerjanya oleh aparat kesehatan setempat.
Kondisi
inilah yang melahirkan Forum Dokter Indonesia (FDI) pada tahun 2000. Persoalan diperparah lagi karena keterlambatan penerimaan
gaji dokter PTT pada awal tahun 2002 selama 3-4 bulan serentak seluruh Indonesia. Menanggapi kondisi tersebut, FDI tak tinggal diam, tapi terus menyampaikan aspirasi ini kepada
Menteri Kesehatan dan sekaligus kepada Komisi VII DPR RI pada bulan Maret 2002.
FDI terus
mengadakan rapat-rapat secara intensif dan mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para dokter PTT
itu. FDI terus berjuang tapi belum juga ketemu benang merahnya, apa sesungguhnya
yang terjadi dibalik itu semua. Ternyata, FDI akhirnya menyadari bahwa akar persoalan sebenarnya adalah Ketidakjelasan Status Kerja para dokter PTT itu. Di lapangan mereka dikenakan peraturan seperti layaknya
pegawai negeri tetapi di dalam keputusan pengangkatan cenderung berupa ikatan
kontrak. Padahal setelah diteliti lebih jauh, ikatan tersebut cacat hukum, karena
tak ada keseimbangan selayaknya ikatan kontrak kerja.
Ketidakjelasan
dan ketidakseimbangan tersebut bisa dilihat menonjolnya kepentingan Pemerintah
serta diremehkannya kepentingan para dokter yang akan memikul beban kerja dari Pemerintah. Untuk masalah ini, FDI telah mengadakan audensi dengan Komnas HAM dan LBH pada bulan April 2002.
Untuk mengefektifkan kerja FDI terus mengadakan kerjasama dengan pihak DPR,
Menkokesra, Menkes, Komnas HAM dan LBH untuk mencari penyelesaian masalah, seperti yang selalu dijanjikan oleh pemerintah
dan legeslatif selama enam bulan sejak Maret 2002 hingga Oktober 2002. Tapi tetap
saja tak ada kemajuan dalam hal kejelasan status dokter PTT tadi.
Menghadapi
hal tersebut diatas, FDI mencoba untuk menghadap dan mengadukan permasalahan ini pada
Presiden RI, yang sampai sekarang FDI masih sedang menunggu jawaban Presiden untuk diterima menghadap.
Cikal-bakal
inilah, setelah ditinjau secara hokum, social, ekonomi serta keprofesian
dokter, maka perlunya dibentuk wadah persatuan para dokter umum dan dokter gigi Indonesia maka terbentuklah P dr I, sebagai upaya penegakan harkat, martabat dan kesejahteraan
dokter dan dokter gigi Indonesia demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat di masa datang. (Hn).
KH. Zainuddin MZ : Kita Tak Punya Nyali Menghadapi Amerika
Jakarta, otonominews- Ekonomi kita sekarang masih sangat tergantung kepada negara adidaya Amerika. Padahal,
dulu Bung Karno berani menyatakan keluar dari PBB (Persyarikatan Bangsa-Bangsa). Tapi sekarang, kita sudah tak
punya nyali seperti kata-kata Bung Karno itu, boro-boro, sekarang kita gadaikan harga diri sebagai bangsa, kedaulatan
kita untuk mengatur negeri kita sendiri.
Demikian komentar KH. Zainuddin MZ, Ketua Umum PPP Reformasi kepada otonominews menaggapi serangan psikologis
Amerika terhadap Indonesia tentang terorisme yang belakangan cukup gencar. Bahkan, rencana Amerika menghabisi orang yang dianggapnya
teroris semisal Abu Bakar Ba'syir, tambah Zainuddin, justru akan menimbulkan masalah baru.
"Saya kira sebaiknya Pemerintah harus melakukan klarifikasi secara terbuka kepada dunia bahwa di Indonesia tak ada teroris,"jelas
da'i sejuta ummat itu sembari memberikan solusi agar Pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan secara intens kepada
mereka yang dituduh teroris tersebut.
