Persoalan transportasi di Indonesia seolah berada di urutan buncit dalam persoalan besar bangsa kita, semisal persoalan politik, ekonomi dan pertahanan. Padahal, keberadaannya bisa saling terkait antara persoalan perhubungan atau transportasi dengan masalah lainnya. Karena itu, transportasiNews mencoba bincang bincang bersama Drs. Sunandie M.M,  Ketua Badan Pensiunan Pegawai Perhubungan ( BP3). Dibawah ini hasil wawancara dengannya saat acara Semiloka tentang Transportasi Nasional, awal April 2002,  di Hotel Wisata Internasional, Jakarta.

 (TransportasiNews) :  Apa yang menjadi tema sentral dalam semiloka (seminar dan lokakarya) Transportasi Nasioanal kali ini sehingga jadi menjadi penting untuk dibahas ?

 (Sunandie) :  Dalam masalah transportasi nasional atau perhubungan nasional saat ini terdapat dua isyu sentral yang lagi berkembang, yaitu : pertama, dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah (otda), dan yang kedua, dalam memasuki era perdagangan bebas atau globalisasi.

 (TN) :  Apa yang harus dilakukan dalam menyikapi kedua isyu tersebut ?

 (S)    :  Dalam menghadapi kedua isyu diatas, kita haruslah melaksanakan transportasi secara baik, benar dan handal. Hal ini supaya dalam memasuki era globalisasi nanti kita tak menjadi budak di negeri sendiri. Karena itu kita harus tangguh, kalau tidak, kita akan menjadi keranjang sampah. Selain tangguh, kita juga harus mampu menggerakkan dunia kita sendiri yang katanya kaya raya ini.

 (TN) : Khusus dibidang dunia transportai, bagaimana anda melihat kondisi saat ini ?

 (S)  : Begini, Semiloka yang kami laksanakan kali ini adalah dalam rangka mencari sistem dan anatomi transportasi yang paling tepat, terutama dalam mengantisipasi penyelenggraan otonomi daerah (Otda), yang dibeberapa daerah dilaksanakan agak sedikit aneh-aneh, sehingga kurang begitu mendukung terhadap penyelamatan ekonomi secara utuh.   Selain itu, semiloka ini bertujuan untuk mendalami ilmu yang belum kita ketahui dari para pakar pakar dan para ahli di bidang transportasi.

Saya ingin pejabat dan siapapun yang terkait dalam bidang trasportasi ikut mendengar, memahami dan mencuplik mana yang harus dilakkan sesuai dengan ilmu tersebut. Misalnya saja transportasi dalam konteks filosofi kebangsaan kita, wawasan nusantara dan wawasan NKRI. Kalau itu sudah kita tangkap dan direspon secara benar, maka kita harus punya komitmen moral untuk melaksanakan transportasi secara baik, benar dan handal tadi.

 (TN) : Seharusnya pelaksanaan transportasi yang benar dalam era otonomi daerah seperti apa ?

(S) : Kita harus melaksanakan transportasi sesuai hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999, tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Akan tetapi dalam hal ini kita jangan sekedar euphoria, jangan sampai dengan alas an otda maka kemudian kita melaksanakan transportasi  secara total sesuai dengan kehendak masyarakat local sendiri. Padahal, ada bagian-bagian tertentu yang tak boleh atau tak bisa dilaksanaka sendiri-secara local.

(TN) : Misalnya apa ?

 (S) : Departemen Perhubungan sifatnya mandatoris, ia harus melaksanakan system perhubungan nasional yang untuk hal-hal tertentu terikat dengan hokum internasional, seperti; masalah kepelabuhanan, dan kebandarudaraan. Hal tersebut selain melimpahkan wewenang kepada daerah, juga ada hal-hal tertentu yang harus dipatuhi oleh daerah itu sendiri. Jadi, ada system pembinaan bidang perhubungan dari pusat ke daerah, dan juga ada saling terkait antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan maslah transportasi, sehingga tidak akan terjadi saling menyalahkan antara pusat dan daerah.

 (TN) : Apa  hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas dan kongkrit tentang system perhubungan nasional kita ?

 (S) : Dalam UU Otda sudah sangat jelas. Bahwa masalah transportasi atau perhubungan merupakan salah satu bagian dari sembilan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Tetapi perlu adanya pemahaman yang benar dari daerah itu sendiri tentang impelentasi di lapangan. Pada sector perhubungan,  kita harus memahami kewenangan itu  secara global, terutama sekali masalah kepelabuhanan dan kebandarudaraan kita, sementara di darat tidak begitu menjadi penekanan disini. Di bidang kelautan misalnya, kita perlu memperhatikan norma yang ada dalam IMO, sedang di  bidang udara kitapun harus mengindahkan kesepakatan IPO. Ini menurut saya jangan dilupakan.

Meski begitu, saya tetap sependapat dengan Menhub, Agum Gumelar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Saya juga mengingatkan, bahwa janganlah melaksanakan otonomi daerah, khususnya di bidang perhubungan yang tidak sesuai dengan aturan.

(TN) : Apa perlu diusulkan adanya UU Sistem Perhubungan Nasional yang secara integral bias mencakup system transportasi nasional kita ?

 (S) : Sebenarnya UU tentang perhubungan tersebut sudah diedit sejak tahun 1992, seperti UU Nomor 14/1992 tentang perhubungan darat, UU Nomor15/1992 tentang transportasi udara, UU Nomor 11/1992 tentang perkereta-apian dan UU Nomor 21/1992 tentang kelautan. Memang yang masih menjadi masalah hingga saat ini adalah prakteknya di lapangan kadang-kadang tidak sebagus seperti apa yang ditulis di Undang-Undang itu.