Dalam kondisi bangsa yang masih tunduk pada ketiak Amerika, ternyata tuduhan teroris bagi anak bangsa
Indonesia memang cukup menyakitkan. Namun, Zainuddin menyatakan:"Ibarat kita mau menagkap tikus, kita tak perlu membakar
gedungnya/rumahnya,"sergahnya pada sebagian wartawan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Yayasan Warga Betawi
yang ia juga sebagai Ketua Umumnya di Jakarta, (27/9).
Pernyatan Zainuddin tentang teroris tersebut memang belum begitu jelas. Akan tetapi, ia secara tegas tak berkompromi
dengan ketidak- adilan Amerika atas perlakuan Israel terhadap Yasser Arafat. "Apa reaksi Amerika atas kejadian
tersebut,"tanya Zainuddin.
Apa komentarnya tentang tuduhan teroris dari Amerika kepada Indonesia ? Zainuddin mengatakan, Amerika memang berlebihan
dan ada kecenderungan mengeksploitir black september untuk menghantam dunia islam tanpa kejelasan.
"Namun dari bangsa kita sendiri terjadi kemandulan dan lambat menyikapi atau memberikan klarifikasi tentang ke-tidakbenaran
adanya terorisme itu,"katanya. Ia juga menyesalkan kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika yang justru melahirkan
terorisme yang ada di dunia. (H).
Personal Computer |
|
Untuk UKM Indonesia |
Kesepakatan YDBA--MYOHDOTCOM, Butuh
Bukti Kongkrit
Berbagai upaya untuk
mengentaskan kaum dhuafa terus saja dilakukan. Termasuk pemberdayaan di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Yayasan Dharma
Bhakti Astra (YDBA), salah satu lembaga bernaung di PT Astra Internasional Tbk.
mencoba menggandeng PT. Myohdotcom Indonesia Tbk. MOU atau penandatanganan kesepakatan
tersebut dilakukan bersamaan dengan seminar Pemanfaatan Iptek untuk Meningkatkan
Kinerja UKM di Kantor BPPT, Jakarta, pada 4 Juli 2002.
Penandatangan ini dilakukan dalam rangka upaya penguatan teknologi informasi (TI) bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Sebab, kalau dilihat dari data statistik tahun 2000, UKM menyumbang perekonomian nasional sebesar 56 persen dari GDP nasional
dan menampung tenaga kerja sebanyak 99 persen dari total tenaga kerja yang bekerja di dunia usaha.
Demikian dikatakan pengurus YDBA dalam siaran pers yang diberikan pada wartawan. MOU yang menitik beratkan pada
perkuatan software komputer tersebut dilakukan oleh Krisni Murti, Ketua Dewan Pengurus YDBA dan Rendra Hertiadi, Direktur
PT Myohdotcom Indonesia. Penandatanganan itu juga disaksikan oleh antaranya; Menteri
Negara Riset dan teknologi, Hatta Radjasa, Preskom PT Myohdotcom, Jaegopal Hutapea,
serta Dekan Fisip UI, Martani Husseini.
Menurut pengurus YDBA, yayasan tersebut
adalah merupakan devisi PT. Astra Internasional Tbk. yang didirikan pada 1980 dengan misi pemberdayaan UKM dalam hal manajemen,
teknologi, pasar, finansial dan informasi. "Dalam menjalankan misinya YDBA melakukan
sinergi dengan berbagai instansi yang berkompeten pemihakannya pada UKM,"jelas M. Kosasih selaku Manger YDBA pada otonominews
saat ditemui usai acara penandatanganan dan pembukaan seminar.
Perkuatan teknologi, misalnya yang
dimulai disepakati saat ini, tambah Kosasih, YDBA akan mengembangkan klinik-klinik bisnis di daerah daerah seluruh Indonesia, antaranya, Jakarta, Tegal, Jogjakarta, Sidoarjo,
Mataram, dan Batam. Dan setiap klinik bisnis mempunyai fasilitator sebagai pendampingan untuk mengenali kebutuhan para UKM, yang kemudian dicarikan solusinya, termasuk dalam
hal teknologi informasi (TI) ini.
Hanya saja usai penandatanganan, UKM
mana saja yang seharusnya memanfaatkan TI, khususnya dibawah YDBA, keberadaan belum jelas. Kemudian, bagaimana mekanisme teknis
pelaksanaannya di lapangan hingga sampai ke tangan pelaku UKM. Sebab, konon biaya untuk pengembangan bidang teknologi informasi
(TI) sangat mahal. Sementara itu pelaku UKM sendiri butuh program yang kongkrit untuk pengembangan usahanya. Memang dilema bisa terjadi,
dari satu sisi kita butuh IT untuk peningkatan kinerja UKM, di sisi lain
kepastian usaha bagi UKM saat ini masih belum begitu jelas dengan berbagai variabel yang menyertainya. (M. Harun).
.....
Meski Laba Bersih Mengalami
Penurunan 18 Persen
KINERJA PT. SAMUDERA INDONESIA TAHUN 2001 CUKUP MENJANJIKAN
OtonomiNews, Pada
tahun buku 2001, kinerja PT. Samudera Indonesia Tbk sebagai sebuah Perseroan yang bergerak di bidang usaha industri transportasi
tetaplah menjanjikan, terutama bagi customer. Begitu juga akibat krisis
berkepanjangan yang menimpa Indonesia sampai saat ini, namun indikator kinerja perseroan Samudera Indonesia, sesuai
hasil Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPS) pada 12 Juni 2002 di Jakarta,
menunjukkan kinerja perseroan yang cukup baik meski laba bersih per 2001 mengalami
penurunan 18 % yaitu sebesar Rp.
84 miliar pada 2001 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 102 miliar.
Sesuai catatan laporan perseroan, indikator-indikator lain yang mendukung kinerja perseroan
pada tahun buku 2001 antaranya ; terjadinya peningkatan volume angkut peti kemas sebesar 3 % yaitu dari 1.218.452 TEUS pada 2000
menjadi 1.257.663 pada 2001. Peningkatan tersebut selain akibat adanya perluasan pasar yang dilakukan
pada tahun 2001 di kawasan Asia tengah, Indian Sub-continent, China dan rute Shanghai,
juga akibat menurunnya kegiatan ekonomi global
terutama terjadi di kawasan Amerika, Eropa dan Jepang pasca tragedi WTC 11
September 2001.
Hal lain yang menyebabkan tidak begitu tingginya peningkatan
volume itu karena berpindahnya tempat transhipment Maersk Line dari pelabuhan Singapore ke Tanjung Pelepas. Dari sini kemudian berdampak menurunnya
lalu lintas cargo, sehingga jumlah peti kemas yang dikelola oleh PSA di
Singapore mengalami penurunan hingga menjadi
15,52 juta peti kemas atau sebesar 8,9%.
Seiring dengan peningkatan volume angkut, PT. Samudera Indonesia Tbk, mengalami peningkatan di bidang pendapatan jasa sebesar 22% dari Rp. 2,66 trilyun pada 2000 menjadi Rp. 3,25 trilyun pada 2001. Hal ini disebabkan karena
lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pendapatan perseroan
diperolaeh dengan mata uang dollar USA sedangkan mata uang
pelaporan dalam rupiah.
Indikator lain bagi kinerja PT. Samudera Indonesia
Tbk, adalah peningkatan beban jasa sebesar 27%
dari Rp. 2,32 trilyun pada 2000 menjadi Rp. 2,94 trilyun pada 2001, yang
diakibatkan oleh kenaikan komponen
biaya operasional; sewa peti kemas, docking kapal, port charges, serta kenaikan tarif bongkar
muat dan sewa kapal.
Sementara dari sisi biaya umum dan administrasi, mengalami kenaikan 17% yaitu sebesar Rp. 153 miliar pada 2000 menjadi Rp. 179 miliar pada 2001. Akan tetapi Laba kotor mengalami penurunan 11% menjadi Rp. 307 miliar pada 2001.
Penurunan ini akibat menurunnya margin kegiatan pelayaran. Beban lain-lain menurut catatan siaran pers yang dikeluarkan pihak perseroan juga mengalami penurunan drastis
yaitu dari Rp. 31,3 miliar (2000) menjadi
Rp. 3,6 miliar (2001), ini disebabkan oleh peningkatan laba kurs dan penurunan biaya bunga.
Peningkatan total
aktiva perseroan sebesar 8% dari Rp. 2,17 trilyun
menjadi Rp. 2,34 trilyun pada 2001. Peningkatan ini karena penambahan
kapal MT Sinar Yogya serta melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
Sementara itu sisi kewajiban lancar meningkat sebesar Rp. 9,9 miliar karena meningkatnya hutang usaha dari
pihak ketiga serta kenaikan hutang pajak.
Begitu juga kewajiban jangka panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat menjadi 11 miliar.
Dengan peningkatan
kinerja perseroan, PT. Samudera Indonesia Tbk, kini memperkuat armadanya dengan
menambah 1kapal lagi , MT Sinar Yogya. Sementara
kapal lainnya, MT Sinar Merak sudah
beroperasi penuh sejak tahun 2001. Kedua kapal tersebut sebagai kekuatan armada untuk
mengangkut masing-masing muatan bahan bakar dan bahan kimia. PT. Samudera Indonesia Tbk, dalam
kondisi yang sulit berusaha mengatasinya dengan melakukan efisiensi di bidang operasi, marketing dan umum. (Hrn).
P.T. Bayu Buana, Bebas Hutang Per April 2002.
Berdasarakan Laporan Keuangan Tahun Buku 2001 dari hasil RUPS Tahunan
pada 31 Mei 2002, P.T Bayu Buana Tbk. setelah diadakan audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf & Aryanto,
maka perusahaan tersebut dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian.
Hal itu, didukung oleh
data-data perkembangan kinerja perusahaan pada tahun 2001 yang memiliki peningkatan pendapatan usaha sebesar 20, 57 % yakni sebesar Rp. 108,6 miliar dari 527, 9 miliar pada tahun 2000 menjadi 636,5 miliar pada tahun 2001. Demikian pernyataan pihak direksi
Perseroan dalam siaran pers kepada wartawan.
Sementara itu, laba kotor naik sebesar
10, 74 % atau Rp. 3,3 miliar dari Rp. 30,7 miliar pada tahun 2000 menjadi Rp. 34 miliar pada tahun 2001.
Sedang laba bersih yang dimiliki hingga
tahun 2001 sebesar Rp. 14, 6 miliar, yakni naik sebesar Rp. 4,3 miliar ketimbang tahun 2000. Hal aini disebabkan karena adanya keuntungan akuntansi sebesar Rp. 36, 7 miliar yang diperoleh dari potongan bunga pinjaman dalam rangka restruksturisasi.
Begitu juga dengan beban
operasional Perseroan pada tahun 2001 yang meningkat sebesar 38,28 % atau sebesar
Rp. 11,1 miliar menjadi Rp. 40, 6 miliar dari Rp. 29 miliar pada tahun 2000. Kenaikan biaya operasional
tersebut karena beban promosi dan
iklan, juga karena beban biaya umum dan administrasi yang masing-masing sebesar Rp.
2,5 miliar dan Rp. 8,5 miliar dibanding
pada tahun 2000.
Hingga 31 Desember 2001
Perseroan memiliki saldo rugi sebesar Rp. 87, 7 miliar. Namun demikian, hingga
April 2002 semua jumlah hutang Perseroan
yang berjumlah Rp. 72, 3
miliar dan 2,1 juta Dollar Amerika Serikat
tersebut telah terselesaikan pembayarannya. Begitu juga, untuk tahun 2001, Perseroan tidak membagikan deviden, karena keuntungan yang diperoleh perseroan hanya bisa untuk menutupi kerugian Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya. (M. Harun).
"OTONOMI DAERAH" UPAYA MENGURANGI KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP PUSAT
Pro-Kontra dan silang
pendapat tentang perlunya revisi UU No.22 dan 25/1999 selama ini membawa wacana yang segar,
sebenarnya akan dibawa kemana bangsa ini di era otonomi daerah (Otda). Memang permasalahannya tak sebatas wacana, kini masyarakat khususnya yang terkena euforia
otda sedang asyiknya menikmati
apa sesungguhnya otda itu.
Sebuah seminar otda yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
yang bertajuk, Pemahaman Menuju Otonomi Daerah : Meningkatkan Sektor Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Daerah, Suatu Solusi Untuk Mengurangi Ketergantungan Daerah terhadap Pusat, barangkali tidak sekedar
euforia dan wacana semata. Sebab seminar yang berlangsung pada 27 April 2002 di Gedung Aneka Tambang Jakarta tersebut , benar
benar sebuah refleksi ilmiah untuk menemukan solusi terbaik guna mengimplementasikan UU Otda itu dilapangan.
Permasalahan revisi ataupun tidak, UU otda itu bagi Prof. Dr. Ryas Rasyid, sebagi pembicara
pertama, tak menjadi hal yang penting. Akan tetapi menjadi sangat dikhawatirkan adalah adanya draft UU yang justru melanggengkan
resentralisasi. Untuk menepis bahwa dirinya dikatakan anti revisi terhadap UU Otda, mantan Meneg Otonomi Daerah pada era Gus
Dur itu mengatakan, kalau toh terjadi revisi maka revisi UU itu harus secara komprehensif (menyeluruh).
Menurutnya, revisi harus dalam kerangka memperkuat pelaksanaan
Otda, juga harus mencakup seluruh peraturan yang terkait dengan otonomi daerah, dan yang paling penting adalah sosialisasi
di lapangan haruslah dengan petunjuk yang jelas. Kalau benar-benar rencana revisi UU Otda itu akan dilaksanakan, tambah Ryas, Pemerintah seharusnya secara transparan menyampaikan
pada sidang kabinet, padahal sampai saat ini Mendagri belum pernah membawanya di
sidang kabinet.
Saya tidak anti revisi terhadap UU Otda yang rencananya akan dilakukan Pemerintah, akan
tetapi jangan sampai revisi yang akan berlangsung itu nantinya bertentangan dengan
UU Otda yang sudah ada. Juga revisi haruslah memberikan kewenangan kepada daerah
sebagai pejabat publik untuk lebih kreatif mengelola SDM dan SDA yang sudah ada dan itu semua tiada lain kecuali untuk kesejahteraan
masyarakat yang ada di daerah dan bangsa secara keseluruhan,jelas Ryas dengan tegas dan gamblang.
Sementara itu pembicara lain, Prof.Dr. Miftah Toha, MPA
dari UGM Yogjakarta, menengok masalah Otonomi daerah tersebut dalam konteks Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada
di Birokrasi-Pemerintahan. Menurutnya, seperti tertulis di makalahnya, bahwa pegawai
daerah jauh tertinggal dari pegawai yang ada di pusat (instansi vertical), baik kuantitas maupun kulaitasnya.
Dari hal itu, Miftah Toha mencatat perbandingan
kuantitas pegawai yang ada di Riau misalnya, yang angkanya pada 1999 sebesar 17.248 orang,
sedangkan PNS di pusat sebesar 37.081 orang. Kondisi ini juga terjadi
misalnya di Surabaya, angka pada 1998 jumlah PNS sebesar 91.106 orang, sedangkan 53. 518 orang adalah PNS dari pusat. Ditinjau dari segi kualitas, Miftah Toha juga mencatat bebarapa angka menarik, misalnya
di Riau ia mengambil satu contoh, PNS yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 1.411 orang, sementara instansi vertical
(pusat) memiliki PNS yang berpendidikan Perguruan tinggi sebanyak 3.777 orang. Apalagi
bila ditinjau menurut golongan/ruang, ternyata pegawai Pemda memiliki 2.003 orang
sementara di instansi vertical atau pusat sebanyak 5.558 orang.
Meskipun indicator diatas sebagai parameter kualitas SDM PNS masih banyak kelemahannya, akan tetapi indicator tersebut masih relevan dipergunakan sampai sekarang, kendati
ada juga orang yang tak bergelarpun kulaitasnya tak kalah dengan yang memiliki gelar pendidikan,jelas Miftah Toha dalam tulisannya. Karena itu, kata Miftah diperlukan pengembangan sistem penataan SDM Pemerintah daerah.
Bagaimana itu harus dilakukan?
Menurut Miftah Toha, penataan birokrasi pemerintah adalah
dengan mengakomodasikan hadirnya jabatan-jabatan dan para pejabat politik dengan baik, karena susunan birokrasi pemerintah, sejak terjadi reformasi adalah terdiri dari para pejabat birokrat karir dan sekaligus
ada pula dari pejabat politik, yang ini tak bisa dihindari pada saat sekarang. Karena itu, dalam mengarungi perubahan ini
salah satunya adalah perlunya mengubah mindset para pemimpin politik kita dari sikap orde barus yang mayoritas tunggal menjadi
sikap demokratis yang multi partai,paparnya yang ditulis pada makalah setebal
13 halaman folio itu.
Acara seminar sehari diikuti oleh sekitar 200 peserta yang
terdiri dari para mahasiswa pascasarjana STIA YAPPAN, para tokoh dan akademisi.
Tampak sebagai pembicara selain Ryas dan Miftah, juga Prof. Dr.Bhenyamin Hoessein
dari UI. Semoga dengan seminar ini, daerah agak berkurang ketergantungannya terhadap pusat. Karena itu merupakan suatu indicator
keberhasilan peningkatan perekonomian daerah dan Sumberdaya manusianya sekaligus.(M.Harun)
SEMINAR TENTANG PENGALAMAN HAM AFRIKA SELATAN
Dirjen Perlindungan HAM Departemen Kehaliman dan HAM bekerjasama dengan Kedubes Afrika Selatan di Jakarta mengadakan
seminar dengan tema : " Human Rights for Indonesia-The Soth Africa Experience" Atau "HAM di Indonesia-Pelaksanaan HAM di Afrika
Selatan", pada 25 Maret 2002 di Hotel Borobudur. Seminar tersebut dibuka oleh Menteri Kehakiman Dan HAM, Prof.
Dr. Yusril Ihza Mahendra.
Seminar yang diadakan dalam rangka peningkatan kerjasama memajukan penegakan HAM di tanah air, juga sekaligus memperingati
"Hari Diskriminasi Rasial Se-dunia". Seminar dengan mengambil pelajaran HAM serta apa yang terjadi di Afrika itu terdiri
dari topik topik pilihan antaranya: "Diskriminasi rasial, gender dan anak" yang akan dibahas oleh Ms Zonke Majodina (Anggota
Komnas HAM Afrika Selatan), Dr. Hafid Abbas (Direktur Jenderal Perlindungan HAM) dan Mr. Abdullah Saleh Mbamba (Direktur Pusat
Informasi PBB di Jakarta). Sementara topik tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) akan dibahas oleh HE.Norman Manuel
Mashabane (Duta Besar Afrika Selatan), Koesparmono Irsan (Anggota Komnas HAM Indonesia) dan Prof.Dr. Sunaryati Hartono (Anggota
Ombudsman Nasional).
Usai membuka seminar, ketika diminta komentar tentang banyaknya aksi di luar sidang saat terjadi pengadilan HAM pasca
jajak pendapat Timor Timur , Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa aksi diluar sidang boleh boleh saja asalkan dilakukan
diluar tempat sidang, itu untuk menjaga independensi dan objektifitas jalannya persidangan."Kalau mau datang ke
dalam sidang siapapun bisa, tapi kalau sudah mengadakan aksi unjuk rasa itu persoalan lain,"tegas Menteri Kehakiman dan
HAM yang juga Ketua Umum Partai PBB itu.
Hingga berita ini ditulis sidang dakwaan terhadap para pelanggar HAM pasca jajak pendapat Timtim yang terdiri
dari 5 anggota TNI/Polri sedang berlangsung dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat yang bersamaan
diluar ruang sidang memang sedang terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh Front Persatuan Bangsa Indonesia (FPBI) menolak dilakukannya
sidang tersebut. (M.Harun).
BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) : ANTARA
YANG SEHAT DAN YANG KUSUT
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berkembang sejak adanya trend BPR
dan Bank yang berdasarkan pada syariah. Namun perkembangannya tak berjalan mulus. Karena menurut data dari Yayasan Pinbuk,
BMT yang terdaftar saat ini menurun dari sebalumnya sampai lebih 50%. Jumlah BMT mitra dari Pinkbuk sekarang tinggal 2000
buah. Memang usia BMT belum begitu lama. Tapi, kinerjanya sangat lamban. Sehingga muncul adanya BMT yang sehat dan yang
kusut, dan inipun jumlahnya kurang dari 50% karena justru yang mayoritas masih kusut.
Apa penyebabnya ? Faktor krisis memang salah satunya, tapi secara
internal keberadaan BMT sendiri hingga saat sekarang belum memiliki dasar perundang undangan yang kuat, seperti halnya Bank-bank
yang kokoh berporos pada BI(Bank Indonesia), termasuk sebagai lembaga pengawasnya. Barangkali, inilah yang melatar belakangi
adanya seminar " Kebijakan Pengawasan BMT sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro" pada 13 Maret 2002 di Hotel Cemara
Jakarta.
Menurut Widhyanto Muttaqien Ahmad sebagai panitia, topik ini
dipilih adalah dalam rangka mencari solusi dalam pemberdayaan keuangan mikro di kalangan umat dan bangsa, sekaligus bagaimana
kebijakan pengawasan bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro."Yang justru masih menjadi kendala selain maslah pengawasan,
adalah sumber daya manusia(SDM) dan Manajemen,"jelas Widhyanto pada otonomi News.
Hingga saat ini pengawasan bagi BMT tak terlalu formal, karena
belum ada kebijakan dan undang undang yang mengaturnya, bahkan ada BMT yang berbentuk mirip koperasi. Meski begitu,
tambah Widhyanto, pengelolannya akan mengarah pada profesionalisme dengan prinsip dan target profit. Untuk saat ini,
sambungnya lagi, keadaannya belum memungkinkan karena BMT BMT yang ada 50% kondisinya masih kusut.
"Kita tahu bahwa selama ini pendekatan BMT masih menggunakan
pendekatan gerakan yang dilakukan oleh para aktivis,"jelas seorang pembicara seminar dari Dhompet Dhuafa republika.
Untuk mendongkrak hal tersebut, bukan perkara mudah. karena
selain kuantitas juga kualitas BMT yang akan dikelola. Karena masih dikelola dengan pendekatan gerakan, tentu target profit
belum begitu mengedepan. "Semetara ini BMT BMT yang ada secara organisasi dan manajemen banyak berkonsultasi kepada Pinbuk
dan dompet dhuafa, kendati tak ada hubungan organisasi,"papar Widhyanto yang juga merangkap Devisi Layanan BMT, LAZ dan Pokusma
di Yayasan Pinbuk pimpinan Ir. M.Amin Aziz.(M. Harun).
|